dengan apa Terdakwadihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemeriksaanHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Prp.yang saksi lakukan bersama dengan Tim dari Badan Pengawasan Obatdan Makanan (BPOM) di Toko milik Terdakwa yang beralamat di JalanPahlawan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten RokanHulu; Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengawasantersebut sehubungan dengan adanya Surat Perintah Tugas dari KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP

dengan apa Terdakwadihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemeriksaanyang saksi lakukan bersama dengan Tim dari Badan Pengawasan Obatdan Makanan (BPOM) di Toko milik Terdakwa yang beralamat di JalanHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Prp.Pahlawan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten RokanHulu; Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengawasantersebut sehubungan dengan adanya Surat Perintah Tugas dari KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP

Keseimbangan sesuai Pasal 53 ayat (2) b, c Undang UndangNo.5 Tahun 1985, karenanya keputusan Tergugat tersebut harusdibatalkan ;Bahwa Penggugat mulai bekerja di lingkungan DepartemenPerhubungan sejak tanggal 1 Maret 1985 sebagai Calon Pegawai NegeriSipil dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan LautNo.KP.12/03/13/W.IV85 tanggal 29 Juli 1985, pada Unit Staf AdministratorPelabuhan Tegal;Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil denganSurat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.KP

(satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3 Januari 2014;- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal:- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;- 1 (satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;- 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok No.KP

tanggal 3Januari 2014; 1 (satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3Januari 2014; 1(satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal: 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3Januari 2014; 1(satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan SuratPersetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara PelabuhanLabuhan Lombok No.KP

tanggal 3Januari 2014; 1 (satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3Januari 2014; 1(satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal: 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3Januari 2014; 1(satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal; 1(satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan SuratPersetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014; 3(tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara PelabuhanLabuhan Lombok No.KP

tanggal 3Januari 2014;1 (satu) lembar Daftar Muat Penumpang KMP MUNAWAR FERRY tanggal 3Januari 2014;1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal:1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 3Januari 2014;1 (satu) lembar Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal dalam rangka penerbitan SuratPersetujuan Berlayar tanggal 3 Januari 2014;3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara PelabuhanLabuhan Lombok No.KP

KP/X95 atas nama Herbet Sianturi yangdikeluarkan oleh RW.03 Sukaramai tanggal 7 November 1995, diberi tandabukti T.14.13;halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bkn.14.15.16.17.18.19,20.Foto copy Surat Pancangan No.KP 06/X95 atas nama Rosana Br.

Sianturiyang dikeluarkan oleh RW.03 Sukaramai tanggal 7 November 1995, diberitanda bukti T.14.14;Foto copy Surat Pancangan No.KP O2/IX 195 atas nama Mangatasi yangdikeluarkan oleh RW.03 Sukaramai tanggal 7 November 1995, diberi tandabukti T.14.15;Foto copy Surat Pancangan No.KP 01/1095 atas nama Anturi yangdikeluarkan oleh RW.03 Sukaramai tanggal 7 November 1995, diberi tandabukti T.14.16;Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Tanah Registrasi Camat TapungHulu No: 593/SKT/69/TPHU/2004 tanggal

Surat Tugas No.KP/105/17/24/Sesmen/KKP04 tanggal 18 Oktober 2004dan Lampiran Surat Tugas;c. Surat No.PL. 402/1/21/MKP02 tanggal 02 Desember 2002.d. Surat No. PL403/2/10/MNKP/2001 tanggal 31 Desember 2001.e. Surat No. PL.402/1/4/DPT.II/SDKP/2;f. Surat No. PL402/2018/SesmenKMNPK/2000 tanggal 22 Agustus2000.g. Surat No. S3442/MK.2/2003 tanggal 04 Agustus 2003.h. Surat No. S814/mk.2/2003 tanggal 10 Maret 2003.i. Surat No. PL.301//KKP/04 tanggal 06 Januari 2004.j.

KP.105/1/8/Sesmen/KKP/05 tanggal 25 Februari 2005 danLampiran Surat Tugas;Surat Tugas No.KP/105/i7/24/Sesmen/KKP04 tanggal 18 Oktober 2004 danLampiran Surat Tugas;dan Surat No.PL 402/1/21/MKP02 tanggal 02 Desember 2002;Surat No. PL403/2/10/MNKP/2001 tanggal 31 Desember 2001;Surat No. PL.402/1/4DPT.II/SDKP/2;Surat No. PL.402/2018/SesmenKMNPK/2000 tanggal 22 Agustus 2000;Surat No. $3442/MK.2/2003 tanggal 04 Agustus 2003.Surat No. S814/mk.2/2003 TANGGAL 10 MARET 2003.Surat No.

