Namun yangdilupakan oleh Majelis Hakim adalah peran terdakwa yang justru sebagaiOTAK dari perbuatan makar ini.

Mengacu pada Pasal 87 KUHP yang menyebutkan bahwa:"Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila ada niat,untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti disebutPasal 53 KUHP, maka unsur utama dalam makar adalah niat danpermulaan pelaksanaan.

Mahkamah telah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkanadanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga denganterpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakanpenegakan hukum oleh penegak hukum;c. Pidana makar tidak perlu selesai, seperti pemerintah terguling ataupresiden mangkat. Bila ada niat dan permulaan perbuatan, maka orangtersebut bisa dipidana.9.

Selain itu, dalam penegakan tindak pidana makar, hukum pidanaHalaman 21 Putusan Nomor 105/PID/2020/PT JAP diharapkan tidak menjadi pemadam kebakaran, yang berarti baru bertindakapabila makar tersebut sudah terjadi, melainkan harus mampu mencegahmakar atau kebakaran tersebut melalui penindakan yang masif oleh aparatpenegak hukum terhadap para pelaku yang sedang mempersiapkan tindakanmakar tersebut.

Kepentingan hukum terhadap individu, yang berarti individu harusdiberi perlindungan atas perbuatan, aktivitas, atau tindakan dari setiaporang yang membahayakan kepentingan hukumnya.Setiap percobaan makar, sudah dapat dikenai delik. Sebab, tidak mungkinmengenakan pasal makar, apabila delik itu telah selesai atau Sempurna yaitupemerintahan yang sah terguling.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan DakwaanKedua Primair, yakni melanggar Pasal 106 KUHP, uraian pembuktianunsur melakukan makar sebagaimana termuat dalam PutusanPengadilan Negeri Wamena Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Wmn tanggal 8Mei 2015 (halaman 41 sampai dengan halaman 45) telah tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menguraikan secaracermat dan jelas unsur melakukan makar yang terkandung dalamPasal 106 KUHPidana untuk diterapbkan sesuai

Dalam penjelasannya terkaitdengan pengertian makar sebagai bagian dari unsur Pasal 106KUHPidana, Majelis Hakim dalam uraiannya hanya mengutip isi dariPasal 87 KUHPidana yang berbunyi Dikatakan ada makar untukmelakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53akan tetapi selanjutnya dalam uraian pertimbangannya berdasarkanHal. 12 dari 17 hal. Put.

No. 1059 K/PID/2015faktafakta hukum, Majelis Hakim langsung menyimpulkan bahwa tidakterdapat fakta bahwa Terdakwa melakukan makar tanpa sebelumnyamenguraikan secara cermat dan jelas sebuah analisa atau uraian dalamputusan yang menyatakan apakah sudah / tidak adanya niat danpermulaan pelaksanaan dari Terdakwa sehingga selanjutnya dapatdisimpulkan apakah Terdakwa dapat / tidak dikategorikan sebagaisubjek hukum yang telah memenuhi unsur melakukan makar, dengankata lain penjelasan otentik mengenai makar

sebagaimana yang diaturdalam Pasal 87 KUHPidana dikesampingkan dan tidak dipedomani olehMajelis Hakim dalam membuktikan unsur melakukan makar sebagaisuatu pisau analisa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwatersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan makar;b.

No. 1059 K/PID/2015Bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHPidana, perobuatan makar merupakansuatu tindak pidana percobaan yang tidak lengkap, yang mana selesai atautidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkankehendaknya karena adanya situasi atau kondisi tertentu tidaklah dapatmenghapuskan kesalahan pelaku.

Istilah Makar di dalam hukum pidana dibagimenjadi 3 (tiga) macam delik, yang pertama delik yang berkaitan dengankeselamatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104), yang kedua delikyang berkaitan dengan kedaulatan negara (Pasal 106 KUHP), dan yangketiga delik makar yang berkaitan dengan menggulingkan kekuasaan ataupemerintahan dengan menggunakan senjata (Pasal 107 KUHP).

Istilahmakar juga diartikan di dalam Buku Kesatu: Aturan Umum bahwa suatuperbuatan dikatakan sebagai perbuatan makar apabila ada unsur niatHalaman 20 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drhditambah dengan permulaan pelaksanaan sehingga ada hubungannyadengan Pasal 53 KUHP tentang Percobaan (Poging).Bahwa Pasal tentang makar memiliki hubungan yang erat dengan Pasal53 KUHP tentang Percobaan (Poging) yang kemudian mensyaratkanadanya permulaan pelaksanaan.

Oleh karena itu kalau dihubungkandengan makar, maka permulaan pelaksanaan (Begin Van Ultvoerings)adalah suatu anasir atau elemen yang berkaitan dengan peristiwa awalyang dilakukan untuk menuju kepada peristiwa pidananyaBahwa Di dalam pasal tentang makar hanya mensyaratkan niat yangberkaitan erat dengan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam melakukanatau akan melakukan suatu perbuatan pidana.

Lamintang, S.H., istilan makar atau yang dikenaldengan istilah dalam bahasa Belanda Aanslag berarti Serangan.

,perbuatan makar telah terlaksana apabila niat atau kKehendak dari pelakutelah dilaksanakan dengan dimulainya melakukan serangkaian perbuatanpelaksanaan; Bahwa benar menurut pendapat Ahli Dr.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani penjara Terdakwa

,M.Hum, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ketika kita membicarakan mengenai makar ada suatu konsulat yangharus dilakukan atau asas itu berbunyi senonia itritatur det len cosioner apaartinya kejahatan makar adalah kejahatan yang berat jadi harusmendapatkan hukuman yang berat kalau ditanya mengenai pengertian makardi dalam konteks hukum pidana indonesia maka kita akan menuju pengertiandalam pasal 87 KUHP dikatakan ada makar untuk melakukan suatuHalaman 28 dari 69 Putusan

pengaturan kata makar dalam teks aslinya artikelpasal 87 KUHP yang diartikan pada tahun 1914 yang diterjemahan sebagaimakar itu kami lihat dalam kamus Belanda atau Ingris yaitu) suatuupaya/usaha diterjemahan makar itu sebagai yang di diartikan dalam suatuusaha, Sulit untuk mencari tatanan tetapi kita bicarakan makar yang pentingitu ada niat ada pelaksanaan, dan bagaimana itu tidak dalam bentuk fisiktetapi bisa juga dalam bentuk phisikis dan forbal atau dalam simbolsimbolyang kemudian intinya melakukan

dan permulaaan pelaksanaan didalam percobaan atau. makar, perbedaan prinsipnya diadakan percobaanada alasan penghapusan tuntutan pidana mengapa disitu dikatakan, apabilapermulaan pelaksanaan itu terhenti karena dari dalam dirinya sendiri, makamajelis dituntut untuk alasan penghapusan pelaksanaan dan itu tidak ada didalam makar karena kejahatan makar itu adalah kejahatan yang seriuskarena tidak ada alasan penghapus tuntutan pidana sebagai terdapat dalampasal 53 KUHP tentang percobaan.Bahwa saya adalah

sebenarnya ada dikatakan penyerangan adalahkata makar itu dia bertolak dari pasal 87 KUHP, niat sudah ada yang diikutidengan perbuatan permulaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5KUHP karena itu didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 1917dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 tahun 1978 disebukanbahwa untuk makar itu ada 2 (dua) yaitu niat untuk makar itu ada 2 (dua) niatdan perbuatan jadi kalau niat itu tidak mungkin itu harus ada 2 (dua) niat danperbuatan kenapa disebut niat

Untuk melakukan kejahatan makar;Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidakterdapat definisi yang baku terkait pengertian makar , oleh karenanya harusdicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli ;Menimbang, bahwa F.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Delikdelikkhusus kejahatankejahatan terhadap kepentingan hukum Negara, cetakanpertama 1987, penerbit CV.

Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 40;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ABAS SUNIseluas tanah 2 Ha tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 41;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ABDULWAHAB HASAN seluas tanah 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Makar sari Kecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 42;Foto copy sesuai

oleh Kepala Desa Makar sari KecamatanSungai Raya, diberi tanda bukti T 64;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama M.RASID seluastanah 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sari KecamatanSungai Raya, diberi tanda bukti T 65;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama MAIMUNAHseluas tanah 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 66;Foto copy

oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 95;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama AKIANG seluastanah 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 96;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ACIU seluastanah 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 97;9498

Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 102;103 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ACIU seluastanah 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T 103 ;104.

Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T129;130 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama DESIANAseluas tanah 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T130;131 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama DARMADIseluas tanah 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makar sariKecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti T131;132 Foto copy

Wahab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan makar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

,M.H.Bahwa MAKAR adalah :1. Menurut KBBI : perbuatan/usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah ;2. Menurut KUHP : bisa diartikan secara sempit dan luas. Sempit yaitu :kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadappemerintah atau Badanbadan Pemerintah. Secara luas : Makar adalahkejahatan terhadap Negara, Kepala dan Wakil Kepala Negara sahabat,mengenai matamata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah,berbagai tindakan lain yang merugikan kepentingan Negara ;3.

Sanksi juga bagi orang yangbermufakat atau memudahkan kejatahatan Makar, orang yang membantumelakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makar kerapdimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukan kepada KepalaNegara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjek tidak cakapmemerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintahan, mengubahsystem Pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatan Negaradengan menaklukan atau memisahkan sebagian

Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;e Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawankawan merupakan bagian dariperbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkan saranadan prasarana dan perencanaan untuk melakukan Makar, dengan melakukanperbuatanperbuatan sebagai berikut :1.

ditimbulkan yang menjadikansi pelaku dapat dihukum, tetapi adanya maksud atautujuan khusus itulah yang menjadikan si pelaku dapat dihukum;Menimbang, bahwa unsur Makar ini tidak terlepas dari pertimbangan unsursebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlu78bahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niatterdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan

dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaanPenuntut Umum tidak sematamata diartikan dengan Penyerangan secara nyata atautindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukanPenyerangan dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara ( R.

Ketapang dirumah Saudara TONI terkait dengankepemilikan Narkotika; Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ERIC PRAMANA melakukanintrogasi terhadap Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTO ALS RIZAL ANAKLAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTO didapatkan keteranganbahwa Narkotika yang dimiliki oleh Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTOALS RIZAL ANAK LAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTOdidapatkan dari Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi ERIC PRAMANAbersama Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTO ALS RIZAL ANAK LAKILAKIDARI MAKAR DANIEL

DANIELHARDIANTO terkait masalah narkotika; Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas pengembangankasus dari ditangkapnya Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTO ALS RIZALANAK LAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTO pada hari Rabu,tanggal 01 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di jalan poros Desa Air UpasKec.

Ketapang dirumah Saudara TONI terkait dengankepemilikan Narkotika; Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ANDRIE JANUAR melakukanintrogasi terhadap Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTO ALS RIZAL ANAKLAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTO didapatkan keteranganbahwa Narkotika yang dimiliki oleh Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTOALS RIZAL ANAK LAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTOdidapatkan dari Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi ANDRIE JANUARbersama Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTO ALS RIZAL ANAK LAKILAKIDARI MAKAR DANIEL

DANIEL HARDIANTO terkait masalah narkotika; Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas pengembangankasus dari ditangkapnya Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTO ALS RIZALANAK LAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTO pada hari Rabu,tanggal 01 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di jalan poros Desa Air UpasKec.

DANIELHARDIANTO terkait masalah narkotika;Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan ataspengembangan kasus dari ditangkapnya Saksi RIJAL SOPDONE HARDIANTOALS RIZAL ANAK LAKILAKI DARI MAKAR DANIEL HARDIANTO pada hariRabu, tanggal 01 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di jalan poros Desa AirUpas Kec.

Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya, terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar denganmaksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 dalam dakwaan Pertama ;. Menjatuhkan pidana terhadap Ny.

Atas hal tersebut,adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 4 (empat)tahun yang telah terbukti melakukan kejahatan tindak pidana makar,menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sudah dapatdikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawadaripada Negara, dengan argumentasi sebagai berikut :1.

Bahwa tindak pidana makar tersebut kegiatannya selalu meningkat dansulit diberantas keberadaannya ;3.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar halhal yangrelevan secara yuridis, yaitu perouatan Terdakwa merupakan makar yangmenyangkut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;2.

Eyne Serly Diana Telussa/Sahaya telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Makar ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Eyne Serli Diana Telussa/Siahaya tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun ;. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan ;.

Menyatakan Terdakwa FERDINAND PATTY alias Enang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan makar untuk memisahkan sebagian dari Wilayah Negara ;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari padana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Makar;17b. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;c. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;Ad. 1.

Unsur Makar.Menimbang, bahwa pengertian makar sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHPadalah melakukan suatu perobuatan dan dianggap ada apabila niat sipembuat kejahatansudah ada dengan dimulainya melakukan perbuatan, dengan kata lain makar sebagaiperbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai idealisme lain diluaridealisme kedalulatan Negara, seperti dalam hal ini Fron Kedaulatan Maluku (FKP) atauRepublik Maluku Selatan yang dibentuk dan dipimpin dr.

Alexander Manuputy dengan satutujuan utama, melepaskan Provinsi Maluku yang merupakan bagian intergral dari NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan hal itu dilakukan berbagai cara dan upaya kendatitidak melalui tindakan kekerasan bersenjata;Menimbang, bahwa kebanyakan Makar itu merupakan tindakan kekerasan atausetidaktidaknya merupakan percobaanpercobaan untuk melakukan tindakan seperti itu,tetapi patut juga diakui bahwa tidak setiap Makar itu selalu diartikan sebagai tindakkekerasan, karena

dalam praktek dapat dijumpai beberapa Makar yang dilakukan orangtanpa melakukan suatu tindakan kekerasan, misalnya makar untuk mengubah bentukpemerintahan yang sah dimana makar itu hanya merupakan suatu cara atau model untukmencapai suatu tujuan tententu, sebagaimana halnya yang dilakukan terdakwa FerdinandPatty alias Enang yang turut memperingati hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yangke 64 tahun pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 bersama Simon Saija serta SimpatisanFron Kedaulatan Maluku

(FKM) atau Republik Maluku Selatan (RMS) lainnya;Menimbang, bahwa Makar dari sudut pandang Hukum Pidana sebagaimana dalampasal 106 KUHP adalah adanya perencanaan, ada persiapan dan Makar dilihat dari delikdeliknya adalah termasuk kualifikasi delik formil yang artinya perbuatan yang dipidana.18Bahwa Makar itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara kekerasan dandengan cara damai.

,M.H.Bahwa MAKAR adalah:561. Menurut KBBI : perbuatan/usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah ;2. Menurut KUHP : bisa diartikan secara sempit dan luas. Sempit yaitu :kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadappemerintah atau Badanbadan Pemerintah. Secara luas : Makar adalahkejahatan terhadap Negara, Kepala dan Wakil Kepala Negara sahabat,mengenai matamata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah,berbagai tindakan lain yang merugikan kepentingan Negara ;3.

Sanksi juga bagi orang yang58bermufakat atau memudahkan kejatahatan Makar, orang yang membantumelakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makarkerap dimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukan kepadaKepala Negara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjektidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintahan,mengubah system Pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatanNegara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian

Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawankawan merupakan bagian dariperbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkansarana dan prasarana dan perencanaan untuk melakukan Makar, denganmelakukan perbuatanperbuatan sebagai berikut :.

yang ditimbulkan yang menjadikansi pelaku dapat dihukum, tetapi adanyamaksud atau tujuan khusus itulah yang menjadikan si pelaku dapat dihukum;Menimbang, bahwa unsur Makar ini tidak terlepas dari pertimbangan unsursebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlubahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niatterdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang

dalam Pasal 106 KUHP;83Bahwa Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaanPenuntut Umum tidak sematamata diartikan dengan Penyerangan secara nyata atautindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukanPenyerangan dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara ( R.

Arsyad ( terdakwadalam berkas perkara terpisah), Mifthahul Haeruddin Wijaya Bin Jaya Abdi alias Herul( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) dan Zaldi ( belum tertangkap/ DPO ), padahari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di depan kantor Koalisi LSM Makar Jl.Tumanurung Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaktidaknya pada tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan denganrencana

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Pada awalnya terdakwa Ardi Bin Swandi berada dirumah Mifthahul HaeruddinWiaya Bin Jaya Abdi alias Herul kemudian datang Zaldi dan mengajak untuk pergiketempat nongkrong yaitu didepan kantor LSM Makar dan setelah berada ditempattersebut, tidak lama kemudian datang Khaerul Ansar Bin Muh.

orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya terdakwa Ardi Bin Swandi berada dirumah Mifthahul HaeruddinWiaya Bin Jaya Abdi alias Herul kemudian datang Zaldi dan mengajak untuk pergiketempat nongkrong yaitu didepan kantor LSM Makar dan setelah berada ditempattersebut, tidak lama kemudian datang Khaerul Ansar Bin Muh.

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yangmengakibatkan maut , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya terdakwa Ardi Bin Swandi berada dirumah Mifthahul HaeruddinWiaya Bin Jaya Abdi alias Herul kemudian datang Zaldi dan mengajak untuk pergiketempat nongkrong yaitu didepan kantor LSM Makar dan setelah berada ditempattersebut, tidak lama kemudian datang Khaerul Ansar Bin Muh.

YUSRAN SETIAWAN BIN Dg SIJABahwa Saksi setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengankasus pemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tangal 7 Mei 2015 sekitar pukul 01.00wita, di Kantor Koalisi LSM Makar Jalan Tumanurung , Kelurahan Pandangpandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;Bahwa pada saat kejadian saksi duduk dihalaman kantor LSM Makar;Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat korban Asri berkelahi dan ia dipukulpakai balok;Bahwa saksi kenal dengan korban Asri karena antara saksi

Terdakwa berada di luar tahananYang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak,karena didakwa :Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009sekitar Jam 06.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatuwaktu. dalam bulan Desember 2009 bertempat di Desa OrwerDistrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor tepatnya dihalamandepan teras rumah Terdakwa atau setidak tidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Biak, Terdakwa SEPTINUS RUMERE alias SEPT dengansengaja melakukan Makar

Menyatakan Terdakwa SEPTINUS MRUMERE alias SEPTterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Makar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 106 KUHP dalam dakwaan PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTINUS RUMEREalias SEPT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

Menyatakan Terdakwa SEPTINUS RUMERE alias SEPT yangidentitasnya sebagaimana tersebut di atas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MAKAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTINUS RUMEREalias SEPT oleh karena itu dengan pidana penjaraHal. 3 dari 10 hal. Put. No.2157K/Pid.Sus/2010selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjarayang dijatuhkan;4.

No.2157K/Pid.Sus/2010pertanggung jawab hukum suatu peristiwa, baik yangdiduga melakukan, Majelis Hakim yang terhormat dansaudara Jaksa Penuntut Umum serta khlayak umumyang menyaksikan atau akan mendengar cerita dariperkara yang dikategorikan sebagai Makar tersebut;Memisahkan sebagian dari daerah itu, umpamanyamembuat sebagian daerah itu) menjadi satu Negarayang berdaulat sendiri (Separatisme) ;Pada awal kalimat butir (a) tersebut diatas,dikatakan menaklukkan, tetapi juga diawal kalimatbutir (bo)

dengan maksud supaya seluruh atausebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh ataumemisahkan sebagian dari Wilayah Negara;Dengan sengaja melakukan Makar= Bahwa apa yang di lakukan saudara Terdakwa padatanggal 01 Desember 2009 adalah momen bersejarahbangsa ini yang tidak dimasukkan kedalam dokumensejarah Bangsa ini sehingga sampai hari ini menjadiHal. 9 dari 10 hal.

Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum PengadilanNegeri Ambon, ia Terdakwa bersama anggota FKM/RMS lainnya telahmelakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian WilayahNegara jatuh he tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa JACOB SINAY alias BENY pada waktu dan tempatHal. 2 dari 10 hal.

MalukuTengah dekat tempat rekreasi pantai Natsepa ; Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan serta rencanapelaksanaan pengibaran bendera RMS yang dilakukan oleh Terdakwa danrekanrekan Terdakwa adalah untuk mengembalikan kedaulatan RepublikMaluku Selatan yang diyakini telah merdeka sejak tanggal 25 April 1950.Keinginan tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia ;Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan Makar sebagaimana di atur dandi ancam pidana dalam Pasal 106

Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum PengadilanNegeri Ambon Secara Bersama sama antar lain dengan Ronald Victor Andriesalias Nono, Jusup Sahetapy alias Ongen, Steven Siahaya, Ruben Sapulette,Beny Sinay, Piter Lernaya, dan para simpatisan FKM/RMS lainnya yangPerkaranya di sidangkan terpisah dari perkara ini telah MelakukanPermufakatan Jahat Untuk Malakukan Kejahatan Makar Seperti Yang Telah DiAtur Dalam Pasal 106 KUHP , Perbuatan

di sekitar Hotel Aston yang berlokasi di Desa Suli KabupatenMaluku Tengah dekat tempat rekreasi Pantai Natsepa ; Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan serta rencanapelaksanaan pengibaran bendera RMS yang dilakukan oleh Terdakwa danrekanrekan Terdakwa adalah untuk mengembalikan kedaulatan RepublikMaluku Selatan yang diyakini telah merdeka sejak tanggal 25 April 1950.Keinginan tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia ;Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan Makar

No.1826 K/Pid/2011Negeri Ambon tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JACOB SINAY alias BENY bersalah melakukantindak pidana telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukankejahatan menurut Pasal 104, pasal 106 KUHP, Pasal 107 dan Pasal 108KUHP dalam hal ini Pasal 106 KUHP yaitu "makar" dengan maksud supayaseluruh atau sebagian wilayah jatuh ke tangan musuh atau memisahkansebagian dari wilayah Negara, yang dilakukan Terdakwa lebih dari satu kalisehingga dapat dipandang sebagai

Biak/Ep.2/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa diajukan di mukapersidangan Pengadilan Negeri Biak dengan dakwaan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa PIETHER HENGELS MANGGAPROUW, pada hari sabtutanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 10.00 WIT, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Oktober 2013, bertempat di Kantor Dewan Adat Sorido (Aidoran) DesaSorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, makar

(seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak No.3 /Pid.B/2014/PN.BIKtanggal 28 Mei 2014 amar selengkapnya adalah sebagai berikut ;1Menyatakan Terdakwa PIETHER HENGELS MANGGAPROUW telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Makar ;2.

Dalampenjatuhan hukuman seperti inilah yang mengakibatkan sehingga setiap tahunnyakhusus wilayah Propinsi Papua bermunculan aksiaksi makar merongrongkeutuhan dan kedaulatan NKRI ;4 Bahwa perkara tindak pidana makar yang terjadi di Indonesia khususnya diPropinsi Papua ini, juga menjadi sorotan dunia Internasional, sehingga menurutkami penjatuhan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku/terdakwa seperti inimemberi gambaran bahwa betapa lemahnya Pemerintah khususnya aparatpenegak hukum dalam menghadapi

selain dari pada itu peristiwa makar yangterjadi pada tanggal 1 Mei 2013 yang bertempat di Kantor Badana Diklat DistrikBiak Timur Kab Biak Numfor yang lalu masih hangat mewarnai kehidupanmasyarakat khususnya masyarakat Biak Numfor selanjutnya beberapa bulankemudian yaitu pada tanggal 19 bulan Oktober 2013 , terjadi lagi aksi makar yangdilakukan oleh terdakwa PIETHER HENGELS MANGGAPROUW dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memoribanding yang pada pokoknya

Pembanding barumengetahui adanya bendera bintang kejora saat dikantor kepolisian Resort Biak Numfor.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pemeriksa perkara aquo,haruslah menyatakan unsur makar dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi,yang mana konsekwensi tidak terpenuhi saja satu unsur menyebabkan dakwaan JaksaPenunut Umum seharusnya tidak terbukti.

Makar;2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh ataumemisahkan sebagian dari wilayah Negara;3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu ;Ad. 1.

Unsur Makar.Menimbang, bahwa pengertian makar sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHP adalahmelakukan suatu perbuatan dan dianggap ada apabila niat sipembuat kejahatan sudah adadengan dimulainya melakukan perbuatan, dengan kata lain makar sebagai perbuatan seseorangatau sekelompok orang yang mempunyai idealisme lain diluar idealisme kedalulatan Negara,seperti dalam hal ini Fron Kedaulatan Maluku (FKP) atau Republik Maluku Selatan yangdibentuk dan dipimpin dr.

Danhal itu dilakukan berbagai cara dan upaya kendati tidak melalui tindakan kekerasan bersenjata;Menimbang, bahwa kebanyakan Makar itu merupakan tindakan kekerasan atau setidaktidaknya merupakan percobaanpercobaan untuk melakukan tindakan seperti itu, tetapi patutjuga diakui bahwa tidak setiap Makar itu selalu diartikan sebagai tindak kekerasan, karenadalam praktek orang dapat menjumpai beberapa Makar yang dilakukan orang tanpa melakukansuatu tindakan kekerasan, misalnya makar untuk mengubah bentuk

pemerintahan yang sahdimana makar itu hanya merupakan suatu cara atau model untuk mencapai suatu tujuantententu, sebagaimana halnya yang dilakukan terdakwa William Lawalata alias Ebeng yang turutmemperingati hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke 64 tahun pada hari Jumattanggal 25 April 2014 bersama dengan Simpatisan Fron Kedaulatan Maluku (FKM) atauRepublik Maluku Selatan (RMS) lainnya;Menimbang, bahwa Makar dari sudut pandang Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal106 KUHP, menurut ahli

berarti adanya perencanaan, ada persiapan dan Makar dilihat daridelikdeliknya adalah termasuk kualifikasi delik formil yang artinya perbuatan yang dipidana.Bahwa ahli menyatakan Makar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara kekerasandan dengan cara damai.

Unsur Melakukan Percobaan Makar;3.

Bahwa di dalam penjelasan KUHP tidak memberikan pengertiantentang makar, namun dalam Kamus Hukum karangan Yan PramadyaPuspa, hal 72 memberikan pengertian Makar/Anslagadalah "setiapHalaman 11 Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Timperbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden atauwakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan ataumenjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah.

Tentang " aanslaag ( makar ' penyerangan) linat catatan pada pasal 87 dan 104) ;2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara;Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan:a.

" adalah perbuatan (usaha)menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai,mengakui Pemerintah yangsah; Menimbang, bahwa menurut dokrin " makar" diartikan sebagaipenyerangan serangan atau melakukan tindakan;Menimbang bahwa dapat dikatakan ada makar apabila "niat" untuk itutelah ternyata dengan " adanya permulaan pelaksanaan."

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Tentang Uji MateriPasal Makar, Nomor 7/PUUXV /2017 dan 28/PUUXV/2017, 31 Januari2018, telah memberikan pertimbangan agar aparat penegak hukum tidak"asalasalan" menggunakan Pasal Makar, inti Pertimbangan HakimMahkamah Konstitusi sebagai berikut, " Aparat penegak hukum harusberhatihati dalam menerapkan pasalpasal makar sehingga tidak jadi alatmembungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945.";3.

dengan mempersiapkan atau memilikirencana untuk makar yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain, yang dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :1.

Kegiatan itu dilaksanakan pada hari Senin, 31 Desember 2018, pukul 09.00 Waktu Timika ;Bahwa salah satu makna makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkanpemerintahan yang sah. Dalam Pasal 106 KUHP disebutkan bahwa termasukperbuatan makar adalah keinginan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yangsah.

ANDI HAMZAH, makar adalah suatutindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnyasesual undangundang ; Bahwa tindakan makar menurut Pasal 107 KUHP terdiri dari 4 macam yaknitindakan makar dengan pemerintahan, tindakan makar wilayah, tindakan makarideology, tindakan makar terhadap Presiden atau wakil presiden dan kepala Negara ;Bahwa berdasarkan buku Prof. Dr (JUR).

ANDIHAMZAH, pengertian makar menurut Pasal 87 KUHP adalah mengatur mengenaipercobaan makar yang dianggap sebagai delik selesai ; Bahwa contoh perbuatan percobaan makar yakni kelompok orang mengadakanpersiapan rapat yang bertujuan untuk mendirikan Negara atau organisasi yangakan melepaskan diri dari wilayah Negara, dengan menunjukkan atribut sertaadanya tandatanda yang mengarah pada upaya memisahkan diri dari wilayah suatu Negara ;Bahwa berdasarkan buku ANDI HAMZAH.

Mimika ;lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar, terhadap wilayahNegara yang seluruhnya atau sebahagian jatuh ketangan musuh ataumemisahkan sebahagian dari wilayah Negara ; Unsur delik dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 110 KUHP, sebagai berikut :a. Unsur delik permufakatan yang dilakukan dua atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan makar ;b.

Menyatakan Terdakwa KLEMES KODIMKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5.

Sanksi juga bagi orang yangbermufakat atau memudahkan kejatahatan Makar, orang yang membantumelakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makarkerap dimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukan kepada62Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjektidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkanpemerintahan, mengubah system Pemerintahan dengan cara yang tidak sah,merusak kedaulatan Negara dengan menaklukan atau memisahkan sebagianNegara

yang sudah begitudekat kejahatan Makar yang dituju, sehingga dapat dikatakan kejahatan tersebuttelah dimulai ;Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Makar dalam Pasal 106 jo Pasal 87KUHP adalah perbuatanperbuatan atau tindakantindakan sebagai berikut :63Melakukan penyiapan alat, sarana dan prasarana untuk membuat sebagianatau seluruh Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagaiam wilayahNegara terpisah dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ;.

Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawankawan merupakan bagian dariperbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkansarana dan prasarana dan perencanaan untuk melakukan Makar, denganmelakukan perbuatanperbuatan sebagai berikut :.

ini tidak terlepas dari pertimbangan unsursebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidakperlu bahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnyaniat terdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan :81.

dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaanPenuntut Umum tidak sematamata diartikan dengan Penyerangan secara nyata atautindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukanPenyerangan dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara ( R.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani penjara Terdakwa dikurangkan

,M.Hum, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ketika kita membicarakan mengenai makar ada suatu konsulatyang harus dilakukan atau asas itu berbunyi senonia itritatur det lencosioner apa artinya kejahatan makar adalah kejahatan yang berat jadiharus mendapatkan hukuman yang berat kalau ditanya mengenaipengertian makar di dalam konteks hukum pidana indonesia maka kitaakan menuju pengertian dalam pasal 87 KUHP dikatakan ada makaruntuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk

itu telah ternyatadari adanya pemulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53KUHP artinya bahwa hukuman makar itu ada 2 (dua) yaitu yang kitasebut istilah pelaksanaan atau niat yang ada pelaksanaan apaselanjutnya yang menjadi penting apa yang dikatakan abjek makar ada3 (tiga) adalah pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden, keduaadalah Pemerintahan yang sah yang ketiga adalah kedaulatan Negeraitu adalah objek makar.

Bahwa ini ada kekeliruan pengaturan kata makar dalam teks aslinyaartikel pasal 87 KUHP yang diartikan pada tahun 1914 yangditerjemahan sebagai makar itu kami lihat dalam kamus Belanda atauIngris yaitu suatu upaya/usaha diterjemahan makar itu sebagai yang didiartikan dalam suatu usaha, sulit untuk mencari tatanan tetapi kitabicarakan makar yang penting itu ada niat ada pelaksanaan, danbagaimana itu tidak dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam bentukphisikis dan forbal atau dalam simbolsimbol yang

, perbedaan prinsipnya diadakan percobaan ada alasanpenghapusan tuntutan pidana mengapa disitu dikatakan, apabilapermulaan pelaksanaan itu terhenti karena dari dalam dirinya sendiri,maka majelis dituntut untuk alasan penghapusan pelaksanaan dan itutidak ada di dalam makar karena kejahatan makar itu adalah kejahatanyang serius karena tidak ada alasan penghapus tuntutan pidanasebagai terdapat dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan.Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.AmbBahwa saya adalah

Untuk melakukan kejahatan makar;Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidanatidak terdapat definisi yang baku terkait pengertian makar , olehkarenanya harus dicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli ;Menimbang, bahwa F.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Delikdelik khusus kejahatankejahatan terhadap kepentingan hukum Negara,cetakan pertama 1987, penerbit CV.