Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mksakta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai keuangan Pemohon, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengkikat;Menimbang, bahwa bukti P7 (kwitansi pembelian gelang), merupakanakta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai pembelian gelang anak Pemohon danTermohon,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjangfrase yang berbunyi: Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal inimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana tidak, mempunyai kekuatan mengkikat

TERGUGATberdasarkan akta jual beli tanggal 29 Desember 2017, alat bukti P9 sertaketerangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang menerangkan mengetahulselama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa 2bangunan rumah yaitu obyek posita angka 7 huruf (a) dan (b) tersebut ;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tidakditunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga kebenaran alat buktitersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengkikat, namundemikian

Rabu tanggal 13 Maret 2002;Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Keputusan DPRD KabupatenPekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang PenggunaanDana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPekalongan, Bukan Produk Hukum DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti1999 s/d 2004;Secara hukum Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002tanggal 12 Maret 2002 tentang Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tidak dapat mengkikat

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengkikat lagi kepada Penggugat;5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan rumah milik Penggugat oleh Tergugat I, II, III, melalui Tergugat IV, Tergugat V yang kemudian dibeli oleh Tergugat VI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;6.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Peringatan Keduadan Surat Peringatan Ketiga yang disampaikan oleh TergugatIl kepada Penggugat sudah tidak mempunyai kekuatanhukum mengkikat lagi kepada Penggugat;. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan penjualanlelang eksekusi hak tanggungan rumah milik Penggugat olehTergugat , Il, Ill, melalui Tergugat IV, Tergugat V yangkemudian dibeli oleh Tergugat VI, adalah merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;.

Panjaitan, SH (Tergugat V), jelasada pengakuan dari Tergugat bahwa terdapat hutangpihutang antaraPenggugat dan Tergugat Hal ini sangat transparan dalam salah satu klausulyang isinya adalah membatasi waktu penyelesaian hutang ;25.Bahwa dengan adanya Akte Jual Beli No. 54 Tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006yang diterbitkan oleh Notaris Roma Panjaitan, SH (Tergugat V), adalah jelasCacat Hukum, karena tidak melibatkan Penggugat dalam proses penerbitan AkteJual Beli dimaksud, sehingga tidak mempuyai kekuatan mengkikat

Tahun 1982 tentangLarangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah , tidakternyata dilanggar dalam perkara aquo karena sesuai produk bukti T.I 1, 2 , dan 3peralihan hak atas ketiga SHM atas nama Penggugat dilakukan dengan AktaPerjanjian Perikata Jual Beli masing masingNo.31, 33 dan 35 tanggal 25 062010 antara Penggugat dengan tergugat I;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimanaperalihan hak atas obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I adalah sahdan mengkikat

lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakatlainnya, karenanya Mahkamah Konstitusi sepanjang penjelasan atas Pasal2 ayat (1) itu menegaskan bahwa sepanjang Frasa melawan Hukum inimerupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminankepastian Hukum yang adil seperti yang diatur dalam Pasal 28 d ayat (1)Undangundang Dasar 1945, sehingga karenanya ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Thn 1999 sepanjang perbuatan melawanHukum maiteriil tidak mempunyai kekuatan Hukum mengkikat

KUNCORO.Bahwa tugas dan kewajiban terdakwa adalah melaksanakanpembangunan pagar sesuai dalam kontrak 655.1/626.1/IX/2008 tan ggal22 September 2008.Bahwa dokumen yang mengikat dan menggambarkan item pekerjaanyang harus dikerjakan adalah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan Gambar Kerja.Bahwa RAB dan Gambar kerja mengikat dan menjadi panduan dalampelaksanaan pekerjaan selama tidak ada perubahan pekerjaan, jika adaperubahan maka perubahan tersebutlah yang mengkikat dalampelaksanaan pekerjaan.Dokumendokumen

dengan bukti surat Tergugat , Tergugat Il ,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIl , Tergugat IX, TergugatX, Tergugat XIll, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVII, TergugatXXlll dan XXVI, maupun keterangan saksi saksi tidak dapat membuktikan sebaliknyaatau dapat melumpuhkan bukti P21 sebagai akta otentik yang mengikat secara hukum ;Menimbang, bahwa karena sebagai Akta Jual beli No1544/Ps.Rebo/1990tertanggal 23 April 1990 yang merupakan akta otentik yang mengkikat

lingkungan masyarakattertentu. dengan lingkungan masyarakat lainnya, karenanya Mahkamah Konstitusisepanjang penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) itu menegaskan bahwa sepanjang Frasamelawan Hukum ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminankepastian Hukum yang adil seperti yang diatur dalam Pasal 28 d ayat (1) UndangundangDasar 1945, sehingga karenanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31Thn 1999 sepanjang perbuatan melawan Hukum materiil tidak mempunyai kekuatanHukum mengkikat

satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya,karenanya Mahkamah Konstitusi sepanjang penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) itumenegaskan bahwa sepanjang Frasa melawan Hukum ini merupakan halyang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian Hukum yangadil seperti yang diatur dalam Pasal 28 d ayat (1) Undangundang Dasar 1945,sehingga karenanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Thn1999 sepanjang perbuatan melawan Hukum materiil tidak mempunyaikekuatan Hukum mengkikat

lingkungan masyarakat tertentu ke lingkunganmasyarakat lainnya, karenanya Mahkamah Konstitusi sepanjang penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) itumenegaskan bahwa sepanjang Frasa melawan Hukum ini merupakan hal yang tidak sesuaidengan perlindungan dan jaminan kepastian Hukum yang adil seperti yang diatur dalam Pasal 28 dayat (1) Undangundang Dasar 1945, sehingga karenanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Thn 1999 sepanjang perbuatan melawan Hukum materiil tidak mempunyaikekuatan Hukum mengkikat

untukmembangun pembangkit listrik, dan faktanya pembangunan listrik tersebutbelum ada penyelesaiannya, sedangkan uang tersebut dipinjamkan keanakanak usaha untuk di invest kan pada pihak ketiga, hal ini menurutsaksi sudah ada penyimpangan penggunaan uang yang keluar dari jalursebagaimana Perda No.7 tahun 2012,;Bahwa saksi selaku komisaris tidak ada mengawasi penggunaan uangtersebut karena terhalang anak usaha PT.RET dan PT.STE selakupengguna uang tersebut, saksi bukan komisaris, namun sebelumnya kamitelah mengkikat