Gorontalotelah membuat Surat bernomor : 160/DPRD/57/02 tanggal 15 Februari 2002perihal dukungan sarana mobilitas, yang seharusnya apabila surat tersebutmerupakan produk DPRD sesuai Pasal 133, 134 dan 135 Keputusan DPRDProv. Gorontalo No. 03 Tahun 2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Peraturan TataTertid DPRD Prov.

No. 93 PK/Pid.Sus/2010dana mobilitas oleh 45 orang Anggota DPRD tahun 2002. Mutasi tersebut tidaktercatat dalam Buku Kas Umum, karena yang ada hanya pemindahbukuan antarrekening giro Pemda sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yaitu darirekening Bank BRI DAU (Rekening No. 31.02.3539.6) ke rekening giroPemprov.

Gorontalo tangal 19 Maret 2002tentang penerimaan dana mobilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRDProp. Gorontalo senilai Rp.5,4 M dari Pemegang Kas Daerah Prop.Gorontalo ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 353/RT/2002 dariGubernur Gorontalo kepada Ketua Komisi C DPRD Prop.

Provinsi Gorontalo di Bank SULUT Cabang Gorontalosebagai Setoran Pengembalian dana mobilitas oleh 45 orang AnggotaDPRD Provinsi Gorontalo, ataupun perbuatan secara berturutturutmengembalikan dana mobilitas sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyarrupiah), Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) danRp.1.900.000.000, (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ke KasDaerah adalah perbuatanperbuatan Terdakwa dalam kapasitassebagai Ketua DPRD, dan tidak dapat dilakukan oleh orangorang yangtidak

SAHIDjumlah Rp. 130.539.080, MOBILITAS).

Kegiatan pada pertengahan bulan Rp. 1.000.000, jumlah 44.000.0sudah tumpang tindih dengan fdana mobilitas, tunjangan musyawarah dll)2. Sedangkan sebesar Rp. 15.950.000pemantauan lapangan (ketua Rp. 60anggota Rp. 350.000,). (pengeltindih dengan uang kunjungandinas).Untuk pembayaran dana penunjang Bogor bulan Juni 2002 yaitu untuk pemJabar bagi 44 orang masingmasMOBILITAS).

komisi / pemantau lapangan. 450.000, anggota Rp. 350.000,Untuk pembayaran dana penunjang Bogor bulan Desember 2002 yaitu kepada Bank Jabar (DANA MOBILITAS) sakomodasi sebesar Rp. 8.000.000, Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000,Untuk pembayaran dana penunjang Bogor bulan Nopember 2002 yaitu untuUntuk pembayaran dana penunjang Bogor bulan Nopember 2002 yaitukepada Bank Jabar bagi 43 orang(DANA MOBILITAS).Untuk pembayaran dana penunjang Bogor yaitu untuk sumbangan hari RaDPRD Kota Bogor tahun 2002.Untuk

Rp. 135.000.000, Mobilitas 12 x Rp. 57.500.000. Rp. 690.000.000,Uang kunjungan kerja 45 Rp. Rp. 315.000.000,7.000.000.Asuransi 45 x Rp. 2.000.000. Rp. 90.000.000, Dana penunjang kegiatan untuk Rp. 537.000.000,pertengahan bulan Bahwa realisasi pembayaran DANA PENUNJANG KEGIATAN DPRDKota Bogor dilakukan dengan menerbitkan SPMU melaluibendaharawan Sekretariat DPRD Kota Bogor yakni H. MOHAMMADYUSUF yang ditandatangani oleh H.

,general check up, uang kunjungan kerja,197 =tunjangan hari raya, aSuransi, tunjanganfungsional setiap bulan dan biayapenunjang kegiatan yang berasal dariBahwa setelah menerima uang tersebutSaksi mempertanggung jawabkannyadengan beban tetap cukup denganmenggunakankwitansSi; Bahwa saksi tidak menerima danatunjangan mobilitas tetapi tunjangantunjangan lainnya Saksimenerima;Bahwa anggota dewan tidak menerimagaji karana anggota dewan bukan PNStetapl menerima honorarium dariBahwa penghasilan dewan dari

SAHIDjumlah Rp7.500.000,00 acuan dalam penyusunanmaupun dalam penggunaan dantujuannya).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogor2002pembayaran angsuran kepada Bankbulan April yaitu. untukJabar bagi 44 orang masingmasingRp1.277.450,00 (DANA MOBILITAS).

Sebesar Rp56.207.800,00 yaitupembayaran angsuran kepadaBank Jabar bulan Mei 2002(DANA MOBILITAS).2.

SAHIDjumlah Rp135.108.840,00 seperti dana mobilitas, tunjangankomisi, tunjangan panitiamusyawarah dll)2.

SAHIDjumlah Rp7.500.000,00 pembayaran angsuran kepada BankJabar bagi 44 orang masingmasingRp1.277.450,00 (DANA MOBILITAS).

Sebesar Rp56.207.800,00 yaitupembayaranBank Jabar bulan(DANA MOBILITAS).4.

Cicilan Mobilitas 12 bulan x Rp.57.500.000., Rp. 690.000.000.Polis Asuransi Rp. 90.000.000. Yang keseluruhan jumlah usulan anggaran belanja tersebut berjumlahRp.8.854.200.000, (delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta duaratus ribu rupiah).

No.SPMU Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan931/1727/RT/2002 pimpinan DPRD Kota Bogor bulan Juni 2002tanggal 28 Juni yaitu untuk pembayaran angsuran kepada Bank2002 atas nama Jabar bagi 44 orang masingmasingH.M.SAHID Rp.1.277.450, (dana mobilitas).

No.SPMU Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan931/2088/RT/2002 pimpinan DPRD Kota Bogor bulan Juli 2002 yaitutanggal 30 Juli untuk pembayaran angsuran kepada Bank Jabar2002 atas namabagi 43 orang masingmasing Rp.1.277.450,H.M.SAHID (dana mobilitas).

No.SPMU Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan pimpinan931/2088/RT/2002 DPRD Kota Bogor bulan Juli 2002 yaitu untuktanggal 30 Juli pembayaran angsuran kepada Bank Jabar bagi 43 orang2002 atas nama masingmasing Rp.1.277.450, (dana mobilitas).

No.SPMU Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan pimpinan931/2703/RT/2002 DPRD Kota Bogor bulan September 2002 yaitu untuktanggal 30 pembayaran angsuran kepada Bank Jabar bagi 43 orangSeptember 2002 masingmasing Rp.1.277.450, (dana mobilitas).

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang MenjadiObyekGugatanBahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara a quoadalah:Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 15 Desember 2010tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya HakPenggunaan (BHP) Izin PitaSpektrum Frekuensi Radio (IPSFR) PenyelenggaraJaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara JaringanTetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas diPita

Bahwadasar penerapan Objek Gugatan 2 juga diberlakukanuntuk seluruh penyelenggara jaringan bergerak selulerdan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabeldengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi 800MHz, dimana penyelenggara lainnya tidak berkeberatandengan dasar penerapan Objek Gugatan 2 dimaksud,kecuali Penggugat.Dengan demikian penerbitan Objek Gugatan 1 dan ObjekGugatan 2 telah berlandaskan pada peraturan perundangundangan, prinsip kepatutan dan keadilan, serta telahmemenuhi asas asas

Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor:4747/T/DJPT/KOMINFO/12/2010 Tanggal 31Desember 2010 perihal Pemberitahuan BesaranKewajiban BHP ISR tahun 2009 dan 2010 (BuktiT.2 20).Dengan demikian, Objek Gugatan 2 bukan merupakantagihan baru terhadap Penggugat sebagaipenyelenggara jaringan bergerak seluler di pita800 MHz dan penyelenggara jaringan tetap lokaltanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita 80054MHz.Bahwa tagihan yang disampaikan sebagaimanadimaksud dalam Objek Gugatan 2 adalah untuktagihan tas

Dirjen Postel telah menyampaikansurat Nomor: 4685/T/DJPT.4/KOMINFO/ 10/2010tanggal 19 Oktober 2010 perihal Cara Perhitunganuntuk BHP bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450Mhz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA,kepada semua penyelenggara jaringan bergerakseluler dan penyelenggara jaringan tetap lokaltanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pitafrekuensi 800 MHz.Bahwa justru Penggugat dengan tidak memberikandata penggunaan frekuensi yang sebenarnya dilapangan, memperlihatkan upaya Penggugat

terbatas, tanpa terkecuali.Bahwa semua penyelenggara jaringan bergerakseluler dan penyelenggara jaringan tetap lokaltanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pitafrekuensi 800 MHz bersedia untuk memberikan datapenggunaan frekuensi di lapangan dan dihitungsesuai tata cara perhitungan Biaya Hak Penggunaan(BHP) ISR dimaksud, kecuali Penggugat.Bahwa Tergugat dan Tergugat II dalam menetapkan64Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan 2 telahmenerapkan asas adil dan merata.

Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasapengguna anggaran kegiatan pengadaan = saranaadministrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantantimur tahun anggaran 2010 perihal permohonanpembayaran, yang ditandatangani oleh Slamet Pamujiselaku direktur CV MAHABRATA.

SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBYLINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI telahdimenangkan dalam pelelangan kendaraan dan alat angkutan darat bermotorKegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program PeningkatanSarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2010, lalu AL MUSTOFA CHARLIEmemberikan sejumlah uang yang kemudian diterima oleh Terdakwa NAZRAN,ST. Bin H.

Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasapengguna anggaran kegiatan pengadaan saranaadministrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantantimur tahun anggaran 2010 perihal permohonanpembayaran, yang ditandatangani oleh Slamet Pamujiselaku direktur CV MAHABRATA. Yang kemudian dapatdicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkanSP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang manaBerita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22Nopember 2010;.

Kepala BiroPerlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatanpengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintahprovinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihalpermohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Ir. AlliMustafa Charlie selaku direktur CV SRI REJEKI.

Selain Pegawai Negeri Sipil denganjabatan sebagai Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan Provinsi KalimantanTimur, Terdakwa juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan SaranaAdministrasi Mobilitas Pemerintah berdasarkan Keputusan PenggunaAnggaran/ Pengguna Barang Biro Perlengkapan Setda Provinsi KalimantanTimur Nomor: 900/5404/Keu.

Sarana Mobilitas : Belanja Sewa MobilitasSarana Mobilitas Darat;(7) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor : Belanja SewaTenda;(8) Belanja Makanan dan Minuman :Belanja Makanan Minuman Rapat Kegiatan Siswa;(9) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat : UangPembinaan Siswa Berprestasi;Bahwa Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utaraselanjutnya menerbitkan Surat Keputusan tentang Uang Persediaankepada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sarana Mobilitas : Belanja Sewa MobilitasSarana Mobilitas Darat;Halaman 23 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smr(7) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor : Belanja SewaTenda;(8) Belanja Makanan dan Minuman :Belanja Makanan Minuman Rapat Kegiatan Siswa;(9) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat : UangPembinaan Siswa Berprestasi;Bahwa Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utaraselanjutnya menerbitkan Surat Keputusan tentang Uang Persediaankepada masing

5 2 2 08 O Belanja sewa sarana mobilitas1Belanja sewa sarana mobilitas (21 sekolah) Rp 14.000.0005 2 2 10 Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5 2 2 10 O Belanja sewa tenda5Belanja sewa tenda (21 sekolah)522 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 O Belanja Makanan dan Minuman Rapat2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat KegiatanSiswa (21 sekolah) JUMLAH DANA BANTUAN APBS 195.841.000 Bahwa Dana yang diterima berdasarkan daftar tanda terima Triwulan IIdan Triwulan Ill pada bulan September 2015

Belanja barang dan jasaATK Kegiatan siswa (Bimbel, Ekstrakulikuler, kursus danpelatinan);Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Belanja bahan peralatan praktek; Kegiatan siswa (Bimbel, Ekstrakulikuler, kursus dan pelatihan); Belanja cetak; Belanja penggandaan; Belanja sewa sarana mobilitas darat; Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan siswa;Bahwa saksi menerangkan prosedur pencairan dana dan waktupencairannya adalah sebagai berikut : Pencairan dana BantuanOperasional Sekolah

5 2 2 08 O Belanja sewa sarana mobilitas1Belanja sewa sarana mobilitas (21 sekolah) Rp 13.000.0005 2 2 10 Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5 2 2 10 O Belanja sewa tenda5Belanja sewa tenda (21 sekolah)5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 O Belanja Makanan dan Minuman Rapat2Belanja Makanan dan Minuman Rapat KegiatanSiswa (21 sekolah)JUMLAH DANA BANTUAN APBS 259.717.000 Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa dana yang diterima berdasarkan daftar tanda

Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair; Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas

No. 4167 K/Pid.Sus/2019mobilitas antara Komisioner yang satu dengan Komisioner yang lainnyatidak sama:Bahwa dana mobilitas yang diterima oleh Terdakwa keseluruhannyaadalah sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) lebihkecil dari yang seharusnya diterima oleh Terdakwa = yaituRp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai KomisionerKomisi Informasi Provinsi sejak dari bulan Januari 2014 sampai denganbulan Juni 2014 Terdakwa menggunakan

Jakarta;Bahwa selama Tahun 2014 biaya mobilitas Komisioner yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah Rp93.000.000,00(sembilan puluh tiga juta rupiah);Bahwa hasil audit seluruh perhitungan kerugian kKeuangan negara yangdilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanyakerugian kKeuangan negara sebesar Rp600.110.000,00 (enam ratus jutaseratus sepuluh ribu rupiah) sebagai akibat penyalahgunaan hibah yangditerima oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;Bahwa alasan kasasi

Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaTerdakwa hanya boleh menerima dalam bentuk fasilitas/jasa melaluipihnak ke3 sesuai RAB Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2014 sehingga biaya mobilitas tidak boleh digunakan untukkepentingan mobil pribadi dan pembayaran supir pribadi sertapembayaran sewa mobil atau kredit mobil yang sifatnya pribadisebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyiasati denganmembuat dokumendokumen fiktif.

PITRIANI pada tanggal 20 Februari2016 Dokter pada UPTD Puskemas Maospati dengan kesimpulan sebagai berikut : padapemeriksaan lakilaki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan keluhan, Luka robekpada alis sebelah kanan, Bibir lecet, Memar pada punggung sebelah kiri akibat benturanbenda tumpul, Mobilitas fisik baik sehingga tidak menggangu dalam menjalankanaktifitas penderita.Perbuatan Terdakwa I. YUDI PRASETYO Bin REBI bersama dengan TerdakwaII.

PITRIANI pada tanggal 20 Februari2016 Dokter pada UPTD Puskemas Maospati dengan kesimpulan sebagai berikut : padapemeriksaan lakilaki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan keluhan, Luka robekpada alis sebelah kanan, Bibir lecet, Memar pada punggung sebelah kiri akibat benturanbenda tumpul, Mobilitas fisik baik sehingga tidak menggangu dalam menjalankanaktifitas penderita.Perbuatan Terdakwa I. YUDI PRASETYO Bin REBI bersama dengan TerdakwaIl.

PITRIANI padatanggal 20 Februari 2016 Dokter pada UPTD Puskemas Maospati dengankesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan lakilaki berusia dua puluh tigatahun ini ditemukan keluhan, Mata sebelah kanan bengkak, Luka robek padatelinga sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, Mobilitas fisik baik sehinggatidak menggangu dalam menjalankan aktifitas penderita;Visum Et Reperetum atas nama korban MUKLIS DWI PRAYOGO Nomor 02/AUM/VER/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

PITRIANI padatanggal 20 Februari 2016 Dokter pada UPTD Puskemas Maospati dengankesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan lakilaki berusia dua puluh satutahun ini ditemukan keluhan, Luka robek pada alis sebelah kanan, Bibir lecet,Memar pada punggung sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, Mobilitas fisikbaik sehingga tidak menggangu dalam menjalankan aktifitas penderita.

