Menetapkan barang-barang bukti berupa :- 1 (satu) unit KM Sido Mulyo GT-29 bendera Indonesia ,- 1 (satu) lembar asli Surat Laik perasi Kapal Perikanan No : BTG-1-16-00654 diterbitkan di Batang tanggal 26 Februari 2016 ,- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 / 32 / SIPI / BPMD / 04 / 2014 KM Sido Mulyo GT-29 No.82/Gc , diterbitkan di Semarang , tanggal 29 April 2014 ;- 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar nomor; 00668 / spb / ue / II / 2016 diterbitkan

SIDO MULYO berupa :. 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No : BTG11600654 diterbitkan di batang , tanggal 26 Pebruari 2016 ;1 (satu) lembar asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 /32 / SIPI / BPMD / 04 / 2014 KM.

Sido Mulyo yangberalamat di Klidang Lor ;Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul08.00 wib , saksi menyuruh Sahadi untuk melakukan pengurusanSurat Laik Operasi di Satker PSDKP batang dan nanti setelahmendapat Surat Laik Operasi nomor : BTG 1 16 00654tertanggal Batang 26 februari 2016 di Satker PSDKPbatang, kemudian melanjutkan pengurusan Surat PersetujuanBerlayar ke syahbandar Perikanan Batang dan mendapat SuratPersetujuan Berlayar Nomor : 00668 / SPB / UE / Il / 2016diterbitkan

Sido Mulyo yang berangkatberlayar dari pelabuhan Juwana, Pati denganmenggunakan Surat Laik Operasi (SLO) NoBTG11600654 diterbitkan di batang , tanggal26 Pebruari 2016 dan Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor : 00668 / spb / ue/ II / 2016 diterbitkan diBatang, tanggal 26 Februari 2016 dapatdiartikan tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi(SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)merupakan tindakan pelanggaran hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3)Undangundang Republik Indonesia

/ SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO),asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asili ;Halaman 29 dari 35 halaman , Putusan Nomor : 40 / Pid.Sus / 2016/ PN Btg30Menimbang , bahwa Ahli menilai bila Surat Laik Operasi (SLO) No :BTG 11600654 diterbitkan di batang , tanggal 26 Pebruari 2016 dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) Nomor : 00668 / spb / ue / II / 2016 diterbitkan diBatang, tanggal 26 Februari 2016 yang digunakan oleh KM.

Sido Mulyo berlayar telah dilengkapi denganSurat Laik Operasi (SLO) No : BTG11600654 diterbitkan di batang , padatanggal 26 Pebruari 2016 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor :00668 / spb / ue / Il / 2016 diterbitkan di Batang pada tanggal 26 Februari2016, namun Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang dibawa oleh KM.

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga Tidak padawilayah lelangBahwa Dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 02 / BAHP15 /DOKLS / PokjaUPLOO9 tanggal 23 Mei 2017 padapersyaratan teknis harus memiliki Sertifikat Laik HygieneSanitasi Jasa Boga, sebagaimana syarat juga bagi pelakukegiatan usaha jasa boga karena secara teknis harusmemenuhi standar kesehatan yang telah ditetapbkan denganadanya bukti Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga yaituadanya tempat pengolahan maknan (dapur) yang sudahtersertifikat

Oleh karena untuk memenuhipersyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punyakantor cabang dan izinizin usaha di Kabupaten Siak danapabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuaidengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan ataudapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidakberlaku atau batal Gugur berdasarkan PMK RI No:1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga BAB IV Pasal 14 poinb..

Sanitasi Tata Bogatersebut, sehingga perntanyaan Penggugat dibenarkankahbahwa wilayah lelang berada diKabupaten Siak sementarayang mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tata Bogaadalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;.

Karena pengadaanlelang yang dikeluarkan oleh Tergugat jauh setelahdikeluarkannya sertifikat laik oleh instansi terkait;.

Pengugatmendalilkan bahwa Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Bogayaitu. adanya tempat pengolahan makan (dapur) yang sudahtersertifikat di wilayah dimana dilakukannya lelang oleh ULP adalahsalah dan keliru, tetapi Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi JasaBoga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotadimana dapur berada, bukan dimana tempat lelang dilakukan.Selanjutnya Pada BAB W pasal 14 Permenkes ini disebutkan :Sertifikat laik Hygeine Sanitasi Jasa Boga tidak berlaku ataumenjadi

Menyatakan terdakwa IRAWAN DWI bin EDY SUKARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Seorang Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedang yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut ; 2.

penetapan Hari Sidang;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadipersidangan;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 yang mana pada pokoknyaJaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NAKHODA YANG MELAYARKANKAPALNYA SEDANG YANG BERSANGKUTAN MENGETAHUI BAHWA KAPALTERSEBUT TIDAK LAIK

Menyatakan terdakwa IRAWAN DWI bin EDY SUKARMANTO terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedang = yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008tentang Pelayaran dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.

Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksudpasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Ad. 1.

Unsur seorang Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana dimaksud pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata benar bahwapada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam 11.30 wita terdakwa selakuNahkoda bersama dengan Tb Bina Marine 57 yang pada saat itu sedang menarikTk Bina Marine

Menyatakan terdakwa IRAWAN DWI bin EDY SUKARMANTO iterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SeorangNahkoda yang melayarkan kapalnya sedang yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IRAWAN DWI bin EDYSUKARMANTO oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Operasi (SLO);Bahwa yang bertugas untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB)dan Surat Laik Operasi (SLO) tersebut adalah pemilik kapal;Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan SuratLaik Operasi (SLO) wajib dimiliki sebelum kapal berlayar;Bahwa Terdakwa tetap pergi berlayar meskipun saat itu Terdakwa sudahmengetahui KM Sumber Rezeki belum memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) karena alasan ekonomi, dimanaTerdakwa sudah lama tidak bekerja,

sementara isteri dan anakanakTerdakwa sangat membutuhkan biaya;Bahwa pemilik kapal tidak mengetahui Terdakwa pergi ke laut membawaKM Sumber Rezeki tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar(SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke laut membawa KM Sumber Rezeki,Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pemilik kapal bahwa kapaltersebut belum dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) danSurat Laik Operasi (SLO);Bahwa alat tangkap yang Terdakwa pergunakan

Operasi (SLO);Bahwa benar yang bertugas untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar(SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) tersebut adalah pemilik kapal;Bahwa benar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi(SLO) wajib dimiliki sebelum kapal berlayar;Bahwa benar pemilik kapal tidak mengetahui Terdakwa pergi ke lautmembawa KM Sumber Rezeki tanpa dilengkapi dengan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi ke laut membawa KM SumberRezeki,

Demikian pula keterangan Terdakwayang menyatakan bahwa Terdakwa tetap pergi berlayar meskipun saat ituTerdakwa sudah mengetahui KM Sumber Rezeki belum memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) karena alasanekonomi, dimana Terdakwa sudah lama tidak bekerja, sementara isteri dananakanak Terdakwa sangat membutuhkan biaya.

Sebelum Terdakwa berangkat ke laut untuk melakukan penangkapan ikan,Terdakwa sudah mengetahui bahwa KM Sumber Rezeki tidak memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;2. Terdakwa belum pernah dihukum;3.

Menyatakan Terdakwa IVAN SETIAWAN SOEGIARTO BIN HENDRA SOEGIARTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dan mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi;2.

Operasional genset yang digunakan belum memiliki izin Operasi (IO) dan SLOpembangkit ;2. untuk operasional instalasi tenaga listrik ( pemanfaatan tegangan menengahdan tegangan rendah ) belum memiliki sertifikat laik operasi (SLO) .3.

Operasi (SLO) menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal pasal 44 ayat (1) dan (4) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistikanBahwa Ketentuan yang mengatur tentang Ketenagalistrikan dan laik operasiInstalasi tenaga listrik adalah :a.

Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan EnergiNomor : 20012/44/600.4/2003 tgl 1 Agustus 2003 tentang Tata caraPenerbitan sertifikat laik OperasiBahwa Sertifikat laik operasi (SLO) yang diterbitkan berdasarkan UU RI No. 15Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan berikut seluruh peraturan pelaksanaanyadinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunyaBahwa sebagaimana dimaksud dalam Bab pasal 1 angka 1 UU RI No. 30 Tahun2009 tentang Ketenagalistikan , Ketenagalistrikan adalah

Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) sebagailembaga Inspeksi teknik untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, danmenerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi pemanfaatan tenaga listrikPutusan No. 150/Pid.Sus/2015/PN.Smg Halaman 25 dari 42tegangan rendah yang ditunjuk pemerintah melalui Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No. 0994 K/20/MEM/2012Bahwa Instalasi tenaga listrik yang dioperasionalkan harus dilakukanpemeriksaan dan diberikan sertifikat laik operasi

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ESA KURNIAWAN Bin MUHAMMAD TAHIR telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan kapal sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimna Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta

Menyatakan terdakwa ESA KURNIAWAN Bin MUHAMMAD TAHIRterbukti bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahul bahwakapal tersebut tidak laik laut dalam Dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulankurungan3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 Buah Kapal KM. LINTAS DAMAI 2; Surat Persetujuan Berlayar KM.

Juwaini jabatanBosun buku pelaut habis masa berlakunya tanggal 24 Mei 2019, ABK anAndi Alfareza jabatan koki status masih kadet (magang), ABK an AndikaSaputra jabatan Juru Mudi tanpa rating keahlian, ABK an Ulil FachrulNaim jabatan Juru Mudi tanpa rating keahlian, ABK an Sofyan jabatanJuru Mudi tanpa rating, ABK an Safiudin jabatan Juru Minyak tanpaRating;Bahwa dari temuantemuan tersebut seharusnya Kapal yangdinahkodai Terdakwa tersebut tidak laik berlayar;Bahwa oleh karenanya Terdakwa dan KM.

Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Pelayaran adalahsatu. kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindunganlingkungan maritime, Sedangkan kapal laik laut menurut ketentuanPasal 117 UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, adalah(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisiterpenuhinya persyaratan:a. kelaiklautan kapal;

Menyatakan terdakwa ESA KURNIAWAN Bin MUHAMMAD TAHIRtelah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelayarkan kapal sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwaHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Pbukapal tersebut tidak laik laut sebagaimna Dakwaan tunggal PenuntutUmum;2.

ANAK DARI PEMOHON DAN TERMOHON2;e Bahwa rumah tangga termohon dengan pemohon rukun danharmonis kurang lebih 18 tahun lamanya ;e Bahwa benar rumah tangga termohon dengan pemohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak awal bulanDesember 2009 dan puncaknya akhir bulan Desember 2009 antaratermohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarangtanpa ada komunikasi lagi ; Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarantersebut disebabkan karena Termohon tergoda laik

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengantermohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 18 tahunlamanya ;e Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan termohonsuadah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) ANAK DARIPEMOHON DAN TERMOHON 1, 2) ANAK DARI PEMOHONDAN TERMOHON 2 ;e Bahwa sejak awal bulan Desember 2009 rumah tangganya mulaigoyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenetus;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTermohon tergoda laik

e Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengantermohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 18 tahunlamanya ;e Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan termohon sudahdikaruniai 2 orang anak bernama : 1) ANAK DARI PEMOHONDAN TERMOHON 1, 2) ANAK DARI PEMOHON DANTERMOHON 2 ;e Bahwa sejak awal bulan Desember 2009 rumah tangganya mulaigoyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenetus;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTermohon tergoda laik

tahun 1990, olehkarenanya termohon telah memenuhi ketentuan tersebut sehinggaperkaranya dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon yangmengatakan tidak keberatan dicerai oleh pemohon dan keterangan duaorang saksi dibawah sumpahnya, bahwa permohonan pemohon untukbercerai dengan termohon pada pokoknya didasarkan kepada alasanantara pemohon dan termohon sejak awal bulan Desember 2009 telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yangdisebabkan Termohon tergoda laik

laki lain bernama utang; Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidakpernah ada komunikasi ;e Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusahamendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonislagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,yang disebabkan masalah Termohon tergoda laik laki lain bernama utang,yang puncaknya antara pemohon dengan

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : JWN.I.15.01030 untuk KMN.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor :JWN.1L15.01030 untuk KMN.

Berkah Mina Sejati antara lainberupa:1)10)11) 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor :JWN.1.15.01030 untuk KMN.

Berkah Mina Sejati antara lain berupa:1) 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor :JWN.L15.01030 untuk KMN.

