AHLI terhadap barang bukti berupaSpeaker Komponen Mobil merek "JBL" yang diduga hasil penggunaanmerek secara tanpa hak yang diperoleh dari took Persatuan Motor,beralamat di Ruko Paramount Centre Blok C No. 8 Gading SerpongTangerang Selatan, sebagaimana hasil penggeledahan dan penyitaanoleh Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 07 Mei 2014, mernpunyaipersamaan pada pokoknya berupa huruf "JBL" berwarna hitam denganspeaker komponen merek "JBL" yang sah, yang terdaftar padaderektorat Merek Ditjen HKI Kemenkum

2013 atas nama CHEN PIAU Alias ASEN Alias FAROUP, berikut Salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Bireun tertanggal 8 Januari 2014 telah dilegalisir ;- Salinan Petikan Putusan Nomor: 244/ Pid.B/2012/ PN.Sim tertanggal 5 Juli 2012 atas nama ASEN Alias FAROUP yang didapat dari Pengadilan Negeri Simalungun, berikut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun oleh Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 13 Agustus 2012 telah dilegalisir ;- Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

tertanggal 16Desember 2013 atas nama CHEN PIAU Alias ASEN Alias FAROUP, berikutSalinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Bireun tertanggal 8Januari 2014 telah dilegalisir;Salinan Petikan Putusan Nomor: 244/ Pid.B/2012/ PN.Sim tertanggal 5 Juli2012 atas nama ASEN Alias FAROUP yang didapat dari Pengadilan NegeriSimalungun, berikut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Simalungunoleh Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 13 Agustus 2012 telah dilegalisir;Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikantugas tertentu dalam jabatan negeri, dalam perkara ini pejabat yang bersangkutanditugaskan untuk menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintahpenguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil padaLembaga Pemasyarakatan Klas ll A Banda Aceh berdasarkan Salinan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

16 Desember 2013 atasnama CHEN PIAU Alias ASEN Alias FAROUP, berikut Salinan Berita AcaraPelaksanaan Putusan Pengadilan Bireun tertanggal 8 Januari 2014 telahdilegalisir, Salinan Petikan Putusan Nomor: 244/ Pid.B/2012/ PN.Sim tertanggal 5Juli 2012 atas nama ASEN Alias FAROUP yang didapat dari Pengadilan NegeriSimalungun, berikut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun olehKejaksaan Negeri Siantar tertanggal 13 Agustus 2012 telah dilegalisir dan SalinanSurat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

berikut Salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Bireuntertanggal 8 Januari 2014 telah dilegalisir ; Salinan Petikan Putusan Nomor: 244/ Pid.B/2012/ PN.Sim tertanggal 5 Juli2012 atas nama ASEN Alias FAROUP yang didapat dari PengadilanNegeri Simalungun, berikut Pelaksanaan Putusan Pengadilan NegeriHalaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PNJthSimalungun oleh Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 13 Agustus 2012telah dilegalisir ; Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

16 Desember 2013 atas nama CHEN PIAU Alias ASEN AliasFAROUP, berikut Salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan PengadilanBireun tertanggal 8 Januari 2014 telah dilegalisir ; Salinan Petikan Putusan Nomor: 244/ Pid.B/2012/ PN.Sim tertanggal 5Juli 2012 atas nama ASEN Alias FAROUP yang didapat dari PengadilanNegeri Simalungun, berikut Pelaksanaan Putusan Pengadilan NegeriSimalungun oleh Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 13 Agustus 2012telah dilegalisir ; Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

16 Desember 2013 atas nama CHEN PIAU Alias ASENAlias FAROUP, berikut Salinan Berita Acara Pelaksanaan PutusanPengadilan Bireun tertanggal 8 Januari 2014 telah dilegalisir ; Salinan Petikan Putusan Nomor: 244/ Pid.B/2012/ PN.Simtertanggal 5 Juli 2012 atas nama ASEN Alias FAROUP yangdidapat dari Pengadilan Negeri Simalungun, berikut PelaksanaanPutusan Pengadilan Negeri Simalungun oleh Kejaksaan NegeriSiantar tertanggal 13 Agustus 2012 telah dilegalisir ; Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkum

Bahwa akan halnya sanggahan Penggugat yang telah dijawabdengan menolak isi sanggahan oleh Tergugat dan untuk ituPenggugat tidak dapat menerima seharusnya Penggugat dapatmenempuh upaya lain yakni membuat Laporan Pengaduan keAparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Hukum danHak Azasi Manusia RI (APIP Kemenkum HAM RI) dalam hal iniInspektorat Kemenkum HAM RI di Jakarta. (vide, DokumenPengadaan Bab Ill Lembaran Dokumen, Huruf F No. 33 JunctoBab IV Lembar Data Pemilihan, Huruf M Nomor 3)..

Put. 105/G/2016/PTUN MDNLaporan Pengaduan ke APIP Kemenkum HAM RI melainkan ujukujuk langsung mengajukan gugatan aquo, maka sudahsepatutnya gugatan Penggugat dapat dinilai premature karenatidak seturut dengan ketentuan ketentuan dokumen pengadaandan karenanya beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapatditerima.b) Objek Gugatan Belum Bersifat Final :1.2.Bahwa objek gugatan yang dterbitkan oleh Tergugat padahakekatnya tidak dapat dikualifikasikan telah bersifat final karenasetelah terbitnya objek

Adapun hasil rapat penjelasan(aanwijzing) mutlak mengikat secara hukum bagi segenap pesertatender maupun Tergugat sendiri.4.Bahwa akan halnya sanggahan Penggugat yang telah dijawabdengan menolak isi sanggahan oleh Tergugat dan untuk ituPenggugat tidak dapat menerima seharusnya Penggugat dapatmenempuh upaya lain yakni membuat Laporan Pengaduan keAparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Hukum danHak Azasi Manusia RI (APIP Kemenkum HAM RI) dalam hal iniInspektorat Kemenkum HAM RI di Jakarta

(vide, DokumenPengadaan Bab Ill Lembaran Dokumen, Huruf F No. 33 JunctoBab VV Lembar Data Pemilihan, Huruf M Nomor 3).5.Bahwa oleh karena sepanjang pengamatan Tergugat, dimanae)Penggugat belum terbukti pernah membuat dan mengajukanLaporan Pengaduan ke APIP Kemenkum HAM RI melainkan ujukujuk langsung mengajukan gugatan aquo, maka sudahsepatutnya gugatan Penggugat dapat dinilai premature karenatidak seturut dengan ketentuan ketentuan dokumen pengadaandan karenanya beralasan menurut hukum dinyatakan

Put. 105/G/2016/PTUN MDNMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugatll Intevensi tentang Gugatan Prematur, pertimbangan hukumnya adalah sebagaiberikut;Menimbang, bahwa alasan Tergugat dan Tergugat Il Intervensi adalahPenggugat belum pernah membuat dan mengajukan Laporan pengaduan keAPIP Kemenkum HAM RI, sehingga gugatan Penggugat prematur;Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati isi Dokumenpengadaan Bab Ill Lembaran Dokumen, Huruf F No, 33 Jo Bab IV Lembar DataPemilihan

Dasar Blok D 5 No. 9 Jakarta Selatan yang bergerak dibidangusaha perdagangan / penjualan barangbarang berupa Tas, Dompet danSepatu. dengan Chanel SARL suatu perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750Glaris Switzerland selaku pemilik Merek Logo + kata Channel yang sahterdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HK Kemenkum dan HAM RI secaraeceran, sejak tahun 2006 dan terdakwa mendapat barangbarang merekdan berlogo Chanel tersebut dengan membeli dari sales

DKIJakarta Selatan tidak pernah mendapat ijin dari pemilik Merek Logo +kata Channel yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKIKemenkum dan HAM RI, sehingga atas perbuatan terdakwa pihak ChanelSarl suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swissyang beralamat di Burgtrasse 26, 8750 Glaris Switzerland selaku pemilikmerek Logo + kata Chanel yang sah terdaftar pada Direktorat Merek DitjenHKI Kemenkum dan HAM RI mengalami kerugian material sebesar lebihkurang Rp.5.000.000.000,

YosSudarso, Z Timur No. 2 B, Koja, Jakarta Utara (copy akta terlampir) yangtelah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum UmumDepartemen Hukum dan HAM RI Kemenkum HAM RI Nomor : AHU842.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008 (copy surat terlampir),dengan susunan pengurus adalah sebagai berikut :1. Pembina : H. AHMAD ISMAIL2. PengurusKetua : Hj. DJARIAHSekretaris : IMAM SIBAWEHBendahara : INDAH TRIWAHYUNINGSIH3. PengawasKetua : Hj. DIAN NOVITA LESTARIAnggota : Hj.

DJARIAH meninggal Dunia hingga telah dilakukan perubahanatas anggaran dasar Yayasan sebagaimana akta nomor 27 tanggal 23Januari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Notaris AKAHMAD SHOHIB, SH,namun ketika didaftarkan di Kemenkum HAM RI ternyata saksi korbanmenerima pemberitahuan berdasarkan surat dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI nomorAHU2.AH.01.04218 tanggal 24 Maret 2015 jika Yayasan Pusaka AIlMukawamah pernah melakukan organ melalui akta nomor 09 tanggal

YosSudarso, Z Timur No. 2 B, Koja, Jakarta Utara (copy akta terlampir) yangtelah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum UmumDepartemen Hukum dan HAM RI Kemenkum HAM RI Nomor : AHU842.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008 (copy surat terlampir),dengan susunan pengurus adalah sebagai berikut :1. Pembina : H. AHMAD ISMAIL2. PengurusKetua : Hj. DJARIAHHal. 7 dari 15 hal. put.No.188/Pid /2018/PT.DKI.Sekretaris : IMAM SIBAWEHBendahara : INDAH TRI WAHYUNINGSIH3.

DJARIAH meninggal Dunia hingga telah dilakukan perubahanatas anggaran dasar Yayasan sebagaimana akta Nomor 27 tanggal 23Januari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Notaris AKHMAD SHOHIB, SH,namun ketika didaftarkan di Kemenkum HAM RI ternyata saksi korbanmenerima pemberitahuan berdasarkan surat dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI NomorAHU2.AH.01.04218 tanggal 24 Maret 2015 jika Yayasan Pusaka AIlMuawanah pernah melakukan organ melalui akta Nomor 09 tanggal 24September

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU-227.AH.04.03-2017, berkantor di Law Office Muhamad Idris & Partners, Plaza Pondok Indah 3 Blok E/2, Lantai 3, Jl. TB.

., Kurator danPengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU227.AH.04.032017, berkantor di Law Office Muhamad Idris & Partners,Plaza Pondok Indah 3 Blok E/2, Lantai 3, Jl. TB.

Bahwa terhadap lambannya perkara yang telah dilaporkan Penggugat kePolres Lamongan, Penggugat kemudian mengadukan perkaranya keYankomas Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur.

SelanjutnyaYankomas Kemenkum HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur ahirnyamengundang para pihak, diantaranya : Polres Lamongan, Kabag Hukum SetdaLamongan, Camat Sukodadi, Kepala Desa Baturono, Kepala DusunHalaman 4 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT SBYGenengan Desa Baturono, Pengadilan Negeri Lamongan dan LABH Al BannaLamongan.Bahwa hasil rapat kordinasi Yankomas Kemenkum HAM RI Kantor WilayahJawa Timur, di rumah makan Depot Asih Jaya, Jl.

dan yang dimohon adalahsertifikat Hak Pakai;82Bahwa saksi tahu ada permohonan Sertipikat Hak Pakai oleh Kanwil Kemenkum& HAM Kalbar sekitar bulan Juli 2011.Bahwa setelah saksi tahu ada permohonan maka pada bulan November 2011,Saksi menurunkan tim ke lapangan dan ditemukan fakta bahwa tanah yangdimohonkan oleh Kanwil Kemenkum & HAM Kalbar tersebut sedang adaperkara di pengadilan;Bahwa setelah di cek kelapangan dengan melakukan pengukuran ulang, ternyatatanah yang dimohon oleh Kemenkum dan Ham Kalbar

Saat akanmenemui sekjen, Saksi antri lebih dahulu bersamasama dengan tamu yang lain, kemudiansetelah saksi bertemu dengan Sekjen maka kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sekjenuntuk datang ke ruangannya;e Bahwa saksi datang ke Kemenkum Ham hanya membawa fotocopy Berita Acara mediasikarena sebelumnya Berita Acara Mediasi yang asli sudah dikirim Kanwil Kemenkum &HAM Kalbar ke Kemenkum & HAM R.I.

Nursiah;Bahwa saksi hanya berkoordinasi dengan terdakwa melalui Nota dinas saja;Bahwa karena tanah tersebut masih bermasalah maka tidak bisa dicatatkansebagai aset apalagi Kanwil Kemenkum Ham Kalbar atau LP.

Nursiah kepada saksisebelum tanah LAPAS Klas IIA Pontianak dibayar oleh Kemenkum dan Ham,sertipikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Hj. Nursiah kepada Saksi ditarik/diambil oleh Kemenkum dan Ham;Bahwa dimasukkan nama saksi dalam Rekening karena sertifikat sebagaijaminan hutang Hj.

Ham;Mengkoordinasikan Ketatalaksanaan Kemenkum Ham;Mengkoordinasikan tugastugas organisasi Kemenkum Ham;Mengkoordinasikan pengolahan dan pengumpulan data telematika;118Mengkoordinasikan bidang perencanaan & program Kemenkum Ham;melaksanakan tugastugas lain sesuai perintah pimpinan;Bahwa terdakwa hanya menyiapkan anggaran sedangkan perencanaan sudah adasebelum terdakwa Kepala Biro Perencanaan;Bahwa penylapan anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak sejaktahun 2009 dan terdakwa mulai kerja

Selatan yang bergerak dibidang usaha perdagangan / penjualanbarang berupa Tas dengan menggunakan Merek Logo + Kata Channel IkatPinggang (Gesper) dengan menggunakan Merek Logo + Kata Channel danDompet dengan menggunakan Merek Logo + Kata Channel secara tanpahak dan tanpa ijin dari Channel SARL suatu Perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750 GlarisSwitzerland selaku pemilik Merek Logo + Kata Channel yang sah terdaftarpada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum

Yulianto Nurmansyah, SH,LLM,selalku kuasa hukum Chanel SARL selaku pemilik Merek Logo + KataChannel yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum danHAM RI dengan Nomor :IDM000004006 tanggal penerimaan permohonan 16Nopember 2003; Nomor :IDM000024480 tanggal penerimaan 26 September2004 dan sebagaimana surat kuasa tanggal 07 Desember 2011 dan tanggal 27Nopember 2012 saksi Muzdalifah, SH, dan saksi A.

) dan Dompet yang diduga palsudengan menggunakan Merek Logo + Kata Channel ;Hal 5 dari 27 hal Putusan No.771/Pid.Sus/2013/PN .Jkt.SelBahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milikpihak lain (dalam hal ini Chanel SARL suatu Perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750 GlarisSwitzerland selaku pemilik Merek Logo + Kata Channel yang sah terdaftarpada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum

Satrio Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan tidak pernahmendapat ijin dari pemilik Merek Logo + Kata Channel yang sah terdaftarpada Direktorat Merek Ditjen HK Kemenkum dan HAM Rl, sehingga atasperbuatan terdakwa pihak Chanel SARL suatu Perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Negara Swiss beralamat d Burgstrasse 28, 8750 GlarisSwitzerland selaku pemilik Merek Logo + Kata Channel yang terdaftar padaDirektorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI mengalami kerugianmaterial sebesar lebih kurang Rp.5.000.000.000

Bahwa terhadap barang bukti berupa Dompet, Tas, Tas Dorong / Troli,Merek Logo + Kata Chanel yang diduga palsu / hasil Penggunaanmerek secara tanpa hak tersebut diatas Mempunyai Persamaan padaPokoknya dengan Merek Logo Chanel dan merek CHANEL yangsah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAMRl, sebagaimana Sertifikat merek terdaftar Nomor IDM000004006,tanggal 16 Nopember 2003 dan Sertifikat Nomor IDM 000016007tanggal 14 September 2004 untuk barang sejenis ;Sedangkan untuk barang

Waris Dewan Pembina hal tersebut tidakdibenarkan karena Yayasan tidak bisa dialinkan dalam mekanismepewarisan selain itu yang berhak mengurus Yayasan adalah Pengurus yangdisahkan oleh Dewan Pembina;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan PembinaPendidikan lbnu Chaldun (YPPIC) mengalami kerugian berupa pencemarannama baik Yayasan Pembina lbnu Chaldun (YPPIC) dikarenakan Terdakwatelah merekrut mahasiswa dengan adanya pencatatan YPUIC sebagaibadan hukum Yayasan dengan Surat Dirjen AHU Kemenkum

Jakarta Timur Nomor:315/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Maret 2011 perihal ijin untukYPPIC mengurus ke Ditjen AHU Kemenkum HAM RI gunamendapatkan status badan hukum;22.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ny. ILYA WALEIDASOEPRAPTO MANGUNSADAJITO tanggal 30 Juli 2013;Halaman 11 dari 24 halalaman Putusan.

No.314/Pid/2019/PT.DKI23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUHAMMAD TAUHID tanggal20 Agustus 2013;24.1 (satu) lembar asli surat dari Kemenkum Ham RI DIRJEN AHUNomor: AHUAH.01.06.1238 tanggal 18 Desember 2013 perihalYayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun telah diterima dandicatat dalam daftar Yayasan;25.1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta nomor: 60 tanggal 19 April1977 mengenai Yayasan Universitas lbnu Chaldun dan bukti daftarpada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret1984

Jakarta Timur Nomor:315/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Maret 2011 perihal ijin untukYPPIC mengurus ke Ditjen AHU Kemenkum HAM RI gunamendapatkan status badan hukum;22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ny.

ILYA WALEIDASOEPRAPTO MANGUNSADAJITO tanggal 30 Juli 2013;23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUHAMMAD TAUHID tanggal20 Agustus 2013;24.1 (satu) lembar asli surat dari Kemenkum Ham RI DIRJEN AHUNomor: AHUAH.01.06.1238 tanggal 18 Desember 2013 perihalYayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun telah diterima dandicatat dalam Daftar Yayasan;25.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor: 60 tanggal 19 April1977 mengenai Yayasan Universitas lbnu Chaldun dan bukti daftarpada Panitera Pengadilan Negeri

TAIL yang diduga palsu denganpenggunaan MEREK secara tanpa hak yang diperoleh dari Toko Melrose BeautyShop milik terdakwa yang beralamat di ITC Mangga Dua Lantai IV Blok B No.109 Jakarta Utara, yang tidak dilengkapi label ijin edar dari BPOMsebagaimana hasil penggeledahan dan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polritelah mempunyai persamaan pada pokoknya berupa Shampo Merek "STRAIGHTARROW dan MANE"N TAIL yang sah dan telah terdaftar dalam.Daftar Umum Merek pada Kantor Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum

Pidana No. 298/P1D/2016/PT.DKpersamaan pada pokoknya berupa Shampo Merek "STRAIGHT ARROW danMANE"N TAIL yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada KantorDirektorat Merek Dijjen HKI Kemenkum HAM RI sebagai berikut:a. Merek " STRAIGHT ARROW " warna Hitam dan Putih terdaftar Nomor:IDM000077989 tanggal 25 Oktober 2004 yang dapat perlindungan Hukumsampai dengan 25 Oktober 2024 atas nama STRAIGHT ARROW PRODUCTSInc, suatu.

bukti berupa Shampo Merek"STRAIGHT ARROW dan MANE"N TAIL yang diduga palsu dengan penggunaanMEREK secara tanpa hak yang diperoleh dari Toko Melrose Beauty Shop milikterdakwa yang beralamat di ITC Mangga Dua Lantai IV Blok B No. 109 JakartaUtara, sebagaimana hasil penggeledahan dan penyitaan oleh Penyidik BareskrimPolri telah mempunya persamaan pada pokoknya berupa Shampo Merek"STRAIGHT ARROW dan MANE"N TAIL yang sah dan telah terdaftar dalamDaftar Umum Merek pada Kantor Direktorat Merek Dijjen HKI Kemenkum

bukti berupa Shampo Merek"STRAIGHT ARROW dan MANE"N TAIL yang diduga palsu dengan penggunaanMEREK secara tanpa hak yang diperoleh dari Toko Melrose Beauty Shop milik terdakwayang beralamat di ITC Mangga Dua Lantai V Blok B No. 109 Jakarta Utara,sebagaimana hasil penggeledahan dan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polritelah mempunya persamaan pada pokoknya berupa Shampo Merek "STRAIGHTARROW dan MANE"N TAIL yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merekpada Kantor Direktorat Merek Dijjen HKI Kemenkum

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menetapkan hasilverifikasi Pencalonan dan Persyaratan calon Walikota danWakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011yang mana tergugat menyatakan Partai Kedaulatan tidaksah karena tidak ditandatangani oleh DPC yang sah yangDPP nya disahkan oleh Kemenkum HAM.

Kerugian MorilBahwa peruatanTergugat dalam hal menetapkan HasilVerifikasi Pasangan Calon dan Persyaratan Calonwalikoka dan Wakil Walikota Ambontahun 2011 tanggal28 Maret 2011 dengan menyatakan Partai Kedaulatantidak sah karena tidak ditanda tangani oleh DPCyang sah yang DPP nya disahkan oleh Kemenkum HAM sebagaimana tertuang dalam Berita Acara HasilVerifikasi Pasangan Calon dan Persyaratan CalonWalikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011tanggal 28 Maret 2011, perbuatan tersebut merupakansuatu. perbuatan

Model LN 8600 yang dibelidari Toko PRO Dj;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;Disita dari Terdakwa LLONG CHANDRA SUYANTO alias CHANDRA :1). 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRODjMUSIC;2). 1 (satu) bendel factur Toko PRO DjMUSIC;3). 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRODj;4). 1 (satu) bendel factur Toko PRO Dj;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;5). 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Sertifikat Merek dariKantor Kemenkum dan HAM R.1.

Model LN 8600 yang dibelidari Toko PRO Dj;Dirampas untuk dimusnahkan;Disita dari Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra :1). 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRODjMUSIC;2). 1 (satu) bendel factur Toko PRO DjMUSIC;3). 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRODj;4). 1 (satu) bendel factur Toko PRO Dj;Dirampas untuk dimusnahkan;5). 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Sertifikat Merek dariKantor Kemenkum dan HAM R.1.

No. 1179 K/PID.SUS/2015Kantor Kemenkum dan HAM R.I.

pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Cq. Dirjen LapasPut. No. 07/PDT.G/2013/PN.PYK. Hal 9 dari 74.10dengan harga Rp.15.000,/M?, sehingga harga keseluruhan tanah tersebut adalahRp.15.000, X 88.046 M? = Rp.1.320.690.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh jutaenam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia (Kemenkum HAM) Cq.

antara PENGGUGATdengan TERGUGAT A dihadapan Notaris/PPAT Leny Marlina, SH pada tanggal 18 Maret2008, maka gagal pulalah tukar guling tanah tersebut antara PENGGUGAT danganKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Cq. Dirjen Lapas mengenaiLapas Payakumbuh telah disetujui sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil kepadaPENGGUGAT yaitu sebagai berikut:a.

oleh PENGGUGAT kepada Kementerian Hukumdan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Cq. Dirjen Lapas Rp.1.320. 690.000,dikurangi harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp.1.012.529.000, = Rp.308.161.000,2. Biaya transportasi 11Dll PENGGUGAT = Rp. 30.000.000.Jumlah =Rp. 338.161.000,b. Kerugian Moril;00 222022 20 een nce n en nn nen ene eee nnn eeeene=Rasa malu yang diderita PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah disangka menjualtanah bodong kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM)Cq.

Pada angka 5 posita gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa sementaramenunggu jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT A dilakukan,PENGGUGAT telah menawarkan tanah SHM No. 18/Desa Tanjung Haro GS No.22/1980 tanggal 10 Maret 1980, luas 88.046 M2 kepada Kemenkum HAM Cq.Dirjen Lapas. Dan pihak Kemenkum HAM Cq.

Sedangkan pada angka 5posita gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa sementaramenunggu jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Adilakukan, PENGGUGAT telah menawar dahulu tanah SHM No. 18Desa Tanjung Haro GS No. 22/1980 tanggal 10 MAret 1980 Luas88.046 M2 pada Kemenkum HAM Cq Dirjen Lapas dengan harga Rp.15.000 M2 untuk ditukar guling dengan Lapas Payakumbuh yang beradaditengah kota Payakumbuh;Memperhatikan dalil gugatan PENGGUGAT dimaksud, maka terlihat secara hukumkwalitas PENGGUGAT kabur dan

berdasarkan keterangan saksi tersebut diatasterdakwa membenarkan ;5.Saksi MUSRIADI, menerangkan :Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penggunaanSurat palsu ;Bahwa ketika akan dibuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil saksiada menghubungi saksi Wahyudi melalui telpon ke nomor HP08124100197 miliknya, dimana saksi meminta tolong kepada saksiWahyudi agar dibantu untuk lulus dalam seleksi Calon Pegawai NegeriSipil pada Kemenkum

dan Ham Sulsel ; Bahwa saksi tahu kalau saksi Wahyudi bukanlah anggota panitiaseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulselmelainkan seorang mentor bimbingan tes dan atas permintaan saksi lalusaksi Wahyudi menyuruh saksi untuk ikut bimbingan guna melihatkemampuan saksi dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapatlulus seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil pada Kemenkum dan HamSulsel ; Bahwa saksi ada 2 (dua) kali pertemuan mengikuti bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai NegeriSipil yang kemungkinan keluar dan kemudian saksi mendaftar sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil pada kementrian Hukum dan HAM SulawesiSelatan dengan nomor peserta 30041120062890, dan saksi dinyatakanlulus administrasi ; Bahwa setelah saksi dinyatakan lulus berkas selajutnya saksimenghubungi saksi Wahyudi melalui telepon untuk bisa

belajar untuk masuk/menjawabtestes dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan bimbinganbelajar itu. adalah sifatnya musiman karena pada saat akan adapenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil saja saksi membuka bimbingandan Musriadi adalah salah satu peserta bimbingan yang saksi lakukantersebut ; Bahwa sebelumnya saksi di hubungi oleh Musriadi melalui telponke nomor HP 08124100197 miliknya, dimana Musriadi meminta tolongkepada saksi dibantu untuk lulus dalam seleksi Calon Pegawai NegeriSipil pada Kemenkum

Mks.Musriadi untuk lulus dalam seleksi CPNS pada Kemenkum dan HamSulsel ; Bahwa Musriadi hanya 2 (dua) kali hadir mengikuti bimbinganmenjawab soalsoal tes CPNS yang kemungkinan keluar yang saksiberikan, namun ketika mengikuti bimbingan Musriadi kurang bisa pahamdimateri TIU, melihat hal tersebut saksi menyampaikan kepada Musriadiuntuk daftar saja dulu, nanti setelah lulus berkas akan dicarikan cara olehsaksi agar dapat lulus seleksi CPNS pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal

baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memeberi hutangmaupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara antara lain sebagai berikut :e Bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengansaksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwaTerdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) dikantor Kemenkum

Bahwa perbuatanperbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengancaracara antara lain sebagai berikut :e Bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengansaksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwaTerdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai NegeriSipil (PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara)dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d2015 Wilayah Sumatera Utara untuk kepentingan Kepengurusan agarSupaya saksi korban dapat

Sumatera Utara;Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan terhadap uang milik SaksiHal 10 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdnkorban tersebut adalah Terdakwa memberikan janjijanji dan membujukRayu serta menyatakan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksikorban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kemenkum Ham diMedan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota KebijakanKhusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara;Bahwa untuk kepentingan Kepengurusan agar Supaya

dan telah pula diperlinatkan kepada SaksiSaksi danTerdakwa dimana SaksiSaksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut,sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemudengan saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korbanbahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi PegawaiNegeri Sipil (PNS) dikantor Kemenkum

menyerahkan barangsesuatu. kepadanya, atau supaya member hutang maupunmenghapus piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sertaalat bukti surat dan diperkuat dengan barang bukti pada pokoknyamenerangkan bahwa bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANGbertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korbanbahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai NegeriSipil (PNS) dikantor Kemenkum

Kemenkum & HAM R.I. Nomor : AHU499.AH.01.04, Tahun2011 Jo. UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan HukumJo.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM Rl, Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU.AH.04.03-30, berkantor di THG & Rekan, Ruko Golden Boulevard Blok O No. 17, Jl. Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang-15322 ;
2. Ferry G. T. Panggabean, SH., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM Rl dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU.AH.04.03-113, berkantor di Law Office ARP & Co, Marriot Executive Apartement, Mayflower Level 36 Unit S, Sudirman Plaza, Jl. Jend.

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM Rl, Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU.AH.04.03-3, berkantor di Law Office AMDR & Associates, beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat III No. 24A, Jakarta Barat-11470 ;
selaku Kurator dalam proses Kepailitan PT Mewah Industri (dahulu PT Vinyl Monomer Chemical) dan Michael Christianus Halimsaputera (dalam Pailit) ;