UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran PerikananKKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapalyang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yangtelah ditentukan

adalahsyahbandar yang bisa diurus satu hari sebelum keberangkatan disyahbandar;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus /2016/PN Tpg Bahwa surat persetujuan berlayar di berikan kepada kapal penumpang,kapal barang dan kapal luar negeri; Bahwa surat persetujuan berlayar berlaku 1 x 24 jam sejak di keluarkanyang apabila tidak berlayar harus diurus lagi; Bahwa lamanya berlaku SPB adalah berlaku selama berlayar belumsampai ke pelabuahn tujuan; Bahwa yang membawa kapal adalah nakhoda; Bahwa syaratsyarat kelaik

Terdakwa berlayar meninggalkan Pelabuhan Bimadengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin; Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM Duta Mulya seharusnyadiawaki oleh 5 (lima) orang perwira Kapal Layar yang terdiri atasNahkoda, Mualim, Perwira Radio, KKM dan Masinis; Bahwa Terdakwa mengetahui Perwira Bagian Mesin (Masinis) tidakbisa ikut berlayar dan Terdakwa tetap melanjutkan pelayaran menujuPelabuhan Banjarmasin; Bahwa ketika awak kapal KLM Duta Mulya melakukan pelayaran tanpamemenuhi semua persyaratan kelaik

perikanandiLaut;Bahwa Ahli sebagai ahli Akademisi Pelayaran dalam perkara pidanapelayaran atas nama terdakwa selaku nakoda Kapal Tanpa Namamasuk Wilayah Perairan Teritorial Indonesia perairan KolonganAkembawi Kabupaten Kepulauan Sangihe ;Bahwa kapal tanpa nama tidak memilki dokumen yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 297 ayat (2) menyangkutkeselamatan dan keamanan pelayaran dalam Hukum InternasionalMaritime Organizatian;Bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu Kondisiterpenuhinya persyaratan kelaik

Patokan x tarif % x (Volume x 2) = 1.550.000, x100% x (6,7800 m x 2) = Rp. 21.018.000,00, (Dua Puluh Satu Juta DelapanBelas Ribu koma nol nol rupiah).Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa telahmembawa kayu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 18.00Wib di Jalur Sungai Melawi yang tepatnya di Desa Kelaik

Kerja Sekumbang Kundur; Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonan tersebutserta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepada petugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekan fisik kapal;Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Syahbandar,kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atau berkala atau sewaktuwaktudiperlukan oleh Kepala Wilayah Kerja Sekumbang Kundur;Bahwa yang mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak

yang resmi;Menimbang, bahwa juga tidak dibenarkan individu melakukan penguasaandan pemilikan minyak Bumi dan kegiatan perniagaan dan pengangkutan minyakHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 1095/Pid.SUS/2016/PN.Plgbumi harus memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dari Kementerian ESDM cq DitjenMigas;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 138 ayat (2) UndangundangNomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, ditegaskan bahwa sebelum kapalberlayar, Nahkoda wajidb memastikan bahwa kapalnya telah memenuhipersyaratan kelaik

dalamPasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2008 ten tang Pelayaran , makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur lainnya dari Pasal 302 ayat (1) ,Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;Unsur ad.2: Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) :Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 117 ayat (2) undang undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran , yang dimaksud dengan Kelaik

No: 30/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 21 dari 30Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapalyang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautansecara Teknis pelayaran juga

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon(Rosendi binMuhammad) dan Termohon(Pitra binti Pawadi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012 di Dusun Kelaik, Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

dilihat dari jenis ikan hasil tangkapan, jenis jaring pukat tarik yangbiasa mendapatkan ikanikan tersebut adalah jaring cantrang.Bahwa menurut ahli Syahbandar Perikanan Ari Rahman, S.St.Pi,berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran diPelabuhan Perikanan, Surat persetujuan berlayar adalah Dokumen Negarayang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapalperikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapalperikanan memenuhi persyaratan kelaik

Baruna Mega memenuhi kelaiklautankapal dan legalitas perjalanan sebagaimana terlihat dalam buktiP.4, P.5 dan P.14 yang membuktikan secara otentik bahwa KapalBaruna Mega memenuhi persyaratan seaworthiness dan legalitasperjalanan kapal;Menimbang, bahwa terkait dengan kelaik lautan kapal dan legalitasdaripada perjalanan kapal, menurut Majelis Hakim tingkat bandingdengan memperhatikan bukti P.4, P.5 dan P.14, buktibukti tersebuttelah membuktikan bahwa KM.