Operasi diurus oleh saksi JUWARI binKASRI, setelah diperoleh Surat Laik Operasi (SLO) selanjutnya saksiJUWARI bin KASRI menyerahkan pada SUROSO dan SUROSOmenyerahkan Surat Laik Operasi (SLO) tersebut pada terdakwa ; Bahwa saksi selaku pengurus kapal sudah mengajukan perpanjanganSurat jin Penangkapan kan (SIPI) sejak bulan Mei 2015 namunsampai dengan bulan Agustus 2016 saat terjadi penangkapan tersebutSurat jin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk KMN BERKAH MINA SEJATItersebut belum terbit dengan berbagai

Operasi diurus oleh saksi JUWARI binKASRI, setelah diperoleh Surat Laik Operasi (SLO) selanjutnya saksiJUWARI bin KASRI menyerahkan pada SUROSO dan SUROSOmenyerahkan Surat Laik Operasi (SLO) tersebut pada terdakwa ; Bahwa benar saksi SUNARDI bin (alm) YASMIN selaku pengurus kapalsudah mengajukan perpanjangan Surat jin Penangkapan Ikan (SIPI) sejakbulan Mei 2015 namun sampai dengan bulan Agustus 2016 saat terjadipenangkapan oleh tim Polair Polda Jawa Tengah terhadap KMN BerkahMina Sejati, Surat lin

melakukan pelayaran tidak dilengkapi persyaratan ataustandar operasional penangkapan ikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86ayat (1) PER30/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap yang berbunyiDokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikanterdiri atas : SIPVSIKPI asli, SLO asli, dan SPB asli, sedangkan pada saatHal. 3 dari21 halaman Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2016/PN Dpspemeriksaan Terdakwa SUNANDAR HADI PURNOMO Bin WASIUN tidak dapatmenunjukkan adanya SLO (surat laik

Putra Bahari Pratama 18 tidak membawadokumen SLO (Surat Laik Operasi); Bahwa KM. Putra Bahari Pratama18 merupakan kapal perikanan yangdipergunakan untuk mengangkut ikan, dan saat melakukan pemeriksaanterhadap muatan saksi melihat ikan yang berada di dek kapal dan di dalampalkah adalah jenis seperti cakalang, baby tuna, layang, dan tongkol,hanya itu saja karena posisi palkah masih ada air pendingin; Saksi menerangkan bahwa Ya dirinya melakukan pemeriksaan muatankapal KM.

Dirinya menjalani masa pembelajaran/pengenalan selama 3bulan, dan setelah itu pada tanggal 03 Agustus 2015 dirinya dipindahkanke Satuan Kerja Pengawasan SDKP Benoa:Bahwa saksi melakukan Pengecekan Kapal yang mengajukanpermohonan Surat Laik Operasi (SLO), disini dirinya bertanggung jawabmelakukan pengecekan kesesuaian alat tangkap, mesin, dan fisik kapalperikanan yang akan berangkat menuju fishing ground.

Perikanan pasal43 berbunyi Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatanperikanan wajidb memiliki Surat Laik Operasi kapal perikanan daripengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

Pada Pasal 43 Undang Undang Nomor. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang nomor 3itahun 2004 tentangPerikanan mengatakan Setiap kapal perikanan yang melakukankegiatan perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi kapal perikanantanpa dikenai biaya; e.

Sehingga Kapal tidak laik layer, Dan pada saat terjadinyakebakaran KM. Kirana IX, pihak Nahkoda Km. Kirana IX dan operatornyayakni PT.

RURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4.

Gowa atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa,melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugianharta benda.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dankeadaan, sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin untukmengemudikan kapal / perahu sebagai nahkoda / juru mudi melakukanpelayaran atau perjalanan dan memuat + 20 (dua puluh) orang serta + 16 (enambelas) unit sepeda motor dan terdakwa mengetahui bahwa kapal / perahu yangdikemudikannya atau dinahkodahinya tidak laik laut dimana terdakwa tidakmemperhatikan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan darikapal

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dankeadaan, sebagai berikut:Bahwa awalnya terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin untukmengemudikan kapal / perahu sebagai nahkoda / juru mudi melakukanpelayaran atau perjalanan dan memuat + 20 (dua puluh) orang serta + 16 (enambelas) unit sepeda motor dan terdakwa mengetahui bahwa kapal / perahu yangdikemudikannya atau dinahkodahinya tidak laik laut dimana terdakwa tidakmemperhatikan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan darikapal

Melayarkan kapalnya yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik laut;3. mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;A.d.1.

RURUNGterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNahkoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkankematian seseorang dan kerugian harta benda 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;5.

jelas tersirat, bahwapermohonan penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) bagi bangunan/gedungyang belum memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dapat diajukan secarabertahap, hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak TergugatIV (dalam hal ini yang melakukan permohonan penerbitan SLF Sertifikat LaikFungsi adalah PT.

Bahwa tidak benar bangunan/gedung lama maupun bangunan/gedung baru(bangunan/gedung baru selesai pembangunannya pada tahun 2019) pihakTergugat IV tidak laik fungsi, karena faktanya bangunan/gedung pihakTergugat IV laik fungsi dan pihak Tergugat IV (dalam hal ini yang melakukanpermohonan penerbitan SLF Sertifikat Laik Fungsi adalah PT.

Bhakti AsihMedica Pratama) telah memohon penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi),kemudian atas permohonan tersebut, bangunan/gedung telah dinyatakanmemenuhi persyaratan sebagai bangunan/gedung yang laik difungsikan,dimana pihak Tergugat IV telah memperoleh SLF (Sertifikat Laik Fungsi)dengan Nomor 640/02/SLF/DPMPTSP 1/2020 tertanggal 24 Januari 2020;.

Bahwa pada tahun 2004, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) belum menjadi syaratdalam perizinan Rumah Sakit, karena SLF (Sertifikat Laik Fungsi) baru diaturpelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun2012 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat RI Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik FungsiBangunan dan Gedung;4.

Bahwa Penggugat membuat pernyataan yang tidak benar mengenai pihakTergugat IV tidak mempunyai izin/SLO (Sertifikat Laik Operasi), karenafaktanya pihak Tergugat IV telah mempunyai Izin/SLO (Sertifikat Laik Operasi);6.

Ahmad Nur sampaisaat ini tetap beroperasi sebagaimana mestinya/laik jalan dan laut laut;Bahwa oleh karena kapal tersebut masih beroperasi dan wajib memiliki Gross AktaPendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku, maka untuk membuatkan kembali GrossAkta terhadap kapal tersebut, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan KehilanganGross Akta dari Pengadilan;Berdasarkan halhal dan alasan hukum Pemohon diatas, maka Pemohon mohonkiranya Pengadilan Berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:1Mengabulkan Permohonan

Ahmad Nur yang berkedudukan dibulukumba telah hilang;3 Menyatakan Kapal Layar Al Isra tersebut masih beroperasi/Laik jalan dan laik Lautdi wilayah Indonesia, maka wajib memiliki Gross Akta;4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim SalinanPenetapan ini kepada kantor Syahbandar/ADPEL Makassar di Makassar untukkeperluan pembuatan Akta Pendafataran kedua atas nama Kapal Layar Al Isratersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohontelah datang

menghadap ke muka persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan suratpermohonan, dan Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan menyatakan ada perubahanterhadap isi Permohonan pada bagian Petitum nomor 3 yang berbunyi Menyatakan KapalLayar Al Isra tersebut masih beroperasi/Laik jalan dan laik Laut di wilayah Indonesia, makawajib memiliki Gross Akta dihapus sehingga bunyi Petitum selengkapnya:1 Mengabulkan Permohonan Pemohon H.

MENGADILI1.Menyatakan terdakwa SAMSILAL bin Ayub alias KILAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapal yang tidak laik laut;-------------2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;-3.Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada perintah Hakim dalam perkara lain sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;4.Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Buah Kapal KM.

Menyatakan terdakwa SAMSILAL BIN AYUB Als KILAL, terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Sebagai Nakhoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebuttidak laik laut sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) UURI No.17 tahun 2008tentang Pelayaran (dakwaan kedua).2.

Jakarta Utara pada Posisi 06 02' 99"LS / 106 52* 705"BT, telah ditangkapoleh Saksi LUHUT MARULITUA S dan saksi HOBI SINAGA (petugas KPLP kelas TanjungPriok Jakarta Utara) karena terdakwa sebagai Nakhoda yang melayarkan kapalnya (KM.MADINA) dan mengetahui bahwa kapalnya tersebut tidak laik laut.

