Ditemukan 164903 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pendidikan nasional
Pelaksanaan arbitrase nasional
Sistem pendidikan nasional
Arbitrase nasional (b)
Register : 02-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2021/PTUN.TPI Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat : Eti Rumiati
Tergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau
311 — 201
311 — 201
Penggugat : Eti RumiatiTergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIKEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Km. 3.5,Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan: Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M.Kepala Bidang Pengendalian dan PenangananSengketa Kantor Wilayah BPN ProvinsiKepulauan RiauH.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi KepulauanRiau, sebagai Terlapor IIc. Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, sebagai Terlapor IIIBahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi KepulauanRiau telah menindaklanjuti laporan Sdr. Rio Fernando Napitupulu, S.H.(selaku kuasa Erna Br.
Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKepulauan Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam untukmelaksanakan pembatalan terhadap SHGB No. 2536/Sungai Lekopseluas 60 M? dan SHGB No. 2627/Sungai Lekop seluas 80 M?keduanya atas nama Eti Rumiati;. Kepada BP Batam cq.
ProvinsiKepulauan Riau pada tanggal 30 November 2020, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Peradilan Tata usaha Negara, MajelisHakim berpendapat bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara ini adalah KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagaipejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Objek Sengketa a quo, sehinggadalam gugatan Penggugat telah tepat mendudukkan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagai
Kantor PengelolaanLahan (vide Bukti T.II.Int7);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriAgraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2017, salah satu tahap dalam pendaftaran tanah melalui PTSLadalah dengan mengumpulkan data yuridis atas bidang tanah.
Register : 21-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 — AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
370 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
370 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Putus : 06-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 24/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 6 April 2015 — vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN NGADA (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA)
90 — 54
90 — 54
vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN NGADA (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA)
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADAberalamat di Jl. R.E.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 58/PDT/2013/PTK Tanggal 1 Agustus 2013 — - MAGDALENA TAN vs - VINCENTIUS LIUSANTO LIU
108 — 47
108 — 47
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR DI KUPANG BERALAMAT DI JALAN FRANSSEDA KUPANG, selanjutnya disebut sebagai TERUGAT IIsekarang IKUT TERBANDING ll;3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR DI KUPANG, Cq.
Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor80/Kelurahan Atambua/1998 atas nama Magdalena Tan yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu,cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanDEMIDUKGIEIT j===s22+seee seen eee serene nen emeete neces5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;6.
buktibukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbandingdapat melumpuhkan bukti TL15 atauPenggugat / Terbanding baik sufrat maupun saksisaksi tidak dapatmembuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik No : 80,tanggal, 6 Maret 1998 bukti TI.15 menyalahi ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku atau yang dilakukan denganetiket tidak baik, sebaliknya dalam bukti Tl.15 tersebut dijelaskanasas persil adalah pemberian hak berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Atambua, tanggal30 Nopember 1985 dengan surat ukur sementara No : 128TanTUG 9 00 spencer eeeeeeemear ree eeeeeeEEE EEREmonoamine Menimbang, bahwa kemudian setelah Liu Wie Sin SuamiTI meningal dunia, tanah dan bangunan obyek sengketa beralin keTergugat , selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan hakdan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timor No521/24.04/PDPT/47/98, tertanggal 19021998 maka terbitlahSertifikat Hak Milik Nomor : 80 tahuh
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — HANS HATEYONG VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU;
111 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
HANS HATEYONG VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU;
Putus : 05-06-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 10/Pdt.G/2011/PN-LSK Tanggal 5 Juni 2012 — Pemerintah Republik Indonesia, c/q Badan Pertanahan Nasional c/q Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, c/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara; Tergugat II
- 3. Kantor Pusat PT. BANK MUAMALAT INDONESIA di Jakarta, c/q Kantor Cabang PT. BANK MUAMALAT INDONESIA di Langsa; Tergugat III
137 — 18
137 — 18
Pemerintah Republik Indonesia, c/q Badan Pertanahan Nasional c/q Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, c/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara; Tergugat II- 3. Kantor Pusat PT. BANK MUAMALAT INDONESIA di Jakarta, c/q Kantor Cabang PT. BANK MUAMALAT INDONESIA di Langsa; Tergugat III
Aceh Utara, selanjutnyaCISEDUE oo... c ccc cceeseeeececccessesssessececcccsseeenees TERGUGAT I;2 Pemerintah Republik Indonesia, c/q Badan Pertanahan Nasional c/q Badan PertanahanNasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, c/q Badan Pertanahan NasionalKabupaten Aceh Utara, beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara di KotaLhoksenmawe, Selangutnya GISCbUt ass sscssiscsxsssasssaxcnsssxeansacsansannnanannwn caansansnamnnanacs sasenwncwexsTERGUGAT II;3 Kantor Pusat PT.
Menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh TERGUGATI dan PENGGUGATberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.405/V/SMD/1990, tanggal 11051990, adalah sahharta bersama atau milik bersama TERGUGATI dengan PENGGUGAT, sebagai hartabersama dalam perkawinan dan sama sekali harus dipisahkan dengan harta bawaan milikPENGGUGAT.4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8, tanggal 18 Juli 1997, yang telah dikeluarkanoleh TERGUGATH, C/Q Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara,yang telah menggabungkan
c/qKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara..
TERGUGATI dengan PENGGUGAT dalam l(satu) Sertifikat hak milik,yang benar adalah bahwa TERGUGUGATI hanya mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanahbersama harta dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGATLI, sesuai denganAkta Jual Beli Nomor : 594.405/V /SMD/1990, tanggal 11051990, dan yangmenggabungakan kedua persil tanah dimaksud dalam satu Sertifikat hak milik adalah pihakyang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, dalam hal ini adalahTERGUGATII yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional
dibeli oleh TERGUGATI dan PENGGUGATberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.405/V/SMD/1990, tanggal 11051990, adalah sahharta bersama atau milik bersama TERGUGATI dengan PENGGUGAT, sebagai hartabersama dalam perkawinan, dan harus dipisahkan dengan harta bawaan milik PENGGUGAT.3 Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak MilikNomor : 8, tanggal 18 Juli 1997, adalah perbuatan melawan hukum dan Sertifikat Hak MilikNomor : 8, tanggal 18 Juli 1997, C/Q Kantor Badan Pertanahan Nasional
Register : 05-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — AHMAD VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;;
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
189 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 Nomor 65,Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSANASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Pemuda PersilNomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizky Angger Perkasa,S.H., jabatan Staf Bagian Hukum, Biro Sumber DayaManusia, Organisasi dan Hukum, dan kawan, berdasarkanSurat
Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;
1/Yur/Arbt/2018 6191 — 0
- Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]
Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.
Terhadap pertanyaan hukum apakah putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaldapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung atau tidak, pada RapatPleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober2016 disepakati bahwa atas putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud tidakdapat diajukan banding maupun peninjauan kembali
Register : 30-12-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/TUN/2020 Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH VS MAIMUN FIBI;
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH VS MAIMUN FIBI;
,jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Aceh, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Sku11.MP.02/1/2020, tanggal 30 Januari 2020;Pemohon Kasasi;LawanMAIMUN FIBI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,Provinsi Aceh;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;
Dalam Penundaan: Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Propinsi AcehNomor: 54/KEP11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas NamaFatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain Atas TanahHalaman 1 dari 7 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayanh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor:54/KEP11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas NamaFatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain AtasTanah Seluas 19.391 m* yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor:54/KEP11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas NamaFatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain AtasTanah Seluas 19.391 m* yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;4.
Putusan Nomor 611 K/TUN/2020Dalam Eksepsi:e Menerima eksepsi Tergugat;e Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Dalam Penundaan:e Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayanh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor:54/KEP11.19/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 atas nama Fatimah binti Sufi,Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain atas tanah seluas 19.391 m?
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2022 Tanggal 29 September 2022 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
168 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 21-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — BRAHMANTYA SAKTI, DKK vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA;
91 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRAHMANTYA SAKTI, DKK vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA;
Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor: SK.002/02520.109.02BTL2008,tanggal 4 Januari 2008 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor120/Pondok Labu Sisa Atas Nama Doktorandus Suharto Terletak diKelurahan Pondok Labu, Kecamatan Kebayoran Lama (sekarangCilandak), Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;2.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor: SK.002/02520.109.02BTL2008,tanggal 4 Januari 2008 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor120/Pondok Labu Sisa Atas Nama Doktorandus Suharto Terletak diKelurahan Pondok Labu, Kecamatan Kebayoran Lama (sekarangCilandak), Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, sampai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor: SK.002/02520.109.02BTL2008, tanggal 4 Januari 2008tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Pondok Labu SisaHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2019Atas Nama Doktorandus Suharto Terletak di Kelurahan Pondok Labu,Kecamatan Kebayoran Lama (sekarang Cilandak), Kotamadya JakartaSelatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor: SK.002/02520.109.02BTL2008, tanggal 4 Januari 2008tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Pondok Labu SisaAtas Nama Doktorandus Suharto Terletak di Kelurahan Pondok Labu,Kecamatan Kebayoran Lama (sekarang Cilandak), Kotamadya JakartaSelatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor SK.002/02520.109.02BTL2008, tanggal 4 Januari 2008 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Pondok Labu Sisa atasnama Doktorandus Suharto terletak di Kelurahan Pondok Labu,Kecamatan Kebayoran Lama (sekarang Cilandak), Kotamadya JakartaSelatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/20193.
Putus : 16-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 — WARDONO ASNIM vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, Dk
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARDONO ASNIM vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, Dk
Register : 03-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/KI/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI RI;
433 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
433 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI RI;
,jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3382/04.00/2019, tanggal 26 Juli 2019;Pemohon Kasasi;LawanPIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHANKORUPSI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di JalanAlamanda Nomor 81 RT/RW 019/004, Kedoya SelatanKebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh M.
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
454 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
454 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;
Register : 05-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/PDT/2021 Tanggal 25 Februari 2021 — BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK. CABANG TALANG BANJAR;
119 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK. CABANG TALANG BANJAR;
Register : 06-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2021 Tanggal 22 Juli 2021 — DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;
129 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;
Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas NamaDelita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, KecamatanTatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Karena Cacat HukumAdministratif, tanggal 18 Oktober 2019, Sepanjang Lampiran Nomor Urut1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008,Halaman 3 dari 6 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi TengahNomor:194/SK 72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik Atas Nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di KelurahanDuyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, KarenaCacat Hukum Adnministratif, tanggal 18 Oktober 2019, SepanjangLampiran Nomor Urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal
Duta Dharma Bhakti,sehingga penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai denganPasal 11 ayat (8) huruf e dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan MenteriAgraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat
Register : 29-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/KI/2021 Tanggal 9 Nopember 2021 — ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
418 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
418 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
PUTUSANNomor 436 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A,RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, JakartaSelatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
adalah informasi yangdikecualikan di bidang pertanahan, dan yang mempunyai hak untukmemperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum dalaminformasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis darinama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yangmemerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya; Bahwa ketentuan tersebut di atas selanjutnya diatur lebih lanjut dalamPasal 192 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Register : 18-03-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2024 Tanggal 2 Juli 2024 — TRACE MARGARRET BUDI VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT;;
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRACE MARGARRET BUDI VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT;;
Register : 18-08-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/TUN/2022 Tanggal 15 Desember 2022 — DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
124 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;