KUHD adalah untukHal 25 dari 68 hal, Put No. 707/Pdt.G/2018/PN JKT BRT1.31.1.32.1.33.memastikan bahwa hasil survey yang dilakukan oleh pemeriksa kapalbetul betul benar, tidak bias dan tidak memihak kepada salah satupihak, yaitu baik si pencarter (dalam hal ini Penggugat) ataupun simencarterkan (dalam hal ini Tergugat).Bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang No. 17 tahun 2008tentang Pelayaran, pihak yang berwewenang untuk melakukanpemeriksaan dan pengujian serta penilikan atas keselamatan kapal /kelaik

danpenguyyian.(4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara trusmenerus sampai kapal tidak digunakan lagi.(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan olehpejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memilikikompetensi.Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, tim survey Penggugat tidakmemilki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian sertapenilikan atas keselamatan kapal / kelaik

Baruna Mega memenuhi kelaiklautankapal dan legalitas perjalanan sebagaimana terlihat dalam buktiP.4, P.5 dan P.14 yang membuktikan secara otentik bahwa KapalBaruna Mega memenuhi persyaratan seaworthiness dan legalitasperjalanan kapal;Menimbang, bahwa terkait dengan kelaik lautan kapal dan legalitasdaripada perjalanan kapal, menurut Majelis Hakim tingkat bandingdengan memperhatikan bukti P.4, P.5 dan P.14, buktibukti tersebuttelah membuktikan bahwa KM.

Baruna Mega memenuhi kelaiklautankapal dan legalitas perjalanan sebagaimana terlihat dalam buktiP.4, P.5 dan P.14 yang membuktikan secara otentik bahwa KapalBaruna Mega memenuhi persyaratan seaworthiness dan legalitasperjalanan kapal;Menimbang, bahwa terkait dengan kelaik lautan kapal dan legalitasdaripada perjalanan kapal, menurut Majelis Hakim tingkat bandingdengan memperhatikan bukti P.4, P.5 dan P.14, buktibukti tersebuttelah membuktikan bahwa KM.

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Kontruksi dan radio, Sertifikat NasionalPencegahan Pencemaran yang berisikan alatalat pencegahan pencemaransesuai jenis dan ukuran kapal yang dikeluarkan Dirjen HUBLA, CrewList/Pengawakan adalah datadata awak kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar,Dokumen awak kapal : Sertifikat kopetensi dan profesiensi yang dimiliki oleh awakkapal, Surat Persetujuan Berlayar : Surat yang dikeluarkan oleh Syahbandarterhadap kapal yang akan berlayar yang telah memenuhi persyaratan kelaik

Riau dalam PerkaraTindak Pidana yang sama yaitu Tindak Pidana Pelayaran;Bahwa yang dimaksud dengan Kapal adalah kenderaan air denganbentuk dan ukuran dan jenis tertentu yang digerakan oleh tenagaangin,mesin atau energi lainya ditarik atau ditunda termasuk kenderaanyang berdaya dukung dinamis;Bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar ialahDokumen Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar kepadasetiap kapal yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan setelah kapalmemenuhi persyaratan Kelaik

Pasal 1angka 41 UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, adalah salah seorang dariAwak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dantanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentangPelayaran menerangkan bahwa, Keselamatan dan keamanan angkutan perairanyaitu kondisi terpenuhinya persyaratan : a. kelaiklautan kapal dan kenavigasian.Adapun pada ayat (2) menerangkan bahwa Kelaik

pemenuhan persyaratan pengawakan kapalperikanan,Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan danKeberangkatan Kapal Perikanan,Memeriksa sSertifikat ikan hasil tangkapan Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013Tentang Kesyahbandaran di pelabuhan Perikanan, Surat persetujuanberlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh syahbandar diPelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayarmeninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhipersyaratan kelaik

Provinsi Km.4 Dusun Sepan Batu Blok Raya IllNo. 1 RT003/RW 002 Desa Kelaik KecamatanNanga Pinoh Kabupaten Melawi ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan, PemadamKebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 11 Juni 2014s/d tanggal 20 Juli 2014;3.