Pasal 27 ayat (2) huruf a : Pelaksanaan pengadaan tanah meliputiInventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikian penggunaan danpemanfaatan tanah2. Pasal 28 ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan,pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :a. Pengukuran dan pemetaan Bidang perbidang tanah danb. Mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaantanah3.

Pasal 27 ayat (2) huruf a : Pelaksanaan pengadaan tanah meliputiInventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikian penggunaan danpemanfaatan tanah.2.Pasal 28 ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan,pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :1. Pengukuran dan pemetaan Bidang perbidang tanah dan2. Mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaantanah3.

GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 163/Kpts 11/2003 tentang Pengelompokan Jenis KayuSebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan maka kayu kayu dikelompokkanmenjadi beberapa kelompok jenis, yaitu = : Kelompok Jenis Meranti,Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Kelompok Jenis Kayu Eboni danKelompok Jenis Kayu Indah ;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf hyang dimaksud dengan Dilengkapi BersamaSama adalah bahwa padasetiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikian

;b Diktum PERTAMA angka 7, dalam keputusan Tergugat di atas, menyatakan,bahwa, apabila di atas tanah yang dimohon terdapat tanah yang bermasalah/sengketa mengenai pemilikian/ penguasaannya atau tumpang tindih (overlap)dengan izin lokasi lainnya, maka terhadap bidang tanah tersebut agar tidakdibebaskan sebelum permasalahannyaSl@S Qi. ~ === 2222 2 n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam diktum tersebutadalah upaya yang harus dilakukan dalam menyelesaikan

Unsur Dengan sengaja dan melawan hukumMenimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan terdakwamengetahui dan sadar hingga dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatannyaMenimbang, bahwa perbuuatan melawan hukum dapat diartikanperbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaaan pemilikian atas barangtersebut, dimana hanya pemilik sebenarnya yang mempunyai hak untukmemiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa kata dengan sengaja dan melawan hukum didalam rumusan pasal ini meliputi semua bagianbagian ketentuan pidanayang

Dandalam konteks ini menurut majelis terdakwa sama sekali tidak memilkikapasitas/kedudukan hukum langsung dan atau hubungan hukum langsung,dalam hal pemilikian dengan tanah a quo, sehingga menurut pendapat majelistidak adanya sengketa pemilikan antara terdakwa atas tanah tersebut, sehinggadengan demikian menurut majelis keterlibatan terdakwa dalam hal ini, dengantetap bertahan diatas tanah tersebut tidak berdasarkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dijadikan dasar oleh terdakwa

Putusan Nomor 34 P/HUM/201631.Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 secarategas menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah tersebutdimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pemilikian rumahtinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.Namun, dengan dimasukkannya pengaturan hak atas tanah bagi WNIKawin Campur menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun2015 menjadi tidak konsisten dengan konsiderans Peraturan Pemerintahitu sendiri;Konsiderans Peraturan

Dandalam konteks ini menurut majelis terdakwa sama sekali tidak memilkikapasitas/kedudukan hukum langsung dan atau hubungan hukum langsung,dalam hal pemilikian dengan tanah a quo, sehingga menurut pendapat majelistidak adanya sengketa pemilikan antara terdakwa atas tanah tersebut, sehinggadengan demikian menurut majelis keterlibatan terdakwa dalam hal ini, dengantetap bertahan diatas tanah tersebut tidak berdasarkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dijadikan dasar oleh terdakwa

Apabila penguasaan atau pemilikian tersebut relatif kecil dan bertujuanuntuk digunakan oleh dirinya sendiri maka lebih tepat dan berkeadilan apabilaterhadap pelaku diterapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukanbahwa senyatanya Para Terdakwa, selain melakukan perbuatan menggunakanNarkotika Golongan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan

Foto objek Sengketa di beri tanda bukti T.20;40.Foto Objek Sengketa di beri tanda bukti T. 21;41.Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikian BangunanTanaman di atas tanah negara A.

Bahwa selain itu jika Penggugat juga telah membayarkanKendaran secara tunai, lalu dimanakah Bukti Pemilikian KendaraanBermotor (BPKB) Kendaran tersebut, karena Tergugat II bisa pastikanBPKB Kendaran tersebut masih tersimpan pada Tergugat II, karenaPenggugat masih memiliki kKewajiban atau utang pada Tergugat II.Sehingga atas keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Penggugatmerupakan hayalan belaka, karena nyatanya Penggugat tidak pernahmembeli Kendaraan tersebut kepada Tergugat atau melakukanpelunasan

III sebagaimana yang telah dibahas di atas jelas sangat merugikanPenggugat, baik secara materil maupun Immateriil yang dapat dijelaskan sebagaiberikut :A Kerugian Materiil.Penggugat kehilangan kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Sindoro (Bukti P1), seluas49.010 m2, yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, KotaDepok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat;B Kerugian ImmateriilUpaya penjualan dan pembelian atau pemilikian

Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya,Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajakHal ini diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 sebagai berikut :Ayat (1)Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan bukti pemilikian hak ;Ayat (3)Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untukmenentukan subyek pajak sebagai wajib pajak, apabila suatu obyek pajak belumjelas wajib pajaknya :Contoh :1.Subyek

RASIP MN, yang telahdiberi materai selanjutnya diberi tanda P.IX1;Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n.RASIP MN tanggal 20 Desember 2007, yang telah diberi materai selanjutnya diberitanda P.IX2;Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah a.n STAN ROMLI, yang telah diberimaterai selanjutnya diberi tanda P.X;Fotocopy dari Asli Pernyataan Pemilikian Tanah a.n.

Sehingga kantor dan rumah jabatan camatSaluputti yang baru itu dilakukan di atas tanah yang salah ; 10Oleh karena pembangunan perkantoran dan rumah jabatan camatSaluputti kini Tergugat III dan Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenTana Toraja di Saluputti kini Tergugat IV dan Tergugat V tersebutdilakukan secara melawan hukum atau melawan hak pemilikian keluargabesar Tongkonan Merrara, maka cukup beralasan hukum dan keadilanuntuk menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hakdaripadanya

Dari kerangka tersebut olehkarenanya terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwasekalipunperbuatan terdakwa menyangkut ketidak pemilikian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)terbukti, sebagaimana maksud dakwaan penuntut umum, namun berdasarkan fakta hukumberupa adanya kerja sama yang dimungkinkan menurut hukum untuk dilakukan olehterdakwa sebagai pihak yang tidak memiliki IPP a quo, sehingga perbuatan tersebut tidakdapat dipandang sebagai perbuatan pidana.

Warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan campurantanpa perjanjian perkawinan, dapat melakukan tindakan hukum untukmemperoleh kepastian hukum mengenai pemilikian hak milik atastanah, yaitu melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negerisetempat mengenai penetapan perjanjian perkawinan setelahperkawinan campuran berlangsung;Bahwa dari kajian hukum di atas, apabila disandingkan/dipertentangkandengan pertimbangan hukum Hakim di atas, baik Hakim pada TingkatKasasi Mahkamah Agung R.I. maupun

Dan bukti pemotongan PPH pasal 21/SPTTahunan PPH Pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Kurnia SetiawanTang Guh dan bukti P8a s/d 8f berupa surat izin PT SKB yaitu untuksurat izin kKembang api disini masih hidup s/d tanggal 24 Mei 2013karena masah berlakunya 1 tahun, untuk izin gudang kKembang api yang3431 untuk PT SKB masa berlakuknya juga 1 tahun belum berakhir, yangmasa kadaluarsahnya tanggal 24 Mei 2013, untuk izin 3P, pemilikian,penguasaan dan penyimpananpenyimpanan kembang api yangdiberikan

Kemudian harus ada bukti yang dikeluarkan oleh KepalaKampung atau Kepala Desa setempat tentang surat bukti pemilikian tanahadat, dari surat itu baru bisa dilepaskan kepada orang lain dalam bentukhibah atau jual beli atau bentuk yang lain;Hal. 18 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk8. Bahwa Hibah dari Tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWANbertentangan dengan ketentuan HIBAH sebagaimana diatur dalam Pasal1682 dan Pasal 1683 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BugerlijkWetboek).9.

Elmizan : KetuaRusli, SP, MM : AnggotaBusrah : AnggotaYang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan tehnis sertaadministratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan prasarana dan saranapertanian.Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/ koordinator lapanganmeliputi :Memeriksa patokpatok batas areal yang akan dikonstruksi, patokpatokbatas pemilikian lahan dan luasnya.Melakukan penyesuaian / perbaikan desain pembukaan lahan, apabiladijumpai ketidak sesuaian antara keadaan di lapangan dengan

Memeriksa patokpatok batas areal yang akandikonstruksi, patokpatok batas pemilikian lahan dan luasnya. Hal inidilakukan bersamasama dengan kelompok tani dengan disaksikan Camatdan atau Lurah/Kepala Kampung Wilayah tersebut, 2. Memeriksa hasilpekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas Rencana Usulan KegiatanKelompok (RUKK) dan perjanjian kerjasama pekerjaan konstruksipembukaan lahan dan 3.

Elmizan Bin Alamsyah diangkat sebagai Tin Tehnisberdasarkan nomor : 52/2011 tanggal 01 Maret 2014 Tentang Penetapan TimTehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker DinasPertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011;Bahwa benar Terdakwa selaku Tim Tehnis mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan cetak sawah adalah : 1) Memeriksa patokpatokbatas areal yang akan dikonstruksi, patokpatok batas pemilikian lahan danluasnya.; 2) Melakukan penyesuaian/perbaikan