Ditemukan 21 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
konservasi
konversasi
konserfasi
konversi
koservasi
konvevnsi
konvevsi
konvensasi
konservasiã
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN RAHA Nomor 31/Pid.B/LH/2017/PN Rah Tanggal 17 Mei 2017 — Penuntut Umum:
Usman La Uku, SH.
Terdakwa:
WADI BIN LA SOKI ALIAS ABDUL RAHMAN ALIAS LA UA
66 — 29
Usman La Uku, SH.
Terdakwa:
WADI BIN LA SOKI ALIAS ABDUL RAHMAN ALIAS LA UA
66 — 29
koordinat sebagai berikut :Bahwa sesuai titk koordinat diatas setelah dimasukkan/ploting keadalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan RI Nomor :Sk.465/MenhutII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kuranglebih 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluaskurang lebin 115.111 hektar di Provensi Sulawesi tenggara bahwa titikkoordinat tempat pengolahan kayu berada pada kawasan hutangdengan fungsi hutan konvervasi
diatas setelan dimasukkan/ploting keadalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan RI Nomor :Sk.465/MenhutII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kuranglebih 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluaskurang lebih 115.111 hektar di Provensi Sulawesi tenggara bahwa titikkoordinat tempat pengolahan kayu berada pada kawasan hutangHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.dengan fungsi hutan konvervasi
diatas setelan dimasukkan/ploting keadalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan RI Nomor :Sk.465/MenhutII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kuranglebih 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluaskurang lebih 115.111 hektar di Provensi Sulawesi tenggara bahwa titikHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.koordinat tempat pengolahan kayu berada pada kawasan hutangdengan fungsi hutan konvervasi
Putus : 04-05-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1321 K/Pid.Sus-LH/2020 Tanggal 4 Mei 2020 — ALIF MUNTAHAR, S.E. Bin DARMINTO
411 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
411 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tempat Tinggal : Desa Bendo Katon Kidul RT O4/RW (02,Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, ProvinsiJawa Tengah;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan RumahTahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengansekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karenadidakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dandiancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvervasi
Putus : 10-05-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2186 K/PID.SUS-LH/2016 Tanggal 10 Mei 2017 — DEPI HENDRAWAN alias DEPI;
447 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
447 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1981 tentang KUHAP.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Penuntut Umumditolak dan Terdakwa tetap di pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasidibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvervasi
Register : 05-05-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 335/Pid.B/2014/PN. Jr Tanggal 10 Juni 2014 — MOCH HUSAINI ALKAFF BIN HASAN ALKAFF
69 — 7
69 — 7
perkara terdakwa tersebut dinyatakanselesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutanpidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MOCH HUSAINI ALKAFF BIN HASAN ALKAFF telahterbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana telahmenyimpan, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan matisebagaimana diatur dan diancam pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang konvervasi
Putus : 30-04-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 30 April 2019 — RUSMAN YATIM, SH
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau lembar 1016;Copy surat Nomor: $.371/IV17/T2/20 tanggal 11 Maret 2008 KepalaBalai Besar Konvervasi Sumber Daya Alam Riau ditujukan kepadaKepala BPN Kampar, Hal, Pembatalan Sertifikat Hak Milik;Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.74/Menhutll/2005tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan ProduksiTetap Tesso Nilo berikut Peta;56 (lima puluh enam) Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BadanPertanahan Nasional a.n.
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Mjl Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
ASEP SAEFULLOH Bin MAMAN ROHMAN
388 — 33
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
ASEP SAEFULLOH Bin MAMAN ROHMAN
388 — 33
Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) ekor satwa jenis kucing hutan/meong congkok (Prionalirus bengalensis);
Dikembalikan kepada Balai Besar Konvervasi
Register : 27-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 48/Pid.B/LH/2017/PN Mjl Tanggal 10 Mei 2017 — AMUNG SUNARYA ALIAS AMONG PRAJA BIN TATA SUHARTA
424 — 45
424 — 45
sepuluh bulan) dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) ekor Kukang Jawa (nycticebus cp);Dikembalikan kepada Balai Besar Konvervasi
Putus : 30-04-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/PID.SUS/2019 Tanggal 30 April 2019 — H. HIZBUN NAZAR, S.H
120 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau lembar 1016;17) Copy surat Nomor S.371/IV17/T2/20 tanggal 11 Maret 2008 KepalaBalai Besar Konvervasi Sumber Daya Alam Riau ditujukan kepadaKepala BPN Kampar, Hal Pembatalan Sertifikat Hak Milik;18) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.74/Menhutll/2005tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan ProduksiTetap Tesso Nilo berikut Peta;19) 56 (lima puluh enam) Asli Sertifikat (tanda bukti hak) BadanPertanahan Nasional a.n.
Register : 28-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Rhl Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ANTONIUS HARO, S.H
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SUPRIANTO Alias SUPRI BINTUMARI
388 — 63
1.ANTONIUS HARO, S.H
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SUPRIANTO Alias SUPRI BINTUMARI
388 — 63
O04 RW. 01 Kepenghuluan SinaboiKecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu mengakibatkan merusakhutan,kawasan hutan dan hasil hutan. jika tindakan perlindungan hutan tidaktercapai maka fungsi kawasan sebagai fungsi lindung, fungsi konvervasi danfunsi produktif tidak tercapai secara optimal dan lestari.Perbuatan Terdakwa Susilo Alias Silo Bin Sanusi sebagaimana diaturdan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf dUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.Atau Keempat
Putus : 12-02-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 12 Februari 2019 — ZAIFUL YUSRI, S.H
219 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Copy surat Nomor $.371/IV17/T2/20 tanggal 11 Maret 2008 KepalaBalai Besar Konvervasi Sumber Daya Alam Riau ditujukan kepadaKepala BPN Kampar, Hal, Pembatalan Sertifikat Hak Milik;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;18. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.74/MenhutII/2005tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan ProduksiTetap Tesso Nilo berikut Peta;Dikembalikan kepada Ahli Ir. SIGID DARUSALLAM, MP.
