Redpath Indonesia Tergugat mengurus bagian kesejahteraankaryawan; Bahwa setahu saksi tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017 adaMusyawarah (Cabang Muscab) di Timika; Bahwa kegiatan Muscab sudah dibicarakan jauhjauh han; Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat ikut Muscab;= Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 ada pertemuan konsolidasidengan Pimpinan Pusat (PP); Bahwa ketika ada konsolidasi maka kita harus ada pemberitahuan kePUK dan PUK beritahukan ke manajemen; Bahwa saksi termasuk dalam panita Muscab

; Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ikut dalam kepanitiaan; Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Jaruari 2017 saksi melihat Tergugatdalam Muscab; Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Januari 2017 saksi ada pembicaraandengan Tergugat, saksi bertanya Tergugat turun untuk kepentinganapa, tapi Tergugat tidak menjawab; Bahwa setahu saksi didalam Pasal 60 Perjaniian Kerja Bersama (PKB)PT.

Freeport Indonesia bila pengurus PC minta ijindispensasi ke perusahaan maka tidak perlu ada persetujuan dariperusahaan; Bahwa setahu saksi ada kuota 21 hari dispensasi untuk pengurusorganisasi; Bahwa saksi ikut Muscab tanggal 19 sampai dengan 20 Januari2017; Bahwa Tergugat cerita pada tanggal 20 Januari 2017 kalau padatanggal 19 Januari 2017 Tergugat ada berobat di Rumah SakitRidg;e CampHalaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN JapBahwa saksi pernah melihat surat bukti T3 yang didalam

Ternyata Tergugat telah mengikutikegiatan organisasi Muscab pada tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017tanopa adanya dispensasi dari perusahaan, sebagaimana dikuatkan denganketerangan saksi Penggugat Frederik Octovianus Manase W Mayor sebagaiketua PUK SPSI PT.

Redpath Indonesia yang menerangkan tidak pernahmemberi surat tugas atau dispensasi kepada Tergugat untuk mengikuti Muscab(Musyawarah Cabang) pada tanggal 19 sampai dengan 20 Januari 2017 (videketerangan saksi Tergugat Tri Puspital);Menimbang bahwa surat bukti T17, berupa Surat Panggilan SidangMediasi Nomor:565/322/2017 tanggal 10 Mei 2017, surat bukti T18, berupaSurat Tanggapan Panggilan Sidang Mediasi untuk Sdr.

Angaran Dasar PartaiHANURA dinyatakan kewenangan penyelenggaraan Musyawarah Cabang(MUSCAB) Partai HANURA adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC), akantetapi ternyata kemudian bahwa kewenangan penyelenggaraanMusyawarah Cabang (MUSCAB) Partai HANURA Kabupaten Jemberdiambilalin dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) PartaiHANURA Propinsi Jawa Timur, dalam hal mana tindakan DPD PartaiHANURA Jawa Timur tersebut telah melanggar AD, ART dan PO PartaiHANURA; Bahwa, dari hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB

) Partai HANURAKabupaten Jember oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai HANURAPropinsi Jawa Timur telah diputuskan bahwa Tergugat Il sebagai KetuaPartai HANURA Kabupaten Jember periode tahun 2015 2020; Bahwa, kemudian dari penyelenggaraan dari MUSCAB Partai HANURAKabupaten Jember termaksud diatas timbul perselisinan dan telah diajukanGugatan di Pengadilan Negeri Jember oleh Penggugat dengan perkaraNomor: 99/Pdt.G/2016/PN.

Photocopy Gugatan Pembatalan S.K Dewan Pimpinan Daerah PartaiHanura Propinsi Jawa TimurNo.SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/VIV/2016 dan PenyelenggaraanUlang Musyawarah Cabang Il (MUSCAB Il) Partai HANURA KabupatenJember Tahun 20152020, diberi tanda P4; . Photocopy Nota Bon Penagihan sampai tanggal 12122013 senilaiRp.18.005.000,00 (delapan belas juta lima ribu rupiah) biaya pembuatansekatsekat Kantor Sekretariat Partai Hanura Jember, diberi tanda P5;.

meminjamkan sebagian Gedung NasionalIndonesia (GNI) sebagai Kantor Sekretaris DPC Partai WHanuraKabupaten Jember, tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda TI, Il1; Photocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PartaiHanura Propinsi Jawa Timur No.SKEP/046/DPD.JTM/HANURA/W201 1Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PartaiHati Nurani Rakyat Kabupaten Jember masa bhakti 20152020, diberitanda Tl, Ik2; Photocopy Surat Keputusan Musyawarah Cabang Partai NHanuraKabupaten Jember No.04/KEP/MUSCAB

Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan danberlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untukbiaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasionalsekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuanbiaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaransebesar Rp.35.850.000,.Hal. 3 dari 70 hal. Put.

LodewijkHerman Simanjuntak mengatakan bahwa karena kepengurusan kosong, agardilaksanakan muscab, tapi tidak dilaksanakan Terdakwa.

Bahwa Ketua DPC (PAULUS SENTOT) mengundurkan diri sebagai ketua tahun2005 dengan alasan pindah domisili di Bantul, menurut aturan partai harus adarapat DPC atau muscab, bahwa fungsi wakil ketua bisa menggantikan dalamsituasi tertentu saja tapi tidak definitif.Bahwa Muscab (Musyawarah Cabang) tidak pernah dilaksanakan oleh DPC PDSdan itu menurut beberapa keterangan saksi yaitu St Lodewijk HermanSimanjuntak, bahkan saksi a de charge Albert Jusuf Langke menyatakan secaraformal muscab tidak pernah dilaksanakan

, begitu pula telah diakui oleh Terdakwabahwa tidak pernah dilaksanakan muscab, dengan dilaksanakan muscab makapergantian Ketua DPC menjadi sah akan tetapi dalam hal ini Terdakwa selakuWakil Ketua DPC PDS Sleman tidak pernah melaksanakan muscab, dan Terdakwatelah mengaku sebagai Ketua DPC PDS pada tanggal 22 Mei 2006 mengajukanpermohonan bantuan parpol kepada Pemkab Sleman Terdakwamenandatanganinya mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Julpari Nababan, didalam proposalnya salah satunya untuk pelaksanaan

Muscab padahal sejatinyamuscab tidak pernah dilaksanakan dan dalam permohonan bantuan tersebut untukoperasional partai yang secara de j ure Terdakwa sebagai Wakil Ketua berdasarkanSK DPP PDS No.396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003yang ditandatangani Dr.

Abdul Hakim Djohar,S,lp, Pemegang Mandat Muscab 1 DPC APBMIKabupaten Kobawe, Pekerjaan wiraswasta, Jabatanorganisasi Sekretaris DPC APBMI KabupatenKonawe, alamat tempat tinggal Desa Lalimbue Jaya,Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaNasruddin,SH,MH, Muh Rustiawan Ardiansyah,SH,ST.Noermiah R SH, Wahyu Prianto,SH,MH,Amaruddin Alimuddin,SH Advokat yang berkantor/oerkedudukan dijalan Supu Yusuf Nomor 19 (PlazaKubra) Kota Kendari, pada Kantor AdvokatNasruddin dan patners

Januari 2016 kepada Tergugat dan Ill yang kemudian Tergugat dan Ill membuat rapat pleno DewanMUSAPAT untuk membahas hal tersebut;Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor:208/Pat.G/2016/PN.MdnBahwa tindakan Penggugat dan II mendirikan DPC XXXIV Aceh Sepakattelah mengakibatkan perpecahan dan perselisihan dikalangan anggota AcehSepakat khususnya di wilayah DPC IIl Aceh Sepakat Medan perjuangan;Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 DPC IX Aceh Sepakat PangkalanBrandan melaksanakan Musyawarah Cabang (MUSCAB

DAUDSYAH sebagai Ketua DPCIX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan namun oleh Penggugat telah melantikSaudara NAZARUDDIN sebagai ketua DPC IX Aceh Sepakat sehinggatindakan Penggugat telah mengakibatkan perpecahan dikalangan anggotaDPC Ill Aceh Sepakat Pangkalan Brandan karena yang dilantik adalahbukan orang yang dipilih oleh Formatur MUSCAB;Bahwa pengangkatan Saudara NAZARUDDIN sebagai Ketua DewanPimpinan Cabang IX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan oleh Penggugat dan Il secara nyata telah melanggar Anggaran

