Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (dua) lembar fhoto copy surat Kesepakatan hasil mediasi sesi ke 3 penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo tertanggal 14 Oktober 2011;- 31 (tiga puluh satu) bundle fhoto copy surat/dokumen permintan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untuk data bulan Desember 2011 s/d bulan Juni 2012;- 9 (sembilan) bundle fhoto copy surat/dokumen permintan pembayaran, kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar fhoto copy surat Kesepakatan hasil mediasi sesi ke 3penyelesaian konflik pengelolaan kebun Karang Mendapo tertanggal 14Oktober 2011;31 (tiga puluh satu) bundle fhoto copy surat/dokumen permintan pembayaran,kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untukdata bulan Desember 2011 s/d bulan Juni 2012:9 (sembilan) bundle fhoto copy surat/dokumen permintan pembayaran,kwitansi pembayaran TBS (Pembayaran 65%) dan dokumen lainnya untukdata

AZWAR AJI bin AMIN JAMAL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena terkait masalahkebun kelapa kelapa sawit yang dikelola oleh PT.KDA dan Koperasi TigaSerumpun yang terlibat konflik dengan Terdakwa;Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurunwaktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat diDesa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;Bahwa, pekerjaan seharihari

BAHARI bin HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, olen karena terkait masalahkebun kelapa kelapa sawit yang dikelola oleh PT.KDA dan Koperasi TigaSerumpun yang terlibat konflik dengan Terdakwa; Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam kurunwaktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan Desember 2013 bertempat dikebun Divisi PT.KDA Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh KabupatenSarolangun, Bahwa, Saksi mengetahui

antara masyarakat dengan Koperasi Tiga Serumpun;Bahwa, tahun 2009 Saksi masih di PT.KDA Desa Karang Mendapo dan Saksitahu ada penembakan 6 (enam) orang petani di lokasi kebun PT.KDA, dantahun 2008 sudah ada konflik, Kebun tidak bisa dikelola dan sudah diambil alihmasyarakat serta saat itu Koperasi Tiga Serumpun sudah dibentuk;halaman 29 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN SrlBahwa, dasar PT.KDA merugi dengan tidak disetorkannya hasil penjualanTBS maka pihak Koperasi Tiga Serumpun

DODIH bin MAHPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalahmasalah adanya konflik lanan di Desa Karang Mendapo; Bahwa, Saksi dapat mengetahui adanya konflik lahan tersebut, karena padatahun 2007 sampai dengan 2010 Saksi mendampingi Suku Anak Dalam(SAD) di Kecamatan Air Hitam yang waktu itu kapasitas Saksi sebagai salahsatu staf WALHI Provinsi Jambi; Bahwa, yang terlibat konflik lanan yaitu antara PT.KDA, Koperasi

Balongsari dalam I, Surabaya;

., MH, NIP. 19820814 200502 2 001, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, -------------------------2. IRHADI, NIP. 196005071983031004, Jabatan Kabubsi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, -------------------------------------------------------------------

IRHADI, NIP. 196005071983031004, Jabatan Kabubsi Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kantor PertanahanKabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri tersebut; zTelah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara; Hal 2 dari 90 halaman, No. 1/Pdt.G/2015/PN.Tjg.Telah mendengar kedua belah pihak berperkara Penggugat dan paraTergugat serta saksisaksi; perkara yang bersangkutan; Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

Penggugat:
Fitriyadi Lim
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Tergugat:
2.Soesanto Tjandera
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN
4.5. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

LAGUNA ALAMABADI pemohon Intervensi
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jawa Barat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Deputi Bidang Pengkajian dan Penangan Sengketa dan Konflik

em> menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

strong>serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

• 1 (satu) bendel buku Kronologis Penyelesaian Konflik Tenurial Tambak Udang Kawasan Hutan RPH Watulimo BKPH Bandung.

Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi Mujiarto.

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

SAPUTRA 3Dikembalikan kepada PLN melalui saksi ARYANTI RAHAYU 1 (satu) bendel buku Kronologis Penyelesaian Konflik TenurialTambak Udang Kawasan Hutan RPH Watulimo BKPH Bandung.Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi MUJIARTO.6.

tambak udang vaname di kawasan hutan tersebut terdakwaSukri tidak pernah datang dalam pertemuan dan diwakilkan kepada saksiGiyono dan sampai saat ini sepengetahuan saksi tambak udang vanametersebut diakui oleh saksi Giyono; Bahwa keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan bukti tanda tanganhadir saksi Giyono dalam setiap kegiatan pertemuan dan ada juga tandatangan saksi Giyono dalam Surat Pernyataan Penghentian PenggarapanTambak Udang Dalam Kawasan Hutan yang ada dalam buku KronologisPenyelesaian Konflik

SAPUTRA 3;5. 1 (Satu) bendel buku Kronologis Penyelesaian Konflik Tenurial TambakUdang Kawasan Hutan RPH Watulimo BKPH Bandung;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar awal tahun 2019 petak 95 k Blok Cengkrong RPH WatulimoBKPH Bandung KPH Kediri masuk Dusun Cengkrong Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.

SAPUTRA 3 yang telah disita dariPLN, maka dikembalikan kepada kepada PLN melalui saksi Aryanti Rahayu;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel bukuKronologis Penyelesaian Konflik Tenurial Tambak Udang Kawasan Hutan RPHWatulimo BKPH Bandung yang telah disita dari Perum Perhutani, makadikembalikan kepada kepada Perum Perhutani melalui saksi Mujiarto;Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/LH/2021/PN TrkMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan

SAPUTRA 3Dikembalikan kepada PLN melalui saksi Aryanti Rahayu. 1 (satu) bendel buku Kronologis Penyelesaian Konflik TenurialTambak Udang Kawasan Hutan RPH Watulimo BKPH Bandung.Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi Mujiarto.8.

., M.H selaku Direktur dari PT BCS (Bintang Cemerlang Suksesindo) yang ditujukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Cq Direktur Sengketa dan konflik Tanah dan Ruang Wilayah I;

• 1 (satu) bendel buku Kronologis Penyelesaian Konflik Tenurial Tambak Udang Kawasan Hutan RPH Watulimo BKPH Bandung.

Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi Mujiarto.

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

) Anggota kelompok korban konflik Maluku yangmemperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak65.810 KK jn2nnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn nnnnnnnnnen nanan nnnnennnsJumlah anggota kelompok korban konflik kerusuhanMaluku secara keseluruhan adalah sebanyak 151.788 KK.8.

Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapatdana bantuan sama sekali sebanyak 1.639 KK. Jumlahkerugian sebesar Rp 30.321.500.000 (Tiga Puluh MiliarTiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus RibuiiAnggota kelompok korban konflik yang baru mendapatdana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 8.162 KK.

865 KK terdiri dari ;Anggota kelompok korban konflik yang belummendapat dana bantuan sam sekali sebanyak 292 KK.Jumlah kerugian sebesar Rp 5.402.000.000 (LimaMiliar Empat Ratus Dua JutaAnggota kelompok korban konflik yang baru mendapatdana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 573 KK.

Bahwa dengan demikian jumlah dana bantuan yang harus disediakanPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membayar kerugiankepada anggota kelompok korban konflik Maluku dengan perinciansebagai berikut:1)2)3)4)Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belummendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK xRp 18.500.000= Rp 311.447.500.000 (Tiga RatusSebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;Anggota kelompok korban konflik Maluku yangmemperoleh bantuan sebesar Rp

konflik Maluku yangmemperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak65.810 FR jeesenmsncnnnsseecemennneecemmerensseenmenereesemennJumlah anggota kelompok korban konflik kerusuhan Malukuyang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak65.810 KK 2 222 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn9.

., M.H selaku Direktur dari PT BCS (Bintang Cemerlang Suksesindo) yang ditujukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Cq Direktur Sengketa dan konflik Tanah dan Ruang Wilayah I;

milyar rupiah)dengan tujuan proyek adalah untuk membantu berlangsungnya prosesbelajar mengajar para peserta didik di wilayah konflik dan sasaran dariproyek tersebut adalah peningkatan mutu pendidikan melalui pemberianbantuan belajar para peserta didik di wilayah konflik, yang lokasi proyekadalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; Bahwa waktu pelaksanaan Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik tersebut berdasarkan DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah)Nomor : 246/DIPDA/2002, tanggal

Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 ; Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Proyek Peningkatan Pendidikan AnakAkibat Korban Konflik sesuai petunjuk operasional mempunyai tugas dankewajiban :1.

DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov. Nanggroe AcehDarussalam (NAD) ;4. Lembaran Kerja (LK) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;5. Petunjuk Operasional (PO) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan AnakAkibat Korban Konflik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;6. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) :a.

No. 1135 K/Pid/2004.Pendidikan Anak Akibat Korban Konflik Provinsi NAD ;Lembaran Kerja (LK) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik Provinsi NAD ;Petunjuk Operasional (PO) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan AnakAkibat Korban Konflik Provinsi NAD ;4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) :a.

NAD ;Lembaran Kerja (LK) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik Prov. NAD ;Petunjuk Operasional (PO) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan AnakAkibat Korban Konflik Prov. NAD ;4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) :a.

Penerapan darurat sipildalam konflik Maluku yang melibatkan banyak jenis senjata, juga tidakbanyak menolong keadaan korban konflik, yang tidak memperolehperlindungan secara terkoordinasi oleh Aparatur Negara yang berwenang;3.

Kelompok Pengungsi dilinat dari perolehan Bantuan BiayaRehabilitasi (BRR), Jaminan Hidup (Jadup) dan KelangsunganHidup (Kaldup) dapat dikategorikan sebagai berikut:1)2)3)4)Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belummendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK;Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperolehbantuan sebesar Rp6 juta sebanyak 47.941 KK;Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperolehbantuan sebesar Rp3.5 juta sebanyak 20.379 KK;Anggota kelompok korban konflik Maluku

denganpemberian uang/dana sebagai rehabilitasi pasca konflik;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jumlah bantuandan jumlah pengungsi sebagai korban konflik tidak sesuai antara datadan realisasi di lapangan;Bahwa gugatan Para Penggugat ditekankan pada jumlah bantuanberupa dana atau uang yang kurang atau belum mereka terima dalamhal kedudukan Para Penggugat sebagai korban konflik Maluku;Halaman 48 dari 59 hal.

.: Islam;: Pelajar;ANAK KONFLIK;Namlea;2003;Lakilaki;Indonesia;Kabupaten Sidoarjo: Islam;: Pelajar;Para Anak konflik hukum di tahan dalam tahanan berdasarkanpenetapan oleh:1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari2021;2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;Hal 1 dari 18 halaman perkara Nomor 13/PID.SUSANAK/2021/PT SBY3.

Kesemuanya Penasihat Hukum pada Posbakumdin Gresik, yangberkantor di Jalan Lamongan Bunder Gresik (Terminal Bunder) Blok B48,Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2021;ANAK KONFLIK dan ANAK KONFLIK Il , dipersidangan didampingioleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping dari Pusat Pelayanan TerpaduPerlindungan Perempuan dan Anak (P2T P2A) Kabupaten Gresik dan orangtua ANAK KONFLIK I dan ANAK KONELIK II ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

PERKARA.: PDM01/M.5.27/Euh.2/02/2021tanggal 192021 yang berbunyi sebagai berikut:KESATU :Bahwa ANAK KONFLIK berdasarkan Kartu.

Setelah bertemu TERSANGKA BURON LAIN, TERDAKWA LAINbersamasama dengan ANAK KONFLIK I, ANAK KONFLIK II danTERSANGKAN BURON pergi menuju ke Perumahan Kabupaten Gresik.Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib di halaman parkir Kabupaten Gresik,ketika ANAK KONEFLIK I, ANAK KONFLIK II dan TERDAKWA LAIN yangpada saat itu sedang menunggu TERSANGKAN BURON yang berada didalam toilet Alfamart, datang saksi Fery Yunianto dan saksi Latif Fajariyantomasingmasing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnyamendapat

Setelah bertemu TERSANGKA BURON LAIN, TERDAKWA LAINbersamasama dengan ANAK KONFLIK 1, ANAK KONFLIK Il danTERSANGKA BURON pergi menuju ke Perumahan di Kabupaten Gresik.Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib di halaman parkir di Kabupaten Gresik,ketika ANAK KONFLIK I, ANAK KONEFLIK II dan TERDAKWA LAIN yangpada saat itu sedang menunggu TERSANGKA BURON yang berada didalam toilet Alfamart, datang saksi Fery Yunianto dan saksi Latif Fajariyantomasingmasing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnyamendapat

EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYOPUTRA, ST (DPO), staf ahli teknis kegiatan pelaksanaanAnggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006Hal. 3 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALUdan Drs.

Put. 27/PID/2011/PT.PALUAnggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran2006 yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmendalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasiserta menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan baikbulanan sampai akhir pelaksanaan kegiatan anggaranPemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran2006; eee ee ee eee eeBahwa pada bulan September 2007, pekerjaan percetakansawah baru pada kegiatan Pemulihan Pasca Konflik PosoTahun 2006 dilakukan pelelangan dan dalam

EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYOPUTRA, ST (DPO), Staf Ahli Teknis Kegiatan PelaksanaanAnggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006dan Drs.

EDYSUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, untukmenjabat sebagai staf ahli teknis kegiatan pelaksanaanAnggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran2006 yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmendalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasiserta menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan baikbulanan sampai akhir pelaksanaan kegiatan anggaranPemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran2006; errr re re eee ee ee ee eee eeeBahwa pada bulan September 2007, pekerjaan percetakansawah

baru pada kegiatan Pemulihan Pasca Konflik PosoHal. 27 dari 32 hal.

November 2006 perihalPengiriman Dana Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran;1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Tim VerifikasiPenilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik KabupatenBener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe AcehDarussalam Nomor 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan BantuanRumah Korban Konflik di Kabupaten Bener Meriah

di Kabupaten Aceh Tengah tahun2006 untuk tahap ;Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunanrumah dibakar / rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun2006 untuk tahap II dan III;Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Korban Konflik danPOK;Asli 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan RumahKorban Konflik dan POK;Asli 2 (dua) lembar

di KabupatenAceh Tengah tahun 2006 untuk tahap ;Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuanpembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di KabupatenAceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/2006tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan RumahKorban Konflik dan POK;Asli 1 (satu) lembar lampiran Surat Nomor 061/SPT/BRA/VI/ 2006tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan RumahKorban Konflik dan POK;Asli 2 (dua

SALEH alias AMAN REVA, tukang yang mengerjakanpembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk tahun 2006 2007 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :> Bahwa benar pada tahun 2006 saksi ada mendapat informasi akanada pekerjaan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusakakibat konflik di Desa Pantan Reduk;> Bahwa benar saksi pernah menemui Terdakwa yang pada waktu itumenjabat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk untuk menanyakanmengenai rencana pembangunan rumah korban konflik

7 November 2006 perihalpengiriman dana bantuan rumah korban konflik, beserta lampiran;1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Tim VerifikasiPenilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten BenerMeriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe AcehDarussalam Nomor 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan BantuanRumah Korban Konflik di Kabupaten Bener Meriah

No. 61/PID/2011/PT.PALUNELLOH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen AnggaranPemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006menunjuk Ir.

EDY SUWIRIYO PUTRA Alias RICHARDYSUWIRYO PUTRA, ST selaku Staf Ahli Teknis PelaksanaAnggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006menyerahkanDrs.(PPK)Tahun 2006 untuk ditandatangani;Dokumen Kontrak yangMATIUS NELLOHtelah dibuatnya kepadaterdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Posodi terdakwadokumen kontrak yang diserahkan oleh Ir.RICHARDY SUWIRYO PUTRA, STpenyampaian Ir.

Poso Tahun Anggaran 2006:Bahwa, setelah Unit Layanan Pengadaan Barang/ JasaKegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006mengadakan pelelangan pengadaan bibit kakao, makayang dimenangkan adalah CV.

EDYSUWIRTYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, STselaku Staf Ahli Teknis Pelaksanaan AnggaranPemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006menyampaikan kepada pemilik penangkar CV.Agrofalah, bahwa:1. Kontrak pengadaan bibit kakao akan diputuskan dankelanjutannya akan diswakelola oleh Staf AhliTeknis Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun2006;2.

MATIUSNELLOH, = selaku Pejabat Pembuat Komitmen AnggaranPemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006menunjuk Ir.

EDY SUWIRYOPUTRA alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST (DPO), staf ahli tekniskegiatan pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso TahunAnggaran 2006 dan Drs.

Sos.Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun2006;Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs. MATHIUS NELLOH, selakuPejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik PosoTahun Anggaran 2006 menunjuk Ir.

Pasca Konflik Poso Tahun 2006 dilakukanpelelangan dan dalam pelelangan tersebut, Terdakwa H.

Sos.Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun2006; Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs. MATHIUS NELLOH, selakuPejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik PosoTahun Anggaran 2006 menunjuk Ir.

Aceh Tengah No.460.1/SR/2006 atas nama Jemelah, tanggal 08 Februari 2007;- Berita Acara serah terima uang yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada masing-masing penerima rumah bantuan;- Surat perjanjian pelaksanaan kerja antara BRA kabupaten dengan penerima bantuan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah;- Surat keterangan rumah dibakar No. 347/0146/SK/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing dengan diketahui camat pegasing;- Surat kuasa Ismail A.

(type 56 ) sebanyak 2 (dua) rumah;e Bahwa menurut saksi pada saat meninjau kelokasi pembangunanrumah korban konflik di Arul Badak pada umumnya sudah sesuaigambar pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan rumahkorban konflik, hanya saja pada penggunaan bahan yang dibangunpada pembangunan rumah korban konflik tersebut, dikarenakanterdapat 3 (tiga) klasifikasi menurut saksi dalam pembangunnanrumah tersebut, 7 (tujuh) rumah dibangun hanya menggunakan bahannonpermanen tidak sesuai dengan RAB (Rencana

dan Kepala Desa seAceh tengah agar memberikanketerangan yang benar kepada pihak BRA NAD mengenai jumlahrumah warga yang mengalami korban konflik;Bahwa yang menerima bantuan BRA Provinsi NAD untukpembangunan rumah akibat konflik/dibakar di Desa Arul Badak Kec.Pegasing Kab.

/dibakar di wilayah Kampung ArulBadak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, guna menindaklanjuti program danabantuan BRA Provinsi NAD untuk pembangunan rumah akibat konflik/dibakar tersebut telahmenunjuk Bupati Aceh Tengah untuk mensosialisasikan kepada Camat dan Kepala Desa seAcehTengah agar memberikan keterangan yang benar kepada pihak BRA NAD mengenai jumlahrumah warga yang mengalami korban konflik, bahwa yang menerima bantuan BRA ProvinsiNAD untuk pembangunan rumah akibat konflik/dibakar

Desa seAcehtengah agar memberikan keterangan yang benar kepada pihak BRA NAD mengenai jumlahrumah warga yang mengalami korban konflik, bahwa yang menerima bantuan BRA ProvinsiNAD untuk pembangunan rumah akibat konflik/dibakar di Desa Arul Badak Kec.

Aceh Tengah, bahwa dalam pembangunan 10(sepuluh) rumah batuan korban konflik di wilayah Arul Badak dialokasikan dana sebesar Rp.34.500.000, (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) perunit yang penyalurannya melalui3 (tiga) tahapan dan langsung diberikan kepada masingmasing warga penerima rumah bantuankorban konflik akan tetapi oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung Arul Badak dana untukpembangunan 10 (sepuluh) rumah batuan korban konflik di wilayah Arul Badak tersebut sebesarRp. 34.500.000, (