Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.46770/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa

Dengan demikian,pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.46770/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ini, masih dalamtenggang waktu yang diijinkan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak; atau setidaktidaknya antara tenggangwaktu. pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.46770/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 18 dari 49 halaman.

melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Putusan Pajak NomorPut.46770/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yangmemutuskan adanya Koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajakdari Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri kePenyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN sejumlahRp 3.545.707.334,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannyaKoreksi Negatif atas seluruh Pajak Keluaran yang harus dipungutsendiri sejumlah Rp 354.570.732,00, harus dibatalkan;2.

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Putusan Pajak Nomor Put.46770/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yangmempertahankan Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukanyang dapat diperhitungkan sejumlah Rp 780.904.789,00 tersebut,harus dibatalkan;Halaman 45 dari 49 halaman.

Nomor : Put.06158/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.26/B/PK/PJK/2007Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP140/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004;d.

Nomor : Put.06159/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP141/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004;Bahwa meskipun temuan Badan Pemeriksa Keuangan untukMasa Pajak Agustus 1998 yang oleh Kepala KantorPelayanan Pajak Tangerang diterbitkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.02226/107/98/402/03 = tanggal 3.

Put.06157/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP139/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004; danc. No. Put.06158/PP/M.VII1/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturHal. 9 dari 11 hal. Put. No.26/B/PK/PJK/2007Jenderal Pajak Nomor : KEP140/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004; dand. No.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put.06156/PP/M.VI11/16/2005, No.Put.06157/PP/M.VIII/16/2005, No.Put.06158/PP/M.VI11/16/2005, No.Put.06159/PP/M.VIII/16/2005 (masing masing diucapkan12 Agustus 2005), pada hakekatnya merupakan keputusanatas perlawanan hukum dari Penggugat terhadap suratketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Tergugat (KPPTangerang) sebagai tindak lanjut atas temuan BadanPemeriksa Keuangan;. Bahwa dalam Putusan No. Put.06156/PP/M.VII1/16/2005,No.

Put.06157/ PP/M.VII1/16/2005, No.Put.06158/PP/M.VIII/16/2005, No. Put.06159/PP/M.VIII/16/2005 (masing masing diucapkan 12 Agustus2005) Pengadilan Pajak telah berpandangan bahwa temuanBadan Pemeriksa Keuangan terhadap KPP Tangerang tidaktermasuk dalam pengertian data baru atau data yangbelum terungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 16Tahun 2000;.

Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan,Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, telah terdapatkekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalamputusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip materialdalam objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP248/WPJ.21

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009tanggal 13 Juli 2009, atas nama: PT. TekindonKerjatama (TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding) telah diberitahukansecara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkanSuratTanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak NomorDokumen: 2009081403840005;3.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal13 Juli 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajaktersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang undanganyang berlaku;4.

Tentang Putusan Pengadilan PajakNomorPut.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal13 Juli 2009 Telah CacatHukum;b. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.7.577.311.867,00;c. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesarRp.1.481.732.158,00;d. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp.2.862.266.876,00;2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbandingmembaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.

/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut telahnyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contralegem) dan oleh karenaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/1 5/2009tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah cacat hukum (juridischgebrek)dan harus dinyatakan batal demi hukum;4.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1088/PJ/2019, tanggal 4 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT42399/PP/M.VIII

DiajukanKeberatan dari PT PBR BandingDJP(a) (h) (c)=(ab)Dasar Pengenaan Pajak : 44,886,229 238 44,886,229 238PPnBM Terhutang (20%) 8,977,245,848 8,977,245,848 Kredit Pajak 0 0 PPnBM Kurang Bayar 8,977,245,848 8,977,245,848Sanksi Pasal 13 (2) KUP 3,238,267,845 3,238 ,267,845Jumlah PPnBM KurangBayar 12,215,513,693 12215,513,698 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 November 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT42399/PP/M.VIII

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT42399/PP/M.VIII/1 7/2012 tanggal19 Desember 2012, yang dimohonkan oleh Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT42399/PP/M.VIII/17/2012 tanggal 19 Desember 2012 karenabertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1213/B/PK/Pjk/2020Dengan mengadili Kembali :1.

KETERANGAN JUMLAH TANGGAL CATATANPut.42399/PP/M.VIII/1 7/2012 12,140,513,080.00 f 19 Des 2012SSP CIMB NIAGA Melawai, Jakarta 374.051.910.00 17 Jun 2009 SSP NTPN: 0109.0606.0207.1510 423,564,234.00 fj 30 Nov 2009 SSP NTPN: 0913.0614.1014.0108 3,342,914,805.00 f 30 Nov 2009 SSP NTPN: 1105.0111.0315.0607 2,811,248,760.00 #1 30 Nov 2009 SSP NTPN: 0409.0612.1211.1206 1,542,015,787.00 fj 30 Nov 2009 SSP NTPN: 1305.1313.0107.0201 35,139,434.00 30 Nov 2009 BuktiPBK No.00516/V/WPJ.07/KP.0903/2010 1,328 ,694,112.00

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT42399/PP/M.VIII/17/2012, tanggal 19 Desember 2012;Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1213/B/PK/Pjk/2020MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTPERMATA BERLIAN REALTY;2.

Kep464/ WPJ.07/BD.05/2004 tanggal 21 September 2004 atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan bernomor 00009/307/01/056/03tertanggal 14 Agustus 2003 tersebut, telah diputuskan melalui PutusanPengadilan Pajak bernomor 06568/PP/M.VIII/16/2005 tertanggal 18 Oktober2005. Putusan tersebut telah mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPT.

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/307/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;.

Put. 10888/PP/M.VIII/ 16/2007 yang diktum atau amarnyamenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor. Kep1326/WPUJ.07/BD.05/2006 tanggal 4Agustus 2006 tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilaisehubungan dengan Keputusan Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dengan alasan : Dimana yang dilaksanakan dalam suatu putusan adalah diktum atauamar putusan bukanlah pertimbangan putusannya, in casu putusanPengadilan Pajak Nomor. Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18Oktober 2005 sama sekali tidak ada diktum atau amar putusan yangmemerintahkan kepada pihak Terbanding sekarang TermohonPeninjauankembali untuk melakukan pembetulan terhadap ketetapanHal. 34 dari 37 hal. Put.

Put. 10888/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang dimohonkan Peninjauankembaliini adalah dapat dikategorikan nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai pelaksanaanputusan (eksekusi) sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;13. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor.10888/PP/M.VIII/16/2007 adalah mengenai Surat Keputusan JenderalPajak Nomor.

Put. 6568/PP/M.VIII/16/2005, HakimHal. 14 dari 37 hal. Put. No. 2 C/PK/PJK/2008.

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/307/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;.

Put. 10887/PP/M.VIII/ 16/2007 yang diktum atau amarnyaHal. 33 dari 37 hal. Put. No. 2 C/PK/PJK/2008.11.menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor. Kep1319/WPUJ.07/BD.05/2006 tanggal 4Agustus 2006 tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilaisehubungan dengan Keputusan Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dalam diktum atau amarnyasama sekali tidak ada membatalkan Surat Keputusan Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 00056/407/01/056/01 tanggal 19 Nopember 2001,berarti secara hukum adalah tetap sah ;12.Bahwa dengan demikian maka menurut pendapat PemohonPeninjauankembali putusan Pengadilan Pajak Nomor.

Put. 10887/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang dimohonkan Peninjauankembaliini adalah dapat dikategorikan nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai pelaksanaanputusan (eksekusi) sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;13. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor.10855/PP/M.VIII/16/2007 adalah mengenai Surat Keputusan JenderalPajak Nomor.

Bahwa koreksi DPP PPN Penyerahan yang PPNnya dipungutsendiri Masa Pajak November 2008 sebesar Rp49.536.764,00dalam sengketa a quo berkaitan dengan sengketa koreksiPeredaran Usaha di PPh Badan sebagaimana yang terdapatdalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.46142/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013;Bahwa atas sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badansebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.46142/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 10 Juli 2013tersebut telah diajukan Peninjauan

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.46404/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 24 Juli 2013 harusdibatalkan;B. Tentang koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atasPPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp46.201.685,00 yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;1.

Oleh karena itu makaPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 46142/PP/M.VIII/15/2013tanggal 10 Juli 2013 harus dibatalkan;4.2.Tentang Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp4.384.361.103,004.2.1.

Oleh karena itu makaPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 46142/PP/M.VIII/15/2013tanggal 10 Juli 2013 harus dibatalkan;5.

Oleh karena itu makaPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46404/PP/M.VIII/16/2013tanggal 24 Juli 2013 harus dibatalkan;Halaman 48 dari 51 halaman.

Injaplast;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut26501/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita

Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (1.305.650,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put26501/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 13 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 26 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU25/PJ./2011, tanggal 18 Januari 2011, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

Sebagaimanadiungkapkan dalam halaman 24 alinea ke2 Putusan Pengadilan PajakNomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2008 tanggal 13 Oktober 2010 sebagaiberikut :Bahwa karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwapenerimaan kas sebesar Rp39.030.886.067,00 untuk bulan FebruariHalaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor248/B/PK/PJK/2013s.d.

tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya danoleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secarahukum dan harus dibatalkan demi hukum.3.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP674/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2006 Nomor 00004/206/06/607/07 tanggal 05 November 2007atas nama: PT.

AVIDEX CENTRA ENTERPRISE, tempat kedudukan di GlodokPlaza Blok F, Nomor 31, Tamansari, Jakarta Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.42932/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam

Putusan Nomor 156/B/PK/PJK/2015 Biaya Usaha Rp 151.668.797,00 Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 252.513.243,00 Penghasilan dari luar usaha Rp(6.351.489.612,00) Jumlah Penghasilan Neto (Rugi) Rp(6.089.976.369,00) PPh Terutang Rp NIHIL Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.42932/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.42932/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 28 Januari 2013, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2013 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU762/PJ./2013 tanggal 26 April2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA1088/SP

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42932/PP/M.VIII/15/2013tanggal 28 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanyaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42932/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 28Januari 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll.

PUT.51798/PP/M.VIII A/99/2014

VIII A/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KoreksiPenerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S8500/WPUJ.06/KP.12/2013 tanggal7 Juni 2013, tentang Permohonan Pemberian Imbalan Bunga atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.44169/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 Maret 2013;: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh jenis pajak negara Penggugat TahunPajak 2008,

Tergugat telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp11.962.292.066,00,dimana dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan Penggugat tidak menyetujuijumlah pajak yang harus dibayar tersebut;: bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor Put.44169/PP/M.VIII/15/2013tanggal 25 Maret 2013 yang didalam amar putusannya mengabulkan Sebagianpermohonan banding Penggugat dimana telah ditetapkan kembali adanya kelebihanpembayaran PPh sebesar Rp2.398.282.409.00

Nomor00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010;bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan banding kepada Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor 057/JS/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, dan pada tanggal 14 Desember 2011Penggugat melakukan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang masih harus dibayaryang terdapat pada SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00006/206/08/073/10 yaitu sebesar Rp5.981.146.034,00;bahwa Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.44169/PP/M.VIII

dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagikeputusan pejabat berwenang, kecuali peraturan perundangundangan mengatur lainsehingga apabila Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhBanding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)bulan;bahwa berdasarkan uraian serta ketentuanketentuan yang berlaku di atas Majelisberberpendapat bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44169/PP/M.VIII

dengan perhitungan 2% x 24 bulan x Rp2.398.282.409,00 =Rp1.151.175.556,00;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor S8500/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 7 Juni2013, tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Imbalan Bunga PPh atasPutusan Banding PT XXX Nomor Put.44169/PP/M.VIII

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/309/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;.

Put. 10855/PP/M.VIII/16/2007 yang diktum atauamarnya menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep1318/WPJ.07/BD.05/2006tanggal 4 Agustus 2006 tentang keberatan atas Ketetapan PajakPertambahan Nilai sehubungan dengan Keputusan Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dengan alasan : Dimana yang dilaksanakan dalam suatu putusan adalah diktum atauamar putusan bukanlah pertimbangan putusannya, in casu putusanPengadilan Pajak Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 sama sekalitidak ada diktum atau amar putusan yang memerintahkan kepada pihakTerbanding sekarang Termohon Peninjauankembali untuk melakukanpembetulan terhadap ketetapan pajak yang menjadi obyek sengketaPajak Pertambahan Nilai Nomor. 00027/407/01/056/01 tanggal 21September 2001 ; Juga didalam putusan Pengadilan Pajak Nomor. Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dalam diktum atauHal. 30 dari 33 hal. Put.

Put. 10855/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang dimohonkan Peninjauankembailiini adalah dapat dikategorikan nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai pelaksanaanputusan (eksekusi) sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;13. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor.10855/PP/M.VIII/16/2007 adalah mengenai Surat Keputusan JenderalPajak Nomor.

K/Pdt/...Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor 40113/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 17 September 2012yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan

Indu Manis, NPWP 02.011.039.1.604001, beralamat Kantor Pusat di JI.KIG Raya Barat Kav.G1, Randuagung, Kebomas, Gresik 61121, Alamat KantorCabang : Pergudangan Osowilangun Indah No. 36 Blok C 3337 Surabaya,tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 40113/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 17 September 2012, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2012, kemudian terhadapnya olehPemohon

Put. 40113/PP/M.VIII/16/2012Tanggal 17 September 2012, amarnya:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak No.KEP402/WPJ.11/2012 tangal 22 Maret 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Agustus 2007 No. 00085/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 atasnama PT. INDU MANIS, NPWP 02.011.039.1.604001, beralamat KantorPusat di Jl. KIG Raya Barat Kav.

Put. 40113/PP/M.VIII/16/2012Tanggal 17 September 2012, telah dikirim kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2012, sedangkanPermohonan Peninjauan Kembali ini diajukan belum melampaui bataswaktu yang ditentukan pasal 92 Undangundang No. 14 tahun 2002,tentang Pengadilan Pajak;Oleh karenanya secara hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini telahmemenuhi persyaratan dan dapat diterima;3.

Put. 40113/PP/M.VIII/16/2012 Tanggal 17 September 2012 dan selanjutnya agarMajelis Mahkamah Agung memerintahkan Judex factie untuk membukakembali persidangan dengan memeriksa pokok perkara yang diajukanBanding oleh Pemohon Peninjauan Kembali;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 7 dari 8 halaman.

NITTSU LEMO INDONESIA LOGISTIK, tempat kedudukandi Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 14, Cakung Timur, JakartaTimur, 13910;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatanHalaman

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010, atas nama: PT. Nittsu LemoIndonesia Logistik, (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dan disampaikan secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) oleh Pengadilan Pajak dan diterima oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 16 Agustus 2010;4.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembaliatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24813/PP/M.VIII/16/2010tanggal 21 Juli 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkanoleh UndangUndang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan PengadilanPajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belumlewat waktu) sebagaimana telah ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put24813/PP/M.VIII/16/2010tanggal 21 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dannyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:8.1.

Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Pemanfaatan JKPTidak Berwujud Dari Luar Pabean sebesar Rp 2.917.775.165,00,sehingga hal tersebut nyatanyata telan melanggar ketentuan Pasal78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakdan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 tersebutadalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;V.

Put. 6568/PP/M.VIII/16/2005, Hakim(dengan segala hormat) tidaklah mempertimbangkan hal ini dalampermohonan banding. Hal disebabkan sengketa yang terjadi tidakberhubungan dengan Pasal 16 dan tidak ada pendapat yang terungkapbagi masingmasing yang bersengketa yang berhubungan denganpelaksanaan Pasal 16 tersebut.

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/307/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;.

Put. 10942/PP/M.VIII/ 16/2007 yang diktum atauamarnya menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep1323/WPJ.07/BD.05/2006tanggal 4 Agustus 2006 tentang keberatan atas Ketetapan PajakPertambahan Nilai sehubungan dengan Keputusan Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dalam diktum atau amarnyasama sekali tidak ada membatalkan Surat Keputusan Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 00062/407/01/056/01 tanggal 21 Nopember 2001,berarti secara hukum adalah tetap sah ;Bahwa dengan demikian maka menurut pendapat PemohonPeninjauankembali putusan Pengadilan Pajak Nomor.

Put. 10942/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 15 Juni 2007 yang dimohonkan Peninjauankembaliini adalah dapat dikategorikan nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai pelaksanaanputusan (eksekusi) sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor.10942/PP/M.VIII/16/2007 adalah mengenai Surat Keputusan JenderalPajak Nomor.

No.462/B/PK/PJK/2010Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put18035/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor

dilakukan koreksi oleh Terbanding atasPeredaran Usaha yang berdasarkan alasan kurang menyakini kepemilikan atas AktivaTetap yang dimiliki Pemohon Banding;Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karenaTerbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dansesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakuioleh Pemeriksa dan telah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap yaitu melalui PutusanPengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbandingdengan berdasarkan alasan tidak diakui kepemilikan aktiva tetap;Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidakmendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktivayang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetaptersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetapyaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII

Put. 18035/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP842/PJ.0712007 tanggal 6 Desember 2007 mengenai SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 atas nama PT. Industri Pulp Lestari,NPWP : 01.143.554.2047.000 (d/h 01.143.554.2041.000), alamat : Jl.

Put.18035/PP/M.VIII/ 15/2009 tanggal 4Mei 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 14 Mei 2009 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 23 Juni 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanPeninjauan Kembali Nomor PKA606/SP.51/ /VII/2009 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali

SAKTI, tempat kedudukan Jalan Raya Ceger No.41 RT 007/003 Ceger, Jakarta Timur, 13820, alamatkorespondensi: di Jalan Keuangan Nomor 45, Rt 005/05,Cilandak, Jakarta Selatan, 12430;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut48173/PP/M.VIII

dengan koreksi iniJasa PerawatanMenurut Penelaah :Rp 720.533.519Menurut Pemohon Banding : Rp 0Koreksi :Rp 720.533.519Bahwa biaya di atas adalah pengeluaran untuk pembelian material spare part.Menurut Pemohon Banding Biaya di atas bukanlah obyek PPh Pasal 23,sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi di atas;Jasa Sertifikasi dan ijinMenurut Penelaah :Rp 126.562.000,00Menurut Pemohon Banding :Rp 126.562.000,00Koreksi :Rp 0Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48173/PP/M.VIII

Nomor 45 RT .005/05, Cilandak, JakartaSelatan, 12480 sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.020.908.221,00;PPh Pasal 23 terutang Rp. 62.333.109,00;Kredit Pajak Rp 0,00;Pajak yang lebih dibayar Rp. 62.333.109,00;Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 26.179.906,00:Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 88.513.015,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48173/PP/M.VIII

Oleh karenanya Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebutUndangundang Pengadilan Pajak), yaitu :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagaiberikut:e.

Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2017Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013, atas nama: PT.Barikin Sakti (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal27 November 2013 dan diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding

MH Thamrin Kav. 2830 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47476/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 25 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Halaman 4 dari 23 halaman.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25September 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), makatelah dapat diketahui secara jelas dan nyatanyata adanya faktafaktadalam persidangan sebagai berikut :4.1.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telah diputusdengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47470/PP/M.VIII/15/2013yang telah diucapkan pada tanggal 25 September 2013;6.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan PajakNomor: Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 20132013 tersebut harus dibatalkan.V.

27Desember 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PARIPURNA SWAKARSA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lt. 36, Jalan MH Thamrin Kav. 2830, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47475/PP/M.VIII

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47475/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanya Putusan PengadilanPajak Nomor Put.47475/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang Pengadilan Pajak), yaitu:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47470/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 25September 2013;6.

Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47475/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 2013 tersebut harus dibatalkan;V.

./2013, Tanggal 11 Juni2013;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.40107/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 17 September 2012 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding

penyerahan barangtersebut di atas Terbanding tidak pernah meminta secara spesifik kepadaPemohon Banding;Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai olehTerbanding dihitung hanya berdasarkan estimasi biaya selama setahunkemudian dibagi berdasarkan kuantum udang mentah yang masuk sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan tersebut tidak dapat menjadi dasarperhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40107/PP/M.VIII

KIG RayaBarat Kav.G1, Randuagung, Kebomas, Gresik 61121, Alamat KantorCabang Pergudangan Osowilangun Indah Nomor 36 Blok C 3337Surabaya, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40107/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 17 September 2012, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2012, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40107/PP/M.VIII/16/2012Tanggal 17 September 2012, amarnya:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 708/C/PK/PJK/2013 Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP392/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa masa Pajak Februari 2007 Nomor00079/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 atas nama PT.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40107/PP/M.VIII/16/2012Tanggal 17 September 2012, telah dikirim kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 27 September 2012, sedangkan permohonanPeninjauan Kembali ini diajukan masih belum melampaui batas waktu yangditentukan Pasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002, tentangPengadilan Pajak.Oleh karenanya secara hukum, permohonan Peninjauan Kembali ini telahmemenuhi persyaratan dan patut untuk dapat diterima.3.

Putusan.03936/PP/ M.VIII/16/2004 yang telah berkekuatan hukumhal 1 dari 21 hal. Put. No. 32 B/PK/PJK/2005tetap yang telah diperbaiki dengan Putusan No.03936.R/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 25 Pebruari 2005,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu.

Put. 03936 R/PP/M.VIII/16/2004 yangamarnya menjadi tetap tersebut adalah sebagaiberikutMembetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03936/PP/ M.VIII/16/2004 tanggal 29 Oktober 2004karena kesalahan tulis sebagai berikutPada halaman 23 : bagian perhitungan pajak Tertulis : Pajak yang kurang/lebih dibayarRp. 82.916.836.00Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Rp.14.925.030.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp.97.741.866.00Seharusnya : Pajak yang kurang/lebih dibayar Rp.82.916.836.00Bunga Pasal

Put.03936/PP/M.VIII/16/2004 diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding padatanggal 11 Nopember 2004 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dahulu) Pemohon' Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembal i secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengandisertai alasan alasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal25 Januari 2005 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihaklawan

No. 32 B/PK/PJK/200510Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembalitelah mengajukan alasanalasan peninjauan kembaliyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut1.Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan PajakNomor Putusan : 03936/PP/M.VIII/16/2004 diucapkantanggal 29 Oktober 2004, menurut hemat kami,menimbulkan ketidakadilan karena dengan demikiankami, wajib pajak, membayar PPN sebanyak 2 (dua)kali terhadap obyek yang sama.Obyek tersebut adalah penerimaan uang tunai daripenjualan sejumlah Rp. 500.000.000.00