Dasar Pasal 10 ayat 2 hurufa yang berbunyi DP dan DPC dipilih dan ditetapkan oleh MUSYAWARAHANAK CABANG (MUSCAB) dan disahkan oleh DPP untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB)pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang dan AnggaranRumah Tangga Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi DPCdipilih/ditetapkan dan diberhentikan oleh MUSCAB dan Pasal 20 ayat 3huruf c yang berbunyi Musyawarah Cabang (MUSCAB) memilih danmenetapkan ketua DP dan Ketua

Pasal 10 ayat 2 huruf a yang berbunyi DP dan DPC dipilih danditetapkan oleh MUSYAWARAH ANAK CABANG (MUSCAB) dandi sah kan oleh DPP untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.h. Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB)pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang.Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor:208/Pat.G/2016/PN.MdnAnggaran Rumah Tangga Pasal 13 Dewan Pimpinan Pusat:a.

Pasal 20 ayat 3 huruf c yang berbunyi Musyawarah Cabang(MUSCAB) memilih dan menetapkan ketua DP dan Ketua DPCmelalui 5 (lima) orang formatur yang dipilih dari dan oleh pesertasecara LUBER (langsung,umum, bebas dan rahasia).Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai diatas, maka untukmenyelamatkan organisasi Aceh Sepakat dari perpecahan dan tidak terjadibubarnya Organisasi Aceh Sepakat, maka Tergugat dan Ill masingmasingsebagai Ketua dan Sekretaris Dewan MUSAPAT (priode 20132018)mengadakan rapat

Achmad Fahri mengakusebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB KabupatenLumajang telah memenuhi unsur surat palsu karena:Ditanda tangani oleh orang yang tidak berwenang bertindak untukdan atas nama DPC PKB Kabupaten Lumajang, sedangkan DPCPKB Kabupaten Lumajang dengan pimpinan para Penggugatlegalitasnya telah dicabut oleh DPP PKB berdasarkan SuratKeputusan DPP PKB Nomor : 8660/DPP3/V/A.1/VII/2011 tanggal11 Juli 2011 terlampir;Selanjutnya Majelis Tahkim DPP PKB:Menyatakan sah Muscab III DPC

PKB Kabupaten Lumajang yangdiadakan pada tanggal 22 Juli 2011 oleh Tergugat dan sah pulakepengurusan baru hasil Muscab III DPC PKB Kabupaten Lumajangpada tanggal 22 Juli 2011 telah terbit Sk DPP PKB Nomor: 8787/DPP03/V/A.1/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, sebagaimanaSurat Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 7 Agustus 2011 Nomor: 02/MT.03/VII1/2011 terlampir ;4 Bahwa walaupun di dalam pemeriksaan perkara Register Nomor: 37/PDT.G/2011.PN.LMj. pada tahap jawab menjawab Majelis TahkimDPP PKB mengakui telah

tentang PartaiPolitik juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidakdikenal upaya hukum banding;Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum penyelesaian internalkepada Majelis Tahkim DPP PKB Karena : Majelis Tahkim DPP PKBtelah menerbitkan surat yang isinya bersifat final terhadap penyelesaiansecara internal partai atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh Tergugat yakni:Majelis Tahkim DPP PKB telah menyatakan sah Muscab

No. 710 K/Pdt.Sus/20122 Tergugat memberikan pengakuan di depan persidangan yangsifatnya berdiri sendiri, pada pokoknya memberikan jawaban:Tergugat telah mendapat Surat Keputusan dari DPP sebagai Pejabatsementara DPC PKB Kabupaten Lumajang (Caretaker) sehinggamemiliki wewenang untuk mengadakan Muscab III DPC PKB KabupatenLumajang*;2 Bahwa karena Tergugat telah memberikan pengakuan di depan persidangan melaluijawaban perkara gugatan Para Penggugat Nomor: 37/Pdt.G/2011/PN.LMJ yakni:*Tergugat sebagai

Lumajang yang terdiri dari Ketua, dan Sekretaris Dewan Syuro,Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan dari unsur perempuan; PimpinanFraksi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yakni Muscab dimaksud telahdiselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 57 dan 58 ART PKB, namun ParaPenggugat menganggap Muscab dimaksud diselenggarakan oleh Tergugat danTergugat telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh TurutTergugat I yakni merupakan konflik internal partai ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor

TerdakwaIV bersamasama dengan Terdakwa , Terdakwa Il, dan Terdakwa Illberjanji akan memilih dan memberikan hak suaranya kepada korban padasaat Muscab Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan berlangsung, danuntuk lebin meyakinkan korban, Para Terdakwa juga membuat suratpernyataan dukungan.

Namun pada saat pelaksanaan Muscab PartaiDemokrat tersebut berlangsung, ternyata Para Terdakwa tidakmendukung/memberikan hak suaranya kepada korban melainkan kepadaorang lain; Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

MUHAMMAD ZACKY BARIZI, selamabelum dilaksanakan MUSCAB III PKB Kabupaten Lumajang oleh DPC PKBKabupaten Lumajang H. ROFIK, SH.,M.Hum.;Dan DPP PKB secara organisasi seharusnya berkirim surat kepada DPC PKBKabupaten Lumajang Pimpinan H. ROFIK, SH.,M.Hum. untuk melaksanakanMUSCAB dan melakukan tahapantahapannya sebagaimana yang diatur olehADART Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa, Para Tergugat yang melakukan Verifikasi Calon Legislatif usulan dariDPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H.

Bahwa, setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal tanggal21 Februari 2013 hingga perkara ini diajukan belum dilaksanakan PergantianPengurus atau MUSCAB III PKB Kabupaten Lumajang dikarenakan DPP PKBHalaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2014Pusat tidak tunduk pada Putusan Pengadilan tersebut dan mereka sebagai pihakyang kalah dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;d.

Bahwa, Surat Keputusan DPP PKB Nomor 8787/DPP03/V/A.1/VIII/2011tanggal 05 Agustus 2011 tentang Pengesahan Susunan DPC PKB KabupatenLumajang hasil MUSCAB III telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, danSuratsurat DPP PKB tentang Kepengurusan setelahnya (Bukti P9, P10, P16dan P17) termasuk didalamnya Surat DPP PKB Nomor 13195/DPP03/V/A.1/IV/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Kepengurusan H. Muhammad ZackyBarizi adalah tidak sah dan batal demi hukum;2.

Dan segala suratsurat yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat PartaiKebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang mengakui atau mengangkat DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Lumajangtanpa melalui MUSCAB adalah pelanggaran terhadap anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga (ADART) PKB;i.

Palasa, Rp. 400.000,@ Bayar hotel untuk rombongan DPD dan PAC saat Muscab,Rp. 7.004.990,m@ Bayar honor tenaga administrasi R. 6.000.000,C. TAHUN 2011:Berdasarkan rencana penggunaan dana bantuan keuangan partaiHanura Kab.

Palasa, Rp. 400.000,Bayar hotel untuk rombongan DPD dan PAC saat Muscab,Rp. 7.004.990,m@ Bayar honor tenaga administrasi R. 6.000.000,C. TAHUN 2011:Berdasarkan rencana penggunaan dana bantuan keuangan partaiHanura Kab.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Parigi Moutong.Setelah disetujui untuk mendapatkan dana bantuan, Ketua danBendahara kemudian bersamasama menandatangani kuitansipenerimaan dana bantuan, kemudian dana bantuan tersebut ditransferke rekening Partai;Bahwa yang dapat mencairkan dana bantuan keuangan dari APBDadalah Ketua dan Bendahara;Bahwa seingat saksi, Muscab tahun 2015 dilaksanakan pada tahun2016 sekaligus dengan pemilihan Ketua DPC, dan pada tahun 2016hanya ada satu kali Muscab;Bahwa selama saksi

;Atas keterangan diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membantahjika tidak ada MUSCAB, melainkan kegiatan MUSCAB dirangkaikandengan kegiatan pemilihan Ketua DPC;Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.Saksi SAIFUDIN LAREKENG, S.Sos, dibawah sumpah di persidanganpada pokoknya menerangkan:Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN Pal.Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah sama sama di PartaiHanura dimana Terdakwa merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) namun tidak

Parigi yangmana pada waktu itu dirangkaikan dengan MUSCAB DPC PartaiHanura Kab.

Fotocopy Surat Permohonan Izin untuk MUSCAB yang ditujukan kepada KepalaKepolisian Reset Kota Tegal tanggal 30 Nopember 2010,yang telah dimeteraikansecukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P. 109;109. Fotocopy Surat Permohonan Izin untuk Pelantikan dan Penyerahan SK dariPimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah yang ditujukan ke kepala Kepolisian Resor KotaTegal cq.

Fotocopy Surat Panggilan mengikuti Muscab Nomor:015/PCT/X!/2010 tanggal 23Nopember 2010, yang telah dimeteraikan secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberitanda P.114.114. Fotocopy Daftar Hadir Peserta Muscab pada tanggal 08 Desember 2010,. yangtelah dimeteraikan secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P. 115.115. Fotocopy Hasil Musyawarah Cabang Perhimpunan Al Irsyad Al Islamiyah KotaTegal yang memutuskan dan menetapkan Sdr.

yang seharusnya 5tahun sekali diadakan Muscab dan minta di selenggarakan Muscab tapi tidakdilaksanakan;e Bahwa Husen Afiff (Tergugat I) dipecat karena adanya tindakan kesalahanHusein Afif yang sukup dianggap berat oleh organisasi yaitu makar dalamorganisasi sehingga Husein Afiff dipecat sebagai keanggotaan Al Irsyad di tahun2006;e Bahwa Saksi tahu perubahan akte No. 12 tahun 1980 dan BA No. 18 tanggal7Agustus 1982 dirubah menjadi Akta No.1 tanggal 2 April 2007, hal ini tidakdibenarkan karena Husein

pernah mengikuti Muscab kepimpinan Pak Husein, pesertanyabanyak kira kira100 an;Bahwa anak saksi ada yang bekerja atau sekolah di Al Irsyad, yang nomor satungajar di TK Al Irsyad, yang no.2 ngajar di SMA Al Irsyad;Bahwa Saksi tidak pernah rnendengar Muscab yang memilin Pak Yunus Baraba;Ir.FAROUK ZEIN BADJABIRBahwa Saksi menjadi Anggota Perhimpunan Al Irsyad Al Islamiyyah padatahun 1960, pada saat itu saksi masih pelajar SMP, dan pernah menjabatsebagai Ketua Perhimpunan Cabang Jakarta Timur, Ketua

Dan setelah saksi dikalahkan saksitidak pernah lagi mengeluarkan Sk;Bahwa Muscab dilaksanakan bukan kemauan pusat, Muscab cabang Tegalpecah menjadi 2, Husein Afiff dibawah muktamar Tawangmangu, dan karenaHusein Afiff dibawah muktamar Tawangmangu maka dianggap makar;Bahwa Aset rnilik yayasan karena tidak ada Perhirnopunan punya aset, yangmendirikan boleh Perhimpunan tapi aset milik yayasan;Bahwa Dewan Pembina yayasan Husein Afif yang lain lupa namanya;Bahwa Husein Afif dipecat dari kubu yang lain,

PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se- JABAR c.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU selaku Ketua Panitia Pengarah (Steering Committe/SC),

jahat yang menzalimi diri Penggugat yaitu: a Penggugat dituduh telah melakukan pengelolaan keuangan Partai tidaktransparan dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)baik pembukuan dan bukti Pengeluaran, Rekening Bank serta Kas kepadaPengurus Harian DPC PPP Kabupaten Kampar.Bahwa tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin a di atas adalah tuduhanyang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan laporan pertanggungjawaban keuangan Partai telah disampaikan dan diterima dalam MusyawarahCabang (MUSCAB

Lukman Hakim Pasaribu selaku Wakil Sekjen DPPPPP dengan Surat Tugas Nomor : 2440/TG/DPP/I/2011 yang ditandatanganioleh H.Emran Pangkapi dan H.Irgan Chairul Mahfiz masingmasing sebagaiKetua DPP PPP dan sekretaris Jenderal (Vide Bukti).Bahwa keabsahan Produk MUSCAB termasuk Legalitas Kepengurusansudah diakui DPP PPP ketika itu melalui Surat DPP PPP Nomor : 2458/IN/DPP/II/2011 Perihal Instruksi tanggal 02 Februari 2011 yang ditandatanganioleh Ketua umum PPP H.Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal

Msi, Drs.H.Lukman Hakim Hasibuan untukmenghadiri dan memberikan pengarahan pada Muscab PPP KabupatenKampar tanggal 30 Januari 2011........... Bukti P3> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Instruksi Dewan Pimpinan PusatPengurus harian PPP Nomor 2458/IN/DPP/II/2011 tertanggal 02 Februari 2011kepada DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Riau yang menerangkan: Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kampartelah dilakukan secara patut dan sah.

Menembak Penyelenggaraan Muscab ; 125.Panjat Tebing Mengikuti multieven tk. Daerah ; 126. Drum Band Penyelenggaraan Kejurnas ; 127. Desa Donoharjo Pordes ; 128. PABBSI Kejurnas ; 129. Bola Voli Porkab ; 130. Judo Kejurcab ; 131. Hockey Kejurkab ; 132. Korrcam Tempel Pelaksanaan Raker ; 133. Radar Yogya Penawaran Iklan ucapan ; 134. PABBSI Bantuan alat angkat besi ; 135.Desa Girikerto Pordes ; 136. Golf Pembuatan driving range ; 137. Senam pusdiklat ; 138. Dayung Pusdiklat ; 139.

Sepatu Roda Muscab ; 285. Sepatu Roda Pusdiklat ; 286. Hocky Peralatan ; 287. Karate Sarpras ; 288. Renan Pusdiklat ; 289. Catur Kejurprov ; 290. Aeromodelling Pusdiklat ; 291. Panahan Kejurprov ; 292. Korcam Seyegan Porkab ; 293. PSSI Try In ; 294. Perkemi Try Out ; 295. IODI Try Out ; 296. Perkemi Try Out ; 297. PELTI Try Out ; 298. PODSI Festival perahu Naga Peh Cun ; 299. PSSI Try Out ; 300. POBSI KONI CUP ; 301. IKASI Sarpras Pelatkab dan Venues Porprov ; 302.

FORKI Muscab ; 509. PERPANI Try Out 1 ; 510. FPTI Try Out ; 511. FORKI Sarpras ; 512. PBSI Sarpras ; 513. PERPANI Pelatkab ; 514. KODRAT Permohonan dana ; 515. PSSI Sarpras ; 516. PERCASI Sarpras ; 517. PTMSI Pelatkab ; 518. PJSI Palatkab ; 519. Korcam Pakem PORDES ; 520. korcam kalasan PRKAB ; 521. Korcam Mlati PORKEC ; 522. Korcam Depok PORKAB ; 523. Korcam Turi PORKAB ; 524. Korcam Moyudan PORKAB ; 525. Korcam Berbah PORDES ; 526. Korcam Seyegan Raker ; 527.

Nasional ; 123.Judo Pengadaan Matras ; 124.Menembak Penyelenggaraan Muscab ;125.Panjat Tebing Mengikuti multieven tk.

Yk.271.Drum Band Raker ;272.Dayung Kejurnas ;273.Panahan Kejurnas ;274.Tenis Meja Kejurnas ;275.Sepak Takraw Mengikuti Bupati Cup ;276.Panahan ;2 2222 nnnn nnn nn nnn nnn n nnn277.Desa Tegal Rejo Pordes ;278.Desa Kalitirto Pordes ;279.Desa Sendangtirto Pordes ;280.Desa Jogotirto Pordes ;281.Desa Gayam Harjo Pordes ;282.Sepak Takraw Koni Cup ;283.Senam Pelatihan Jantung ;284.Sepatu Roda Muscab ;285.Sepatu Roda Pusdiklat ; 286.Hocky Peralatan ;287.

Bdw.didasarkan pada MUSCAB atau MUCABSUS ( Musawarah Cabang Khusus ) DPCPKNU Kabupaten Bondowoso .2. Bahwa pada halaman 4 posita ke 5 tertulis : Bahwa perbuatanTergugat I, II, 11 dan IV menerbitkan SK tanggal. 16 April 2013M/5 Jumadil akhir 1434 H Nomor. SK 795 / DPP 01 / IV /2013 dan ........ vaBahwa yang benar dan seharusnya akan diralat / dirubah menjadi : Bahwa perbuatanTergugat I, I, If dan IV menerbitkan SK tanggal. 16 April 2013 M / 5 Jumadil Akhir1434 H Nomor.

Bahwa pada halaman 5 posita ke 5 tertulis : ....... pembiaranterhadap SK DPP PKNU tanpa rekomendasinya kemudian SKtersebut dijadikan dasar oleh Tergugat IX sampai XXIXmelakukan kegiatan untuk dan atas nama DPC PKNU KabupatenBondowoso adalah merupakan perbuatan melawan hukum dansangat merugikan Para Penggugat .Bahwa yang benar dan seharusnya akan diralat / dirubah menjadi : ........ rekomendasiyang tidak melalui atau didasarkan pada MUSCAB atau MUSCABSUS DPC PKNUKabupaten Bondowoso, kemudian SK tersebut

SelakuSekretaris Dewan Tanfidz.Ahwa sebelum menghadap kepada DPW Jatim, pengurus DPC KabupatenBondowoso, pada tanggal. 8 April 2013 telah mengadakan rapat pleno untukmembahas pemegang mandat sebagai pelaksana wewenang Ketua, Sekretaris danBendahara sementara untuk mempersiapkan mucabsus dalam rangka mengisikekosongan personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso.Bahwa sebelum penerbitan SK tanggal. 16 April 2013, No. 795 / DPP 01 / IV /2013 tidak ditetapkan dalam muscab dan muscabsus.Bahwa dengan adanya

Bdw.Menimbang, bahwa sesuai pasal 60 ayat ( 1 ) ART PKNU muscab merupakan forumpermusyawaratan tertinggi pada tingkat cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabangsetiap 5 tahun sekali.Sedangkan dalam ayat ( 2 ) disebutkan.Musyawarah Cabang memiliki wewenang antara lain pada point :c: memilih dan menetapkan Rais atau ( Ketua Dewan Mustasar ).d : memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz setelahmendapat persetujuan oleh Rais ( Ketua Dewan Mustasar ).e.

Bdw.Bondowoso adalah merupakan perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan karenajustru DPW PKNU Jatim membuat rekomendasi sendiri tanpa melibatkan dan memberikankesempatan kepada DPC PKNU Kabupaten Bondowoso untuk melaksanakan Muscab atauMuscabsus terlebih dahulu.Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat point 5 yang menyatakan SKtanggal. 16 April 2013 M/5 Jumadil akhir 1434 H No.

dan Sekretaris DPC ParataiHanura Kabupaten Paniai :Bahwa Pengurus lama Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniaiadalah YANCE TEBE, kemudian diganti oleh YAHUDA GOBAY danada SKnya ; Bahwa saksi ada mendengar dualisme Kepengurusan DPC Partai HanuraKabupaten Paniai ;Bahwa dalam pengajuan Calaon Legislatif dari DPC Partai Hanura, DPDterlebih dahulu mengetahui namanama yang akan diajukan sebelumdiajukan ke KPUD;Bahwa Keputusan tertinggi di DPD Partai Hanura Provinsi Papua adalahpada Musyawarah Cabang ( MusCab

) ;Bahwa ada MusCab dalam pembentukan pengurus DPC Partai HanuraKabupaten Paniai :Bahwa MusCab tersebut adalah penggabungan dari DPC karenaketidakmampuan dari DPC, lalu oleh DPD digabung menjadi 1 (satu)MusCab Tahun 2011 dari 5 DPC ;Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2013 seluruh KPUD di Kabupaten Papuatelah diambil alih oleh KPUD Provinsi Papua ;Saksi If Drs.

diajukan Ketua dan Sekretaris DPC ParataiHanura Kabupaten Paniai ;Bahwa Pengurus lama Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniaiadalah YANCE TEBEI, kemudian diganti oleh YAHUDA GOBAY danBahwa saksi ada mendengar dualisme Kepengurusan DPC PartaiHanura Kabupaten Paniai ;Bahwa dalam pengajuan Calaon Legislatif dari DPC Partai Hanura,DPD terlebih dahulu mengetahui namanama yang akan diajukansebelum diajukan ke KPUD;Bahwa Keputusan tertinggi di DPD Partai Hanura Provinsi Papuaadalah pada Musyawarah Cabang ( MusCab

) ;Bahwa ada MusCab dalam pembentukan pengurus DPC Partai HanuraKabupaten Paniai ;Bahwa MusCab tersebut adalah penggabungan dari DPC karenaketidakmampuan dari DPC, lalu oleh DPD digabung menjadi (satu)MusCab Tahun 2011 dari 5 DPC ; Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2013 seluruh KPUD di Kabupaten Papuatelah diambil alih oleh KPUD Provinsi Papua ;Saksi II Drs.

Pemilihan Ketua DPW PAN Lampung, padahal yang benar,sejak memasuki agenda persidangan mengenai mekanismepemilinan hingga terpilinnya Ketua DPW PAN Lampung yangmemimpin sidang adalah Syahrul Razak, sehingga dalamgugatannya Penggugat harus menempatkan Syahrul Razak sebagaiPihak (Tergugat) ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 angka 1 Surat KeputusanNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/011/V/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil),Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab

atas, maka jelas dan tegasterpilinnya Turut Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai Ketua DPW PANLampung adalah melalui pemungutan suara, yang mana saat itu sidangdipimpin oleh Chairul Razak dan bukan oleh Tergugat II sebagaimanadidalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya ;12.Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28 angka 1 SuratKeputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/011/V/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil),Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab

Pasal 28 Eayat (2) dan (8) UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 ;17.Bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas, serta denganberpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPAN, serta Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/011/V/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah(Muswil), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab),Musyawarah Ranting (Musran) Partai Amanat Nasional Periode20102015, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka

Menyatakan hukumnya bahwa telah terjadi kesalahan hasilMusyawarah Cabang (Muscab) VI DPC PPP Kabupaten Banyumastanggal 14 November 2010;. Bahwa Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan telahmemutuskan perselisihan Partai Politik antara Pengugat denganTergugat dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Salinan PutusanNomor 002/RegMP.PPP/2012 tanggal 5 April 2013.

Majelis Syariah;Majelis Pertimbangan;Majelis Pakar; a2 9Biro;Lembaga;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap mengakibatkangugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga sudah layak untuk tidakdapat diterima;Bahwa kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti20102015 adalah hasil dari Musyawarah Cabang VI yang diselenggarakanpada tahun 2010, sedangkan dalam pelaksanaan Muscab tersebut sebagaipelaksana adalah Ketua Panitia Muscab VI PPP Kabupaten Banyumas,sehingga seharusnya Ketua

Panitia Muscab VI PPP Kabupaten Banyumasadalah menjadi pihak dalam perkara a quo.

Sehingga seharusnya Ketua Panitia dijadikan pihak dalam perkara aquo karena Penggugat menyatakan dalam positanya Muscab IV DPC PPPKabupaten Banyumas inkonstitusional dan cacat hukum;Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telahmenjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt., tanggal 2September 2013 yang amarnya sebagai berikut:1.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasiPemuda Pancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018 dengan agendaPemilihan Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan pada saat itu saksikorban Suhendra (panggilan Eng) sebagai calon tunggal Ketua PemudaPancasila sedangkan Sdr. Arif Rahman (panggilan Arif alias Temok) selakuKetua Pelaksana Muscab tetapi saksi korban merasakan bahwa Sadr.

ArifRahman berusaha ingin menggagalkan Muscab, dengan cara masih tetapmemegang proposal Muscab serta Terdakwa juga tidak menghadiri Muscabtersebut, namun saksi korban secara aklamasi tetap terpilin menjadi KetuaPemuda Pancasila Bukittinggi selanjutnya saksi korban tidak memasukkannama Sdr. Arif Rahman kedalam susunan pengurus serta tidak terdaftarsebagai anggota Pemuda Pancasila Bukittinggi, sehingga Sdr.

Arif Rahman kepada saksi korbanSuhendra terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasiPemuda Pancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018, lalu Sdr.

Ditemukan bukti baru; Bahwa dasar hukum peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliyaitu telah ditemukan bukti baru) yangbersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa dalam persidangan belum ditemukanberupa berita acara hasil Muscab (MusyawarahCabang) AlIrsyad AlIslamiyyah cabang KotaTegal tanggal 7 Desember 2005 dan daftarhadir Musyawarah Cabang AlIrsyad AlIslamiyyah Kota Tegal pada hari Rabu tanggal7 Desember 2005 di Hotel Farah lantai 2,Jalan Gajah Mada No. 63, Kota

yangmenyatakan SK No. 273K1426 tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum sebagai dasar mengajukan gugatan adalahsebuah kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata,dengan demikian terbukti putusan Judex juru tersebutnyata nyata telah keliru, sehingga harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauanHal. 21 dari 18 hal.Put.No. 375PK/Pdt/2010kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:mengenaialasanke 1:alasan peninjauan kembali tentang ditemukannyabuktibaru. berupa daftar hadir mengikuti Muscab