Register : 05-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SINTANG Nomor 216/Pid.B/LH/2018/PN Stg Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
HERI anak dari TOMAN
379 — 13
ANDI TRI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
HERI anak dari TOMAN
379 — 13
Keselamatan dan kesehatan kerja;+Konvervasi mineral atau batubara;Pemanfaatan barang, jasa, dan teknelogi dalam negeri;Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikanPertambangan yang baik;Pengembangan tenaga kerja indonesia;Pengelolaan data mineral atau batu bara; danNK xX = < Penguasa, pengembangan, dan penerapan teknelogi pertambanganmineral dan batubaraHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2018/PN. Sig.. a.
Register : 03-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 473/PID.SUS/2013/PN.RHL Tanggal 14 Nopember 2013 — - SUGIARTO MULYONO Als ANTO Bin MINTO DIHARJO
333 — 23
333 — 23
. :11Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananKabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi PengujianHasil Hutan;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa menurut UU RI No. 41 Tahun 1999, hutan dapat dibagi menjadi:Hutan Konvervasi;Hutan Lindung;Hutan Produksi;12Bahwa aareal penebangan kayu yang dilakukan
Putus : 14-03-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2390 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Maret 2019 — EDI ERISMAN, S.H
81 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau lembar 1016;17) Copy surat Nomor .371/IV17/T2/20 tanggal 11 Maret 2008 KepalaBalai Besar Konvervasi Sumber Daya Alam Riau ditujukan kepadaKepala BPN Kampar, Hal, Pembatalan Sertifikat Hak Milik;18) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.74/Menhutll/2005tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan ProduksiTetap Tesso Nilo berikut peta;Hal. 4 dari 24 Hal.
Register : 03-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 474/PID.SUS/2013/PN.RHL Tanggal 14 Nopember 2013 — - RIKI Als. KIKI Bin MUSLIM
329 — 23
329 — 23
. :10Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananKabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi PengujianHasil Hutan;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa menurut UU RI No. 41 Tahun 1999, hutan dapat dibagi menjadi:Hutan Konvervasi;Hutan Lindung;Hutan Produksi;Bahwa aareal penebangan kayu yang dilakukan
Register : 03-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 470/PID.SUS/2013/PN.RHL Tanggal 14 Nopember 2013 — - ANJO Alias AAN Bin HARIDAN
334 — 15
334 — 15
. :11 Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananKabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi PengujianHasil Hutan;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa menurut UU RI No. 41 Tahun 1999, hutan dapat dibagi menjadi:Hutan Konvervasi;Hutan Lindung;Hutan Produksi;Bahwa aareal penebangan kayu yang dilakukan
Register : 08-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN Sby Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.DYAH AMBARWATI, SH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
1.VEKKI SUBUN
2.ARFANDI NUGRAHA
497 — 67
1.DYAH AMBARWATI, SH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
1.VEKKI SUBUN
2.ARFANDI NUGRAHA
497 — 67
suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan Para Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa VEKKI SUBUN dan ARFANDI NUGRAHA,terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan cUndangundang No.05 Tahun 1990 tentang Konvervasi
Register : 03-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 471/PID.SUS/2013/PN.RHL Tanggal 14 Nopember 2013 — - BURHANUDIN Als. IBUR Bin M. TOYIB
328 — 14
328 — 14
. :11 Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananKabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi PengujianHasil Hutan;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa menurut UU RI No. 41 Tahun 1999, hutan dapat dibagi menjadi:Hutan Konvervasi;Hutan Lindung;Hutan Produksi;Bahwa aareal penebangan kayu yang dilakukan
Register : 03-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 475/PID.SUS/2013/PN.RHL Tanggal 14 Nopember 2013 — - SYAMSUL BAHRI Als. SAMSUL Bin AHMAD ODUL
326 — 18
326 — 18
. : e Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananKabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi PengujianHasil Hutan;e Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;e Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;e Bahwa menurut UU RI No. 41 Tahun 1999, hutan dapat dibagi menjadi:10Hutan Konvervasi;Hutan Lindung;Hutan Produksi;Bahwa aareal penebangan kayu yang
Register : 03-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 472/PID.SUS/2013/PN.RHL Tanggal 14 Nopember 2013 — - NASRUN Als. ILUN Bin JAFAR
330 — 27
330 — 27
. :11 Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananKabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi PengujianHasil Hutan;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini;Bahwa menurut UU RI No. 41 Tahun 1999, hutan dapat dibagi menjadi:Hutan Konvervasi;Hutan Lindung;Hutan Produksi;Bahwa areal penebangan kayu yang dilakukan
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013 Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
187 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam Pasal 46 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan hutandan lingkungan, agar fungsi lindung, fungsi konvervasi dan fungsi produksitercapai secara optimal dan lestari;.