Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani jikan dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggara hukum disiplin militer sebagaiman tercantum dalam pasal 8 UU RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) buklan habis.

3.

Sertifikat diterbitkansesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, dibuat sesuaiketentuan undang undang dihadapan pejabat yang berwenanguntuk itu.Dengan ditemukannya pelanggara sebagaimana terurai diatas, menjadi dasar bagi judex facti untuk dapatmengukuhkan hak Pemohon Kasasi/Pembanding atas objeksengketa a quo.Bahwa informasi untuk bahan pertimbangan kepada BapakKetua/Majelis Hakim Agung RI.

Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, apabila dicermati secara mendalamhasil rekapitulasi perolehan suara pemilinan Kepala Desa Barasebagaimana poin 8 diatas, terdapat berbagai masalah yang secaranyatanyata dapat dikualifikasi sebagai pelanggara yang secara nyatadan tegas dilakukan oleh panitia pemilihan, sehingga berakibatlangsung terhadap para pemohon selaku calon Kepala Desa nomorurut 2 dan 3, berupa menderita kekalahan dalam pemilinan Kepala DesaBara dimaksud ;10.

penggugat sebutkan pada angka 13 (tigabelas) tersebut diatas adalah bentuk kekeliruan Tergugat sehinggamenyebabkan keputusan mutasi jabatan terhadap Penggugat (Objeksengketa) menjadi tidak sejalan dengan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5,pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 TentangDisiplin Pengawai Negeri Sipil, dimana segala ketentuan menyangkut tataCara proses, pengenaan hukuman disiplin terhadap seorang Pegawai NegeriSipil bila Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggara

Jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggara ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :Ad. 1.

pekerjaan pelebaran dan pembuatan teraspokok sawit sesuai dengan permintaan terdakwa, atau dengan kata laindiantara terdakwa dan saudara Maulana Caesar telah ada kerjasama ataukehendak bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. sehinggaHalaman 61 dari 69 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Sdwberdasarkan hal tersebut maka unsur mereka yang menyuruh melakukantelah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggara

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur jikaantara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggara ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatanterdakwaMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yangdidakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akankesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan

Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggara ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas Majelis Hakimakan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaiberikut :Ad 1 Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang ini menurutPasal 1 angka 17 Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang PerubahanAtas Undangundang Nomor

dengananak korban saat itu anak korban masih berumur 13 Tahun dengan tanggallahir 25 Juni Tahun 2005 dalam hal ini dibuktikan dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 64.07.AL.2011.008038, tanggal 01 Desember 2011;Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur DenganSengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau MembujukAnak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain telahterpenuhi;Ad.3 Unsur Jika antarabeberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggara

jenis yang sama dan faktor hubungan waktu jarak tidak terlalulama;Menimbang, bahwa berdaarkan fakta yang terungkap dipersidangandiketahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan tersebutdilakukan secara berlanjut yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Januari2019, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan pada hari Selasatanggal 26 Februari 2019, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggara

Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohontepatnya di rumah kost milik Keluarga WilarPolii atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadian NegeriTondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atauHal. 1 dari 15 hal.Put No. 2376 K/PID.SUS/2013membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggara

UU RI Nomor23 Tahun 2002 menjadi UndangUndang Perubahan atas UndangundangHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN SdwRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal64 Ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Unsur Setiap Orang; Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasanmemaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain; Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggara

Sehingga berdasarkan pertimbangantersebut maka unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggara ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhidalam wujud nyata perbuatan terdakwa;Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN SdwMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dariDakwaan Kesatu) Penuntut

DULmenyampaikan orasi dengan menggunakan alat bantu berupa megaphoneTOA sambil menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan menyampaikantuntutan antara lain : Meminta keadilan pada pelanggara pemilu, memintaagar penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan diadili, lalukanpemungutan suara ulang di tempat terjadinya kecurangan. Selanjutnyamengatakan kepada massa pengunjuk rasa kamu sabar massa, tenangtenang kito mediasi.

DULmenyampaikan orasi dengan menggunakan alat bantu berupa megaphoneTOA sambil menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan menyampaikantuntutan antara lain : Meminta keadilan pada pelanggara pemilu, memintaHalaman 12 dari 52Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Mreagar penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan diadili, lalukanpemungutan suara ulang di tempat terjadinya kecurangan. Selanjutnyamengatakan kepada massa pengunjuk rasa kamu sabar massa, tenangtenang kito mediasi.

Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, apabila dicermati secara mendalamhasil rekapitulasi perolehan suara pemilinan Kepala Desa Barasebagaimana poin 8 diatas, terdapat berbagai masalah yang secaranyatanyata dapat dikualifikasi sebagai pelanggara yang secara nyatadan tegas dilakukan oleh panitia pemilihan, sehingga berakibatlangsung terhadap para pemohon selaku calon Kepala Desa nomorurut 2 dan 3, berupa menderita kekalahan dalam pemilinan Kepala DesaBara dimaksud ;10.

Sertifikat diterbitkan sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata,dibuat sesuai ketentuan undangundang dihadapan pejabat yangberwenang untuk itu.Dengan ditemukannya pelanggara sebagaimana terurai di atas, menjadidasar bagi judex facti untuk dapat mengukuhkan hak PemohonKasasi/Pembanding atas objek sengketa a quo.Bahwa informasi untuk bahan pertimbangan kepada Bapak Ketua/MajelisHakim Agung RI.

Keberatan NovumNovumnovum berupa bukti PK 1 dan PK 2 berupa Surat PerintahKepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BogorNomor 800/4724/Umpeg, tanggal 3 September 2013 dan keteranganPengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor Nomor566.3474/Wasnaker/2014 tanggal 6 Mei 2014 tidak beralasan karena tidakdinyatakan di bawah sumpah sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung, lagi pula bukti PK 1 tidakdapat dipertimbangkan karena tidak ada bukti adanya pelanggara

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang DilanggarTergugat;Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh TERGUGAT secara melawanhukum telah nyata bahwa tindakan tergugat sebagai Pejabat TataUsaha Negara, tidak cermat dalam melakukan penelitian dan kajiansecara mendalam bahwa siapa sesungguhnya pemilik daripadatanah tersebut sebelum Obyek sengketa di terbitkan diatasnya,akibatnya pada saat Obyek sengketa diterbitkan diatas sebagiantanah warisan milik Penggugat maka timbul pelanggara hukumkarena akibat Obyek

Karena itu perbuatan Dendi Rohendi ini illegal.Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat agar menyatakan perbuatan Dendi Rohendi, Staf Treasury RSPPtersebut adalah illegal;Bahwa perbuatan Dendi Rohendi, Staf Treasury RSPP berdampak padapemberhentian sementara (skorsing) terhadap 47 (empat puluh tujuh) pekerja padatanggal 15 Desember 2010, termasuk Para Penggugat dengan alasan melakukan tindakpidana atau pelanggara berat.

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

telahpelanggaran bekerja secara profesionaladministrasi pemilu dengan melakukan kajiandan menindaklanjuti surat.433557/V/2014,tanggal Rekomendasi Panwaslu7 Mei 2014, bersama Kolaka tersebut.lampiran yakni Tindak Bahwa dalam lampiranLanjut Rekomendasi surat tersebut, dugaanPanitia Pengawas pelanggaran pemiluPemilu Kabupaten sebagaimana Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2014/PTUN.kKdi Kolaka terhadap DugaanPelanggaranAdminsitrasi Pemilu.rekomenandasi PanwasluKabupaten Kolaka adalahbentuk pelanggara

adalah bentuk pelanggaranpidana juga telah dikonsultasikan sebelumnya kepada KPUProvinsi Sulawsi Tenggara (TERGUGAT ).e Bahwa terkait pertimbangan DKPP RI dalam putusannyayang menyatakan bahwa bahwa terhadap pokok aduanPengadu tentang tidak dilaksanakannya rekomendasiPanwaslu, teradi sampai Teradu V selaku Anggota KPUKabupaten Kolaka mengatakan hal itu didasarkan padakeyakinan para Teradu bahwa mereka tidak berwenanguntuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut,dengan alasan hal itu merupakan pelanggara

Bahwa benar akibat teriakan Terdakwatersebut Saksi 1 yang sedangmelaksanakan Surat Perintah Dan PomdamXIl/Tpr Nomor : Sprin /69/1V/2011tanggal 1 April 2011 tentang perintahuntuk melakukan pencarian, pengamatanterhadap pelanggara hukum, disiplin, dantata tertib yang dilakukan oleh TNI ADmelaksanakan tugas melakukan pengamatandi Diskotik Biztro merasa tersinggungkarena Saksi 1 telah melarang anggotaTNI masuk Diskotik juga tidak pantaskarena mencemooh korps TINI sendiri danST Panglima karena di tempat

Tarakan Tengah Kota Tarakan,atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, jika antara lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggara, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaituterhadap

TEES Subat i al secaneusveee soonsenesuenecta seine eee ne ;PELANGGARA Karma lergkap JO a" Y oore Mak 2 ErEM eer erenicremt E wrmamsimiscit 3 pase career edit rie NTL si iat apie ec deeay oi r oOb. Tempat Tigi Lahr B cog aay Tanjung ase aos Pi cry f 2 % Ft 2 pjn ool pa eciacee began rec. Jenit Kelana a Sth ROWE tan creeper oa guards es ree pore eetdo Agama i Me ee i : eau tem tates er. Pebetjaar eee sre eef. Alaernat ekSO AO.

KepolisianNegara Republik Indonesia di tingkat Polresta Jambi, karena di dalam KonsideranMemperhatikan, Mengingat dan Menimbang keseluruhannya berpedoman kepadahasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri ditingkat Polresta Jambi yang telahnyatanyata telan mengandung cacat prosedur sebagaimana yang telahPenggugat uraikan di atas;Bahwa adapun Amar Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri ditingkatPolda Jambi, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:MEMUTUSKANPERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING/PELANGGARA