Ketenagakerjaan, Penggugat dikwalifikasitelah mengundurkan diri, dengan demikian alasan pertimbanganJudex Facti yang berpendapat panggilan kerja tidak berlaku karenasudah terlebin dahulu adalah perselisihan adalah suatu pertimbanganyang tidak mempunyai dasar hukum ;Pertimbangan Judex Facti yang berpendapat bahwa walaupunPenggugat tidak mau melaksanakan tugas Tergugat tidak mengambilHal. 7 dari 10 hal.Put.No. 86 K/PDT.SUS/2012sikap dan tindakan tegas, bahkan membiarkan Penggugat dalamkeresahan dan ketidak pastian

tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan lagidan karenanya harus dinyatakan hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat telah berakhir ;Bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah salah menerapkan hukumatau tidak berdasarkan hukum, oleh karena Judex Facti tersebut telahmengambil kesimpulan yang hanya didasarkan pada persangkaan/dugaan yang ada dalam hati/oenak Tergugat, pertanyaannya adalahsejak kapan Judex Facti tahu bahwa Tergugat sengaja membiarkanPenggugat dalam keresahan dan ketidak pastian

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkan tidakberhasil, hubungan lahir bathin sudah putus, sulit dirukunkan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidak pastian, hanyadengan perceraian untuk kepastian;Menimbang, bahwa demikian faktafakta tersebut di atas telah memenuhi faktahukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasai Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga

Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusmewarnai sehingga sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali,dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidakdapat dipertahankan lagi, dan mempertahankannya berpotensi timbul mafsadat/mudaratyang lebih besar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon, sekurangkurangnyapenderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan, secara hukum menolakmafsadat/mudarat adalah sangat penting

menyatakan masihingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namunPenggugat/Terbanding dibiarkan menunggu sekian lama tanpaadanya sikap Tergugat/Pembanding yang berusaha mempergunakankesempatan untuk itu, Tergugat/Pembanding hanya mensikapinyadengan diam, tidak berusaha menyingkirkan segala rintanganyang menghalangi demi tercapaianya keutuhan rumah tangga,Penggugat/Terbanding karena dibiarkan sekian lama akhirnyaharus memilih jalan terakhir dengan perceraian, karena tidakmungkin bertahan dalam ketidak pastian

pembinaan dan bimbingan terhadap Penggugatketika Penggugat melanggar ketentuan jam kerja sesuai PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2010 sehingga Penggugat tidak sampaimelanggar disiplin berat, akan tetapi justru sebaliknya Tergugatmelakukan pembiaran selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada tegurantertulis atau pernyataan tidak puas sesuai ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2010 sebagai bentuk pembinaan danbimbingan kepada Penggugat sehingga Tergugat dengan sengajamenciptakan situasi ketidak pastian

sebelumkawin/menikah tidak pernah memiliki masalah dengan disiplin kerjasebagai PNS, tidak memiliki reputasi buruk dalam bekerja sebagaiPNS dan sebagai profesi Dokter Gigi pada RSUD Belitung Timur,karena itu amat wajar, rasional dan proporsional apabilaPenggugatdiberi kKesempatan kembali untuk mengembangkan karir dan ikutmemajukan daerah dengan Disiplin ilmu yang Penggugat miliki ;Bahwa Penggugat tidak melakukan cuti hamil dan cuti melahirkankarena Penggugat dalam posisi bingung akibat ketidak pastian

hukumyang diciptakan oleh Tergugat hal mana Penggugat masih hamilmudah dipaksa Tergugat untuk mengundurkan diri, dan tiba waktunyaharus cuti hamil maupun cuti melahirkan posisi Penggugat dalamketidak pastian hukum karena dalam posisi mengundurkan diri,bahkan Penggugat dibiarkan sampai 1 (satu) tahun lebih kemudiandipanggil dan diperiksa oleh tim dari Bupati Belitung Timur/PemerintahDaerah Belitung Timur ;Bahwa selama Penggugat tidak masuk kerja selama itu pulaPenggugat tidak pernah menerima gaji

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terusmenerus diwarnai perselisinan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarangsudah 5 bulan lamanya, tidak saling peduli; Bahwarumah tanggaPemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkan tidakberhasil, Pemohon dan Termohon sulitdan tidak dapat dirukunkan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam ketidak pastian dan untukkepastiannya hanya dengan perceraian;Menimbang, bahwa faktafakta

Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusmewarnai sehingga sendisendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulitditegakkankembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakdapat dipertahankan lagi, dan hanya berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebihbesar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon manakala dipertahankan,sekurangkurangnya penderitaan dan ketidak pastian

BuktiTergugat ada kontroversial, kelalaian, ketidak pastian hukum dankesewenangwenangan namun diambil alin Majelis Judex Facti, dalam SKBersama MENDAGRI, MENPAN dan RB dan Kepala BKN Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, jelas tegas telah mengambil alihkewenangan badan peradilan dengan kewenangan yang diatur dalam UUD1945 dan UndangUndang tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa keabsahan keputusan harus ada syarat formil dan materiil.Kekurangan yuridis salah satu syarat materiil dapat absah yang disebabkanunsur

Jadi secara faktual yuridis keputusan aquo nyatanyata melanggar kepastian hukum, azas kecermatan, cacatprosedur dan tidak ada pemberhentian sementara serta tidak diterbitkanpada akhir bulan putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap dan tidakada usulan Pyb; Bahwa secara subtansi bertentangan dan tidak memenuhi Pasal 87 ayat(4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014, hal itu tidak dijawab tegas dalamjawaban tertanggal 17 Oktober 2019, sangat subyektif dan tidak memenuhirasa keadilan, ketidak pastian hukum

tersebut di atas dapat disimpulkanfakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yangsah; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terusmenerus dalam perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarangsudah kurang lebih 7 tahun lamanya; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sulit dan tidak dapatdirukunkan lagi; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam ketidak pastian

Kdi.kembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakdapat dipertahankan lagi, dan hanya berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebihbesar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon manakala dipertahankan,sekurangkurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan, secarahukum menolak mafsadat/mudarat adalah lebih penting dan harus diutamakan ataudidahulukan, hal ini Sesuai gaidah Fighi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62,berbunyi sebagai berikut:lac!

Bahwa Pemohon sekarang ingin berumah tangga lagi oleh karena ituPemohon ingin mengakhiri ketidak pastian dari Termohon makaPemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon. 7. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Kuasa Hukumnya berkeyakinantelah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuaidengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b.

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 Tergugat sebagai seorang suamisecara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergimeninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpameninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagiPenggugat dan tanpa diketahui alamatnya, baik di Wilayah RepublikIndonesia maupun di Luar Negeri Sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 4bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan danketidak pastian;7.

Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari 2013Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpaalasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpanafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup/nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya, baik di WilayahRepublik Indonesia maupun di Luar Negeri sampai sekarang telah berjalan 3tahun 4 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan danketidak pastian

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidaktenteraman dan ketidak pastian, perselisihan dan pertengkaran terusberlangsung mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut, akibatnya sendisendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, keutuhanrumah tangga menjadi pecah, Penggugat tidak lagi berkeinginanmempertahankan perkawinannya, memilih lebih baik bercerai;Menimbang

21 demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yangdimaksudkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 untukmembentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaHal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Kdi.sudah tidak terwujud lagi, sehingga manakala perkawinan Penggugat danTergugat tetap dipertahankan, akan tidak bermamfaat lagi bahkan sebaliknyaberpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, setidaktidaknya penderitaan dan ketidak pastian

Karena keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan final danmengikat dan perlu segera adanya kepastian hukum, sikap dan tindakan KPUKotawaringin Barat, DPRD Kotawaringin Barat dan Gubernur Kalimantan Tengahtidak mau menetapkan, mengusulkan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusimerupakan tindakan yang menimbulkan kekosongan hukum, merugikankepentingan umum dan bertentangan dengan Kepastian Hukum, dengan demikianuntuk mengatasi berlarutlarutnya ketidak pastian hukum, Pemohon kasasi Imenerbitkan

Putusan Nomor 452 K/TUN/2012Bahwa, tindakan DPRD Kotawaringin Barat menolak pemenang PemilukadaKotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.DVII.2010 tanggal 7 juli 2010 telah menimbulkan ketidak pastian hukumdan atau kekosongan hukum, serta merugikan kepentingan umum khususnyamasyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu terhambatnya pembangunanperekonomian rakyat.

Oleh karena mengingat permasalah a quo carapenyelesaiannya juga tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, makapermasalah tersebut jika dibiarkan berlarutlarut akan dapat mencederai demokrasidan mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Khusus diKabupaten Kotawaringin Barat, maka menjadi kewenangan Pemohon Kasasi Iuntuk mengambil kebijakan/keputusan yang dapat menghentikan terjadinyakekosongan hukum atau ketidak pastian hukum didaerah dan juga dapat mencegahkerugian yang lebih

Sikap DPRDKotawaringin Barat menolak pemenang Pemilukada kotawaringin Barat calonnomor urut 2 berdasarakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidakberdasarkan hukum dan menimbulkan ketidak pastian hukum dalamHal. 49 dari 56 hal..

Akan pelaksanaanputusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan ketidak stabilan, ketidaktertiban dan ketidak pastian penyelenggeraan pemerintahan di daerah terutamaHal. 51 dari 56 hal.. Putusan Nomor 452 K/TUN/2012di Kabupaten Kotawaringin Barat.

No 0661/Pdt.G/2019/PA.NGJ6.jarang berkomunikasi.karena antara Pemohon dan Termohonsudah sepakat untuk berpisah secara baikbaik.Bahwa dengan adanya ketidak pastian Pemohon membina rumahtangga, maka Pemohon merasakan sudah tidak ada lagikebahagiaan maupun ketenteraman baik lahir maupun batin dalamberumah tangga, hingga kemudian Pemohon mengajukanPermohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan AgamaNganjuk saat ini.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membantumemecahkan masalah rumah tangga

yang dihadapi antara Pemohondan Termohon tersebut, namun tidak membuahkan hasil, dandengan adanya ketidak pastian hubungan antara Pemohon danTermohon tersebut, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagimelanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini.Berdasar alasanalasan/dalildalil di atas, Pemohon memohon agarKetua Pengadilan Agama Nganjuk (Cq.

Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat pergi berpamitan untuk bekerja akantetapi tidak disebutkan tempat tujuan kerjanya bahkan sampai saat ini tidakpernah diketahui kabar berita keberadaannya lagi, apalagi selama pergiTergugat tidak pernah memberikankabar keberadaannya kepadaPenggugat sebagai isterinya, sehingga membuat keadaan isteri sertaanaknya hidup hidup ketidak pastian, padahal pada saat itu usian anaknyabaru satu tahun yang sangat butuh seorang ayah dan pelindung bagikeluarganya ;.

Bahwa akibat ketidak pastian kabar dari Tergugat yang tidak kunjungdatang maka demi menyambung hdiup anak serta demi kelangsunganhidup masa depan keluarganya maka Penggugat dengan memberanikandiri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Negara Arab Saudisebagai pembantu rumah tangga dengan harap untuk bisa menghidupikeluarganya, sambil berharap juga suatu saat nanti Tergugat kemballiHim. 2 dari 12 him.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami destabilitas atauketidak pastian, perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung, sehinggasendisendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, danpada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebutSulit dipertahankan lagi, pihak Tergugat telah pergi dan berpisah denganPenggugat untuk seterusnya;Menimbang

dimaksudkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 untukmembentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut tidak pantas dipertahankan lagi, dan manakala tetapdipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau kemaslahatan, bahkansebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar,sekurangkurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidaknyamanan bahkan ketidak pastian

Putusan Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2019/PA.Kdi.fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yangsah; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sudahberpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan sulitdirukunkan, hal iniadalah bentuk perselisinan terus menerus; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkantidak berhasil: Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam ketidak pastian dan untukkepastiannya

Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusmendera sehingga sendisendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulit ditegakkankembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakdapat dipertahankan lagi, hanya berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebih besaryang dapat merugikan Pemohon dan Termohon manakala dipertahankan, sekurangkurangnya penderitaan dan ketidak pastian

darikonversi hak tanah Petok D yang dikeluarkan dan dikuatkan oleh Pihak Ketiga,terhadap aset tersebut pada saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua untuk bangunanRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak akan mempersoalkandalam bentuk apapun pada PIHAK KEDUA ;Pasal 2Bahwa PIHAK KEDUA akan mengganti rugi tanah milik PIHAK PERTAMAdengan ketentuan sebagai berikut:1) Bahwa untuk memberikan ganti rugi / pembelian terhadap Tanah milikPihak Pertama tersebut agar tidak menimbulkan harga mark up danketidak pastian

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, perselisinanterus menerus; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah seterusnya dan tidak salingpeduli; Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dan tidak dapat dirukunkan lagi;Bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak saling peduli dansulit dirukunkan merupakan bentuk perselisihan terus menerus; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubunganlahir bathin sudah putus; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat ketidak pastian

mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alquransurat ArRum ayat 21 demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yangdimaksudkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 untukmembentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasudah tidak terwujud lagi, sehingga manakala perkawinan Penggugat danTergugat tetap dipertahankan, tidak akan bermamfaat lagi bahkan sebaliknyaberpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, setidaktidaknya penderitaan dan ketidak pastian

Pertimbangan Judex Facti yang berpendapat bahwa walaupunPenggugat tidak mau melaksanakan tugas, Tergugat tidak mengambilsikap dan tindakan tegas, bahkan membiarkan Penggugat dalamkeresahan dan ketidak pastian baik status maupun pembayaran upahnyadengan maksud menunggu agar Penggugat mengundurkan diri supayaTergugat terhindar dan kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, dan oleh karena itu Judex Facti berkesimpulanbahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah

No. 83 K/Pdt.Sus/2012dugaan yang ada dalam hati/obenak Tergugat, Pertanyaannya adalahsejak kapan Judex Facti tahu bahwa Tergugat sengaja membiarkanPenggugat dalam keresahan dan ketidak pastian baik status maupunpembayaran upahnya dengan maksud menunggu agar Penggugatmengundurkan diri Supaya Tergugat terhindar dari kewajiban tertentuyang ditetapkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan dalam kata lainkapan dan dimana Judex Facti dapat membaca pikiran yang ada dalambenak Tergugat,Pertanyaan diatas mengungkapkan

adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terusmenerus diwarnai perselisinan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarangberlangsung 3 bulan lebih lamanya, hubungan lahir bathin sudah putus; Bahwarumah tanggaPemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkan tidakberhasil, Pemohon dan Termohon sulit dan tidak dapat dirukunkan; Bahwarumah tanggaPemohon dan Termohon mengalami ketidak pastian

Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusmewarnai sehingga sendisendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulitditegakkankembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakdapat dipertahankan lagi, dan mempertahankannya berpotensi timbul mafsadat/mu daratyang lebih besar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon, sekurangkurangnyapenderitaan dan ketidak pastian

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidak stabilanatau ketidak pastian, perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut, sehinggasendisendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan, dan padagillirannya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulitdipertahankan lagi, Penggugat telah pergi dan berpisah dengan Tergugat untukseterusnya tidak kembali lagi

Kdi.Tergugat tersebut tetap dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat ataukemaslahatan, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian ataumafsadat/mudarat yang lebin besar, sekurangkurangnya penderitaan atauketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yangberkepanjangan yang seharusnya diakhiri/dihindari, Ssecara hukummenolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harusdiutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan, sesuaiqaidah Fighi dalam kitab Asybah