NESSA GOLDEN MINNING HENGKY GOSAL(Terdakwa). Bahwa nikel ore tersebut hendak dibeli Saksi PITER SINYOMANdan Saksi PITER SINYOMAN telah mengetahui dari SAUTSITORUS bahwa tambang biji nikel tersebut ada masalah namunsudah hampir selesai dan Saksi PITER SINYOMAN tetap maumembeli nikel ore tersebut.

Nessa Golden Minning dengan SaksiPITER SINYOMAN.

NESSA GOLDEN MINNING denganPT. MULTI BUMI SEJAHTERA;2. Foto Copy Surat Pernyataan SAUT SITORUS tanggal 26Agustus 2013 telah menerima uang sebesar USD 200.000, (duaratus ribua usa dollar) dari PT. NESSA GOLDEN MINNING;3. Foto Copy Rekening Koran Tahapan BCA Bulan MEI 2017,No. Rek. 2903880007 an. WIDY Direktur PT. NESSA GOLDENMINNING, Bukti Transfer dari PT. NESSA GOLDEN MINNING keSAUT SITORUS dan disertai Bukti Transfer;4. Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri 1/08/2013 s/d11/12/2013, No.

WIDY Direktur PT.NESSA GOLDEN MINNING, Bukti Transfer dari PT. NESSAGOLDEN MINNING ke SAUT SITORUS;5. Foto Copy Akta Pendirian PT. NESSA GOLDEN MINNING;6. Foto Copy Sertifikat Clear And Clean Nomor723/Min/12/2013;7. Foto Copy Izin Tempat Usaha Nomor517/0150.17,SITU/DPMPTSP/2017, SAUT SITORUS DirekturUtama PT. Multi Bumi Sejahtera8. Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi TanggaraDinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, tanggal 992017, untukpengangkutan nikel ore;9.

NESSA GOLDEN MINNING dengan SaksiPITER SINYOMAN selaku Direktur PT.

Penambangan di Lokasi tambang Gunung Kampas di DesaPandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan luas lahanbukaan seluruhnya kurang lebih 7 Meter X 10 Meter dengan kedalamansekitar 5 Meter, dan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwatersebut mulai tanggal 7 Oktober 2011 telah menghasilkan batubara sejumlahlebih kurang 4 (empat) Rit Mobil Tronton Hino yang sudah terjual,sedangkan pada sat hari yang keempat yaitu pada hari senin tanggal 10Oktober 2011 saat terjadinya razia illegal minning

Arutmin Indonesia ;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan penambangan dilokasi tersebut ;e Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangandapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa,misalnya perijinan, royalti

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitasyang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatastemyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal19dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi makaaktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karenakewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukanpenambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti danjaminan danareklamasi ;Atas

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yangdilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning) ;Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/13badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnyaperijinan, royalti

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukanterdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK "telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti

Indo Modern Minning Sejahtera tanggal 28 Maret 2008 Nomor 11s. Copy turunan akta : Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indo Modern Minning Sejahtera tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 02t. Copy Pasport atas nama LAM CHONG SAN u. Copy NPWP, Surat Keterangan Lapor diri sementara, Kartu Ijin tinggal terbatas.v. Surat Keterangan Nomor : 500/167/535.06/2009 tanggal 15 september 2009 menerangkan tentang domisili PT. IMMS di Jl.

Indo Modern Minning Sejahtera Blok Dampar yang ditanda tangani Wakil Bupati Lumajang Drs. H. AS,AT MAg42. Copy Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/280/427.12/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indo Modern Minning Sejahtera Blok Dampar yang ditandatangani Bupati Lumajang DR. H.

Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS) Jl. Arowana No. 144 Jember Jawa Timur.60. Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Usaha dan atau Kegiatan Penambangan mineral logam pasir besi di Desa Bades, Desa Bago, Desa Selok Awar-awar, Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian dan Desa Pandanarum, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2012.PT. Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS) Jl.

Indo Modern Minning Sejahtera ( IMMS ) LAM CHONG SAN bulan Maret 2010.63. 1 (satu) bendel dokumen PT. IMMS , Rencana Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Pasca pertambangan mineral logam pasir besi di Kabupaten Lumajang.64.

Indo Modern Minning Sejahtera.65. Studi AMDAL Pembangunan Pertambangan pasir besi di Blok Dampar Dusun Dampar Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2010Kerangka Acuan ( KA ) ANDALKonsultan CV Lintas Sumberdaya LestariPemrakarsa : PT. Indo Modern Minning Sejahtera.66. Copy Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/110/427.61/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan.Mengangkat R.

Indo Modern Minning Sejahtera Blok Dampar yangditandatangani Bupati Lumajang DR. H. SSAHRAZAD MASDAR, MAAsli Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor188.45/224/427.12/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Perubahan SKBupati Lumajang Nomor : 503/436/427.14/2010 tanggal 20 Juli 2010tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT. Indo Modern Minning Sejahtera Blok Dampar yang ditandatangani Wakil Bupati Lumajang Drs. H.

Indo Modern Minning Sejahtera Nomor : 188.45/224/427.12/2011tahun 2013 ,01 April 2013, Pemrakarsa PT. IMMS.Ada tanda tangan Ir. Hari Wahyono ( Kasubag Sumber Daya Alam danEnergi ) ; Petugas Irma Hari Noviansyah ; Ir.

Indo Modern Minning Sejahtera.Studi AMDAL Pembangunan Pertambangan pasir besi di Blok DamparDusun Dampar Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten LumajangTahun 2010Kerangka Acuan ( KA) ANDALKonsultan CV Lintas Sumberdaya LestariPemrakarsa : PT. Indo Modern Minning Sejahtera.Copy Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/110/427.61/2009tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan.Mengangkat R.

Minning Sejahtera (IMMS),Nomor : 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukankepada Direktur Utama PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS),benar ada paraf saksi yaitu sebelah kanan bawah , paraf sebelah kananPutusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 73 dari 312atas paraf dari Asisten Ek Bang sdr.

Ninis.e Paraf dalam dokumen Persetujuan Kelayakan Lingkungan HidupKegiatan Pertambangan Pasir besi PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS ), Nomor : 660/192/427.44/2010 tanggal 24 Juni 2010 yangditujukan kepada Direktur Utama PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS ), benar, paraf saksi di sebelah kanan, dan paraf sebelah kiriadalah paraf bu Ninis. yang duluan paraf adalah Plt.

ASIA PASIFIK MINNING RECOURCES ; 67 (tujuh) Bua S@kOp 5 ssseseseseeneerscemseeneeremseeencemseseennncecsemeeesDirampas untuk dimusnahkan ; 292 nono nnn nnn nnnMembebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus Rupiah) ; n none no nnn nnn en nme nnnAkta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 20Februari 2014 No. 04/Akta.Pid/2014/PN.Ktb., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding

Asia Pasifik Minning Recources. Kirakiraselang 3 (tiga) jam kemudian perbuatan terdakwa bersama dengantemantemannya diketahui oleh saksi MUHAMMAD DEDIYANTO dansaksi RUDI HERMANTO (masingmasing sebagai anggota PolairutKotabaru) yang sedang bertugas jaga di atas Tug Boat RICELVO,sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa kesatuan Polisi Perairan Kotabaru guna proses lebih lanjut ; Akibat perbuatan Terdakwa, PT.

Asia Pasifik Minning Recourcesmenderita kerugian sebesar Rp.13.425.000, (Tiga Belas Juta EmpatHalaman 5 dari 13 halamanPutusan Nomor : 28/PID/2014/PT.BJMRatus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaktidaknya lebih dariRp.250, (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; monnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 363 ayat (1) ke 4 KUMP 202n nnn nnn nnn ncnMenimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebutTerdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam

Bahwa apabila Tergugat beralasan tidakmemberikan Surat Keputusan (SK) eksplorasikepada Penggugat dengan alasan untukmenghindari praktik jual beli perizinan lahanpertambangan di Kabupaten Halmahera tengah(sebagaimana pengakuan tergugat dalamjawabannya tertanggal O7 Januari 2009) tetapimengapa Tergugat justeru mengeluarkan izinKuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada PT.Harum Sukses Minning vide bukti T10 dan T11dalam tenggang waktu yang sangat singkat padaareal yang sama yang telah diberikan izinnyakepada

Harum Sukses Minning, secara tekhnisdan adminstrasi adalah merupakan suatukeajaiban prosedur yang perlu' dicermati dengannurani kebenaran karena merupakan suatu bentukkejahatan birokrasi' di daerah yang selama initerselubung dan sulit diungkapkan. Sebagaicontoh pada bukti T3 dan bukti 77 dimanaHal. 21 dari 25 hal. Put. No. 27K/TUN/2010pemberian Surat Keterangan = Izin Peninjauan(SKIP) PT.

Harum Sukses Minning diberikan padatanggal 01 Juni 2007 oleh Tergugat (vide buktiT3) dan Pemberian izin Surat KuasaPertambangan' Penyilidikan Umum (SKPPU) PT.Harum Sukses Minning diberikan oleh Tergugatpada tanggal 15 Juni 2007 (vide bukti' T7).Bila dikaji secara tekhnis adalah suatu halyang sangat mustahil karena pelaksanaan SKIPuntuk melakukan penyelidikan disuatu daerahhutan belantara seluas 2.350 Ha tidak mungkindiselesaikan dalam tempo 14 hari belum lagiditambah dengan tenggang waktu penyilidikanumum

05 tahun 2005Kabupaten Halmahera Tengah), vide ketentuan pasal 6ayat 3 Perda Nomor 05 Tahun 2005 Kabupaten HalmaheraTengah Provinsi Maluku Utara. yang berbunyi"apabila dalam satu wilavah terdapat lebih dari satuPemohon, maka prioritas terutamadiberikan/ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkanurutan pengajuan permohonan dengan memperhatikankelengkapan persyaratan yang diperlukan". sehinggajika diterbitkannya Surat Keputusan (SK) ataskeempat objek sengketa oleh tTergugat kepada PIT.Harum Sukses Minning

MHarumSukses Minning tersebut telah sesuai prosedur danmekanisme ketentuan perundang undangan ? hal iniseharusnya tidak dikesampingkan oleh majelis hakimbaik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupunhakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan alasan Penggugat tidak mempunyai' hak dankepentingan untuk memohon pembatalan atau pencabutanHal. 27 dari 25 hal. Put.

Goldtrack Minning AndResources.Bahwa saksi selaku manager proyek pada PT. GoldTrack Minning And Resources.Bahwa pada saat itu perseroan tempat saksi bekerja membutuhkan lokasi tambangbesi.Bahwa sekira bulan februari atau maret 2008 saya memperkenalkan Mr. CHOWCHUNG TAO dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.Bahwa dalam hal pembicaraan lebih lanjut untuk penjajakan jual beli saham dilakukan oleh Mr. CHOW CHUNG TAO sendiri.Bahwa yang hadir saat saksi memperkenalkan Mr.

Goldtrack Minning Resources adalah Mr. THOMAS(saat itu salah satu direktur PT. Goldtrack Minning Resources,sekarang kembali kenegaranya Singaoura) ARFANDI, HD(Manager Geologi PT. Goldtrack Minning Resources) .e Bahwa Mr. CHOW CHUNG TAO dengan Terdakwa mengadakanbeberapa kali pertemuan dikantor PT. Goldtrack Minning Resources, dalampertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa beserta SELLY ZAENABdengan Mr. CHOW CHUNG TAO dan Mr.

Goldtrack Minning And ResourcesBahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan saksi SELLY ZAENAB sekira bulanMaret 2008 di rumah Terdakwa di Banjarmasin.Bahw yang mengenalkan saksi adalah sdr.

Goldtrack Minning And Resources, MenaraGlobal Lt. 12 B Kav. 27 JI.

Pada saat pembayaran ini (10 / 03 / 2009) bertempat di kantorGoltrack Minning And Resources, terdakwa membuat Surat Pernyataan sekaligussebagai tanda terima atas transfer yang telah di lakukan pada tanggal 10 Maret2009 sebesar USD 70.000.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Lalu Wirhan Jaelani bin LaluMuhammad) terhadap Penggugat (Minning binti Merum);115.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Lalu Wirhan Jaelani bin LaluMuhammad) terhadap Penggugat (Minning binti Merum);. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Tanggal putus, 18 Desember 2018Ketua Majelis,Ttd.H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.1314

Indo Modern Minning Sejahteraj. Copy Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KhususUntuk Pengangkutan dan Penjualank.

Surat berupa Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan PertambanganPasir besi PT Indo Modern Minning Sejahtera ( IMMS ), Nomor660/192/427.44/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditujukan kepada DirekturUtama PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS )Dalam dokumen tersebut pada tanda tangan Bupati Lumajang, DR.

Surat berupa Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup KegjiatanPertambangan Pasir besi PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS ), Nomor: 660/192/427.44/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditujukan kepada DirekturUtama PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS )Dalam dokumen tersebut pada tanda tangan Bupati Lumajang, DR.

Indo Modern Minning Sejahtera (PT. IMMS) di Kabupaten Lumajang,Hal 268 Put.

Indo Modern Minning Sejahtera Blok Dampar yangditanda tangani Wakil Bupati Lumajang Drs. H. AS,AT MAgCopy Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/280/427.12/2013tanggal 10 September 2013 tentang Ijin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT. Indo Modern Minning Sejahtera Blok Dampar yangditandatangani Bupati Lumajang DR. H.

Bin Selamet (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksitelah mengamankan 1 (satu) unit Exavator jenis Kobelco SK2008warna hijau ;Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitarjam 15.30 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa RiamAdungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itupihak Polsek Kintap sedang mengadakan Giat Operasi penertibanillegal minning di wilayah hukum Polsek Kintap

Saksi Guritno Bin Tri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksitelah mengamankan 1 (satu) unit Exavator jenis Kobelco SK2008warna hijau ;Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitarjam 15.30 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa RiamAdungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itupihak Polsek Kintap sedang mengadakan Giat Operasi penertibanillegal minning di wilayah hukum Polsek

tersebutsehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalamputusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Witadi lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa Riam Adungan, KecamatanKintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itu pihak Polsek Kintap sedangmengadakan Giat Operasi penertiban illegal minning

terhadap alat berat tersebut terdakwa DARMAuJI sedang beradadi lokasi tambang batubara dan sedang mengawasi kegiatan penambangantersebut bersama dengan saksi USMAN sebagai operator exavator ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandimana pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita dilokasi tambang batu bara Km. 40 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap,Kabupaten Tanah Laut dimana saat itu pihak Polsek Kintap sedangmengadakan Giat Operasi penertiban illegal minning

Putra CiandumMinning selaku pemilik ijin Usaha Pertambangan (UP) Operasi Produksi Nomor : 540KET186Distamben/2011 yang dituangkan dalam SPK No. 011/IX/PCM/2013 tanggal 6Nopember 2011 dengan harga Raw matrial pasir besi dari lokasi penambangan milik PT.Putra Ciandum Minning di Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalayake tempat pencucian/pemurnian pasir besi milik CV.

Karya Santosa di Blok CikarangDesa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan harga setiap truk isi7 ton sebesar Rp. 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);e Bahwa setelah ditanda tangani kerjasama pembelian raw matrial pasir besi dengan PT.Putra Ciandum Minning, kemudian terdakwa selaku Direktur CV.

Putra Ciandum Minning dengancara melakukan kerja sama sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dibuat antara PT. PutraCiandum Mining dengan CV. Karya Santosa;Bahwa lokasi penambangan bahan baku Raw material CV. Karya Santosa yang dimiliki PT.Putra Ciandum Minning saksi kurang tahu;Bahwa raw matrial pasir besi yang didapatkan dari PT. Putra Ciandum Mining kurang lebih600 Rit Dump Truck kapasitas 4 (empat) baket Exavator;Bahwa raw matrial 600 Rit Dump Truk yang diterima dari PT.