PITRIANI pada tanggal 20 Februari 2016 Dokter pada UPTD Puskemas Maospatidengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan lakilaki berusia dua puluh tigatahun ini ditemukan keluhan, Mata sebelah kanan bengkak, Luka robek pada telingasebelah kanan akibat benturan benda tumpul, Mobilitas fisik baik sehingga tidakmenggangu dalam menjalankan aktifitas penderita, dan terhadap korban FANDIARIANTO sebagaimana hasil Visum Et Reperetum Nomor : 02/AUM/VER/II/2016 yangdibuat dan ditandatangani oleh dr.

disebutTergugat.Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bna.Halaman 1 dari 25 halamanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkasberkas dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah Memeriksa buktibukti dan saksi yang diajukan ke persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Maret2019, yang dilampiri Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial atau AnjurandariMediator Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas

karyawan dengan alasan dianggap mengundurkan diri secarasepihak;Bahwa, oleh karena sebelumnya sudah pernah ada penyelesaian secarabipartit antara penggugat dan tergugat terkait penurunan status penggugatsebagai tukang panen, kemudian pasca dikeluarkannya SP3 tertanggal 13Juni 2018, penggugat melaporkan perselisihnan tersebut kepada DinasTenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur dan kemudian oleh Dinas TenagaKerja Kabupaten Aceh Timur penyelesaian perselisihan tersebutdilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas

Penduduk Aceh;Bahwa, oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh,baik penggugat dan tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapimediasi yang dilakukan gagal dan tidak tercapai kesepakatan sehinggamediator Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh mengeluarkanRisalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta jugamengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor : 560/5332/2018, tertanggal 22Oktober 2018;Bahwa, oleh karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanaterdapat

dalam anjuran yang telah dikeluarkan oleh mediator Dinas TenagaKerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh tersebut sehingga penggugatmengajukan perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini kepadaPengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh;Tentang Dasar Hukumnya12.13.Bahwa, SP oleh tergugat diberikan kepada penggugat pada tanggal 28Otober 2018. berdasarkan Pasal 161 ayat 2, undangundang Nomor 13Tahun 2013, setiap surat peringatan berlaku untuk jangka waktu palinglama 6 bulan, sementara SP II diberikan

Bahwa, Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh,telah mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor : 560/5332/2018,tertanggal 22 Oktober 2018;Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bna.Halaman 16 dari 25 halamanMenimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugattersebut alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.

amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDalam Penundaan:e Menyatakan Penetapan Nomor : 195/G/2011/PTUN JKTtanggal 22 Desember 2011 tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RINomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanggal 8 Agustus2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu PembayaranBiaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi RadioTahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal TanpaKabel dengan Mobilitas

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika RI Nomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanggal 8 Agustus2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya HakPenggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) UntukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan PenyelenggaraanJaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada PitaFrekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE 8 TELECOME, THbk.; 3.

yangdimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yangmenyatakan objek sengketa berupa : Surat Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika RI Nomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanggal 8Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran BiayaHak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2)Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan PenyelenggaraanJaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas

ditetapkan oleh pasal 6E Peraturan Pemerintah Nomor 76Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika danbukan ditetapkan oleh Menteri melalui UndangUndang; e Bahwa objek sengketa berisi tentang Penetapan Besaran dan WaktuPembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita SpektrumFrekuensi Radio (IPSFR) Tahun Kedua (Y2) Untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap LokalTanpa Kabel dengan Mobilitas

Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair; Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas

No. 4169 K/Pid.Sus/2019Bahwa dana mobilitas yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana tandaterima yang Terdakwa tandatangani adalah sebesar Rp56.200.000,00(lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan atas saran dari Heruselaku Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Terdakwamenitipkan uang sebesar Rp98.400.000,00 (sembilan puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah) pada rekening penampungan Kejaksaan NegeriJakarta Pusat di Bank Mandiri Cabang Pelni Nomor rekening1210096010123 pada tanggal

Jakarta;Bahwa selama Tahun 2014 biaya mobilitas Komisioner yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlanh Rp93.000.000,00(sembilan puluh tiga juta rupiah);Bahwa hasil audit seluruh perhitunga kerugian kKeuangan negara yangdilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanyakerugian Keuangan negara sebesar Rp600.110.000,00 (enam ratus jutaseratus sepuluh ribu rupiah) sebagai akibat penyalahgunaan hibah yangditerima oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;Bahwa alasan kasasi

Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaTerdakwa hanya boleh menerima dalam bentuk fasilitas/jasa melaluipihak ke3 sesuai RAB Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2014 sehingga biaya mobilitas tidak boleh digunakan untukkepentingan mobil pribadi dan pembayaran supir pribadi sertapembayaran sewa mobil atau kredit mobil yang sifatnya pribadisebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyiasati denganmembuat dokumendokumen fiktif.

Sedangkankepada Terdakwa II Johny Antonio Ahmady tidak dibebankan untuk membayar uangpengganti sebagaimana tututan Penuntut Umum sebesar Rp. 176.636.148,27(seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sratus empat puluhdelapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) padahal berdasarkan fakta yang terungkapdi persidangan semua dana yang dicairkan dalam pekerjaan Penyiapan Sarana danPrasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten PidieJaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Menetapkan Barang bukti berupa: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh(DPAL SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun2009; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor: 0002421tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar20% kepada PT.

Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008; Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009; Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe

Bahwa berdasarkan klarifikasi informasi yang dilakukan oleh ParaPenggugat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiAceh di Banda Aceh, ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkanpekerja PKWTnya ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Aceh di Banda Aceh;4.

Kemudian tanggal 24 April 2014, jam : 5:41 PM Ridwansyahkembali komunikasi via email kepada Tergugat I, namun tidak adatanggapan positif dari Tergugat I;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan positif dari Tergugat , maka padatanggal 24 April 2014 Para Penggugat mengajukan permohonan mediasikepada Kapala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Acehqq Ibu Eva Susanti, S.Sos, Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh;Bahwa terhadap permohon mediasi

Setelah memanggil para pihak, in cassuPara Penggugat dan Tergugat I, untuk didengar keterangan masingmasingpihak, lalu Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Acehmemberikan pertimbanganpertimbangan dan rekomendasi/ anjuran,tertanggal 7 Juli 2014 yang baru diterima oleh Para Penggugat tanggal 11Juli 2014;158.

Mengapa Penggugat IV juga menuntut sebagaipegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karenasemua perjanjian kerja Para Penggugat tidak didaftarkan di Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Prov. Aceh di Banda Aceh;1610. Bahwa karena tidak didaftarkannya perjanjian kerja antara Para Penggugat11.dengan Para Tergugat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProv.

Berdasarkan halini maka Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa mediator DinasTenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh telah benarmengambil keputusannya. Akan tetapi keputusan yang benar yang telahdiambil oleh mediator ini selalu dibantah oleh Para Penggugat tanpa adadasar hukum yang jelas.

No. 486 K/Pdt.Sus/2009Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan dan/atau diberi kesempatan untukmelakukan pekerjaan tersebut oleh Tergugat sejak bulan Pebruari 2005sampai dengan sekarang ;Bahwa Penggugat telah berusaha secara bipartite menyelesaiakanmasalah perselisihan tersebut dan tidak berhasil atau memperoleh katasepakat:Bahwa Penggugat mengajukan perselisihan tersebut ke Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Sukoharjo hingga putusan P4D PropinsiJawa Tengah No. 565/184/PHI/08062005, tanggal 24 Juni

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukKabupaten Sukohajo:Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat sebagai Tersangka dalamperkara Penghinaan sesuai pasal 315 KUHAP. pada Kepolisian SukoharjoTanggal 6 Juni 2005 dan 22 Juli 2005 Penggugat diperiksa untukketerangan;Dalam persidangan dan hasil keputusan Pengadilan Negeri Sukohajotanggal 4 Agustus 2005 Penggugat dinyatakan :1).

Retnowati) agar mengajukan permohonan PHKkepada Lembaga Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelahmenerima. surat ini:Dan tanggal 6 Januari 2009 Penggugat mengirim surat tanggapan ajarankepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Sukoharjo;Bahwa dari paparan Penggugat di atas terbukti Tergugat telah melanggarUndangUndang No. 13 tahun 2003 dan tidak mengindahkan keputusanHal

terjadi pemutusan hubungan kerja ";Bahwa makna dari UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansebagaimana pasal 151 ayat adalah harus benarbenar dihindari terutamaoleh Pengusaha dan tidak terkecuali karyawan atau buruh, sehinggaPemerintah RI mengharapkan tidak adanya PHK dalam suatu perusahaan.Bahwa untuk selanjutnya sebelum dan sampainya perkara ini ke PHISemarang Pemohon Kasasi tidak akan pernah mem PHK TermohonKasasi, sebagaimana jawaban dari Pemohon Kasasi atas anjuran DinasTenaga Kerja dan Mobilitas

Fianda Malasi mengeluarkan surat penolakan perjanjianbersama tertanggal 25 januari 2016 dengan Nomor 17 / PT.FM/SGL/I/2016perihal pembatalan surat perjanjian bersama, dengan demikian PerjanjianBersama tertanggal 11 Januari 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Aceh cacat hukum dan dapat dinyatakan tidakberlaku.Bahwa apa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada poin 29, 30, 31, 32.Disini Tergugat jelaskan, karena direktur PT.

Bahwa, saksi menerangkan sehubungan dengan Para Penggugatdan Tergugat dipanggil untuk datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Aceh untuk dilakukan proses mediasipenyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, saksi merangkan telah melakukan panggilan dinas kepadakedua belah pihak ada 3 (tiga) kali;Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bna.Halaman 41 dari 93 halaman.

Surat ini membuktikan bahwa Tergugat punya itikad baik untukmenyelesaikan persoalan dengan Para Penggugat, diberi tanda T2;Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bna.Halaman 44 dari 93 halaman.Foto copy surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor561/5442 tanggal 29 Desember 2015 perihal panggilan Dinas 2.

Surat ini membuktikan bahwa Tergugat punya itikad baik untukmenyelesaikan persoalan dengan Para Penggugat, diberi tanda T4;Foto copy surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor561/19 tanggal 5 Januri 2016 perihal panggilan Dinas 3.

Fianda Malasi mengeluarkansurat penolakan perjanjian bersama tertanggal 25 januari 2016 denganNomor: 17/PT.FM/SGL/I/2016 perihal pembatalan surat perjanjian bersama,dengan demikian Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh cacathukum dan dapat dinyatakan tidak berlaku, maka segala bentukperjanjian/prestasi yang dibuat tidak wajib PT.

Juni 2005, pihak manajemen tidak memberikanschedule kerja;Bahwa pada tanggal 08 Juli 2005 pihak personalia memberikan SuratPerintah Kerja Il kepada Pekerja;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 kembali pihak Pengusaha memberikanSurat Perintah Kerja ke Ill kepada Pekerja ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005 pihak Pekerja mengirimkan surattanggapan Pekerja atas Surat Perintah Kerja yang dikirim pihak Pengusaha;Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005 pihak Pekerja menerima SuratPanggilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Meminta aparat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya untuk berlaku adil dan jujurdalam penyelesaian permasalahantersebut di atas;.

Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukKota Surabaya di Surabaya.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPengusaha pada tanggal 22 Februari 2006, kemudian terhadapnya olehPengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Januari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 3 Maret 2006, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasiNo.27/Kas/PHI.G

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dengan nama DESSI MARCEDES yang seharusnya tertulis menjadi nama DESI MARSEDES ;
3. Memberi Ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten OGAN ILIR dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk memberikan catatan pinggir

pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka olehsebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukumMenimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan NegeriTangerang memberikan ijin Kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan namayang tertulis dan terbaca dalam akte kelahiranNo. 2542/AKIST/CSOI / 2007yaitu nama Pemohon Dessi Marcedes menjadi Desi Marsedes , pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II UjungPandang dan Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas

MARSEDES pada KantorCatatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten OGAN ILIR dan Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk membericatatan pinggir pada kutipan Akta Kelahirannya kedalam buku Register yang telahtersedia untuk itu dengan demikian petitum permohonan pemohon ini patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makabiayabiaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan, peraturan perundangundangan yang berlaku

Memberi Ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas PendudukKabupaten OGAN ILIR dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Tangerang Selatan untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikanNama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dengan namaDESSI MARCEDES yang seharusnya tertulis menjadi nama DESIMARSEDES di dalam Akte Kelahiran Nomor : 2542/AKIST/CSOl / 2007tanggal 4 Juni 2007 ;4.

Tahun 2017 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/ SP2D/BUD/ V/2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 50.200.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air.

Rp. 235.000.000,-

Rp. 600.000.000,-

Rp. 60.000.000,- + Rp. 340.000.000,-

Rp. 40.000.000,-

Darat; 16.120.000,008 Belanja makan dan minuman; 175.500.000,009 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 48.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Total383.500.000,00 Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMP/Paket B:No Nama Kegiatan Rp.1 Honorarium PNS 51.230.000,002 ATK Panitia Sosialisasi 2.000.000,003 ATK Panitia Lelang/Penyusunan Dokumen ( RKS) 6.480.000,004 Pengadaan Modul Paket B 2.000.000,005 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan; 27.000.000,006 Belanja Sewa Sarana Mobilitas ; 34.000.000,00

Hal. 5 7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.500.000,008 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00Total339.730.000, Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMA/Paket C : No Nama Kegiatan Rp.1 Honorarium PNS 49.250.000,002 ATK Panitia UNPK Paket C 2.000.000,003 Belanja ATK Sosialisasi program Paket C 5.150.000,004 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,005 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.500.000,006 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00Total 289.900.000,00

Hal. 10 Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A: No Nama Kegiatan Rp.1 Honorarium PNS 55.730.000,002 Belanja ATK Kegiatan sosialisasi program 5.150.000,003 Belanja Penggandaan Bahan atau Materi 5.000.000,00Sosialisasi4 paket A 12.000.000,00Belanja sewa ruang Rapat atau Pertemuan5 sosialisasi program Paket A 36.000.000,006 Belanja sewa penginapan 30.000.000,007 Belanja sewa sarana mobilitas Darat; 16.120.000,008 Belanja makan dan minuman; 175.500.000,009 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

, Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMA/Paket C :No Nama Kegiatan Rp.1 Honorarium PNS 49.250.000,002 ATK Panitia UNPK Paket C 2.000.000,003 Belanja ATK Sosialisasi program Paket C 5.150.000,004 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,005 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.500.000,006 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00Total289.900.000,00 Bahwa Terdakwa Simson Manupapami selanjutnya untuk kegiatan ujiankesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/Paket C tersebutmenerima

Hal. 16 Total339.730.000, Ujian Kesetaraan Kejar paket setara SMA/Paket C: No Nama Kegiatan Rp.1 Honorarium PNS 49.250.000,002 ATK Panitia UNPK Paket C 2.000.000,003 Belanja ATK Sosialisasi program Paket C 5.150.000,004 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,005 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.500.000,006 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00Total289.900.000,00 Bahwa Terdakwa Simson Manupapami selanjutnya untuk kegiatan ujiankesetaraan SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA