Ditemukan 126418 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemaksaan pakpahan pasaman pakaian pelaksaan paksana paksan pandaan
Pengadilan PA MUARA TEWE Perdata Agama
Register : 22-02-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Mtw
Tanggal 13 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
  • terhadap Penggugat (Irma Dayanti Lestari binti Ali Usman);
  • Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zaidan Almadhanoor lahir pada tanggal 08 Agustus 2014 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 26-07-2022 — Putus : 09-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Bjb
Tanggal 9 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 15
  • strong> terhadap Penggugat (Risda Mailina binti Ngatiman);
  • Menetapkan anak yang bernama Thifani Elmahira binti Andi Wahyudi (umur 4 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 27-07-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan PA TUBAN Nomor 1534/Pdt.G/2023/PA.Tbn
Tanggal 2 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 0
  • Abdulloh Lukmanul Hakim umur 5 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 09 Maret 2018, dengan suka rela (tanpa paksaan), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

    • Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PN SUBANG Perdata Tanah
Register : 03-03-1993 — Putus : 12-08-1993 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN SUBANG Nomor 06/Pdt.G/1993/Pn Sbg
Tanggal 12 Agustus 1993 — OOH SARIAH BINTI ALMAWI VS OOM PATONAH BINTI TOHA DKK
148 — 24
  • Menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhanad Muthar yang membuat surat Hibah dengan cara tipu muslihat (bedrog) dan paksaan (dwang) terhadap penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat di batalkan ;4. Menyatakan tidak sah atas surat-surat yang berhubungan dengan pemindahan hak atas nama penggugat kepada Adang Muhamad Muthar dan pihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya ;5.
    ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) yangtelah melakukannya dengan cara emnipu (bedrog) dan dengan cara paksaan(adwang) terhadap PENGGUGAT,maka lahirlah sertifikat No.61 atas nama dirinya ;Bahwa lebih jauh lagi sertifikat tersebut hingga saat ini berada di BRI CabangPamanukan (TERGUGAT V) sebagai jaminan hutang sdr. ADANG MUHAMADMUHTAR (alm) dan TERGUGAT I, karena sdr.
    ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) yang telahmembuat surat hibah dengan cara penipu (bedro) dan paksaan (dwang) terhadapPENGGUGAT adalah tidak sah melawan hukum ; dan oleh karenanya dapatdibatalkan ;Menyatakan tidak sah atas suratsurat berhubungan dengan pemindahan hak atasnama PENGGUGAT kepada sdr. ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) dan kepadapihak lain yang telah memperoleh hak daripadanya ;Menyatakan bahwa sertifikat no.61 atas nama sdr.
    Bahwa dalam psita penggugat pada butir 6,7,9 dan 11 antara lain disebutkanbahwa setelah penggugat menandatangani kertas segel kosong sebagai hasil tipudaya dan paksaan ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) dengan alasan tanahsawah milik sah pengggugat akan dipakai pemerintah, sebagai akibat apabila tidakditandatangani penggugat sebagai PKI.
    ADANG MUHAMAD MUHTAR (alm) yang membuatsurat hibah dengan cara menipu (bedrog) dan paksaan (dwang) terhadapPENGGUGAT adalah tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya dapatdibatalkan :4. Menyataka akta hibah PPAT Kecamatan binong no 5/AH/1981 mengandung cacathukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan ;5. Menyatakan bahwa sertifikat no 61 tahun 1981 atas nama sdr. ADANG MUHAMADMUHTAR (alm)mengandung cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyaikekuatan hukum ;6.
    Menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhanad Muthar yangmembuat surat Hibah dengan cara tipu muslihat (bedrog) dan paksaan(dwang) terhadap penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, dan olehkarenanya dapat di batalkan ;4. Menyatakan tidak sah atas suratsurat yang berhubungan denganpemindahan hak atas nama penggugat kepada Adang Muhamad Muthar danpihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya ;5.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 10-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 25
  • Menetapkan, memberikan kebebasan kepada anak yang bernama Muhammad Fadhil Dirham untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Tergugat tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun;

    5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

    6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbr
Tanggal 3 Agustus 2021 — Terdakwa
124 — 14
  • berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 Juli 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA ;

    Pasal 4

    Bahwa antara Anak dan korban telah bersepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana terhadap Anak dan berhenti dengan adanya perdamaian antara korban dan Anak;

    Pasal 5

    Bahwa Anak berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

    Pasal 6

    Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan

Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 23-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PN MALANG Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
VISI IDOLA PUTRANTI, SH
Terdakwa:
DODIK SUMADI
10 — 5
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan paksaan dan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul dilingkungan pendidikan sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu;

    2.

Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum
Register : 20-12-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN CIAMIS Nomor 288/Pid.B/2023/PN Cms
Tanggal 15 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.A. DAHWAN SUMIADI,SH
2.HENDI ROHAENDI, S.H.
Terdakwa:
TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN
15 — 11
    1. Menyatakan Terdakwa TIMSON GOMGOM PARNINGOTAN bin TIMBUL HUTAURUK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan, Pencurian yang diikuti dengan paksaan/ kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN WONOSOBO Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wsb
Tanggal 11 Juni 2024 — Penggugat:
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG WONOSOBO
Tergugat:
RISANGGONO HERU SATRIYO
21 — 16
  • berkekuatan hukum tetap maka terhadap agunan berupa sebidang tanah pertanian kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00951/ Desa Besani, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dengan luas 161 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00017/BESANI/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Suayah (istri Tergugat), untuk dilakukan penjualan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan Debitur sendiri tanpa paksaan
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 30-08-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1299/Pdt.G/2017/PA.Smd
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 8
  • Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa paksaan dan sadar oleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat diruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda klas 1.A;
    7. Bahwa, penggugat mencabut gugatan atas perkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 1299/Pdt.G/2017/PA. Smd tanggal 30 Agustus 2017;
    8.
    Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa paksaan dan sadaroleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediatorbersertifikat diruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda klas 1.A;7. Bahwa, penggugat mencabut gugatan atas perkara ini yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara1299/Pdt.G/2017/PA.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 18-04-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
HATTA ABDUL AZIS
Tergugat:
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
148 — 28
  • SKGR) No. 1142/BR/1992, tanggal 18 September 1992 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah terperkara;
  • Menyatakan surat-surat tanah Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak sah, atau tidak berkekuatan hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan paksaan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 18-10-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 3411/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 11
  • Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yumna Almahyra Benazir binti Andre Afrilino Fadhli ( umur 1 tahuh ) berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dengan tanapa ada paksaan sepanjang tidak mengganggu aktipitas pendidikan anak tersebut;

    4.

    Tergugattelah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YumnaAlmahyra Benazir ( perempuan, umur 1 tahun ) berada dalam pemelihraanPenggugat sebagai Ibu kandungnya, maka anak tersebut harus ditetapkandibawah pemeliharaan/hadonah Penggugat sebagai lbu kandungnya denganmemberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemuHal 8 dar 11 hal, Putusan No.3411/Pdt.G/2021/PA.Dpk.dengan anak tersebut sepanjang tidak menggangu aktipitas pendidikan anaktersebut dan dengan tanpa ada paksaan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 10-11-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 172/G/2010/PHI/PNBDG
Tanggal 16 Februari 2011 — RIYANTI; LAWAN; PT.UNI MAKMUR ELEKTRIKA;
48 — 21
  • DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI:-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA:-Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-Menyatakan pengunduran diri Penggugat bukan atas kehendak sukarela dari Penggugat dan mengandung unsur paksaan ;-Menyatakan pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat hukum yang karenanya batal demi hukum ;-Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan No. 177/NMS/SK/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 ;-Memerintahkan Tergugat untuk
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 218/B/LH/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh SUMADI RACHMAN
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
598 — 302

  • Dalam Pokok Perkara ;

    - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

    - Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.

    EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; (objek sengketa 1) ;

    - Mewajibkan Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.

    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA,Halaman 9 Putusan No. 218/B/LH/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMyang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan R.1 ;3. Mewajibkan Tergugat!
    untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa aquoyaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.1Nomor : SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/ GKM.0/6/ 2019, tanggal 25 Juni2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahkepada PT. EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh DirekturJenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.1 ;4.
    No.SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepadaPT. EXPRAVET NASUBA, telah sesuai dengan wewenang prosedurdan substansi Keputusan Tata Usaha Negara;3. Menyatakan sah dan berlaku obyek sengketa incasu yaitu yaitukeputusan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI NO.SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepadaPT. EXPRAVET NASUBA ;4.
    Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor :SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh Direktur JenderalPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;b. Tindakan TergugatIl/Terbanding Il yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (Semacam police line) sertamembuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT.
    EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani olehHalaman 38 Putusan No. 218/B/LH/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDirektur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananRI; (objek sengketa 1) ; Mewajibkan Tergugat I/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/MenlhkPHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang PenerapanSanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum
Register : 20-04-2018 — Putus : 20-04-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 4/Pid.C/2018/PN Kla
Tanggal 20 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
EDI SAPUTRA
Terdakwa:
BUDI HARTONO Bin AMSIR WIJAYA, Dkk
14 — 4

  • Pasal 5

    Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

    di Dusun Induk Kota JawaKecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran selama 2 (dua) bulan.Pasal 3Semua kewajiban Anak (Satu) dan Anak II (dua) sebagaimana dalamPasal 2 harus sudah dipenuhi paling lambat 2 (dua) hari setelahkesepakatan ini ditandatangani yaitu pada hari ini Jumat Tanggal 20 April2018.Pasal 4Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi Anak (Satu) dan Anak II (dua) makaproses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.Pasal 5Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 02-09-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3502/Pdt.G/2022/PA.JS
Tanggal 15 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 7
  • Ahmad Hafuza Al-Abqari bin Ahmad Husni, lahir di Tangerang pada tanggal 11 November 2016 berada dibawah hadlanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak;
  • Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama: Assyifa Huraifa Husna binti Ahmad Husni, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2013 kepada Penggugat secara sukarela tanpa adanya paksaan
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbr
Tanggal 3 Agustus 2021 — Terdakwa
22 — 0
  • berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 Juli 2021 yang diterima oleh PIHAK KEDUA ;

    Pasal 4

    Bahwa antara Anak dan korban telah bersepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana terhadap Anak dan berhenti dengan adanya perdamaian antara korban dan Anak;

    Pasal 5

    Bahwa Anak berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

    Pasal 6

    Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan

Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 26-04-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 268/Pid.B/2018/PN Llg
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.ANTON SUJARWO, S.H
2.SUMARHERTI,.SH
Terdakwa:
1.HAMBALI, S.P.K. BIN H. YAHYA
2.AIDU BIN ALIMIN
20 — 8

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa I Hambali S.P.K Bin Yahya dan Terdakwa II Aidu Bin Alimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan seorang pejabat yang sedang menJalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat dengan paksaan atau perlawanan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Tjs
Tanggal 15 Juni 2017 — Perdata -PT. BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA Melawan -ARIFIN. Dkk
157 — 605
  • Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan dilaksanakan;6.
    bebas menanam bibit kelapa sawit diatas tanah objeksengketa adalah juga termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang sangatmerugikan bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil;.Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah termasuk Perbuatanyang Melanggar Hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yangmenguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan danmengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarelatanpa ada paksaan
    Menghukum Para Tergugat atau siapa aja yang menguasai tanah Penggugatatau tanah objek sengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkantanah objek sengketa perkara aquo yang termasuk dalam Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 38/HGU/BPN.RI/2011 atas nama Penggugat kepadaPenggugat secara sukarela tanpa ada paksaan apapun;5.
    Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objeksengketa agar segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objeksengketa kepada Penggugatsecara sukarela tanpa ada paksaan apapun;5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari setiap ialalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatanhukum tetap sampai Putusan dilaksanakan;6.
Pengadilan PA NEGARA MATARAM Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Ngr
Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 16
  • Meghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sebagai berikut

    Pasal 1

    Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun

    Pasal2

    Bahwa pihak kedua tidak akan mengulangi perselingkuhan lagi dengan wanita lain yang bernama levi dan atau dengan siapapun dan jika pihak kedua berselingkuh lagi dengan siapapun maka akan dianggap melanggar isi kesepakatan

    0196/Pdt.G/2017/PA.Ngr tertanggal 21 Nopember 2017 tersebut,dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal07 Desember 2017 dan 12 Desember 2017 yang dilaporkan pada tanggal 12Desember 2017 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (perdamaian)sebagaimana berikut sesuai dengan surat perdamaian secara tertulis tertanggal12 Desember 2017 sebagai berikut :Pasal 1Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihakdengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan