Merapi Industri, yang tertulis dalam CB No 09/CB/2009/Pn.Sda.JAWABAN TERLAWAN III:DALAM EKSEPSI:1 Bahwa dengan tegas Terlawan Ill menolak seluruh dalil ParaPelawan kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya.2 Eksepsi Persona Standi Non Judicio.2.1.Bahwa Terlawan III berpendapat bahwa gugatan Para Pelawan khususnyayang ditujukan terhadap Terlawan III harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan persoon Terlawan III di dalam surat gugatan Pelawankurang tepat, karena tidak mengkaitkan

Bahwa Terlawan III berpendapat bahwa gugatan Para Pelawan khususnya yangditujukan terhadap Terlawan III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan persoon Terlawan II di dalam surat gugatan Pelawan kurang tepat,karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. DepartemenKeuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorWilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabya cq.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan III di atas, terbuktilah padahalaman ke1 (ke satu) gugatan Para Pelawan, sehingga gugatan Para Pelawan yanglangsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Sidoarjo tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidaktepat.

Nomor 3132 K/Pdt/2015persoon Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepatdan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KantorWilayah Jawa Tengah dan DIY yang merupakan instansi atasan dariTergugat III;2.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarangbukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkansuatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah RepublikIndonesia cg.

Olehkarena itu Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntutdalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkandengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;2.3 Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 (satu) dalamsurat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan persoonTergugat Ill dalam surat gugatan Penggugat langsung ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSemarang tanpa mengkaitkan Negara Republik Indonesia cq.Pemerintah Republik

LelangSemarang bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri,melainkan merupakan suatu badan hukum yang disebut negara, yangdalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutanjuga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;2.5 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat Ill di atas,terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepadaKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarangtanpa mengkaitkan

sepatutnyadijatunkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dantujuan pemidanaan sematamata bukan merupakan pembalasan melainkanbertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafikesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadianggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturanperundangundangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindakpidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan

.:0e Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No 87/Pdt.G S/2020/PN Btm, tanggal 06 November 2020, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini;Setelah Hakim membaca berkas perkara dan mengkaitkan denganketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah denganPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Mahkamah

Bahwa gugatan Pemohon yang ditujukan terhadap Termohon II harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon TermohonIl dalam surat gugatan Pemohon tidak tepat dan keliru karena di dalampenyebutan Termohon Il, tida mengkaitkan Pemerintah RepulikIndonesia yang merupakan instansi atasan dari Termohon Il;2.2. Bahwa perlu Termohon II tegaskan bahwa KPKNL Surabaya bukansuatu Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yangmerupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara.

Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut di atas, maka jelas gugatanPemohon yang langsung ditujukan kepada KPKNL, Surabaya dantidak mengkaitkan dengan pemerintah Republik Indoneia c.q.Kementrian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negarac.q. Kantor Wilayah X DJKN Surabaya sebagai instansi yang beradaHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2648 K/Pdt/2014diatasnya adalah keliru dan tidak tepat serta kurang sempurna.

Eksepsi Persona Standi Non Judicio;3.1.Ose3.3.Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan PersoonTerbantah di dalam surat gugatan Para Penggugat tidak tepat,karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia,Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)serta Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang merupakan Instansiatasan dari Terbantah ;Bahwa Terbantah bukan merupakan badan hukum yang berdirisendiri, melainkan

Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan di atas, sangat jelasterbukti bahwa bantahan Pembantah yang langsung ditujukan kepadaTerbantah tanopa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dantidak tepat, karena secara yuridis Terbantah tidak mempunyaikualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum tanpa dikaitkandengan badan hukum induknya/Instansi atasannya tersebut. Dengandemikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan Pembantahmenjadi tidak sempurna.

Tergugat selalu mengkaitkan setiappermasalahan yang terjadi di dalam urusan rumah tangga denganpersoalan anak, dan selalu menyalahkan Penggugat yang tidak bisamemberikan keturunan, sehingga hal tersebut membuat Penggugat sakithati;Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagisejak Bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugatsudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidakmenjalankan

SUSANTO AliasMEMET Bin YAKUB ARIS pada saat dibelakang Toko AlfamaretKaliwadas masuk Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu KabupatenBrebes kemudian saksi SUPARHAN Bin SUJA naik denganmenggunakan bambu keatap toko Alfamart lalu saksi SUPARHAN BinSUJA pada saat di atap toko Alfamart memotong kawat berduri yangberada disamping atas atap toko alfamart dengan menggunakan tangsetelah itu membuka baut yang ada di seng galvalum denganmenggunakan kunci pas setelah berhasil dibuka selanjutnya saksiSUPARHAN Bin SUJA mengkaitkan

Alias MEMET Bin YAKUBARIS pada saat di belakang Toko Alfamaret Kaliwadas masuk DesaKaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kemudian saksi naikHalaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bbsdengan menggunakan bambu keatap toko Alfamart lalu saksi pada saatdi atap toko Alfamart memotong kawat berduri yang berada disampingatas atap toko alfamart dengan menggunakan tang setelah itu membukabaut yang ada di seng galvalum dengan menggunakan kunci pas setelahberhasil dibuka selanjutnya saksi mengkaitkan

di belakangToko Alfamaret Kaliwadas masuk Desa Kaliwadas Kecamatan BumiayuHalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN BbsKabupaten Brebes kemudian saksi SUPARHAN Bin SUJA naik denganmenggunakan bambu keatap toko Alfamart lalu saksi pada saat di ataptoko Alfamart memotong kawat berduri yang berada disamping atas ataptoko alfamart dengan menggunakan tang setelah itu membuka baut yangada di seng galvalum dengan menggunakan kunci pas setelah berhasildibuka selanjutnya saksi SUPARHAN Bin SUJA mengkaitkan

MEMET Bin YAKUB ARISmasuk Alfamart melalui belakang Toko Alfamaret Kaliwadas masuk DesaKaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kemudian saksiSUPARHAN Bin SUJA naik dengan menggunakan bambu keatap tokoAlfamart lalu saksi SUPARHAN Bin SUJA pada saat di atap toko Alfamartmemotong kawat berduri yang berada disamping atas atap toko alfamartdengan menggunakan tang setelah itu membuka baut yang ada di senggalvalum dengan menggunakan kunci pas setelah berhasil dibukaselanjutnya saksi SUPARHAN Bin SUJA mengkaitkan

MEMET BinYAKUB ARIS masuk Alfamart melalui belakang Toko Alfamaret Kaliwadasmasuk Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kemudiansaksi SUPARHAN Bin SUJA naik dengan menggunakan bambu keatap tokoAlfamart lalu saksi SUPARHAN Bin SUJA pada saat di atap toko Alfamartmemotong kawat berduri yang berada disamping atas atap toko alfamartdengan menggunakan tang setelah itu membuka baut yang ada di senggalvalum dengan menggunakan kunci pas setelah berhasil dibuka selanjutnyasaksi SUPARHAN Bin SUJA mengkaitkan

Eksepsi Persona Standi Non Judicio.2.1.Bahwa Tergugat Ill berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnyayang ditujukan terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan persoon Tergugat Ill di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan PemerintahRepublik Indonesia, Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal KekayaanNegara dan Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraJakarta yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat III

Oleh karena itu Tergugat III tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya dan Instansi atasanya;Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 (satu) angka 3(tiga) dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugatmenyebutkan Persoon Tergugat dalam surat gugatan Penggugatlangsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jakarta IV tanpa mengkaitkan Pemerintah RepublikIndonesia, Menteri

melainkan hanya merupakan bagian dari suatu badan hukumHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1666 K/Padt/20152.5.yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas danwewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannyatersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan denganunit atasannya tersebut;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat Ill diatas,terbuktilan bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IVtanpa mengkaitkan

Oleh karena itu, Terbantah tidak mempunyai kualitasuntuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum jikatidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 (satu) dalam suratbantahan Pembantah dimana Pembantah dalam menyebutkan personTerbantah langsung ditujukan kepada Kantor KPKNL Tasikmalayatanpa mengkaitkan instansi atasannya yaitu Pemerintah RepublikIndonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJKN, sertaKantor

Oleh karena itu, dalam hal adanya tuntutan diPengadilan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terbantah tersebutdi atas, jelas bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan langsungkepada Kepala Kantor KPKNL Tasikmalaya tanpa mengkaitkan instansiHalaman 4 dari 11 hal. Put.

Eksepsi Persona Standi Non Judicio:1.Bahwa Tergugat II berpendapat, gugatan Penggugat yang ditujukankepada Tergugat Il harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan persoon Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, DirektoratJenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah IX Semarang yangmerupakan instansi atasan dari Tergugat II;2.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (

Nomor 366 K/Pdt/2013sebagai persoon Tergugat II dengan tidak mengkaitkan instansi atauunit atasan Tergugat II;4.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas,1.sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukankepada Tergugat II tanoa mengkaitkan instansi atasannya adalahkeliru dan tidak tepat, karena secara yuridis Tergugat II tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan umumtanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannyatersebut.

Hakim dalam perkara gugatan aquo terlebih dahulu menjatuhkanputusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara nya serta menyatakanPengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan a quo.3 Eksepsi Standi Non Judicioa Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat Vharus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan persoon Tergugat IV di dalam surat guguatan Para Penggugat kurangtepat, karena tidak mengkaitkan

Oleh karena itu Tergugat IV tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbuktilahbahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkan instansiatasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Hakim dalam perkara gugatan aquo terlebih dahulu menjatuhkanputusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara nya serta menyatakanPengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan a quo.1 Eksepsi Standi Non Judicioa Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat IVharus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan persoon Tergugat IV di dalam surat guguatan Para Penggugat kurangtepat, karena tidak mengkaitkan

Oleh karena itu Tergugat IV tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.c Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbuktilahbahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkan instansiatasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Olehkarena itu Tergugat IV tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkaraperdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknyadan Instansi atasannya.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbuktilahbahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkan instansiatasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Bahwa PUPN Cabang Medan berpendapat bahwa gugatan Penggugatkhususnya yang ditujukan terhadap Panitia Urusan Piutang NegaraWilayah (PUPNW) Medan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan person Tergugat II di dalam gugatan Penggugat kurangsempurna menuliskan organisasi PUPN Cabang Medan/Tergugat ,karena tidak mengkaitkan dengan instansi tertinggi Pemerintah RepublikIndonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia dari PUPN CabangMedan.

Karena tidak mengkaitkan denganinstansi tertinggi Pemerintah Republik Indonesia, dan penyebutan instansibawahannya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)dari KP2LN Medan, oleh karena itu penulisan instansi yang benar yaituPemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesiacq. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq. Kepala KantorWilayah DJPLN cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) Medan ;d.

Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugatkhususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat di dalam suratgugatan Tergugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia cq Gubernur Jambi selaku atasan Tergugat, karena BupatiKabupaten Tebo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena

Nomor 1244 K/Pdt/2017Penggugat yang langsung ditujukan kepada Bupati Kepala DaerahKabupaten Tebo tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dantidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukankepada pemerintah pusat:. Gugatan Kabur atau Obscuur Libel:a.

Nomor 3045 K/Pdt/2016Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat adalah salah dan keliru,karena tidak mengkaitkan salah satu Instansi atasannya yaitu PemerintahRepublik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Repubiik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengahdan D. Yogyakarta cq.

Dengan demikian gugatanPenggugat yang tidak mengkaitkan Tergugat dengan badan hukuminduknya dan Instansi atasannya harus dinyatakan tidak dapat diterimaseluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;B. Eksepsi Gugatan Obscuur LibelBahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yangtidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat;e) Bahwa oleh karena itu, Tergugat Il tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;f) Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, gugatan Penggugat yanghanya menyebutkan Kepala KPKNL Makassar sebagai persoon TergugatIl dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Tergugat II haruslahditolak

karena Penggugat tidak mengkaitkan instansi atasan Tergugat Il.3.

Mengkaitkan garis keturunan kepada yang bukan bapaknyaatau mengkaitkan dirinya dengan suatu suku (kaum ) yang bukan kaumnya dalamhukum Islam dilarang.

Dedek Usman Alias Dedek mengkaitkan tali nilon yangpanjangnya + 10 (sepuluh) meter yang kedua ujungnya pakai pengaitbesi ke dinding beton paling atas ruko tempat penangkaran sarangburung walet yang ada disebelah rumah dengan cara menyambung 8(delapan) buah stik sehingga stik tersebut menjadi panjang laluTerdakwa ll.

Dedek Usman Alias Dedek mengkaitkan tali nilon yangpanjangnya + 10 (sepuluh) meter yang kedua ujungnya pakai pengaitbesi ke dinding beton paling atas ruko tempat penangkaran sarangburung walet yang ada disebelah rumah dengan cara menyambung 8(delapan) buah stik sehingga stik tersebut menjadi panjang laluTerdakwa Ill.

Dedek Usman Alias Dedek mengkaitkan tali nilon yangpanjangnya + 10 (sepuluh) meter yang kedua ujungnya pakai pengait besi kedinding beton paling atas ruko tempat penangkaran sarang burung walet yangada disebelah rumah dengan cara menyambung 8 (delapan) buah stiksehingga stik tersebut menjadi panjang lalu Terdakwa Il.

Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sudahtidak ada keharmonisan' tersebut dikarenakan antara Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan tersebut dengan masalahyang sama yaitu Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai Pria Idaman lainhanya karena ada SMS Nyasar di Hp milik Penggugat hal tersebut telah diupayakan penyelesaianya secara kekeluargaan dari keluarga Penggugat,namun kenyataanya Tergugat tidak bisa menerima dan selalu Tergugatmembuat masalah dengan mengkaitkan

Eksepsi Persona Standi Non Judicio.3.1.Bde3.3.3.4.Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah III harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Terbantah III didalam surat bantahan Pembantah tidak tepat, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) serta Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yangmerupakan Instansi atasan dari Terbantah II.Bahwa Terbantah III bukan merupakan badan hukum yang berdiri

Oleh karenaitu, Terbantah III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkaraperdata di Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknyadan Instansi atasannya.Bahwa kekeliruan Pembantah tersebut jelas terbukti pada halaman 3 (tiga) dalamsurat bantahannya, dimana Pembantah hanya menyebutkan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai Persoon Terbantah III dengantidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Terbantah III.Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan

Eksepsi Persona Standi In Judicio3.1.3.2.Suds3.4Bahwa bantahan pembantah yang dituhukan kepada Terbantah III harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Terbantah III didalam surat bantahan Pembantah tidak tepat karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktoral Jenderalkekayaan Negara (DJKN) serta kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yangmerupakan Instansi atasan dari Terbantah III;Bahwa Terbantah II bukan merupakan badan hukum yang berdiri

Oleh karena itu, Terbantah III tidakmempunyai kualitas untuk dituntut dalam perkara perdata di Peradilan Umumjika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;Bahwa kekeliruan Pembantah tersebut jelas terbukti pada halaman 3 (tiga)dalam surat bantahannya, dimana Pembantah hanya menyebutkan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai PersoonTerbantah II dengan tidak mengkaitkan Instansi atau unit atasan Terbantah III;Bahwa terhadap apa yang telah dikemukan