Sekretaris Imran Ahmad sebagaimanabukti surat Penggugat;Bahwa benar Tergugat yang menandatangani surat pernyataan tersebut;Bahwa Tergugat yang mengundang saksi untuk dapat mendengarkan perjanjianyang akan disepakati dengan Penggugat ;Bahwa mekanisme pergantian anggota DPR dilihat dari anggota DPR tersebutdiberhentikan karena sedang menghadapi kasus dan anggota DPR tersebut sedangmenjalani hukuman atau anggota DPR terseut diberhentikan, meninggal duniasehingga anggota DPR tersebut bisa diusulkan oleh partainya

PAW tersebut berdasarkan usulan dari partai dan pengunduran diri dariPenggugat juga karena desakan dari partainya;Bahwa saksi melakukan hal tersebut dengan tujuan saksi ke Tergugat untukmeyakinkannya yang nantinya akan menjadi pegangan Tergugat dan dimuat dalamsurat pernyataan yang akan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat dan saksimenjadi saksinya karena saksi mengingat penggugat sedang menjalani hukumanagar perjanjian tersebut bisa membatu penggugat nantinya;Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata

Saat PAW tersebut oleh karena saksiadalah ketua DPC partai Demokrat yang berasal dari partainya PAW saksimenjelaskan oleh karena Penggugat yang sebelumnya diangkat menjadi anggotaDPR dan pada saat Penggugat menajalaninya tibatiba Penggugat terjerat dalamsatu kasus dan sempat menjalankan hukuman di Lapas Gorontalo jadi sekiranyapartai kami mengusulkan adanya PAW terhadap penggugat saat itu;Bahwa pengusulan PAW tersebut awalnya diusulkan oleh Partai, kKemudian Partaimengusulakn ke DPR kemudian DPR

Bahwa baik dalam kedudukannya sebagai angggotaPartai maupun sebagai anggota Legeslatif, terkaitdengan permasalahan yang menimpa pada dirinya ,sehingga dinyatakan bersalah berdasarkan putusanpengadilan yang telah memmperoleh kekuatan hukumtetap tersebut, Penggugat tidak pernahdiberhentikan dan diusulkan pemberhentian antarwaktu) dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan rakyat Daerah oleh partainya kepadaPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek.

Bahwa, lebih lanjut apabila menunjuk padait.Mdalil Gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat tidak pernah diberhentikan dan diusulkanpemberhentian antar waktu dari kedudukannyasebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeraholeh partainya ... hal tersebut menunjukkan danmembuktikan bahwa Gugatan Penggugat Premature dan/atau belum waktunya untuk diajukan mengingate Hingga saat ini Penggugat masih berstatussebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan belum = diberhentikan = antarwaktu;e Gugatan

Hal ini sesuai dengan penegasan Menteri dalamNegeri dengan Surat Edaran No. 161/6422/S tanggal 20 September 2013 perihalProses PAW Anggota DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia pada angka 2 yang menyatakan : Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya tidak menjadi peserta pemilu tahun2014 serta telah diresmikan sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia No. 39/PUUXII/2013, dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (7)dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan kecuali peresmian pemberhentian anggotaDPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejaktanggal putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ; Hal ini juga sesuai dengan penegasan Menteri Dalam Negeri dengan Surat EdaranNo. 161/6422/S tanggal 20 September 2013 perihal Proses PAW Anggota DPRDPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada angka 2, yangmenyatakan : Bahwa PAW anggota DPRD yang partainya

Indonesia ; nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nnn Bahwa saksi pada Pemilu tahun 2014 masuk menjadi caleg dari partai Demokrat ; Bahwa saksi tidak mengajukan surat pengunduran diri dari partat PNBK Indonesia ; Bahwa saksi mengetahui peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor ; 13Tahun 2013 tentang model BB5 ; Bahwa saksi ikut mengisi surat pernyataan model BB5 ; Bahwa semua Anggota Dewan yang pindah partai, mengisi format model BB5 ; Bahwa Anggota Dewan yang partainya

No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Ptktangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadipertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah;Bahwa, Tergugat merupakan salah satu anggota partai, sehingga seringpergi keluar kota untuk mengurus urusan partainya, ketika sudah pulangkerumah,Penggugat menanyakan hasil dari kerjanya tersebut, namunTergugat mengatakan tidak ada;Bahwa, Sejak tahun 2009 Tergugat sudah tidak pernah member nafkahkepada Penggugat dan anakanaknya sampai sekarang;Bahwa

Wong mau nyalon aja kitaharus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,,ketika udah jadi pikirpikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yomung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memang tidakingin kadernya itu melakukan korupsi merupakan kampanye visi bersih daripolitik uang dalam pencalonan kepala daerah, tentang figure Surya Palohmelalui kalimat Partainya apa???? NASDEM (jawaban audien), pimpinanketua umumnya siapa????

mereka berduadilaksanakan setelah acara pokok maka indikator lain dapat dilinat dariaspek konsumsi, uang transportasi peserta, biaya sewa soundsystem,dan sewa tempat;Bahwa, menurut pendapat Ahli mengenaimateri yang disampaikanoleh Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA terhadap peserta kegiatanentrepreneurship dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari PartaiNasdem melalui kalimat Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi,saya juga kader juga Partainya

Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partalbeban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikirpikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mungkorupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memangtidak ingin kadernya itu melakukan korupsi merupakankampanye visi bersih dari politik uang.Tentang figure Surya Paloh melalui kalimat Partainya apa????NASDEM (jawaban audien), pimpinan ketua umumnyaSiapa???? Surya Paloh (jawaban audien), mpun nate priso to?

Wong mau nyalon ajakita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadiokeh, nggih,,, ketika udah jadi pikirpikir nyaur utang, terobosanyang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEMmenolak mahar itu Memang tidak ingin kadernya itu melakukankorupsi merupakan kampanye visi bersih dari politik uang.Tentang figure Surya Paloh melalui kalimat Partainya apa????NASDEM (jawaban audien), pimpinan ketua umumnyaSiapa???? Surya Paloh (jawaban audien), mpun nate priso to?

Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 39/PUUXI/2013, Tanggal 29 Juli 2013, yang telah diumumkan padatanggal 31 Juli 2013, yang pada intinya menyatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang partainya sudah tidak masuk atau menjadi partai peserta PemiluTahun 2014, tidak harus mengundurkan diri;8.

Tergugat sejak tahun1998; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri, tahunPernikahanya saksi tidak tahu, karena saksi baru tahu dan berkenalansejak Tahun 1998, dimana Penggugat dan Tergugat telah serumah dantelah punya anak 4 orang; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukunlagi sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugattidak rukun, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh denganketua partainya

Sementara terdakwa FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSINHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN BIssambil duduk disalah satu meja kursi sambil memegang stiker milik terdakwadan menyampaikan bahwa ini adik saya atas nama MARSITA BintiSUMARNO akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD KabupatenKepulauan Meranti Dapil Ill dari Partai Gerindra dan apabila tbuibumau memilih ganti presiden pilih nomor 2 (dua) dan kebetulan adiksaya ini Nomor 2 (dua) partainya juga nomor 2 (dua) supaya ibuibugampang

SUMARNO;Bahwa benar sementara itu terdakwa FAJRIAH M. als RIA Binti AlmMUKHSIN sambil duduk disalah satu meja kursi sambil memegang stikerHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN BIsmilik saksi MARSITA Binti SUMARNO dan menyampaikan bahwa ini adiksaya atas nama MARSITA Binti SUMARNO akan mencalonkan dirisebagai Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Ill dari PartaiGerindra dan apabila ibuibu mau memilth ganti presiden pilih nomor 2(dua) dan kebetulan adik saya ini Nomor 2 (dua) partainya

MARSITA Binti SUMARNOmenyampaikan bahwa ini adik saya atas nama MARSITA BintiHalaman 32 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN BIsSUMARNO akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD KabupatenKepulauan Meranti Dapil Ill dari Partai Gerindra dan apabila ibuibumau memilth ganti presiden pilih nomor 2 (dua) dan kebetulan adiksaya ini Nomor 2 (dua) partainya juga nomor 2 (dua) supaya Ibuibu gampang mengingatnya kemudian Terdakwa FAJRIAH M Als RIAmenyampaikan apabila ada seorang wanita menjadi anggotadewan

MARSITA Binti SUMARNO menyampaikan bahwa ini adiksaya atas nama MARSITA Binti SUMARNO akan mencalonkan diriHalaman 34 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN BIssebagai Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil III dariPartai Gerindra dan apabila ibuibu mau memilih ganti presidenpilih nomor 2 (dua) dan kebetulan adik saya ini Nomor 2 (dua)partainya juga nomor 2 (dua) supaya ibuibu gampangmengingatnya kemudian Terdakwa FAJRIAH M Als RIAmenyampaikan apabila ada seorang wanita menjadi anggotadewan

Kemudian pada saat SaksiNur Khasanah tanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yangdketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsungmenginterogasi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan.

Kemudian pada saat SaksiNur Khasanah tanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yangdketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsungmenginterogasi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi NurKhasanah;Bahwa sekira Januari 2019, Saksi Neta Novia menerima uang dari Sdri.Tika sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di kediaman Saksi Neta Noviabertempat Gang Mangga Pandan Baru Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec.Tanjung Harapan Kota Solok yang mana saat itu Sdri.

Lamongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :oBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahSaudara sepupu Termohon;oBahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sahdan dikaruniai 2 orang anak bernama: Anak 1 dan Anak 2oBahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisin danbertengkar yang disebabkan karena Pemohon jarang puang dan tidakperhatian kepada keluarganya dan lebih mementingkan partainya

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga)anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama AbdulMadjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi;Bahwa bakal calon Partai Kebangkitan

Untuk kepengurusan surat keterangan sehat rohani,SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus Terdakwa secarakolektif bersama Herson Tina serta bersamasama bakal calon dari partainya;Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon tidak pernah menghadiri sosialisasiyang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemomaupun Bawaslu Kabupaten Boalemo. Sehingga kelengkapan kepengurusandokumennya diserahkan dan dikumpulkan kepada Herson Tina sebagaisekretaris partai.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Herson Tina yang telahmengumpulkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya, memerintahkankepada Zulkifli Alwi yang merupakan Operator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo untuk mengupload kelengkapan dokumen bakal calonmelalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU.

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihnan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo, untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilinan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas nama Abdul MadjidRahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi sedangkanTerdakwa bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya dari partainya, dokumenkelengkapan syarat administrasinya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) danditetapkan sebagai Daftar

Bergegas menuju Kantor Komisi PemilihanHalaman 39 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN TmtUmum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk menyerahkan kelengkapan dokumenbakal calon partainya; Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00WITA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3(tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama AbdulMadjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan

Untuk kepengurusan surat keterangan sehat rohani,Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN TmtSKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus Terdakwa secarakolektif bersama Herson Tina serta bersamasama bakal calon dari partainya;Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon tidak pernah menghadiri sosialisasiyang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemomaupun Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Herson Tina yang telahmengumpulkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya, memerintahkankepada Zulkifli Alwi yang merupakan Operator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo untuk mengupload kelengkapan dokumen bakal calonmelalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU.

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilinan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo, untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihnan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas nama Abdul MadjidRahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen= syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi sedangkanTerdakwa bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya dari partainya, dokumenkelengkapan syarat administrasinya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) danditetapkan sebagai Daftar

verklaard);Bahwa gugatan Penggugat keliru, yang mempermasalahkan PutusanMahkamah Partai Demokrat Nomor 102/DPPPHU/2014 tanggal 12 November2015 dimana Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokratkarena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai Demokrat, dan apapundalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannyadengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa ikut campur dalam urusanInternal Penggugat dengan Partainya

Pemberhentian Penggugat olehMahkamah Partainya menurut hemat Tergugat bukanlah merupakan ranah(domain) Tergugat, melainkan Kewenangan Prerogatif Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat dan Mahkamah Partai Demokrat, sebagaimana telahdiatur secara Eksplisit dalam Ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun2011.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf hbeserta penjelasannya, maka sangat jelas dan terangbenderang sekali yang dimaksud dengan pemberhentiannyasah setelah adanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap adalah pemberhentiansebagai anggota partainya dan bukan sebagai anggota DPRDnya.Sebab pasal ini jelasjelas khusus menjelaskan mengenaipemberhentian sebagai anggota partai, bukan sebagaianggota DPRD.

Selain itu pula yang bersangkutan telahdiusulkan oleh partainya, dimana sudah sesuai denganketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e yang berbunyi :(2)Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : e.Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti penggugattelah salah kaprah dalam memaknai dan memahamiketentuan UndangUndang dan berupaya mengaburkanpenafsiran

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga)anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama AbdulMadjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi;Bahwa bakal calon Partai Kebangkitan

Untuk kepengurusan surat keterangan sehat rohani,SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus Terdakwa secarakolektif bersama Herson Tina serta bersamasama bakal calon dari partainya;Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon tidak pernah menghadiri sosialisasiyang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemomaupun Bawaslu Kabupaten Boalemo. Sehingga kelengkapan kepengurusandokumennya diserahkan dan dikumpulkan kepada Herson Tina sebagaisekretaris partai.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Herson Tina yang telahmengumpulkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya, memerintahkankepada Zulkifli Alwi yang merupakan Operator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo untuk mengupload kelengkapan dokumen bakal calonmelalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU.

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihnan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo, untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilinan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas nama Abdul MadjidRahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi sedangkanTerdakwa bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya dari partainya, dokumenkelengkapan syarat administrasinya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) danditetapkan sebagai Daftar

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor: 13 tahun 2013 tentang Perubahan atau Peraturan KomisiPemilinan Umum Nomor: 7 tahun 2013 menginstrusikan bahwabagi seluruh Anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kotayang mengikuti calon legislatif yang partainya tidak lolos verifikasisebagai peserta pemilu, harus menggundurkan diri demimengakomodir hak politiknya dalam pencalonan legislatif denganpartai lain yang lolosV@rifikASI ; 222222 nnn enn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nen ne ne.

JULIUS M.RUTASOW dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang telahdiberhentikan, tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu, sehingga jelaskeputusan Tergugat tersebut cacat hukum dan tidak procedural serta adanyaketidakadilan karena terdapat pilin kasin dan terbang pilin dalam suratkeputusan Tergugat tersebut;Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RepunlikIndonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 juli 2013 maka segala peraturanyang pemberhentian antar waktu kepada anggota DPRD yang partainya

sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang No. 28 Tahun 1999 dan UndangUndang No. 12 Tahun2011 tersebut, karena proses penerbitan Keputusan Gubernur yang menjadiobjek sengketa dalam perkara secara yuridis formal telah memenuhipersyaratan dan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlakusebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang No. 27 Gtahun 2009 danPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 ;eBahwa pernyataan Penggugat pada poin 3 s/d 10dalam surat gugatannya, adalah masalah internalPenggugat dengan partainya

Belum adanyaputusan dari Mahkamah Partai Damai Sejahteratersebut (vide poin 10), hal ini tidak menjadialasan untuk tidak menerbitkan KeputusanTergugat, karena yang dimaksud oleh PenjelasanPasal 332 ayat (2) huruf h UndangUndang No. 27Tahun 2009 Jo Pasal 102 ayat (2) huruf hPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 adalahapabila penyelasian perselesihan antaraPenggugat dengan partainya dibawa kepengadilan dan jika dalam proses penyelesaiandi pengadilan tersebut Penggugat mengajukanpermohonan untuk menunda

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

perundangundangan mengenaipemilihan umum;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; ataui. menjadi anggota partai politik lain;Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat /Terbanding sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dari Fraksi PAN,adalah sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 dan 2 huruf (e) Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 yaitu dberhentikan atas usul partainya

Hal ini dikarenakan apabila tidak ada mekanisme recall dikhawatirkan anggotapartai yang duduk di dewan perwakilan rakyat bisa tidak mematuhi terhadap hasilkeputusankeputusan partainya, seperti yang dilakukan Sdr. Miftahul Arifin tidakmematuhi hasil keputusan partai di Pemilukada Sampang yang lalu.

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf h dari pimpinan politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.Sebaliknya, tergugat menggunakan dasar pemberhentian sebagai anggota DPRDberdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf c apabila: diusulkan oleh partainya

Makkarasang, apalagikenyataannya Terdakwa bersama partainya justru mencalonkan orang lainyakni Drs. Sonda Tayang dimana yang bersangkutan pun menyerahkan pulauang dalam jumlah yang sama.Apakah ini bukan suatu kejahatan di tinjau dari segi hukum danmoralitas. Dimana letak keadilannya bagi saksi korban Ir.