dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkanundangundang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agarberdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempattinggal bersama terakhir di Batam, dan kepergian Penggugat ke PekanbaruHalaman 5 dari 9 halaman Putusan, No. 1348/Pdt.G/2016/PA.Pbrtanoa setahu dan tanpa seizin Tergugat, maka Majelis Hakim memandangperlu mmpertimbangkan ketenuan

disebabkanTermohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempatPemohon, sejak Oktober 2009 Pemohon pisah rumah/tempattinggal dengan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakniduplikat Kutipan Akta Nikah atas Pemohon dan Termohon,maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31Juli 2004, sehingga Pemohon mempunyai alas hak sebagaiprinsipal dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggilsecara patut sebagaimana ketenuan

AgungRepubtk indonesia Nomor 1 tahun 2076 tentang Prosedus Mediasi diPengadilan:Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaituputusan yang dijatubkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjangPemoheon untuk membuktkan dallidall permohonannya,Pemohon telah mengajukan aiat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi:Mermbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yangdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,sehingga sejalan dengan ketenuan

meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehinggatujuamn perkawinan untuk membentik rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan warohmah sudah sulit diperthankan lagi, dank arenaagar masingmasing pihak tidak melanggar norma hokum dan normaagama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagipenggugat untuk meyelesaikan permaslahan dengan Tergugat;Membebankan biaya perkara ini menurut ketenuan

Panitera diperintahkan untuk mengirimkansehelai salinan putusan yang telah berkekuatan humum tetap kepadaPegawai Pencaatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinandilaksanakan dan ditempat masingmasing Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanyang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 angka 9masuk katagori gugatan cerai, maka berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk itu, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketenuan

Hal ini juga telah dibuktikan bahwa XXXX yang telah dipanggil 3 (Tiga) kaliuntuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadlir. begitu juga calon suamiPemohon beserta orang tuanya tidak pernah ditemui oleh XXXX pada saatmelamar Pemohon tersebutMenimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketenuan pasal 18 ayat(5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernama XXXXtersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlol.Menimbang

di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama ArgaMakmur;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalahPemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknyabernama ANAK binti Milul, umur 13 tahun, namun di ditolak oleh PPNkarena terkendala belum berumur 16 tahun, dan telah berpacaran selamakurang lebih 1 tahun dengan seorang lakilaki bernama CALON SUAMIANAK I dan pernah terlanjur melakukan hubungan intim seperti suami istridan untuk menghindari halhal yang melanggar ketenuan

., dan saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketenuan Pasal 175 R.Bg, keterangan manatelah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai dengan ketentuanPasal 171 R.Bg sehingga hal tersebut dapat dinyatakan telahmemenuhi syaratsyarat formil untuk menjadi saksi;Menimbang, bahwa sasisaksi yang diajukan oleh para Pemohon telahmemberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan atau alamisendiri prinal waktu dan tempat pernikahan, wali nkihan, saksisaksi nikah

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

menyangkutkewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikanbiaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka haltersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan aktaPencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan Negeri oleh penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN TjgMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketenuan

Bima sesuai dengan ketenuan UUPA yangdidalamnya menjelaskan tentang peralihak Hak atas tanah melaluijual beli labur yang telah memenuhi asas Terang, Tunai dan Rilserta jual beli melalui aturan adat yang berlaku. Maka apabilapengusaan tanah secara terus menerus tanpa putusputus selamaHal. 11 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm15 tahun yang berdampak pada penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional Kab. Bima dalam hal ini sertifikat Hak Milik No.332 tahun 2001 An.

Kewenangan Absolut;Bahwa oleh karena turut tergugat telan menguasai tanah obyek sengketaselama 42 tahun secara teruS menerus tanpa terputusputus, danperolehannya melalui jual beli sesuai ketenuan UUPA yang didalamnyamenjelaskan tentang peralihak Hak atas tanah melalui jual beli labur yangtelah memenuhi asas Terang, Tunai dan Ril serta jual beli melalui aturanadat yang berlaku antara H. YASIN suami turut tergugat dengan Alm. INATIMA TIA, Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA, Alm.JALISA, Alm.

sebagai jaminan untuk mengusrus kredit pada Bank BRI Sorong,yang pengurusannya mensyaratkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undangundang nomor 1 tahun 1974disebutkan;1. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasannya;2. orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa dari ketenuan

Tertanggal 28Nopember 2013 yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo.Berpendapat; Berdasarkan ketenuan pasal 19 huruf f telah menguatkanputusan Pengadilan tingkat pertama;3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.Yang menyatakan gugatan cerai tersebut dapat di terima apabila telahcukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab sebab perselisihnan danpertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorangyang dekat dengan suami isteri itu;4.

Disamping itu telah memenuhi pula ketenuan perundangundangan dalam hal ini pasal 50 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor tahun 1974jo.

Bahwa Penggugat telah berusaha sekeraskerasnya untuk mempertahankankeutuhan perkawinan dan telah pula ditempuh usahausaha yang kerasuntuk mendamaikan dan meyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadidalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan baikoleh pihak keluarga Penggugat maupun Pihak Ketiga pada bulan September/ Oktober 2014, namun usahausaha tersebut tidak menemukan hasil yangsesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh ketenuan Pasal3 KHI (Kompilasi Hukum Islam

mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami yang sah yang menikahpada tanggal 12 Agustus 1998 yang dilaksanakan menurut tata cara agamaIslam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telahmengajukan bukti dua orang saksi, keduanya tidak terhalang secara hukumuntuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masingmasing telahmemberikan keterangannya secara terpisah dan sendirisendiri serta di bawahsumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat fomal saksi sesuai ketenuan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketenuan perundangundangan yang berlaku dandalildalil syari ataupun kaidah fighiyah yang bersangkutan ;MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (bo) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan