Bahwa akhirnya finish tanggal 2 Juni 2016 diterbitkan dandilaksanakan Objek Gugatan TUN oleh Tergugat, akan tetapi halyang sama sebelumnya oleh Tergugat telah diterbitkan KeputusanTata Usaha Negara No.PEG.821.2/173 /Kpts/2016, tanggal 2 Juni2016 untuk eselon II dan Ill, dan diikuti lanjutannya hal yang samayaitu diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Juni2016 untuk pejabat eselon Il, Ill dan IV;i. Bahwa karena H.Darwin M.H.

;Halaman 2.1 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUNBNAMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawabannya tertanggal 5 Maret 2013, yang pokoknya sebagai berikut ;1Bahwa benar Penggugat adalah seorang PNS yang diangkat berdasarkan SKBupati Bener Meriah Nomor : Peg.823/260/SK/2006 tanggal 10 Juni 2006 ;2Bahwa bener Penggugat diangkat menjadi Kasi Pelayanan Medis dan Logistikpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan SK No.Peg

Putusan No127/Pdt.G/2013/MS.LgsSALINAN PUTUSAN Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon, dimana Pemohonberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kepadanya diharuskan mendapat izinatasannya apabila mengajukan permohonan cerai, atas hal tersebut didepanpersidangan Pemohon telah menyerahkan surat Rekomendasi No.Peg.800/766/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsapada 23 April 2013 bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H.Menimbang, bahwa terhadap dalildail permohonan

(Bukti T9 ) ;Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.Peg. 821.22/026/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pengangkatan danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Acehan. H. Burhanuddin, SE. (Bukti T10) ;Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2011, Ketua DPRA telah mengirimkanSurat No. Peg.800/005/R/X/2011 kepada Tergugat perihal : Pencabutankembali Rekomendasi Calon Pengganti Sekretaris Dewan DPR Aceh (Bukti.

Bahwa, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.Peg.800/821.22/193/2011 tentang Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon II Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas nama DR.Iskandar A. Gani, SH. M. Hum., tertanggal 6 Juli 2011 (ObjekSengketa) (Bukti P1 = T6) ;d. Bahwa, berdasarkan Keterangan saksi DRS.

Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telahmemerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi danmediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 oleh MediatorHandika Fuji Sunu = S.H.L, Hakim Mahkamah Syariyah Kualasimpang telahgagal mencapai kesepakatan.Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan surat izin untuk bercerai dengan surat Keputusan Bupati AcehTamiang No.Peg.800/133/2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani olehHim. 10 dari 23 Pts.No.365

L 054170 ; b) Taspen No.390018519 tanggal 27 April 2006 ; c) SK 80% No.Peg.813.3/140/2002 tanggal 27 Mei 2002 ; d) SK 100% No.Peg.821.13/46/2003 tanggal 30 Januari 2003; dan e) SK terakhirIV/a No. Peg.823.4/111/2012 tanggal 28 September 2012 adapada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang sebagai jaminanatas pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang(sesuai dengan aslinya);8.

ke SMA Negeri I Pulo Aceh;IDALAM POKOK PERKARA:.1Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)karena lahirnya: Keputusan Bupati Aceh Besar (tergugat) Nomor:Peg.824/30/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang pemindahan Tugas PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar atas nama,Rizal Munadi,S.Pd Nip: 19761021 200312 1 010 yang bersifat individual,kongkrit, final dan mempunyai akibat hukum kepada penggugat, dimanatergugat mengeluarkan Objek sengketa No.Peg

Aceh;Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ketempat atau padakedudukan semula atau yang setara dengan itu ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal31 Desember 2013 Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31Desember 2013, yang mengemukakan halhal sebagai berikut :bahwa dengan dikabulkannya permintaan penundaan pemberlakuan Keputusan BupatiAceh Besar No.Peg

berkaitan dengan adat istiadat seperti dalam haladministrasi surat menyurat adanya proposal yang ditujukan ke kabagsetelah disposisi kabag langsung ke kasubag sesuai dengan arahan disposisibaru kita laksanakan kemudian dokumen tersebut naik lagi ke kabag dandiperiksa oleh kabag keistimewaan aceh;Bahwa saksi mengetahui adanya dana hibah tersebut setelah KabagKeistimewaan melaksanakan cuti dimana saksi ditunjuk sebagai pelaksanaKabag keistimewaan Aceh sekitar bulan November 2009 sesuai Nota DinasNomor : NO.PEG

Keistimewaan Aceh sesuai dengan Nota Dinas No.PEG.875.1/ND/35/2009 Sdri. Ilyas, S.Sos selaku pemberi hibah ;1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yangditandatangani oleh Ketua Sanggar Cut Meutia Meuligo Aceh Utara Sdri. KhadijahAbdullah selaku penerima hibah ;1 (satu) lembar fotocopi Permohonan pencairan dana bantuan pembinaan sanggarcut meutia meuligo aceh utara yang ditandatangani oleh Ketua Sanggar Cut MeutiaMeuligo Aceh Utara Sdri.

Peg.824/06/2015tanggal 23 Februari 2015, akan dibatalkan (yang menurut bahasa dalil gugatanPENGGUGAT adalah akan ditinjau ulang), padahal SK Bupati No.Peg.824/06/2015 tanggal 23 Februari 2015 tersebut adalah merupakan produkhukum tata usaha negara yang apabila ingin ditinjau atau dibatalkan ataudisengketakan maka prosedurnya adalah dengan pengajuan gugatan kepadaPeradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan olehPejabat pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan memiliki

bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keteranganahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam sistem pembuktian hukum acarapidana yang menganut stesel negatif wettelijk, hanya alatalat bukti yang sah menurutUndangundang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (metiman Prdjohamidjojo,sestem pembuktian dan alatalat bukti hal 19) hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuantersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah .Bila Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan surat perintah No.Peg

Alat bukti tersebut hanya dilampirkan dalamnota pembelaan dimana pada saat itu proses pembuktian sudah selesai.Dengan demikian barang bukti dokumen berupa surat porintah No.Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 tidak dapat dijadikan alasan/ pertimbangandalam pengambilan keputusan Pengadilan karena. Bahwa alat bukti yang sahberdasarkan pasal 184 ayat(1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keteranganahli, surat.

surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam sistem pembuktian hukum acarapidana yang menganut stesel negatif wettelijk, hanya alatalat bukti yang sah menurutUndangundang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (metiman Prdjohamidjojo,sestem pembuktian dan alatalat bukti hal 19) hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuantersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah .halaman 36 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNABila Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan surat perintah No.Peg

Alat bukti tersebut hanya dilampirkan dalamnota pembelaan dimana pada saat itu proses pembuktian sudah selesai.Dengan demikian barang bukti dokumen berupa surat porintah No.Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 tidak dapat dijadikan alasan/ pertimbangandalam pengambilan keputusan Pengadilan karena. Bahwa alat bukti yang sahberdasarkan pasal 184 ayat(1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keteranganahli, surat.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izindari atasan untuk melakukan perceraian dengan suratnya No.Peg.840/02/2018, Tanggal 30 Januari 20189.

Kepala Dinas*Kesehatan Aceh No.PEG.820/09/14/SK/2012 tanggal 27 September 2012 dan padasaat itu Dana Bantuan Hibah tersebut baru dicairkan dariKas Pemerintah Aceh ke Rekening Akademi Farmasi BandaAceh,sehingga pada saat itu saksi Ermeyda CH,SE tidak lagimenjabat sebagai Direktur Farmasi Banda Aceh, namun saksiErmeyda,CH,SE tidak pernah melakukan serah terima danaHibah tersebut kepada saksi Erfina, Ssi.Apt selaku Direkturyang baru Akademi Farmasi, melainkan saksi Ermeyda CH,SEmelakukan pembayaran

Iskandar Nasri, MM sesuai denganNota Dinas No.Peg 875.1/ ND 127/2007 Tanggal 25 Oktober2007. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan saksiselaku bagian Verifikasi pada setda Kab.

Nomor 2127 K/Pid.Sus/201 12007 sesuai dengan ND No.Peg 875.1 / ND / 27 / 2007 tanggal25 Oktober 2007.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pelaksana tugasSetda Kab.Aceh Utara adalah Sebagai Berikut :O pengguna Anggaran untuk Sekretariat daerah Kab.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan Bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meteraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberitanda T 1 sampai dengan T 14, adalah sebagai berikut: Bukti T1Surat dari Gubernur Aceh kepada Presiden Indonesia Cq.Kepala Badan Kepegawaian Negara No.Peg

pihak Tergugat tetap saja tidak berubah,malah bertambah mempersulit kehidupan pihak Penggugat;Bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah melaporkan lagi permasalahtersebut kepada aparat desa sertempat, dilanjutkan ke BP4 KUA KecamatanJeumpa, Kabuapten Bireuen serta atasan pihak Penggugat sendiri yang semuamereka masingmasing tidak berhasil menyelesaikan permasalahan terkait danterakhir pihak Penggugat mohon izin untuk bercerai dari pejabat yangberkompeten dan pihak terkait telan mengeluarkan Surat No.Peg

PEMB00111/WPJ.06/KP.0705/RIK.SIS/2017,tanggal 28 Agustus 2017, Hal PemberitahuanPemeriksaan Lapangan (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan Bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meteraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberitanda T 1 sampai dengan T 35, adalah sebagai berikut: Bukti T1 : Surat dari Gubernur Aceh kepada Presiden Indonesia Cq.Kepala Badan Kepegawaian Negara No.Peg.882.4

Foto copi surat keputusan Bupati Nagan Raya No.PEG.821.2/251/2012, tanggal 03 Maret 2012, ynag telah dicocokkandengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda T 2;. Foto copi surat keputusan Bupati Nagan raya, Nomor PEG.821.2/880/2010, tanggal 07 Oktober 2010, yang telah dicocokkan denganaslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda T 3 ;.

DEDEHKARTIKA dan No.PEG.80218/674, tanggal 10 Juni 1993, atasnama Dra.DEDEH KARTIKA ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Sosial RepublikIndonesia masingmasing Nomor : PEG.80232/1273, tanggal 16April 1996, atas nama ASEP SUPRIANTA, BSW ;1 (satu) bundel Surat Ketetapan Obyek Untuk ketetapan IpedaNo.1205 (sesuai KI.LPDS/PKT.38) tanggal 441983, luas tanah020 Da, atas nama AEP SAEPUDWN, alamat Bojong Nangka DesaMekarsari No.181 Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;1 (satu) buah Buku Akta Hibah No

Termohon mencabut atau) membatalkan Keputusan Gubernur No.PEG.821.22/059/2021 tentang Pemberhentian dan PengangkatanSekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 29 April 2021/17Ramadhan 1442 H atas nama Drs. Asra;3.