barang bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 telah dilakukan operasi gabungan yangterdiri dari unsur Dinas Kehutanan Sumatera Selatan , POLDA SumSel, Brimob danunsur PEMDA setempat yang dilakukan dikawasan Hutan Konservasi Suaka MargasatwaDangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan.Bahwa adapun yang menjadi target operasi gabungan tersebut adalah para perambahhutan yang menduduki dan berkebun dihutan Koservasi

No, 41 tahun 1999 tentang Kehutananbila ada penebangan tanpa adanya ijin ;e Bahwa yang mengelolah kawasan hutan tersebut adalah Balai Besar KSDA JawaTimur ;e Bahwa dengan alasan tertentu kawasan hutan koservasi tersebut untukpengembangan habitat ;e Bahwa kalau ada pohon yang membahayakan maka harus melaporkan kepetugas setempat dan bila penebangannya dikatakan sah maka harus ada ijin dariBalai Besar KSDA Jawa Timur dan mengeluarkan ijinnya, bila ada laporandiijinkan ;e Bahwa ahli pernah ke Bawean

yaitu sebagai Kasi luran dan Peredaran HasilHutan, ahli menjabat di fungsi tersebut terhitung mulai tanggal 17 Februari 2009sampai dengan sekarang serta ahli mempunyai keahlian dalam penghitungan PSDH,DR dan GRT terhadap Hasil Hutan.Bahwa, Tugas dan tanggung jawab ahli adalah Mengawasi pemungutan luran dibidang kehutanan dan tanggung jawabnya melaporkan semua tugas ahli tersebutkepada Kepala Dinas Kehutanan Prop.Jambi.Bahwa, ahli mulai bekerja sekitar tahun 2000 selaku PNS pada Dinas Kehutanandan Koservasi

(dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari PenuntutUmum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohonsecara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringanhalaman 3 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN KIbringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak,terdakwa tidak mengetahui hutan Koservasi yang di Lindungi, terdakwa merasabersalah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanjitidak

Dumai Timur Kota Dumai, sesuai dengan Surat Kepala Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Surat Perintah Tugas nomor: PT / 837 /IV17 /TU.1/ 2014 tanggal, 02 April 2014;13Bahwa benar Ahli menerangkan bekerja pada kantor Balai Besar Koservasi SumberDaya Alam Prov.

Hakim menemukan faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa berawal dari adanya operasi gabungan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11Juni 2014 oleh Dinas Kehutanan Sumatera Selatan , POLDA SumSel, Brimob danunsur Pemerintah Daerah Musi Banyu Asin yang dilakukan dikawasan Hutan KonservasiSuaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyu AsinSumatera Selatan.Bahwa adapun yang menjadi target operasi gabungan tersebut adalah para perambahhutan yang menduduki dan berkebun dihutan Koservasi

bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:16Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 telah dilakukan operasi gabungan yangterdiri dari unsur Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, POLDA Sumatera Selatan,Brimob dan unsur PEMDA setempat yang dilakukan di kawasan Hutan KonservasiSuaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi BanyuasinSumatera Selatan.Bahwa adapun yang menjadi target operasi gabungan tersebut adalah paraperambah hutan yang menduduki dan berkebun dihutan Koservasi

Menhutll/2013, yangmemuat ketentuan Pasal 10B, sebagai berikut:1) Kawasan hutan produksi yang telah dibebani Izin Usaha pemanfaatanHasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam, tidak dapatdiberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatanpertambangan;2) Kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu hutan alam atau hutan tanaman yang:a. arealnya diperuntukkan sebagai daerah penyangga yangberbatasan dengan kawasan hutan lindung dan/atau kawasanhutan koservasi

(dua ribu rupiah) ;halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN KIbMenimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari PenuntutUmum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohonsecara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringanringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak,terdakwa tidak mengetahui hutan Koservasi yang di Lindungi, terdakwa merasabersalah menyesal atas perobuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanjitidak

Bahwa Batin Tuo Napuh memiliki tanah ulayat dan berbatasan dengan tanahulayat Batin Putih Air Hitam (Terdakwa) ;Bahwa sebagai Batin sudah dikukuhkan oleh Pemda dan masingmasingBatin sudah di SK kan oleh Pemda ;Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang dihadapi Terdakwa yaituberkaitan dengan alat berat yang ditangkap petugas yang bekerja dilahanyang terletak Desa Air Hitam ;Bahwa sepengetahuan saksi alat berat tersebut bekerja melakukan steakingdi lanan di Desa Air Hitam yang katanya masuk wilayah koservasi

tentangsusunan dantugas panitia pemeriksa tanah sebagaimana diatur dalambab Il pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pada bab Ill tentang kewajibanpembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah yang terdapat pada pasal 10 danpasal 11 seperti yang dimaksudkan sebagaimana tersebut diatas.Bahwa tanoa memandang dan tanpa mengenal Badan Hukum yangdimaksudkan, secara yuridis dapat saja permohonan Badan Hukumtersebut alokasi tanahnya masih terdapat hakhak pihak lain, baik berupakawasan hutan (kecuali hutan lindung dan hutan koservasi

Bahwa tanopa memandang dan tanpa mengenal Badan Hukum yangdimaksudkan, manurut ahli secara yuridis dapat saja permohonan BadanHukum tersebut alokasi tanahnya masih terdapat hakhak pihak lain, baikberupa kawasan hutan (kecuali hutan lindung dan hutan koservasi)maupun kawasan yang sudah dihuni oleh masyarakat sebagai kawasan88pemukiman, dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturanperundangundangan yang merupakan atau bersifat Mandatore / wajibuntuk dipenuhi dan tidak boleh tidak memenuhinya

Bahwa dengan demikian Pokja Kegiatan Koservasi Sumber Daya danPengendalian Sumber Daya Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pernerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, beralamatJalan Veteran No. 62, Kelurahan Baru. Tolitoli, disebut Tergugat bukanlahPejabat Tata Usaha Negara;3. Bahwa demikian halnya Pejabat Pembuat Komitmen SKPD DinasLingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, beralamat di Jalan Hi.

Koordinat 6 (Bonggol 4) N:03 15'15,1; E : 098 2246,1,Titik koordinat tersebut saksi lihat dari GPS dan dituangkan ke dalam petakawasan hutan diperoleh titik koordinat tersebut keseluruhannya berada padakawasan hutan koservasi Tahura Bukit Barisan;Bahwa dampak dari penebangan pohon kayu di hutan tahura adalah tanahgampang longsor dan kalau hujan sering banjir sedangan kalau musimkemarau kekurangan air; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;5.

Keterangan Ahli ISNAINI pada pokoknya menyatakan :Bahwa Ahli bertugas di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)Propinsi Jambi sejak 10 Oktober 2011 dan saat ini menjabatsebagai Kepala Bidang Penataan dan Koservasi Lingkungan;Bahwa Dokuman AMDAL merupakan syarat untuk mendapatkanizin lingkungan dan izin lingkungan merupakan syarat untukmendapatkan izin usaha yang lainnya;Bahwa dokumen AMDAL dibuat oleh pihak perusahaan yangbersangkutan untuk dilakukan penilaian oleh Badan LingkunganHidup Daerah Kabupaten

SuryaPanen Subur2 tanggal 22 Juni 2012.Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kabupaten Nagan RayaNomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09Juli 2012 Perihalanalisis Relokasi Lahan Koservasi KebunRekomendasi atasKelapa Sawit PT. Surya Panen Subur2Gampong Pulo Kruet Kec. Darul MakmurKab. Nagan Raya.1 (satu)lembar 4 SPS 1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti 1 (satu) eksC Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17Oktober 1986 tentang PerseroanTerbatas PT. Surya Panen Subur.a) PT.

Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016 09RekomendasiJuli 2012 ~~ Perihalatas analisis RelokasitanggalLahan Koservasi Kebun Kelapa SawitPT. Surya Panen Subur2 GampongPulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. HRDPMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012tentang Promosi Karyawan A.n. ZakariaLubis.Nagan Raya.. Akta Notaris (Ny. RukmasantiHardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 1 (satua spsc jasaty ) gg (satu)Oktober 1986 tentang Perseroan eksTerbatas PT. Surya Panen Subur.b) PT. Agro Maju Raya (PT.

SuryaPanen Subur2 tanggal 22 Juni 2012.Analisis Relokasi Lahan29 (duapuluhsembilan)lembar 28.Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kabupaten Nagan RayaNomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09Juli 2012 Perihnal Rekomendasi atasanalisis Relokasi Lahan Koservasi KebunKelapa Sawit PT. Surya Panen Subur2Gampong Pulo Kruet Kec. Darul MakmurKab. Nagan Raya.1 (satu)lembar 4 SPS 1. Akta Notaris (Ny.

Surat Kepala Kantor LingkunganHidup dan Kebersihan KabupatenNagan Raya Nomor : 660 / 346 /LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012Perihal Rekomendasi atas analisisRelokasi Lahan Koservasi KebunKelapa Sawit PT. Surya PanenSubur2 Gampong Pulo Kruet Kec.Darul Makmur Kab. Nagan Raya.1 (satu) lembar SPS 1. Akta Notaris (Ny. RukmasantiHardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal17 Oktober 1986 tentang PerseroanTerbatas PT. Surya Panen Subur. 1 (satu) eks b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara): No Kode Jenis Jumlah1 Amara 1.

hasil hutan,hutan produksi dapat di kelola oleh masyarakat dengan cara mengajukan izinkepada menteri kehutanan, tetapi apabila lahan tersebut telah di bebani izintidak boleh di kelola, sesuai dengan permenhut nomor P. 23Hutan KonsevasiMempunya Fungsi untuk daerah serapan air serta untuk melindungi tumbuhandan satwa serta ekosistemnya, dan terbagi atas zonazona dan yangmenentukan adalah menteri kehutanan, serta Kawasan Hutan Konsevasi tidakbisa jadikan untuk produksi :Untuk menentukan kawasan hutan koservasi

hasilhutan, hutan produksi dapat di kelola oleh masyarakat dengan caramengajukan izin kepada menteri kehutanan, tetapi apabila lahan tersebuttelah di bebani izin tidak boleh di kelola, sesuai dengan permenhut nomor P.23Hutan KonsevasiMempunya Fungsi untuk daerah serapan air serta untuk melindungitumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan terbagi atas zonazona danyang menentukan adalah menteri kehutanan, serta Kawasan HutanKonsevasi tidak bisa jadikan untuk produksi :Untuk menentukan kawasan hutan koservasi

Namun pemberian hak melalui SK KepalaKantor Pertanahan bukanlah merupakan kewenangan PEMOHON, sehinggaPEMOHON tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Surat PemberianHak tersebut;PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKANHAK MILIK ATAS TANAH12 Bahwa sangkaan TERMOHON yang menyebutkan bahwa PEMOHON didugamelakukan tindak pidana korupsi pengabilan sebagian tanah negara dalam kawasanhutan produksi/koservasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dengan tanpa hakmenjadi hak, sangat tidak

Belitung Timur tersebut karena untuk di kawasan Hutan Lindungmaupun Kawasan hutan koservasi tidak difungsikan untuk di lakukanpemanfaatan/penebangan kayu;Bahwa Suratsurat yang harus dilengkapi oleh saudara PARIADI Als PRETBin RUSLI dan saudara EDY SAPUTRO Als EDI Bin HARMINTOjikainginmengangkut barang jenis hasil hutan berupa kayu yang sudah diolahmenjadi papan adalah dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan(FAKO) atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau berupa NotaAngkutan, dan asalusul kayu

tajam pada jumlah individu di alam; dan daerahpenyebarannya yang terbatas (endemik) namun bila ada di kawasan tamanwusita maka tidak boleh dikurangi sedikitoun keberadaannya ;Bahwa pohon jati yang ditebang dalam kawasan Taman Wisata Alam TutiAdagae memang bila mengacu pada PP nomor 7 tahun 1999 tidak termasukdalam jenis yang dilindungi, tetapi keberadaan lokasi tanaman jati yangditebang berada dalam kawasan taman Wisata Alam Tuti Adagae sehinggadengan merujuk pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang Koservasi