Belutu Gang Pansel, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, KecamatanMedan Selayang, Kota Medan, antara Penggugat dan Tergugat telahmenjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dantelah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Hary Syahreza, lakilaki,lahir tanggal 06 Januari 2012 M;3.

Jalan XXXXX, Kota Medan, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahadik kandung Penggugat;Halaman 4 dari 13 hlm.Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Mdn Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah padatahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak; Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhirtinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di JalanJalan Sei Berutu Gang Pansel

XXXXX, Kota Medan, di bawahSsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tujuhtahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak; Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhirtinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di JalanHalaman 5 dari 13 hlm.Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.MdnJalan Sei Berutu Gang Pansel

Bahwa karena itu, maka dilaksanakan action tindak lanjut komunikasidan dialog intensif pada tanggal 14 Mei 2016, tanggal 15 Mei 2016,tanggal 17 Mei 2016, sehingga potensi seleksi wawancara diakomodirpada tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 dan akhirnyarealisasi konkret hasrat Tergugat diwujudkan pada tanaggal 17 Mei2016 (tapi tanggal surat berlaku surut tanggal 26 April 2016) terkaitObjek Gugatan TUN maka diterbitkan Surat Nomor:Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentangHalaman

:Peg.800/01/Pansel/JTP/2016 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Il) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2016 dan bukan pada tanggal 28 April. Bahwa angka 3 dan 4 tersebut di atas seolaholah sinkron dari aspekwaktu yaitu samasama bulan April 2016.

Bahwa pada surat PENGUMUMAN yang diterbitkan oleh PanitiaSeleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor:Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentangPENGUMUMAN, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(Eselon Il) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 sejumlah24 (dua puluh empat) artinya semua Jabatan Struktural / Eselon Il diPemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dilaksanakanpelelangannya, tanoa pengecualian.

Bahwa Jabatan Struktural / Eselon Il dipersyaratkan jenjangpendidikan S1, dan S2 (S3) jika ada sebagaimana yangdiamanatkan PENGUMUMAN yang diterbitkan oleh Panitia SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomo: Peg. 800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentang PENGUMUMAN, SeleksiTerbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il) PemerintahKabupaten Bener Meriah Tahun 2016.

Peg.800/01/Pansel/ JTP/2016, tanggal 26 April 2016, akan tetapihasilhasilnya bahkan hasil akhirnya tidak pernah diperlihat,diinformasikan dan bahkan tidak pernah terdengar bisikan anginnya,termasuk pada umumnya semua peserta tidak pernah diinformasikan,Halaman 32 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAdiperlihatkan dan diperdengarkan hasilhasilnya, bahkan hasil akhirnyapun tidak transparan; 7 === 22 nnn nnn nnnBerdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan TUNyang

Menyatakan tidak sah Keputusan Objek sengketa yaitu : SuratPengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP SeleksiPengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018point (3) Khusus Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Rofita Coediana,berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa diproses ; Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa yaitu : SuratPengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal02 April 2019 Tentang

Perubahan Persyaratan Jabatan Seleksi Terbuka Pengisian JabatanPimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Malang tertanggal 16 Juni 2017,Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.yang mana dari 2 (dua) pengumuman tersebut masih mencantumkan syaratmaksimal umur yaitu 56 tahun (VidePengumuman Panitia Seleksi TerbukaPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Malang Nomor001/PANSELJPTPMLG/VI/2017 dan Pengumuman Perubahan PersyaratanJabatan Sekretaris Daerah dengan Nomor : 007/PANSEL

Bukti P 2 : Foto copy, Pengumuman Nomor : 012/PANSEL JPTPMLG/VII/2017, tentang Hasil Seleksi AdministrasiSeleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan TinggiPratama Pemerintah Kota Malang, tanggal 6 Juli 2017 ;3. Bukti P 3 : Foto copy, Pengumuman Nomor : 014/PANSELJPTPMLG/VII/2017, tentang Peserta Seleksi PengisianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris KotaMalang, tanggal 7 Juli 2017 ;4.

Bukti P 4 : Foto copy, Pengumuman Nomor : 018/PANSEL JPTPMLG/VII/2017, tentang Hasil Seleksi KompetensiSeleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan TinggiPratama Pemerintah Kota Malang, tanggal 17 Juli 2017;5. Bukti P 5 : Foto copy, Pengumuman Nomor : 023/PANSELJPTPMLG/VII/2017, tentang Hasil Penilaian AkhirSeleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan TinggiPratama Pemerintah Kota Malang, tanggal 20 Juli 2017;6.

melaporkan kepadasekretariat yang dijabat oleh BKD Kota Malang, bahwa sampai durasiwaktu terakhir yang mendaftar hanya 2 calon, dan hasil rapat karenatidak sesuai dengan ketentuan minimal 4 calon sebagaimana diaturdalam KASN maka hasilnya oleh Tim Pansel dilaporkan kepada PPKmelalui Ketua Tim Pansel ; Bahwa, sikap Walikota Malang atas laporan tersebut mengajukan suratkepada KASN apakah diijinkan melakukan pendaftaran yang kedua, dantanggapan dari KASN Tim Pansel diijinkan untuk melaksanakan yangkedua

sistem rotasi mutasi ; Bahwa, pengisian jabatan dengan sistem rotasi mutasi terpilin 7 calon,selanjutnya izin kepada KASN setelah dari Walikota menyampaikankepada Tim Pansel dan dibuat berita acara untuk dibuat pengumumanyang disebut tahap berikutnya melaluiassessmen ;Bahwa, assessment ini kemudian membuat kajian melalui beberapaaspek yang menghasilkan suatu rumusanrumusan yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota ;Bahwa, dari 7 (tujuh) orang setelah di assessment Tim Pansel semualulus ujian pertama

Putusan Nomor 74 P/HUM/2019Selanjutnya diajukan ke Pansel dalam kelompok klaster. Dalampencalonan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dilakukanpembagian wilayah untuk wakil adat dan wakil perempuan. Padatahap , Wilayah Calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakilperempuan dilakukan di 13 (tiga belas) kabupaten/kota, Sedangkanuntuk Tahap II dilakukan di 5 (lima) klaster yang meliputi beberapawilayah kabupaten/kota.

Bahwa untukkomposisi jumlah anggota MRPB untuk masingmasing wakil agamaditetapbkan oleh Pansel Provinsi berdasarkan hasil musyawarahpimpinan lembaga keagamaan di tingkat Provinsi.20. Bahwa Dalam melakukan seleksi calon anggota Majelis Rakyat PapuaBarat dilakukan oleh Penyelenggara seleksi yang terdiri atas PanitiaPemilihan dan Panitia Seleksi.

Panpil akan bertanggungjawab juga sebagai Panpilwilayah yang terbagi dalam 5 klaster. sedangkan Pansel ditetapkandengan Keputusan Gubernur yang mana anggotanya terdiri dari 7(tujuh) orang yang tiap orangnya mewakili unsur Polri, Kejaksaan,Pemerintah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan TokohPerempuan.21.Bahwa pemilinan calon anggota MRPB dari wakil adat danperempuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sedangkan dari wakilagama dilakukan dalam 1 (satu) tahap di tingkat Pansel Provinsi 11 Pasal

Tahap ke II melalui 4 tes oleh Pansel di tingkat Provinsi.

PANSEL Provinsi.(2) PANPIL Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf aditetapkan denganKeputusanGubernur atasusul Bupati/Walikota.KabupatenProvinsidimaksud(3) = PANSELsebagaimanapada ayat (1) huruf bditetapkan denganKeputusan Gubernur. Halaman 41 dari 59 halaman.

dan 55persen dari luar dan 45 persen dari dalam =;Bahwa proses dilakukan ada mutasi dulu lalu dilihatjabatan mana yang lowong ;Bahwa dari hasil investigasi KASN dimana Pansel KotaMakassar bekerja tidakMakSimal ;2 222222Bahwa Tergugat dalam mengangkat pejabat ada yangtidak diusulkan oleh Pansel justru) diangkat olehWalikota Makassar ; Bahwa bagi pegawai yang dicopot dapat saja dilakukanaSsal pejabat yang bersangkutan punya uraian yangdiproses secara atuan main ; Bahwa bagi pejabat yang non job, maka

Masri, namun tidak tahu jabatannya ;Bahwa kenal Taslim Rasyid tetapi tidak tahu jabatansebelumnya dan tidak tahu jabatanUAC joerc mrcrrrercesrceesete neecsnerceran aren rerenrsrte orem nonsense rn noneBahwa saksi tidak tahu dimana dilaksanakannyaasesmen ; Bahwa tahu asesmen adalah Tim Pansel, tetapi tidaktahu Siapa orangnya ; Bahwa Tim Pansel ada dari internal daneksternal ;Bahwa dari Internal adalah Pak Sekda dari Internal salahseorang adalah DR.Anis Kama ;Bahwa Bapak Sekda Tim Internal dan Bapak

Kepala bidangpengembangan badan Pegawai DaerahKotaMakaSSal j 222 n nnn n nnne Bahwa saksi adalah Panitia di Sekretariat berkaitanseleksi penjaringane Bahwa pada saat Sekda serahkan namanama hasilseleksi ada Pak Jamaing :e Bahwa ada rapat sebelum pembentukan panitia danlinhat bukti T12 ;118Bahwa T12 yang buat adalah BKD dan saksi akui diayang paraf T12 ; Bahwa P25 Pak Jamaing di undang untuk mengisijabatan sebagaimana buktiBahwa yang tes tertulis adalah LAN ;Bahwa rumpun jabatan sudah ada di SK Pansel

ada SK dan dalam Tim Pansel adatugas Tim wawancara;Bahwa beda namanama Tim wawancara dan TimPansel ; Bahwa dalam SK Pansel disebutkan Rumpun Jabatan,nama pewawancara ;Bahwa soal rapatrapat tidak bersamaan antara Timseleksi dan TimWAWANCAMA j $= 2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nen ene nnn nnn ennBahwa undangan lebih awal baru pembentukan timseleksi 2 Bahwa undangan dibagikan langsung oleh Tergugat ;Bahwa sebelum Tergugat mengundang ada data yangdiberikan kepadaTRU GU tree eerieBahwa Saksi lupa berapa orang

yangdiundang ;"Bahwa rapat bersama antara Tim Pansel dengan orangBahwa rapat 2 minggu sebelum seleksi ;Bahwa yang hadir hanya sebagian antara lain KetuaLembaga Administrasi Negara, Ketua Panitia, Saksi,Sekretaris BKD dan Sekda dilangsungkan diruangBahwa seleksi tertulis 2 Kali atau 3Bahwa tes tertulis dilangsungkan di LAN Antang tanggal18 Maret 2015 ;Bahwa Saksi hadir dalam seleksitertulis ;122Bahwa dalam seleksi tertulis saksi tidak lihat PakJamaing dan Agung Budi Santoso saksi juga tidak lihat

KASN menerima usulan untukdapat segera dilaksanakan prosesseleksinya; 2 2202 222000222eee eee eSesuai ketentuan Pasal 120 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, KASNberwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danrekomenadasi tersebut bersifat mengikat ;8 Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Wakil Ketua KASN sebagaimanadimaksud pada angka 7 (tujuh) diatas, maka pada tanggal 10 November2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakanPengumuman Pendaftaran Nomor: 01/Pansel

Inti materi surattersebut menyatakan bahwa Wakil Ketua KASN menerima usulanuntuk dapat segera dilaksanakan prosesseleksinya;Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Wakil Ketua KASNsebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf e diatas, maka padatanggal 10 November 2015 Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung melaksanakan Pengumuman Pendaftaran Nomor:01/Pansel/XI/2015 untuk mengundang Pegawai Negeri Sipilterbaik di Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikutiseleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi

pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung; g Tahapan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selanjutnyadilaksanakan;h Pengumuman hasil seleksi administrasi calon pejabat pimpinantinggi pratama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 006/PANSEL/X1/2015 tanggal 28 November 2015 denganketerangan calon yang lulus seleksi administrasi adalah untukjabatan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi PamongPraja dan Kepala Biro Hukum Setda dan untuk jabatan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan SuratNomor: 800/11/PANSEL/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015,perihal Hasil Seleksi calon pejabat pimpinan tinggipratama.Tergugat menyampaikan surat Nomor: 800/1258/BKD tertanggal15 Deseber 2015 Perihal Laporan Pelaksanaan Seleksi TerbukaJabatan Pipinan Tinggi Pratama yang di tujukan Kepada KASN,Nama calon yang lulus tahapan seleksi untuk mendudukijabatanKepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Prajadan Kepala Biro HukumUntuk pengisian jabatan

Nomor: 800/009/PANSEL/XII/2015 tanggal 7 Desember2015 Perihal Ralat (foto copy sesuai dengan aslinya); 10 T.10 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan TinggiPratama Secara Terbuka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 007.a/PANSEL/X1/2015 tanggal 01 Desember 2015 (foto copy sesuaidengan aslinya);11 T.11 : Pengumuman Hasil Seleksi Tes Kopetensi Calon Pejabat PimpinanTinggi Pratama Secara Terbuka Pemerintah Provinsi Kepuluan BangkaBelitung Nomor: 08/PANSEL/XI/2015

Asas Tertib Penyelenggara Negara, bahwa Penerbitan SuratKeputusan Pembebasan sementara Penggugat, dimanaHalaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGPenggugat dlindikasikan tidak melakukan tanggung jawabpengelolaan anggaran khususnya dalam seleksi jabatan, danalasan tersebut tidak benar justru Penggugat selaku PenggunaAnggaran tidak bersedia mencairkan anggaran Pansel JabatanTinggi Pratama (JPT) oleh karena tidak pernah diikutsertakan danmalah mengurus Pansel ke KASN adalah orang

berat, dapat dibebaskan sementara dari jabatannya olehatasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa ;Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan tugasnya denganbaik sebagaimana telah disampaikanya dalam surat gugatannyakarena Tergugat selaku Pejabat pembina Kepegawaian di KabupatenPasaman Barat sangat disulitkan oleh Perbuatan Penggugat yaitupada kegiatan Seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama yangmerupakan Tanggung Jawabnya dengan menghalanghalangi ataumempersulit pelayanan terhadap Tim Pansel

Artinya PENGGUGAT mengakui dan membenarkanproses pemilihan dan seleksi yang telah dilaksanakan oleh PANPILdan PANSEL yang ditetapkan dalam SK No. 28 Tahun 2017 sehinggamengharapkan namanamanya yang telah lolos seleksi danditetapkan dalam SK PANSEL dengan nomor masingmasing itulahyang seharusnya diajukan kepada MENDAGRI.

tetap oleh PANPILKabupaten/Kota dan diajukan ke PANSEL dalam kelompok Klaster.Selanjutnya PANSEL melakukan seleksi berdasarkan klaster yangberpedoman pada tata cara penetapan kuota calon yang diaturdengan Peraturan Gubernur.

APNPIL dan PANSELdinyatakan memenuhi syarat., dengan memperhatikan ketentuan pasal3 ayat (3) Perdasus Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016, yangmenyebutkan dalam hal kelebihan kursi dari perhitungan wakil adatdan wakil perempuan maka diberikan secara proporsional kepadaKabupaten/Kota yang memiliki pendudukterbanyak.; panne nenBerdasarkan keputusan PANSEL MRPB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut maka dapat dipastikan bahwa calon anggotaMRPB terpilih periode 20172022 yang diajukan PANSEL

kepadaTERGUGAT II untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri gunamemperoleh pengesahan diantaranya adalah sdr AMIRUDDINSABUKU, SEPTER WEREBETE, WELEM ABRAHAM RAMARperwakilan adat, AGUSTINA HOMBORE, AGNES ISIR perwakilanPerempuan, dan YUSAK KAMBUAYA, serta LEVINUS WANGGAIperwakilan Agama telah melalui proses/tahapan pemilihan dan seleksioleh PANPIL dan PANSEL dan dinyatakan memenuhi syarat sehinggaditetapkan sebagai calon anggota MRPEB terpilin periode 20172022oleh PANSEL dalam SK PANSEL No. 28

ArtinyaPENGGUGAT mengakui atau membenarkan proses pemilihan danseleksi yang telah dilaksanakan oleh PANSEL.

Penggugat:
Dorthea Monika Mandacan
Tergugat:
1.Gubernur Papua Barat
2.Panitia Seleksi PanSel Calon Anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan
Turut Tergugat:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

lainnya kepadaUniversitas Malikulsaleh di Lhokseumawe;Bahwa karena itu, maka dilaksanakan action tindak lanjutkomunikasi dan dialog intensif pada tanggal 14 Mei 2016,tanggal 15 Mei 2016, tanggal 17 Mei 2016, sehingga potensiseleksi wawancara diakomodir pada tanggal 23 Mei 2016 s/dtanggal 24 Mei 2016 dan akhirnya realisasi konkret hasratTergugat diwujudkan pada tanggal 17 Mei 2016 (tapi tanggalsurat berlaku surut tanggal 26 April 2016) terkait Objek GugatanTUN maka diterbitkan Surat Nomor Peg.800/01/Pansel

Untukitu, waktu (tanpa tanggal, bulan April tahun 2016) dalam SuratKeputusan Bupati Bener Meriah Nomor 875.1//SK/2016, tanpatanggal tapi bulan April 2016 tentang Pembentukan PanitiaSeleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalamKabupaten Bener Meriah adalah bukan fakta, akan tetapifaktanya ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei2016;Bahwa Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama CqKetuanya menerbitkan Surat Keputusan Pengumuman NomorPeg.800/01/Pansel/JTP/2016 Seleksi Terbuka

Bahwa pada surat pengumuman yang diterbitkan oleh PanitiaSeleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama NomorPeg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentangPengumuman, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Il) Pemerintah Kabupaten Bener MeriahTahun 2016 sejumlah 24 (dua puluh empat) artinya semuaJabatan Struktural/Eselon II di Pemerintah Daerah KabupatenBener Meriah dilaksanakan pelelangannya, tanpapengecualian.

Putusan Nomor 485 K/TUN/2017aktif dan tetap pada posisi jabatan strukturalnya alias tidakterusik, sehingga hasrat apa yang menggerogoti Tergugatdengan mengobokobok manajemen yang diamanat UU ASNdan Peraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014.Bahwa ada dan terdapat 4 (empat) orang yang menjabatJabatan Struktural/Eselon Il yang tidak mengikuti lelangjabatan sebagaimana yang dimaksud surat pengumuman yangditerbitkan oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan TinggiPratama Nomor Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal

Darwin MH, SE adalah belum 6 (enam) menjabatsebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan padaSekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;Bahwa Jabatan Struktural/Eselon Il dipersyaratkan jenjangpendidikan S1, dan S2 (S3) jika ada sebagaimana yangdiamanatkan pengumuman yang diterbitkan oleh PanitiaSeleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentangPengumuman, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Il) Pemerintah Kabupaten Bener MeriahTahun

Oleh karena Penggugat sebelumnyamendengar kabar kalau Tergugat telah menjalin hubungan cinta denganwanita lain maka Penggugat mengecek apakah benar Tergugat ada dirumah Joko temyata tidak ada dan ketika Joko menghubungi Tergugatmelalui pansel maka Penggugatbaru tahu kalau Tergugat mempunyaiponsel lain dengan nomor yang tidak diketahui oleh Penggugat.

Pertamakali Joko menghubungi Tergugat pansel tidak diangkat dan kemudianTergugat ganti menghubungi Jako dan dalam pembicaraan tersebutAtauTergugat memberitahu kalau saat itu sedang mengantar mbak Wedak(maksudnya pacar Tergugat) pijat padahal pembicaraan tersebut didengaroleh Penggugat karena volume suara dibesarkan sehingga Penggugatsemakin yakin kalau Tergugat benarbenar. telah mempunyai hubungancinta dengan wanita lain;d Kejadian sebagaimana tersebut di atas semakin memicu pertengkaranantaTa Penggugat

Penggugat:
Sahaji Refideso
Tergugat:
1.Gubernur Papua Barat
2.Panitia Seleksi PanSel Calon Anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan
Turut Tergugat:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

SAKSI NIKAH 2: 22 o nnnMaskawinnya berupa sejumlah Rp. 50.000, ( Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai.Perjanjian perkawinan tidak ada.Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yangpengucapan ijabnya dilakukan / tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah /P3N Pansel, Kota Bandar LampungLampung;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dalam usia 49 tahun,sedangkan Pemohon II berstatua gadis dalam usia 46 tahun;4.

Penggugat:
Arnold Ainusi
Tergugat:
1.Gubernur Papua Barat
2.Panitia Seleksi PanSel Calon Anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan
Turut Tergugat:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bukti T14Berita Online Kanalaceh.com berjudul Pansel KIP Aceh Utaralaksanakan uijian tes tertulis. (Fotokopi dari print out);Berita Online Kanalaceh.com berjudul 30 Peserta KIP AcehUtara lulus tes tertulis. (Fotokopi dari print out);Berita Online Portalsatu berjudul 15 Calon Anggota KIP AcehUtara Lulus Tes Wawancara, 2 Wajah Lama.

BAKTIAR, telah memberikan keterangan yang sama dibawah sumpah, yangpada pokoknya sebagai berikut:SAKSI HIDAYATUL AKBAR: Bahwa pada saat perekrutan Calon Anggota KIP Aceh Utara, Saksi adalahsalah satu Anggota Tim Pansel; Bahwa Tim Pansel terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: Taufik Abdullah, M.A.sebagai Ketua, Taufikurrahman, S.Hi., sebagai Sekretaris, Safwani, S.Pd.l,sebagai Anggota, Hidayatul Akbar, S.H., sebagai Anggota dan Darmani, S.Pd.

(Forum Group Diskusi), diumumkan tanggal 29 Mei 2018, ada 15 orang yanglolos;Bahwa setelah terpilih 15 orang tersebut kKemudian pada tanggal 30 Mei 2018Tim Pansel menyerahkan namanama 15 orang yang lolos tersebut besertadatadatanya kepada DPRK Aceh Utara Komisi A;Bahwa setelah 15 nama yang lolos di Tim Pansel diusulkan ke DPRK makatugas Tim Pansel sudah selesai, Tim Pansel tidak tahu proses selanjutnya diDPRK Aceh Utara;Bahwa pada saat tahap pertama seleksi adminsitrasi, tahap kedua ujian tulisdan

tahap ketiga wawancara saudara Agustiar lolos, akan tetapi pada saat tesuji kelayakan dan kepatutan di DPRK Aceh Utara Saudara Agustiar tidak lolos;Bahwa persyaratan untuk calon dari PNS di Qanun sendiri tidak diatur, tertapiuntuk menghindari PNS bolos kerja, maka untuk PNS harus membuat ijinatasan langsung, ini adalah aturan atau kebijakan dari Tim Pansel yang tertuangdalam Berita Acara dan ditadatangani oleh 5 orang Anggota Tim Pansel;Bahwa Berita Acara tersebut adalah BA Nomor: 01/BATIPP/KIP/

BAKTIAR:Bahwa Saksi adalah Anggota DPRK Aceh Utara Komisi A Periode 20142019,dan Kami di SKkan oleh Pimpinan DPRK untuk merekrut Tim Pansel;Bahwa seluruh Komisi A berjumlah 7 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua danAnggota.

Batang Hariselaku Ketua Pansel Penerimaan CPNSD Kab.Batang Hari kepada sdr.

Jadikami lakukan review evaluasi terhadap administrasi yang dibuatoleh Tim Pansel Kabupaten Batang Hari; Bahwa Pihak lain yang kami minta keterangan adalahombudsman; Bahwa Inspektorat tidak mempunyai kewenangan untukmemeriksa banding admnistrasi; Bahwa Yang kami tanyakan benar atau tidak Wildan Khoiri pernahdilakukan pemeriksaan oleh tim pansel dalam rangka pengaduanterkait yang bersangkutan ikut terlibat dalam politik praktis.Rangkaian yang dilakukan oleh BKPSDM itu diakui oleh WildanKhoiri atau

tidak, dan kebenaran isi Berita Acara yang dibuat olehPansel ke Wildan Khoiri, itu yang kami tanyakan; Bahwa Penjelasan dari Pansel mereka membawaberkas,bahwasanya mereka telah melalui proses pemanggilan WildanHalaman 40 dari 59 halamanPutusan Nomor: 2/G/2021/PTUN.JBIKhoiri sebanyak dua kali dan telah dituangkan dalam BeritaAcara, terakhir sekali dipanggil untuk melengkapi bukti tetapi sdr.Wildan Khoiri tidak dapat melengkapi salah satu bukti dan karenaketerbatasan waktu penetapan Nip CPNS, maka

Tergugat memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan yang tercatatdalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2020 (vide Bukti T8) danBerita Acara Pemeriksaan tanggal 5 November 2020 (vide Bukti T9);Bahwa Tim Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Batang Hari telahmenyimpulkan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai pelamar seleksiCPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 yangtercatat dalam Berita Acara Rapat tanggal 6 November 2020 (vide Bukti T11);Bahwa Ketua Pansel

Fadhil Arief Bakhtiar karenadiundang sebagai perwakilan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)dan Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah dikonfirmasi bahwa namanyadimasukan ke dalam SK Tim Pemenangan, Tim Pansel kemudian memintaPenggugat untuk menyampaikan bukti dan/atau dokumen berupa Undangan BakalCalon Bupati kepada PMII, Surat Pernyataan di atas meterai bahwa nama yangtertera dalam SK Tim bukanlah Penggugat dan Surat Pernyataan yangditandatangani oleh pasangan Calon Bupati M

(tiga) gram dengan cara 2 (dua) kali penyerahan yaitu pada hari Rabutanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA dan pada pukul 14.00Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN BanWITA di rumah Terdakwa dimana pada transaksi pertama barangtersebut sudah terjual semua;Bahwa pada transaksi pertama Terdakwa sudah menjual narkotikadiduga jenis shabushabu tersebut kepada Saudara Ruslan, SaudaraFian, Saudara Dandung, Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, SaudaraGassing, Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel

Akil Sudirman Alias DgNgolo Bin Sudirman dengan cara menelepon dan menanyakankeberadaan barang diduga Jenis shabu shabu tersebut;Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika diduga jenis shabu shabutersebut pada transaksi pertama kepada Saudara Ruslan, SaudaraFian, Saudara Dandung (Saksi Andika Alias Dandung Bin H.Sangkala), Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing,Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel;Bahwa harga narkotika diduga jenis shabushabu tersebut dijualTerdakwa dengan harga Rp.150.000,

harga Rp.1.300.000, (satu juta tigaratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganyaRp.3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidaklangsung dibayar oleh Terdakwa namun menunggu barang tersebutterjual semua; Bahwa benar pada transaksi pertama Terdakwa sudah menjualnarkotika diduga jenis shabushabu tersebut kepada Saudara Ruslan,Saudara Fian, Saudara Dandung (Saksi Andika Alias Dandung Bin H.Sangkala), Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing,Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel

rupiah) per gramnya sehingga total harganyaRp.3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidaklangsung dibayar oleh Terdakwa namun menunggu barang tersebutterjual semua;Bahwa pada transaksi pertama Terdakwa sudah menjual narkotikadiduga jenis shabushabu tersebut kepada Saudara Ruslan, SaudaraFian, Saudara Dandung (Saksi Andika Alias Dandung Bin H.Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN BanSangkala), Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing,Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel

Keputusan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPIDSU,diketahui Penggugat pada tanggal 1 Juni 2015, dari Sekretaris KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, pada saat Penggugatmenanyakan suratsurat keluar yang telah dikirimkan Sekretaris;Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 danRapat Pleno tanggal 28 April 2015 serta Keputusan Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061

/298/KPIDSU/V/2015,tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPIDSU, merupakan objeksengketa Tata Usaha Negara;Bahwa, ketiga objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negarayang berdasarkan

2014), sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan dalamBerita Acara Rapat Pleno tersebut jelas merugikan Penggugat yangpada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara, dengan adanya objek sengketapertama maka ada dua Ketua di dalam organisasi struktur KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;Bahwa, objek sengketa ketiga yaitu: Keputusan Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015,tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel

Keputusan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPIDSU;Bahwa, berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebutUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara), telah dengan sangattegas

Nomor 01/P/KPI/07/2014,tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan berdasarkanketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPI tersebut objek sengketa 1 dan2 adalah bersifat mengikat;Bahwa, sedangkan objek sengketa ke3, berupa Surat Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015,tanggal 6 Mei 2015, Perihal Revisi Pansel KPIDSU, yang ditandatanganiTergugat sebagai tindak lanjut dari tugas dan jabatannya yangdituangkan dalam objek sengketa 1 dan 2 yang bersifat mengikat

Bahwa berdasarkan kedua aturan hukum yang bersifat mengikattersebut Kepala Desa Bagau sudah seharusnya tunduk danmengukuti aturan yang berlaku dengan menunda proses seleksicalon perangkat desa yang harus diangkat kembali dan kamimempersilahkan tim seleksi (Pansel) tetap melaksanakan tugasterhadap perangkat desa yang benarbenar lowong.5.

Bahwa berdasarkan kedua aturan hukum yang bersifat mengikattersebut Kepala Desa Bagau sudah seharusnya tunduk danmengukuti aturan yang berlaku dengan menunda proses seleksicalon perangkat desa yang harus diangkat kembali dan kamimempersilahkan tim seleksi (Pansel) tetap melaksanakan tugasterhadap perangkat desa yang benarbenar lowong..