MADINA) dan mengetahuibahwa kapalnya tersebut tidak laik laut.Bahwa awalnya ketika saksi LUHUT MARULITUA S dan saksi HOBI SINAGAberserta tim (petugas dari Kantor Pangkalan PLP Kelas Tanjung Priok) pada waktudan tempet tersebut diatas sedang melakukan patroli operasi pengawasankeselamatan dan keamanan pelayaran pada sektor C di wilayah perairan TelukJakarta dengan menggunakan Kapal KN. ALUGARA/P.114, selanjutnya para saksidari KPLP tersebut melihat sebuah kapal yaitu Kapal KM.

MADINA) dan mengetahuibahwa kapalnya tersebut tidak laik laut.Bahwa benar pada saat diperiksa oleh kapal patroli KN ALUGARA/ P. 114 denganmenggunakan Sea Reder, pada saat itu saksi berada diburitan kapal KM.MADINAdan ikut melakukan pelayaran tersebut dari dermaga Pelabuhan Perikanan MuaraAngke.Bahwa yang melakukan pengurusan Dokumen kapal dan Suratsurat kapalbiasanya dilakukan oleh Nahkoda kapal KM.

MADINA) dan mengetahuibahwa kapalnya tersebut tidak laik laut.Bahwa benar terdakwa mengetahui dengan jelas tiket asuransi penumpang kapaltelah terjual sebanyak + 124 Lembar tiket pada hari sabtu, tanggal 01 Oktober2011, dan terlebin dahulu telah mengkonfirmasikan ke ABK dan Nahkoda kapalKM. MADINA sesuai dengan daftar namanama penumpang kapal KM.MADINAyang sudah dicocokan oleh ABK kapal KM. MADINA.Keterangan AHLI Capt.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaMahadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 Ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mahadi dengan

Menyatakan Terdakwa MAHADI bersalah melakukan tindak pidana Nakhodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Btmayat (2) sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggarPasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;2.

Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh Terdakwaketika berlayar tanpa di lengkapi dokumen kapal berupa sertifikatsertifikatyaitu. keselamatan kapal, pencegahan dan pencemaran dari kapal,pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awakkapal, kesehatan penumpang, status hukum kapal, managemen keselamatandan pencegahan pelayaran dan managemen keamanan kapal dan suratsurat kapal yang asli sehingga Kapal Speed Boat Tanpa Nama dikatakanHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Btmtidak laik

Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksuddalam pasal 117 Ayat (2) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksuddalam pasal 117 Ayat (2) ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, pentingdikemukakan beberapa pengertian yaitu : Yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salah satu dari awak kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dantanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundangundangan ; Yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal yaitu keadaan

Menyatakan Terdakwa Mahadi tersebut diatas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Nahkoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 Ayat(2) sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mahadi denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

Rangkayo Mansur (alm), setelah itu dikuasai Laik (alm),Milun (alm) dan Sudin Bugiah (alm) dan Sari Omeh (alm);2.

menjelang pendudukan Jepang diIndonesia, yaitu setelah Kucak dan Badu Laik meninggal dunia.

Setelah Laik meninggal, dikuasai Buyung Rotiah. Buyung Rotiah bisamenguasai, karena saat itu semua kemenakan Laik, termasuk Luwiah. SetelahBuyung Rotiah, parak Ladang Sungai Leman dikuasai oleh Zainal Fahmi.

Tuak Soli seorang perempuan dan merupakanibu dari bapak saksi, yaitu Laik. Saksi tahu ketiga tanah objek sengketa kepunyaanTuak Soli, yaitu berdasarkan keterangan Tuak Soli dan Laik, pada waktu yang saksitidak ingat lagi, yaitu kirakira saksi berumur 10 tahun saat diberitahu Tuak Soli dansaksi berumur 12 tahun saat diberi tahu oleh Laik. Mereka mengatakan bahwa tanahtersebut merupakan tanah kepunyaan mereka.

Tanah yang mereka maksud adalahketiga objek sengketa sekarang;Bahwa, Laik mempunyai saudara, yaitu Sari Omeh dan Sudin Bugih. Ketiganyasekarang sudah meninggal dunia. Laik meninggal di masa Jepang. Sari Omehdikuburkan di parak Ladang Sungai Leman, sedangkan Laik dan Sudin Bugihdikuburkan di parak Batu Catua;Bahwa, Luwiah merupakan kemenakan kandung Laik. Dahulu Alwis lakilakitertua dalam kaum.

