Kepala Direktorat Agraria tanggal 24 Desember 1975 No.SK.1554/Dit.Pht/HM/75 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara kepadasaudara Nazir dkk. Dan pembatalan Sertifikatnya atas tanah terletak di DesaTugu Selatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,khusus mengenai Pembatalan SertifikatSertifikat Hak Milik para Penggugat,No.245 Desa Cibeureum seluas 14.000 M2 atas nama Tn. Sutrisno Eddy Cokrodan Sertifikat Hak Milik No.244 Desa Cibereum seluas 14.000 M2 atas namaNy.

Dan pembatalan Sertifikatnya atas tanah terletak di Desa TuguSelatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dimohon Penggugat dalam suratnya No.SK No.280/Dja/1987 tertanggal 24 Oktober 2002 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut, Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No.280/DJA/1987/ tanggal 10 Oktober 1987 tentang PencabutanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratCq. Kepala Direktorat Agraria tanggal 24 Desember 1975No.

KepalaDirektorat tanggal 24 Desember 1975 No.SK.1554/Dit.PHT/HM/75 tentangPemberian Hak Milik Atas Tanah Negara kepada Sdr. Nazir, dkk danHal. 9 dari 14 hal. Put.

Kepala Direktorat Agrariatanggal 24 Desember 1975 No.SK.1554/Dit/PHT/HM/75 yang mana dalampencabutan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 Pasal 14 ayat (1)yang menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan hak atastanah yang berakibat batalnya Sertifikat dan ayat (2) yang menyatakan "Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu hak atas tanah yangberakibat batalnya Sertifikat "dan ayat (2) yang menyatakan " wewenanguntuk menegaskan perubah

Terdakwa merupakan lahan yang masihtermasuk dalam Kawasan Hutan Produksi tetap IUNPHHKHT PT.WKS;Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.SusLH/2016/PN.KLT Bahwa Saksi menerangkan lokasi tersebut masuk kedalam KawasanHutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betaradan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IJPHHKHTPT.WKS sesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret2001 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman IndustriPT.WKS dan diperbarui dengan SK.Menhut No.SK

Sungai Baung Kec.PengabuanKab.Tanjab Barat; Bahwa dengan titik koordinat tersebut setelah Ahli flotkan ke PetaKawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalam Kawasan Hutan ProduksiTetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara dan kawasanhutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKS sesuaiHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.SusLH/2016/PN.KLTdengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dandiperbarui dengan SK.Menhut No.SK

lokasi di Jl. 182 Areal hutankonservasi Distrik PT.WKS Desa Sungai Baung Kec.PengabuanKab.Tanjab Barat;Bahwa dengan titik koordinat tersebut setelah Ahli flotkan ke PetaKawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalam Kawasan Hutan ProduksiTetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara dan kawasanhutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKS sesuaidengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dandiperbarui dengan SK.Menhut No.SK

diJl. 182 Areal hutan konservasi Distrik PT.WKS Desa Sungai BaungKec.Pengabuan Kab.Tanjab Barat kemudian dengan titik koordinat tersebutsetelah Ahli floikan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalamKawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betaradan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKSsesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dan diperbaruidengan SK.Menhut No.SK

No.SK/45/VI/2013 tanggal 26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.- 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-( tujuh ribu lima ratus rupiah),-.

No.SK/45/VI/2013tanggal 26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.e 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa.4.

No.SK/45/V1I/2013tanggal 26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.e 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n.

No.SK/45/VI/2013tanggal 26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.e 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa.Adalah suratsurat yang berkaitan dengan ketidak hadiran Terdakwa yang memperkuatpembuktian dalam perkara Terdakwa ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UUNomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.

No.SK/45/VI/2013tanggal 26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.e 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,( tujuhribu lima ratus rupiah),.Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 di dalam Musyawarah MajelisHakim oleh Sugiarto, $.H., Mayor Chk NRP.548431 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian,S.H.

Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 1 (satu) lembar Danrindam IM No.SK/06/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Keterangan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam IM, sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 a.n. Terdakwa. b. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Dodikbelneg Rindam IM a.n. Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pidanatambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.a Agar barang bukti berupa surat :a. 1 (satu) lembar Danrindam IM No.SK/06/V I/2014 tanggal 20 Juni2014 tentang Keterangan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijinDanrindam IM, sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengantanggal 14 Juni 2014 a.n. Terdakwa.b. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Dodikbelneg Rindam IM a.n.Terdakwa.(tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini)4.

Bahwa akibat perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telahmencemarkan nama baik TNI AD khususnya Rindam IM dan tugasserta tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai.: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidanganberupa surat :1. 1 (satu) lembar Danrindam IM No.SK/06/V 1/2014 tanggal 20 Juni 2014tentang Keterangan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin DanrindamIM, sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014a.n.

tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yangdimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat,sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :1. 1 (satu) lembar Danrindam IM No.SK

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Dedi Saputra, Pratu, NRP 3105004562048 1terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalamwaktu damai.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :13Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.ai Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 1 (satu) lembar Danrindam IM No.SK/06/V1/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentangKeterangan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam IM, sejak tanggal

No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dantelah ditindak lanjuti oleh Tergugat I ;2 Bahwa oleh karenanya apabila ada yang merasa dirugikan atau ada yangmerasa mempunyai kepentingan atas Pembatalan yang telah dilakukan olehIIMenteri Dalam Negeri dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I tersebut,tentunya adalah Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie makaseharusnya Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, yangmengajukan Gugatan ;Dan gugatan tidak dapat diajukan oleh Penggugat

Notaris Haji ZulkifliSitompul, SH. tersebut, Penggugat memperoleh tanahSHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 danSHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974yang masingmasing atas nama Kemas Zainuddin Yani(Tjek Yan) bin Kemas Onie ;2 Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa dimaksudadalah TIDAK SAH SECARA HUKUM, karenaSHMSHM yang dibeli oleh Penggugat tersebut telahdibatalkan 15 (limabelas) tahun yang lalu olehMenteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 198326IIldengan Surat Keputusan No.SK

tidak semua ahli waris Raden Achmad Soleman yangdiajukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka Gugatan PenggugatKurang Para Pihaknya ;IV EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN OBSCUUR LIBEL).OBSCUUR LIBEL (PERTAMA).1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakanmemiliki tanah seluruhnya seluas = 3115 M2 yangterdiri dari luas 645 M2 berdasarkan SHM No.163/26Ilir dan luas 2470 M2 berdasarkan SHM No.164/26 Ilir,dan SHMSHM tersebut telah dibatalkan oleh MenteriDalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK

.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983tersebut, adalah TIDAK JELAS, sehingga Gugatan Penggugat yangdemikian dapat dikategorikan OBSCUUR LIBEL ;Vv MENGENAT RECHTS VERWERKING.1 Bahwa SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember1974 GS No. 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974,GS NO.1625/1974 tertanggal 7 Nopember 1974, yangmasingmasing atas nama Kemas Zainuddin Yani (TjekYan) bin Kemas Onie ; TELAH DIBATALKAN olehMenteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.SK

Robert Tjahjaindra) SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang,sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanahsengketa, karena Penggugat hanya secara formal membeli 2(dua) Sertifikatyaitu SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilirtertanggal 25 Nopember 1974 yang masingmasing atas nama Kemas ZainuddinYani ( Tjek Yan ) bin Kemas Onie, YANG TELAH DIBATALKAN 15(limabelas) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19Februari 1983 melalui Surat Keputusannya No.SK

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK/01/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 + secaraberturut turut selama + 46 (empat puluh enam)hari atau lebih lama dari tiga puluh hari..8.

Terdakwa = dan mencari ke rumahTerdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuanYonif 121/MK tidak ada membawa barang baranginventaris negara.Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2010 ataskesadaran sendiri kembal i ke kesatuan Yonif121/MK.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK

Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif121/MK karena pada tanggal 19 Nopember 2009 tidakikut apel malam dan pada tanggal 20 Nopember 2009tidak mengikuti apel pagi serta mendapatinformasi Terdakwa dicari cari oleh pihakkesatuan sehingga Terdakwa panik dan takutkembali kekesatuan.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK

., Kantor CabangBanyuwangi, bertempat tinggal di Jalan Anmad Yani no. 46 a* Banyuwang ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Tambunan, SH, FerryEdward M Guitom, SH, dan Erza Besari Putra, SH, berdasarkan SuratTugas dan Surat Kuasa No.SK.043/DIRBMLI/18 tertanggal 26 Maret 2018yang didaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04April 2018 Nomor 271/HK/2018/PN.Byw, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2.

Pemerintah Ri cq Otoritas Jasa Keuangan Ojk Kantor PusatJakarta cq Otoritas Jasa Keuangan Ojk Kabupaten Jember, bertempattinggal di jalan Hayam Wuruk No. 41 Jember , dalam hal ini memberikan kuasakepada Nen Dyah Pristanti, Pebteson, Aries anggriawan dan Ika MeiliaArvina Putri, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa No.SK.043/DIRBMLI/18 tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftaran di kepaniteraan PengadilanNegeri Banyuwangi tanggal 23 Mei 2018 Nomor 365/HK/2018/PN.Byw, untukselanjutnya disebut sebagai

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK/06/ XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Laporan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa. b. 67 (enam puluh tujuh) lembar daftar absensi personel Kodim 0113/GL sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 a.n. Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Agar barang bukti berupasuratsurat:a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK/06/ XV/2016 tanggal23 Nopember 2016 tentang Laporan telah meninggalkanKesatuan sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan sekaranga.n. Terdakwa.b. 67 (enam puluh tujuh) lembar daftar absensi personel Kodim0113/GL sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalamperkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkasperkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara BelumDitemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untukdiajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secaraIn Absentia).: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidanganberupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK

atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yangdimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat,sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.: Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa suratsurat:a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK/06/ XV/2016 tanggal 23 Nopember2016 tentang Laporan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2016sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa.b. 67 (enam puluh tujuh) lembar daftar absensi personel Kodim 0113/GL sejak bulanMei 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Menetapkan barang bukti berupa surat surat :a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 114/SM No.SK/167/ X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Laporan desersi terhitung mulai tanggal 19 September 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa.b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 114/SM bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 a.n. Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Suratsurat :a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 114/SM No.SK/167/ X/2016tanggal 20 Oktober 2016 tentang Laporan desersi terhitung mulaitanggal 19 September 2016 sampai dengan sekarang a.n.Terdakwa.b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 114/SM bulanSeptember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 a.n.Terdakwa.2. Barangbarang : Nihil4.

Nomor 31 Tahun 1997 maka dalamperkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita AcaraMenimbangMenimbang7Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkasperkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara BelumDitemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untukdiajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secaraIn Absentia): Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidanganberupa :a.Suratsurat :1 (satu) lembar Surat Danyonif 114/SM No.SK

berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yangdimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat,sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 114/SM No.SK

TNI AD.Menetapkan barang bukti berupa surat surat :a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 114/SM No.SK/167/ X/2016 tanggal 20 Oktober2016 tentang Laporan desersi terhitung mulai tanggal 19 September 2016 sampaidengan sekarang a.n. Terdakwa.b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 114/SM bulan September 2016sampai dengan bulan Oktober 2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Bahwa pada saat ini melalui perkara gugatan Nomor 01/G/2021/PTUN JKT tanggal 06 Januari 2021 pada Pengadilan TUN Jakarta para pemiliklahan berdasarkan SHM No.214 tahun 2000 dan SHM No.198 tahun 2000sedang menjalani proses persidangan perkara Nomor : 01/G/2021/PTUN JKT tanggal 06 Januari 2021 dengan obyek perkara berupa SK MenteriKehutanan RI No.SK.3069/menhut VII/KUH/2014 tentang penetapankawasan hutan pada kelompok hutan TOFFO Rompu (RTK.65) seluas85.518.64 hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten

para pemegang SHM diatas kawasan yang dinilai oleh JPUsebagai kawasan hutan tempat barang bukti berupa kayu yang berasal darikawasan hutan toffo rompu RTK.65 (Sebagaimana diuraikan dalam suratdakwaannya pada halaman 2 garis datar ke11 berbunyi bahwa kayusonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal darihutan toffo rompo RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamata Pajo KabupatenDompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut"), saat ini sedangmenguji keabsahan SK Menteri Kehutanan No.SK

Hal ini dapat kita cermati dari uraian dakwaan JPU dalamperkara a quo pada halaman 2 garis datar ke11 berbunyi bahwa kayusonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal darihutan toffo rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamata Pajo KabupatenDompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut" sedangkan dalamperkara No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU, uraian JPU berbunyi bahwa kayuyang menjadi barang bukti berasal dari kawasan hutan berdasarkan SKMenteri Kehutanan No.SK.3069/menhutVII/KUH

Bahwa oleh karena demikian, telah terjadi kontradiksi pendapat dandasar hukum yang dipakai dalam menentukan apakah barang bukti berupakayu tersebut, berasal dari kawasan hutan berdasarkan SK MenteriKehutanan RI No.SK.3069/menhutVII/KUH/2014 ataukah berasal daritanah/lahan hak milik warga berdasarkan SHM yang diterbitkan oleh BPNdengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RINo.102/MenhutVIl/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuanprinsip pelepasan kawasan hutan produksi

Dalam bukti surat tersebut, ternyata objek sengketa dalam gugatantersebut adalah SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhutVII/KUH/2014.Menjadi pertanyaan apakah objek gugatan tersebut berkaitan dengan perkarapidana a quo, untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti suratdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam uraian perbuatan Terdakwa dalam suratdakwaan baik dakwaan kesatu maupun kedua, Penuntut Umum pada pokoknyaterdapat uraian yang mendasari dakwaan tindak pidana yang dilakukanTerdakwa

kewajiban padaseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, tanahtanah Sengketa tersebut semula adalah tanahtanah yang berasal dariEigendom Verponding No.1933 seluas 1298 m2 dan Eigendom VerpondingNo.3501 seluas 40 m2, Surat Ukur tanggal 2861895 No.2875, atas nama KHOEENG BAN ; "7Bahwa, namun ternyata kemudian berdasarkan permohonan untuk memperoleh hakmilik dari IKSAN HALIM dh Liem Tjoan Ek dkk pada tanggal 30 Juli 1980 telahditerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Barat Tanggal 30 Juli1980 No.SK

menjadi hak milik ;Bahwa, sebelum diterbitkan hak baru oleh Gubernur Jawa Barat melalui SuratKeputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Barat Tanggal 30 Juli 1980 No.SK.2509/Dit.PHT/HM/1980, kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No.1024/ KelurahanPenjunan, atas nama GUNAWAN SURYAATMADIA dkk (38 orang), seharusnyaTergugat memperhatikan hakhak atas tanah yang sudah ada di atas tanah danbangunan tersebut, baik hak kepemilikan, hak prioritas para pemegang hakmilik lama maupun hak keperdataan atas bangunan rumah

tinggal dan tokoyang berdiri di atasnya, sebagai prasyarat sebelum diterbitkannya hak baruHalaman 35 dari 110 halaman Putusan Nomor :103/G/2012/PTUNBDG36Bahwa, oleh karena itu pemberian hak baru berupa Hak Milik No.1024 kepadaGUNAWAN SASTRAATMAJA (dkk) yang didasarkan Surat KeputusanGubernur KDH Tk I Jawa Barat Tanggal 30 Juli 1980 No.SK.2509/Dit.PHT/HM/1980 tersebut adalah cacat hukum dengan segala akibat hukum yangterkandung di dalamnya ;Bahwa, dengan demikian pemberian hak baru berupa Hak Milik

No.1024/Kelurahan Panjunan, atas nama GUNAWAN SASTRAATMAJA dkk (38 orang),yang didasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Barat Tanggal 30 Juli1980 No.SK.2509/Dit.PHT/HM/1980 yang cacat hukum, sehingga pemecahan,perubahan dan balik nama Sertipikat Hak Milik No.1024/ Kelurahan Panjunantersebut menjadi :e SERTIPIKAT HAK MILIK No.2357/ Kelurahan Panjunan, tanggal 5 April1999, Surat Ukur No.464/1999 tanggal 22031999, luas 244 m2, atas namaIr.

.2509/Dit.PHT/HM/1980, dengan demikian sesungguhnya surat keputusan tata usahanegara tentang pemberian hak tersebut telah ada sejak tanggal 30 Juli 1980 melaluiSurat Keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Barat tanggal 30 Juli 1980 No.SK.2509/Dit.PHT/HM/1980 tersebut;Bahwa selain itu, ternyata Para Penggugat dalam menentukan jangka waktupengajuan gugatan aquo telah didasarkan pada surat Tergugat Nomor:1118/73274/V 11/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang menurut Para Penggugatditerima pada tanggal 25 Juli

TNI AD.Menetapkan barang bukti berupa surat 18 (delapan belas) lembar daftar absensi StafKodim 0110/Abdya bulan Desember 2009 sampai denganbulan Februari 2010 An.Terdakwa.Menimbang3 1(satu) lembar surat Keterangan dari Dandim0110/Abdya NO.SK/01/11/2010 tanggal 24 Februari2010 tentang telah meninggalkan Kesatuan tanpaijin Komandan Satuan An.Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).Bahwa menurut

ternyatamempunyai hutang di Primkopad Kodim 0110/Abdyapinjaman uang usipa dan hutang makan diluar kantor.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapatdiambil keterangannya karena Terdakwa melarikan dirisehingga tidak hadir di persidangan.Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukanbarang bukti yang berupa surat surat 18 (delapan belas) lembar daftar absensi StafKodim 0110/Abdya bulan Desember 2009 sampai denganbulan Februari 2010 An.Terdakwa. 1(satu) lembar surat Keterangan dari Dandim0110/Abdya NO.SK

meneliti dan memperhatikan hal haltersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidanasebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adildan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka iaharus dibebani membayar biaya perkara.Bahwa barang bukti dalam perkara ini yangberupa surat surat 18 (delapan belas) lembar daftar absensi StafKodim 0110/Abdya bulan Desember 2009 sampai denganbulan Februari 2010 An.Terdakwa.13 1(satu) lembar surat Keterangan dari Dandim0110/Abdya No.SK

Bahwa kejanggalan dan ketidak benaran dasar penerbitanSHM No.7/Sampali tersebut terlihat jelas jika memperhatikanketentuan dan persyaratan yang telah digariskan dalam SKGUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA No.SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal O07 Oktober 1974 aquo,khususnya pada point (1) dan (2) yang berbunyi sebagaiberikut : point 1) Harga tanah tersebut dalam diktumpertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 tahun (limanm abelas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, .... danpoint 2) Anggaran

No.7/Sampali (ataupun SHMPengganti)dari sejak dibelinya sampai saat ini masih berada padapenguasaan Penggugat dalil Penggugat tersebutmerupakan dalil pernyataan yang mengada ada dan tidakmasuk akal, sebab Keputusan tersebut adalahmerupakan SuratKeputusan ............Keputusan yang memberikan Hak Milik atas tanah yangdikuasai langsung oleh Negara bekas tanah perkebunanTembakau Deli seluas 57.7141 Ha tanah kering kepada 432orang (Menimbang butir 2, SK Gubernur Kepala DaerahPropinsi Sumatera Utara No.SK

Bahwa setelah Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Sumatera Utara No.SK.298/DA/HML/DS/1974 tanggal7 Oktober 1974, diteliti dan dicemati tidak adamencantumkan Anggaran pertama harus dibayarkan kepadaBNI unit Il setempat selambat lambatnya tanggal30111973dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5%setahun seperti ditetapkan pada pasal 15 ayat 5 PeraturanPemerintah No.224 tahun 1961, oleh karena yang tercantumpada SK dimaksud pada diktum KEDUA = angka 2mencantumkan ..........mencantumkan

Terhadap dalilPenggugat bahwa asli SK Gubernur Kepala Daerah PropinsiSumatera Utara Di Medan No.Sk.298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7Oktober 1974 adalah dalil yang tidak benar karena sebagaimanakami kemukakan pada eksepsi kompetensi angka 6 dan 7 diataspatut diduga bahwa surat keputusan yang berada ditanganPenggugat adalah Surat rekayasa ;10.Demikian ............10.Demikian juga halnya dengan dalil Penggugat yang menyatakanmemperoleh tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Desa47Sampali, Kecamatan Percut

Foto copy Bundel Berkas Permohonan Sdr.Haluddin Harahapyang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dewi Sri67tanggal 8 Oktober 1974 dan Lampiran Surat Keputusan No.SK.298/DA./HML/DS1974 tanggal 7101974,(Bukti T2) ...........8.(Bukti T2) ; . Foto copy Bundel Berkas Surat Kuasa dari para anggotapeserta pensertipikatan massal kepada Pengurus YayasanDewi Sri untuk mengurus dan menerima Sertipikat yang salahsatunya pemberi kuasa adalah Sdr. Muljono Tjahjopranoto,(Bukti T3) ; .

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M? yangterletak di Kuta Pujut ;a Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M?

yangterletak di Kuta Pujut ;b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M? yangterletak di Kuta Pujut ;2Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan olehTergugat atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, NusaTenggara Barat, Kec.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M? yangterletak di Kuta Pujut ;b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M?

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M? yangterletak di Kuta Pujut ;Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.14b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M2?

yangterletak di Kuta Pujut ;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan ataspermohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M? yangterletak di Kuta Pujut ;2Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugatatas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, NusaTenggara Barat, Kec.

Surat - surat:

Satu lembar Surat Keterangan Danpomdam IM No.SK/01/1/2020 tanggai 2 Januari 2020 tentang Keterangan Desersi Tersangka a.n. Sertu Riki Ardani Jabatan Baunit 2 Gakkumwal 1 Satlakgakkumwal, Kesatuan Pomdam IM.
Delapan lembar Daftar Absensi harian Personel Seksi Gakkumwal Pomdam IM dari bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Satu) lembar Surat KeteranganDanpomdam IM No.SK/01/1/2020tanggai 2 Januari 2020 tentangKeterangan Desersi Terdakwa a.n.Sertu Riki Ardani Jabatan Baunit 2Gakkumwal 1 Satlakgakkumwal,Kesatuan Pomdam IM.2). Delapan lembar Daftar Absensi harianPersonel Seksi Gakkumwal PomdamIM dari bulan November 2019 sampaidengan Januari 2020.Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 31K/PM.101/AD/IV/2020MenimbangMenimbangTetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwaternyata telah berhubungan dan bersesuaian denganHal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 31K/PM.101/AD/IV/2020MenimbangMenimbangketerangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapatmemperkuat pembuktian atas perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerke persidangan dalam perkara ini berupa :Suratsurat:1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan DanpomdamIM No.SK

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) SuratKeterangan dari Danpomdam IM No.SK/01/1/2020 tanggai 2 Januari 2020 diduga Terdakwatelah melakukan tindak pidana desersi, olehkarenanya barang bukti' tersebut dapatmemperkuat pembuktian dalam perkara ini.2. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembarDaftar Absensi harian Personel = SeksiGakkumwal Pomdam IM dari bulan November2019 sampai dengan Januari 2020,menunjukkan kalau.

Terdakwa.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pidana sebagaimana yang tercantum padadiktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka iaharus dibebani untuk membayar biaya perkara.Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalamtahanan perlu dikurangkan seluruhya dari pidana yangdijatuhkan.Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan DanpomdamIM No.SK

Untuk bangunan Gedung SLTP Negeri 1 Selat, yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) KabupatenKarangasem berdasarkaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Bali, tanggal 31 Mei 1999 dengan NO.SK. 25 / HP / BPN/1/ Krs/1999. Terkait dalam sertifikat a quo, yang mana Tergugat II dalam hal iniadalah sebagai Hak Pakai Nomor: 11 di Desa Muncan, oleh DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cq.

Untuk bangunan Gedung SLTP Negeri 1 Selat, yangditerbitkan oleh Tergugat IIl atau Kepala Kantor Pertanahan (BadanPertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem berdasarkaan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, tanggal 31 Mei 1999dengan NO.SK. 25 / HP / BPN / / Krs /1999; perbuatan mana adalahjelasjelas tidak sah, oleh karena Tergugat Il maupun Tergugat Illbukanlah punya hak dan sebagai pemilik Objek Perkara.

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Bali di Denpasar,dengan surat ukur No.: 8 / Muncan / 1999 luastanah 4.700 M* Untuk bangunan Gedung SLTP Negeri 1 Selat, yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional)Kabupaten Karangasem berdasarkaan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah BPN Provinsi Bali, tanggal 31 Mei 1999 dengan NO.SK. 25 / HP /BPN /1/Krs /1999; dimana Tergugat II sebagai pemegang hak pakai danHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT

Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Proppensi Bali di Denpasar, dengansurat ukur tanggal 27011999 Nomor: 8 / Muncan / 1999 luas tanah:4.700 M*. yang didalamnya menyertakan Bidang Tanah Sengketa olehHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT DPS10.Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional / KementerianAgraria dan Tata Ruang) Kabupaten Karangasem, berdasarkaan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, tanggal 31 Mei1999 dengan NO.SK. 25 / HP / BPN /1/ Krs /1999

oleh Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional /Kementerian Agraria dan Tata Ruang) Kabupaten Karangasemberdasarkaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiBali, tanggal 31 Mei 1999 dengan NO.SK. 25 / HP / BPN /1/ Krs /1999antara Tergugat Il sebagai pemegang hak pakai dan Tergugat Illsebagai pemberi hak pakai adalah batal demi hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan/atau siapapunyang mendapatkan hak daripadanya untuk segera membongkarsendiri seluruh bangunan yang berdiri

Foto copy Surat Kuasa No.SK/022/C0000/2003SO tertanggal 25 September2003;g. Foto copy Surat Keputusan No.Kepts037/C.00000/2003SO tertanggal18 September 2003 Tentang Pengelolaan Asset Di bawah KoordinasiPengawasan Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina dan DanaPensiunan Pertamina;h. Surat Keterangan Kehilangan dari Polres Jakarta Barat No.PolSket/245/X1/2004/Serse tertanggal 21 Desember 2004;i.

Foto copy Surat Kuasa No.SK/022/C0000/2003SO tertanggal 25 September2003;g. Foto copy Surat Keputusan No.Kepts037/C.00000/2003SO tertanggal18 September 2003 Tentang Pengelolaan Asset dibawah KoordinasiPengawasan Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina dan DanaPensiunan Pertamina;h. Surat Keterangan Kehilangan dari Polres Jakarta Barat No.PolSket/245/X1/2004/Serse tertanggal 21 Desember 2004;i.

Pertamina (Persero) terhadapSurat Kuasa No.SK/022/C0000/2003SO tertanggal 25 September 2003tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor PT. Pertamina (Persero),selain itu tanda tangan saksi Baihaki Hakim adalah tanda tangan palsu, olehkarena saksi Baihaki Hakim sejak tanggal 16 September 2003 sudah tidakmenjabat sebagai Direktur Utama PTI.

Foto copy Surat Kuasa No.SK/022/C0000/2008SO itertanggal 25 September2003;13. Foto copy Surat Keputusan No.Kepts037/C.00000/2003SO tertanggal18 September 2003 Tentang Pengelolaan Asset di bawah KoordinasiPengawasan Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina dan DanaPensiunan Pertamina;14.

Nomor 51/PDT/2021/PT MNDUnit Usaha Developer dimana dalam persidangan Penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil Penggugat tersebut;Menimbang bahwa dari segenap pertimbangan tersebut diatas ternyataPenggugat yang ditunjuk untuk menjadi kepala Unit Usaha Developer diatastanah milik Koperasi Pegawai Negeri (KP) Citra Wahana Perhubungan (Tergugat1) sesuai dengan surat Keputusan Nomor SK.02/KCW/P/I/13 tanggal 30 Januari2013 telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana termuat dalam lampiransurat No.SK

Lantas mengapa Tergugat dan Tergugat Il sudah membebaniPenggugat untuk mempertanggungjawabkan laba/keuntungan dariUnit Usaha Developer, padahal pekerjaan penjualan kavling/rumaholeh Unit Usaha Developer di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor56/Paniki Atas tersebut oleh Penggugat belum selesai; ditambahlagi dengan fakta hukum bahwa dalam surat No.SK/02/KCW/P/I/13tanggal 30 Januari 2013 dan lampirannya, sama sekali tidakdicantumkan kapan batas waktu bagi Penggugat untukmempertanggungjawabkan laba

Usaha Developer;Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Unit UsahaDeveloper oleh Tergugat dan Tergugat II sangat merugikan hakdan kepentingan Penggugat, karena telah membuat Penggugattidak bisa lagi menyelesaikan tugas untuk menjual semua kavlingdan atau rumah di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/PanikiAtas, dan dampaknya adalah Penggugat serta merta menjadikehilangan hak untuk menikmati keuntungan yang sudahdiperjanjikan dengan pihak Tergugat dan Tergugat II dandicantumkan dalam surat No.SK

Dasar hukum yang menjadi bukti perikatan antaraPenggugat, di satu pihak, dan Tergugat serta Tergugat Il, dipihak lain, adalah surat keputusan Terggugat No.SK/02/KCW/P/I/13 tanggal 30 Januari 2013 dan lampirannya,dan dalam surat keputusan Terggugat No.SK/02/KCW/P/I/13tanggal 30 Januari 2013 tersebut sama sekali tidak dicantumkanbatas waktu bagi Penggugat untuk mempertanggungjawabkanlaba/keuntungan dari Unit Usaha Developer;f.

Mana bin Main cs (sebanyak 241 orang)sampai dengan tanggal 23 Mei 1983 belum memenuhi syaratsyaratpemberian hak tersebut sesuai dengan angka 6 di atas, sehingga akibathukumnya Surat Keputusan Gubernur KDH Tk Jawa Barat cq KepalaDirektorat Agraria Provinsi Jawa Barat tgl 1 Desember 1975 No.SK.1577/Dit.PHT/HM/1975 tentang pemberian hak milik atas tanah di DesaGapuramuka, Kecamatan Bekasi (sekarang Kecamatan Cakung, WilayahJakarta Timur, DKI Jakarta) kepada sdr.

dan penuh dengan rekayasa hukum yang sangat merugikanPihak Pelawan, baik secara materiil maupun immateriil karena dalil gugatanPenggugat/ Terlawan yang mengklaim seolaholah Tergugat I/ Terlawan II s/dTergugat VI/ Terlawan VII selaku ahli waris Ayub melakukan ingkar janji(wanprestasi) terhadap objek tanah sengketa a quo.Bahwa dasar penguasaan objek sengketa tanah a quo adalah SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tk Jawa Barat cq Kepala DirektoratAgraria Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Desember 1975 No.SK

sebagai tanah ErflijkeIndividueel BezitsrechtKEDUA : Sehubungan dengan diktum PERTAMA keputusan ini, makauntuk bidang tanah yang menurut hasil pengukuranPendaftaran Tanah ternyata tidak dapat dibuktikan tumpangtindihn dengan tanah milik dari Raden Haji MuhammadSaddak bin Raden Haji Achmad Soleman Cs (13 orang),statusnya tetap sebagai tanah hak milik bersertifikat tertulisatas nama pemilk yang namanya terakhir tercatat dalamSertifikat dimaksud.12.Bahwa berdasarkan keputusan Tergugat Il dengan surat No.SK

Bahwa demikian juga, karena Penggugat FEBRIANTO membeli tanahSHM No.163/26 llir dan SHM No.164/26 llir atas nama Kemas ZainuddinYani (Tjek Yan) bin Kemas Onie YANG TELAH DIBATALKAN 32 (tigapuluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri dengan SuratKeputusan No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983.Maka Menteri dalam Negeri harus juga ditarik selaku pihak dalamperkara ini, dan dengan tidak diikutsertakannya Menteri Dalam Negeriselaku pihak dalam perkara ini, menjadikan Gugatan Penggugat

berdasarkanSHM No.163/26 llir dan luas 2470 M2 berdasarkan SHM No.164/26 lir,dan SHMSHM tersebut telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeridengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari1983 yang selanjutnya diterbitkan SHM No.800/26 llir dengan luas tanah3.415 M? atas nama Tergugat dan telah dijual kepada Tergugat V.. Bahwa karena ada perbedaan luas tanah yang diakui olen Penggugatseluas 3.115 M?, yang berbeda dengan luas tanah milik Tergugat Vseluas 3.415 M?

MENGENAI RECHTSVERWERKING1.Bahwa SHM No.163/26 llir tertanggal 7 Nopember 1974 GSNo.1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan SHM No.164/26 llrtertanggal 25 Nopember 1974 GS No.1625/1974 tertanggal 07 Nopember1974, yang masingmasing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan)bin Kemas Onie; TELAH DIBATALKAN oleh Menteri dalam NegeriHalaman 24 dari 52 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PN PLgdengan Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari1983 dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat Il2

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap keberatan atas terbitnya SuratKeputusan No.SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yangdikeluarkan oleh Tergugat I! dan SHM Nomor 800/26 Ilir dengan GSNo.1930 Tahun 1983 yang diterbitkan Tergugat IV adalah telah lampauvaktu (Verjaring/daluwarsa) untuk diajukan kepada Pengadilan NegeriKlas IA Palembang, dengan alasanalasan sebagai berikut :a.