Rokan Hulu, sehubungan dengan adanya Surat Perintah Tugas dariKepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP.06.01.853.Dik.OPGABNAS.LK.01/2014 tanggal 18 Agustus 2014,yakni untuk melaksanakan tugas Operasi Gabungan Nasional bersamasama dengan Polda Riau terhadap sarana OMKA (Obat, Makanan,Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen) dalam rangkapenertiban Produk Obat Keras Daftar G disarana tidak berwenang/ObatTIE/palsu, Makanan TIE, Kosmetik TIE/mengandung bahan berbahaya,obat

ZHADIRA KARYA MEDIKA tanggal 15Agustus 2010;Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tkt.I Sulawesi Tengah di Palu tanggal 31 Desember 1974 Nomor :137/UP/1974 atas nama Haldy Zulmantap tentang PengangkatanCPNS;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanRI Propinsi Sulteng Nomor : 911.A/Kanwil/TU/1976 atas namaHaldy Zulmantap tentang Pengangkatan PNS tanggal 15November 1976;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.00.02.2.4.4320 atas nama Abdul Azis tentang

ZHADIRA KARYA MEDIKA tanggal 15Agustus 2010;Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tkt.I Sulawesi Tengah di Palu tanggal 31 Desember 1974 Nomor :137/UP/1974 atas nama Haldy Zulmantap tentang PengangkatanCPNS;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanRI Propinsi Sulteng Nomor : 911.A/Kanwil/TU/1976 atas namaHaldy Zulmantap tentang Pengangkatan PNS tanggal 15November 1976;49 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.00.02.2.4.4320 atas nama Abdul Azis tentang

ZHADIRA KARYA MEDIKA tanggal 15Agustus 2010;47 Surat Keputusan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tkt.I Sulawesi Tengah di Palu tanggal 31 Desember 1974 Nomor :137/UP/1974 atas nama Haldy Zulmantap tentang PengangkatanCPNS;48 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanRI Propinsi Sulteng Nomor : 911.A/Kanwil/TU/1976 atas namaHaldy Zulmantap tentang Pengangkatan PNS tanggal 15November 1976;49 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.00.02.2.4.4320 atas nama Abdul Azis

Selain itu,masa kepemimpinannya, Penggugat Rekonpensi sering melakukan terobosanterobosanbaru dalam lingkungan hidup yang bekerjasama dengan Badan Pengelolaan LingkunganHidup DKI Jakarta dan instansi terkaitnya ;Bahwa hubungan yang terjalin sangat baik tersebut tibatiba hancur, karena padatanggal 18 September 2006 Tergugat Rekonpensi mengeluarkan Surat Keputusan No.KP.4211116/JICT2006 tertanggal 18 September 2006 perihal PemberhentianPenggugat Rekonpensi dari Jabatan Manager Safety, yang ditandatangani

Terlebih tidak ada putusan peradilan pidana yang menyatakan PenggugatRekonpensi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan TergugatRekonpensi ;Bahwa dengan mengacu pada PKB dan penjelasan tersebut diatas, KeputusanTergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.KP.428/1/16/JICT2006 tertanggal 18 Sptember 2006 adalah cacat hukum karena tidak sesuai denganPKB dan norma norma/kelaziman yang ada. Oleh karenanya, keputusan aquo haruslahdibatalkan dan dicabut.

No. 2088/Pdt.G/2013/PAMdn.Bahwa Penggugat, adalah Pegawai Negeri Sipil dan dalam mengajukan gugatanperceraian ini, telah mendapatkan izin dari atasan langsung, sebagaimana di amanatkanundangundang, sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.KP.03.15.82.11.13.6172 tanggal 18 Nopember 2013.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sahmenurut hukum Islam tanggal 05 April 2006 di depan Pejabat Kantor Urusan Agama,Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, sebagaimana

Bahwa Penggugat juga sudah mendapatkan izin dari instansitempat Penggugat bekerja untuk melakukan perceraian dengan Tergugatberdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No.KP. Tahun 2018 tentangPemberian Izin Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil AtasNama PENGGUGAT (Penggugat) NIP. , tanggal 02 April 2018 yangHal 4 dari 13 Put. No. 1900/Pdt.G/2018/PA.JSditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia a.n.

berdasarkan Surat KeputusanKantor Cabang Palopo nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008dengan tugas mengadministrasikan filefile debitur, membuat perjanjian kredit,membuat pengikatan perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur, membuatlaporanlaporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit Debitur BNICabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selakuPenyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkanSurat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP

tanggal 5 September 2008 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadministrasikan failfail debitur, membuat perjanjian kredit, membuatpengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dan membuat laporanlaporaneksternal dan internal termasuk pelaporan pembayaran Angsuran Kredit Debitur BNICabang Palopo ke Bank Indonesia termasuk tanggungjawab terdakwa;Bahwa AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan KliringCabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP

berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo nomor : KP/1385/PLP/2/R tanggal05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan filefile debitur, membuatperjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur,membuat laporanlaporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit DebiturBNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia;e Bahwa AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan KliringCabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 No.KP

KP/KT/Mts/459/P/IV/2011 an.Limbong Siagian tanggal 21 April 2011 No.KP/KT/Mts/458/P/IV/2011 an.Bihelman Sitorus tanggal 21 April 2011, No.

Notaris di Jakarta telah mengajukanpermohonan Advis Planning (Keterangan Peruntukan dan PenggunaanTanah) masingmasing vide surat No.KP35/1059/ULOG tanggal 30 Juni1994 dan No.KP.35/1128/ULOG tanggal 15 Juli 1994 danNo.KP35/1128/ULOG tanggal 15 Juli 1994 dan permohonan jasa ke TataKota tanggal 13 Oktober 1994.Berkaitan dengan luas batas / bidang tanah eks sebagian EigendomVerponding No.408 milik TERGUGAT II ditunjukkan dengan jelas dalamHal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Berdasarkan salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK/213/HGB/BA/70 tanggal 16 September 1970 menjelaskan sbb :1) Bank Dagang Negara (BDN) melalui surat No.KP.8/2 tanggal 3081967telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak Guna Bangunanatas tanah eks sebagian Eigendom Verponding No.408 seluas 10.000 M?

Notaris diJakarta telah mengajukan permohonan Advis Planning (Keterangan Peruntukan danPenggunaan Tanah) masingmasing vide surat No.KP35/1059/ULOG tanggal 30 Juni1994 dan No.KP.35/1128/ULOG tanggal 15 Juli 1994 dan No.KP35/1128/ULOGtanggal 15 Juli 1994 dan permohonan jasa ke Tata Kota tanggal 13 Oktober 1994. danberkaitan dengan luas batas / bidang tanah eks sebagian Eigendom VerpondingNo.408 milik TERGUGAT II ditunjukkan dengan jelas dalam Gambar Situasi yangdikeluarkan Kepala Kantor Pengukuran

Putusan No. 131 /Pdt.G/2013/PA.PIk.dan karena Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No.KP.1/I/PW.01/065/1999 tertanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Arut Selatan;2.

BNI (Persero) Tok No.KP/052/DIR/Rtanggal 20 Februari 2001 tentang pengangkatan Djarot RamelanSuseso menjadi Pemimpin Divisi UK dan Ikhtisar kewenangan,sebagaimana tercantum pada BP Uraian jabatan Kantor BesarBab VIl halaman 14, instruksi No.IN/O068/REN tanggal 20 Juni2000 ;Surat Divisi SDM No.SDM/2/3356/R tanggal 23 Juni 1998 tentangmutasi perubahan posisi an. Ir.

BNI (Persero) Tok No.KP/052/DIR/Rtanggal 20 Februari 2001 tentang pengangkatan Djarot RamelanSuseso menjadi Pemimpin Divisi UK dan khtisar kewenangan,sebagaimana tercantum pada BP Uraian jabatan Kantor Besar BabVil halaman 14, instruksi No.IN/O068/REN tanggal 20 Juni 2000 ;Surat Divisi SDM No.SDM/2/3356/R tanggal 23 Juni 1998 tentangmutasi perubahan posisi an. Ir.

kepada familitas dana talangan BNI ; Surat Divisi UK No.lWK/3/8454 tanggal 5 Agustus 2002 tentangPembebanan biaya fee PT BTS kepada fasilitas dana talangan BNI ; Surat BTS No.091/BTS/INV/8/2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentangpembebanan fee klien PT BTS ; Memo Divisi KPI No.KPV/2/1327 tanggal 11 Juli 2002 ; Memo Divisi UK No.UK/3/8101 tanggal 26 Juli 2002 ; Memo Divisi UK No.UK/3/8129 tanggal 26 Juli 2002 ; Risalah Rapat Direksi tanggal 24 Juni 2002 ; Surat Keputusan Direksi PT BNI (Persero) Tok No.KP

Bahwa sesuai prosedur yang berlaku di Bank BNI terhadapLaporan Hasil Audit SPI tersebut telah dilakukan evaluasilanjutan oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bank BNIEvaluasi yang dilakukan oleh Divisi SDM tersebut telah sesuaidengan system dan ketentuan yang berlaku di Bank BNI.2.Bahwa sesuai dengan surat Divisi SDM Bank BNI No.KP/423/SDMIRitanggal = 3 Desember 2004 menyatakan:"berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawas InternCfm. surat SPI No.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor KP.04.05..2.2.4095 tanggal 25 Juli 2013, Surat SekretarisDien PP dan PL Kementerian Kesehatan RI No.KP.02.05/1.4/1508/2013 Tanggal 20 Mei 2013, dan bukti SuratKepala BTIKL dan PP Kelas Medan No.KP.01.02/VII.7/1149/2013 Tanggal 7 Mei 2013 tidak satupunmenunjukkan ataupun menyebutkan bahwa PemindahanPenggugat merupakan Pengaktifan Kembali status Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak diterbitkannya KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 105/MENKES/

Nomor : KP.02.05/1.4/1508/2018,tanggal 20 Mei 2013), (fotokopi dari fotokopi);: Surat BTKL dan PP Kelas Medan No.KP.01.02/VIIl.7/1149/2013, tanggal 7 Mei 2013),(fotokopi dari fotokopi);: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.DIV.2611/S.1132/14, tanggal 19 November2015 perihal Pertimbangan Status KepegawaianHal 65 dari 90 hal Putusan Nomor : 201/G/2016/PTUNJKT.14. Bukti T 1415. Bukti T1516.Bukti T 1617.Bukti T 1718. Bukti T 1819.Bukti T 1920.Bukti T 20atas nama sdr.

);: Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juni 2015yang bertempat di Direktorat Jenderal PP dan PLKementerian Kesehatan, tanggal 26 Juni 2015),(fotokopi dari fotokopi);: Laporan Kehadiran Bulanan Januari 2015 s/dDesember 2015 dan Laporan kedisiplinan, atasnama Halomoan Bongbongan Siregar, (fotokopidari fotokopi tandatangan stempel basah);: Surat Pernyataan Halomoan BongbonganSiregar, (fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Pernyataan Kepala Balai Teknik KesehatanLingkungan dan Pengendalian Penyakit No.KP

dikeluarkan di Tegal tanggal01 Maret 2019; 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor:0258/PSDKP.I/ PW.351/II/2018 Jakarta 10 Februari 2018; 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor:UM.003/05/05/KSOP.TGL17 Tegal 18 januari 2017; 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor:UM.003/35/20/KSOP.TGL17 Tegal 08 Oktober 2017; 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan No.06/01/SROP.TGL17Tegal 30 Januari 2017; 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No.KP

No. 22/Pdt.G/2016/PA.Pwlpemohon sesuai dengan Surat Izin Melakukan Perceraian No.KP.04.01/MENKES/358/2015 tertanggal 26 Agustus 2015.Dari halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak dapat dipertahankan lagi, karena itu Penggugat mengajukan gugatancerai ini.

Makanan (POM) Makassar sesuai tugas dantanggung jawabnya yakni melakukan pengawasan terhadap sediaanfarmasi, kegiatan produksi, penyimpanan dan pengangkutan sebelumproduk berupa obat, makanan dan kosmetik di distridbusikan atau di jual kekonsumen, dasar tersebut tim Balai POMdapat memasuki setiap tempatyang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan danpengangkutan dan perdangangan sediaan farmasi, dan pada tanggal 18september 2014 KepalaBalai Besar POM Makassar menerbitkan SuratTugas No.KP

tanggungjawabnyayakni melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi, kegiatanHal. 8 dari 38 hal, Put.No.265/PID/2015/PT.Mksproduksi, penyimpanan dan pengangkutan sebelum produk berupa obat,makanan dan kosmetik di distribusikan atau di jual ke konsumen, dasartersebut tim Balai POM dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakandalam kegiatan produksi, penyimpanan dan pengangkutan dan perdagangansediaan farmasi, dan pada tanggal 18 september 2014 Kepala BalaiBesarPOM Makassar menerbitkan Surat Tugas No.KP

No.KP.01.01.23.98, Durian Gadang , tanggal 12 Maret 2008, bermaterai cukupyang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telahsesuai, selanjutnya diberi kode P.4;Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Pyk.5.