Menyatakan Terdakwa I FIRMAN HENDRIK SIAHAAN dan Terdakwa II BAYU RAKASIWI Bin MUHAMMAD PANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta membantu melakukan kejahatan yaitu Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut ;sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

TRANS POWER 246yang mengandeng Tongkang Kosong TGH 3302 tersebut berlayar tidak laik lautkarena pada saat berlayar :1. Kapal tidak di Nahkodai sesuai dengan Crew List Kapal ;2. Nahkoda pada saat berlayar tidak ada di Kapal ;3. Kapal tidak diawaki terhadap persyaratan Kualifikasi dan kompetensi sesuaidengan ketentuan nasional ;Bahwa ketidak laik kapal Kapal Tug Boat TRANSPOWER 246 yang menarikkapal Tongkang 3302 pada saat berlayar yaitu :1.

TRANS POWER 246 yang mengandeng Tongkang KosongTGH 3302 pada saat berlayar di Perairan Laut 2 Mil sebelah Timur Pulau Sebukupada titik Kordinat 03 32 335 S 116 26 413 E, tidak laik laut untukberlayar;Bahwa benar pada saat kapal TB.

TRANS POWER 246 yang mengandengTongkang Kosong TGH 3302 tersebut berlayar tidak laik laut karena pada saatberlayar :a) Kapal tidak di Nahkodai sesuai dengan Crew List Kapal ;b) Nahkoda pada saat berlayar tidak ada di Kapal ;c) Kapal tidak diawaki terhadap persyaratan Kualifikasi dan kompetensi sesuaidengan ketentuan nasional ;Bahwa ketidak laik kapal Tug Boat TRANSPOWER 246 yang menarik kapalTongkang 3302 pada saat berlayar yaitu :a.

TRANS POWER 246 yang mengandeng TongkangKosong TGH 3302 pada saat berlayar di Perairan Laut 2 Mil sebelah Timur PulauSebuku pada titik Kordinat 03 32 335 S 116 26 413 E, tidak laik laut untukberlayar, karena pada saat berlayar kapal tidak diNahkodai sesuai dengan Crew ListKapal, kemudian Nahkoda pada saat berlayar tidak berada di kapal, kemudian kapaltidak diawaki terhadap persyaratan Kualifikasi dan kompetensi sesuai denganketentuan nasional dan ketidak laik kapal Tug Boat TRANSPOWER 246 yangmenarik

TPGkeselamatan kapal, pencegahan dan pencemaran dari kapal, pengawakankapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal,kesehatan penumpang, status hukum kapal, managemen keselamatan danpencegahan pelayaran dan managemen keamanan kapal dan suratsuratkapal yang asli dan tidak mempunyai sehingga kapal KM tanpa namadikatakan tidak laik laut.Bahwa perbuatan terdakwa LA ODE TAMRAN Alias BUJANGmelanggarPasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2008

Tanpa Nama ditangkap olehpetugas pos angkatan laut karena membawa penumpang TKI Illegal, tidakmemiliki Surat jin Berlayar, kapal tidak laik lautBahwa saksi menyatakan Karena pada saat berangkat, tidak adadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkanoleh petugas syahbandar.Bahwa benar saksi menyatakan KM. Tanpa Nama sama sekali tidakdilengkapi peralatan keselamatan penumpang (tidak ada pelampung dil).Bahwa benar saksi menerangkan KM.

Tanpa Nama ditangkap oleh petugaspos angkatan laut karena membawa penumpang TKI Illegal, tidak memilikiSurat jin Berlayar, kapal tidak laik lautBahwa saksi menyatakan Karena pada saat berangkat, tidak adadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehpetugas syahbandar.Bahwa benar saksi menyatakan KM. Tanoa Nama sama sekali tidakdilengkapi peralatan keselamatan penumpang (tidak ada pelampung dll).Bahwa benar saksi menerangkan KM.