Putra Ciandum Minning; 3.Kegiatan penambangan dilakukan didalam WIUP PT. Putra Ciandum Minning; 4. PT. PutraCiandum Minning sesuai Pasal 40 PP 23 Tahun 2010 dapat mengajukan lokasi diluar WIUPnya untuk kegiatan pengolahan/pencucian; 5. CV. Karya Santosa membuat ijin UsahaPertambangan (IUP) Operasi produksi khusus Pengelolahan dan Pemurnian serta UP OPKPengangkutan dan Penjualan; 6. CV. Karya Santosa sebaiknya melakukan penjualan kepadapemegang IUP Operasi Produksi yaitu PT.

Putra Ciandum Minning, karena hal iniberkenaan dengan kewajiban pembayaran royalty Produksi harus atas nama pemegang IUPOperasi Produksi dimana sumber raw material tersebut berasal;Bahwa apabila air bekas pencucian pasir besi dibuang langsung ke sungai tidakdiperbolehkan, kecuali CV.

Arutmin Indonesia ;Bahwa pada saat kejdaian tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ;Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasiproduksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukanpenambangan dapat digolongkan penambangan tanpa jjin (illegalminning) ;Bahwa dampak penambangan tanpa jjin (illegal minning) adalahkerusakan ekosistem dan vegetasi

Arutmin Indonesiadan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkannegara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi13maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikianmaka unsur" Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daripasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti

penangkapan berhasil mengamankan Terdakwa Misrijal BinAbdullah Yusuf (Operator 2), dan Terdakwa Ismail Bin Alm Usman Bakar(penindang emas) serta 1 (satu) unit alat berat excavator (beco) merekHITACHI warna Orange juga serobuk Emas murni 9,8 Gram dengandibungkus plastic bening sedangkan Operator (satu) berhasil melarikandiri;Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dandibawa ke Polres Nagan Raya.Bahwa Terdakwa Misrijal dan Terdakwa Ismail melakukan penambanganemas tanpa izin (Illegal Minning

asbuk tersebut diletakkan ambalpenyaring emas, kemudian ambal penyaring emas yang ada dilantai asbuktersebut dibuka oleh pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempelHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Skmpada ambal tersebut dengan cara menyiram ambal dengan air, yang manadi dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emasdipisahkan dengan pasir dengan cara diindang oleh Terdakwa Ismail; Bahwa peran Terdakwa Misrijal dalam kegiatan penambangan emas tanpaizin (Illegal Minning

) adalah sebagai Operator 2 (dua) dan Pispot (bagianperlengkapan beco) dan saudara Ismail dalam kegiatan penambanganemas tanpa izin (Illegal Minning) adalah sebagai pengindang emas.

Dwi Setiawan, saksi dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2019 saksi mendapatkaninformasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tanpa izin(Illegal Minning) yang dilakukan malam hari di Dusun Agoi PemukimanPulo Raga Desa Panton Bayam Kec. Beutong Kab.

Penggugat:
PT GUNA ADITAMA
Tergugat:
1.KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
2.DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
1.PT ARTHA BUMI MINNING
2.PT DAYA INTI MINERAL

mempertimbangkan efisiensi danefektifitas anggaran serta pencapaian target kinerja yang telahditetapbkan dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).Ayat (4), setiap transaksi kKeuangan BLU harus diakuntansikan dandokumen pendukungnya dikelola secara tertib.Ayat (7), setiap penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya harusdikuatkan dengan dokumen sumber dan dokumen pendukungyang memenuhi syaratsyarat keabsahan.e Standard Operational Proccedure (SOP) Penerimaan Tagihan dari MitraKerja Program Post Minning

SOP10.612.06) menyebutkan sebagai berikut :e Pembayaran biaya pelaksanaan program akan ditagihkan oleh mitrakerja dengan dilengkapi dokumen :Invoice.Kwitansi bermaterai.Faktur pajak jika mitra kerja PKPTermin , copy SPK atau Kontrak.Termin Il dan seterusnya, Lembar Evaluasi Kemajuan Program (LEKP)dan Laporan Kemajuan Program (LaKP).Termin akhir, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Laporan AkhirProgram (LaAP).Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.e Pada termin ke2 dan seterusnya Staff Post Minning

Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, maka aktifitas yang dilakukanterdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning);Bahwa terdakwa bisa saja memiliki SPK (Surat Perintah kerja dari PT. ArutminIndonesia karena lokasi yang ditambang oleh terdakwa tersebut menjadipenguasaan PKP2B PT.

Arutmin Indonesia, namun dalam perkara ini, terdakwatidak memilikinya;Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakanekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahantidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan danareklamasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada

keterangan ahli, seseorang atau badanhukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajibmemiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiridari 2 (dua) tahap, yaitu IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi;e Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatanpenambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT.Arutmin dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUPoperasi produksi sehingga menurut keterangan ahli,maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalammelakukan penambangan dapat digolongkanpenambangan tanpa ijin (illegal minning

Arutmin dan tidak memiliki UP eksplorasi maupun IUPoperasi produksi, sehingga menurut keterangan ahli, maka kegiatan yang dilakukanterdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpaijin (illegal minning ), dengan demikian maka unsur Tanpa IUP telah terpenuhi ;Ad. 4.

WAHANA BARATAMA MINNING ;Bahwa posisi kapal KM Bintang Mas yang dinahkodai oleh saksi dengan ABK2 (dua) orang Baharuddin dan Andi bersandar dibagian tengah sisi kananTongkang OBT 7 ;Bahwa posisi kapal KM Jusran Jaya 03 yang dinahkodai oleh terdakwa Ardidengan ABK 3 (tiga) orang Rahman, Kamaruddin, dan Caca bersandar dibagiantengah sisi kiri Tongkang OBT 7 kemudian saksi bersamasama dengan ParaTerdakwa mengambil batubara yang di atas Tongkang OBT 7 ;Bahwa saksi bersamasama dengan Para Terdakwa mengambil

Wahana Batubara Minning ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaTerdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatantersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I.

WAHANA BARATAMA MINNING ;Bahwa benar posisi kapal KM Bintang Mas yang dinahkodai oleh saksi denganABK 2 (dua) orang Baharuddin dan Andi bersandar dibagian tengah sisi kananTongkang OBT 7 ;Bahwa benar posisi kapal KM Jusran Jaya 03 yang dinahkodai oleh terdakwaArdi dengan ABK 3 (tiga) orang Rahman, Kamaruddin, dan Caca bersandardibagian tengah sisi kiri Tongkang OBT 7 kemudian saksi bersamasamadengan Para Terdakwa mengambil batubara yang di atas Tongkang OBT 7 ;Bahwa benar Terdakwa Ardi dengan ABK

Wahana Batubara Minning;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Wahana Baratama Miningmengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi

1. Menolak permohonan Para Pemohon dalam Petitum Primer;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam Petitim Subsider;
3. Menetapkan anak yang bernama Azkiya Nursyifa, perempuan, tanggal lahir 29 Februari 2020, adalah anak Pemohon I (Rizal bin Mur) dengan Pemohon II (Minning binti Merum);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin JAINI;e Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat dilokasi Tambang batubara Gunung Ayam SKJM, Desa Kintap Kecil, Kec.Kintap,Kab.Tanah Laut saksi dan petugas lain dari Polsek Kintap melakukanpengamanan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan olehterdakwa;e Bahwa kegiatan pengamanan merupakan bagian dari Operasi Rutin PolsekKintap dalam rangka penindakan terhadap Illegal Minning di wilayah hukumPolsek Kintap;e Bahwa pada

tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ;2 Saksi SUGIONO,SH BinSLAMET (Alm);Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat dilokasi Tambang batubara Gunung Ayam SKJM, Desa Kintap Kecil, Kec.Kintap,Kab.Tanah Laut saksi dan petugas lain dari Polsek Kintap melakukanpengamanan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan olehterdakwa;Bahwa kegiatan pengamanan merupakan bagian dari Operasi Rutin PolsekKintap dalam rangka penindakan terhadap Illegal Minning

Arutmin Indonesia dantidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;e Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negarajuga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhi olehorang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa,misalnya perijinan, royalti

ArutminIndonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan UP operasi produksi, makakegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsurTanpa IUP telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasaldakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( Sudarmadi bin Minning ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Aisyah Sabrina Heril binti Heril Yanto ) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 518.