Tanpa Nama ditangkap oleh petugaspos angkatan laut karena membawa penumpang TKI Illegal, tidak memilikiSurat jin Berlayar, kapal tidak laik lautBahwa saksi menyatakan Karena pada saat berangkat, tidak adadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehpetugas syahbandar.Bahwa benar saksi menyatakan KM. Tanoa Nama sama sekali tidakdilengkapi peralatan keselamatan penumpang (tidak ada pelampung dil).Bahwa benar saksi menerangkan KM.

persetujuan berlayar berlaku 1 x 24 jam sejak dikeluarkan yang apabila tidak berlayar harus di urus lagi.Bahwa benar lamanya berlaku SPB adalah berlaku selama berlayarbelum sampai ke pelabuhan tujuanBahwa benar yang membawa kapal adalah nakhodaBahwa syaratsyarat ke laik lautan di atur pada pasal 117 UU No.17tahun 2008.Bahwa untuk menandai kapal laik laut adalah dibuktikan dengansertifikat.Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan laik laut untuk GT dibawah 7 GT adalah Dinas Perhubungan.Bahwasyaratsyarat

dakwaan kesatu dan dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,-;- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.000.000,-;Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Rien Indah Sari, dan 21 (dua puluh satu) lembar Asli Sertifikat Laik

Salialin; SLO Nomor : 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Hadja; SLO Nomor : 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Adu; SLO Nomor : 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Pongga; SLO Nomor : 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tare;Dikembalikan kepada masing-masing warga yang namanya tercantum dalam Sertifikat Laik Operasi tersebut;

Fotocopy sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Komite Nasional KeselamatanUntuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 9 Januari2013, diberi tanda T.1;. Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 10januari 2014, diberi tanda T.2;.

Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Baubau tanggal 11 Juni 2014,diberi tanda T.3;. Fotocopy sertifikat Laik Opeasi (SLO) yang diterbitkan oleh PerkumpulanPerlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) area Sulawesi Tenggara tanggal 14November 2012, diberi tanda T.4;.

Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh PerkumpulanPerlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) area Kendari tanggal 14 Februari2017, diberi tanda T.5;. Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Baubatu tanggal 20 Desember2015, diberi tanda T.6;.

Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan olen Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Baubau tanggal 30 Desember2016, diberi tanda T.7;. Fotocopy Testimoni 32 (tigapuluh dua) Masyarakat Desa Waturempe yangpengurusan listriknya dilakukan oleh Sdr. Darmin, diberi tanda T.8;.

Aulia Pertiwi di bulan Maret 2013 tersebut;Menimbang, bahwa Surat Jaminan Instalasi tersebut digunakanTerdakwa sebagai syarat bermohon Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada KonsuilArea Baubau yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2014 terbitlan SLO atasnama 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga tersebut yang dalam masingmasingSLO itu tercantum nama CV.

Say Maumere ;e Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan kepada setiap kapalPerikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan Kelaiklautan kapal, Laik kapal dan LaikSimpan serta kewajiban lainnya, sedangkan fungsi dari dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)tersebut adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan ;e Bahwa untuk mendapatkan mendapatkan SPB

SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut dikeluarkan oleh SyahbandarPelabuhan Perikanan setelah kapal tersebut mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dan pengawasperikanan, SLO (Surat Laik Operasi) diterbitkan setelah kapal perikanan dan keabsahan Dokumenlayak secara teknis yang meliputi kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI(Surat Ijin Penangkapan Ikan), terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar,nama panggilan / Call sign, dan kesesuaian jenis dan

ukuran alat penangkapan ikan dengan yang terteradalam SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga antara dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)dan SLO (Surat Laik Operasi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan wajib dibawa dan beradadi atas kapal perikanan saat melakukan aktifitas perikanan, apabila SPB (Surat Persetujuan Berlayar)tidak ada atau disertakan di atas kapal perikanan pada saat melakukan aktifitas perikanan maka kapaltersebut dianggap belum layak berlayar atau tidak diijinkan

berlayar untuk melakukan operasipenangkapan ikan ; Bahwa sesuai pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikananberbunyi "Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikananmendapatkan Surat Laik Oprasi (SLO), selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 15ayat (3) yang berbunyi SLO (Surat Laik Operasi berlaku untuk satu kali perjalanan kapal perikanandalam

Say Maumere, namun pada pengawasan kegiatanperikanan dan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Penangkap Ikan tetap dalam pengawasan DinasKelautan dan Perikanan;Menimbang, bahwa saksi Nurul Aminuddin dan saksi Budi Setiawan yang melakukanpenangkapan terhadap KMN. Didi Saputra 30 GT pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 padapukul 06.00 Wita dengan menggunakan perahu karet KP.