Putusan Nomor 57 P/HUM/201911) Bahwa pengaturan lebih lanjut yang terkandung dalam Pasal54 ayat (3) huruf k dan dan Pasal 55 ayat (3) PeraturanKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan danPenghitungan Suara dalam Pemiliihan Umum, sejalandengan ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 mengenai asas pembentukan peraturanperundangundangan yang baik, diantaranya yaitu (1) asaskejelasan tujuan, artinya peraturan pembentukan peraturanperundangundangan haruS mempunyai tujuan yang jelasyang hendak

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diuraikandi atas terbukti bahwa dalil kKeberatan yang diajukan oleh ParaPemohon kepada Termohon tidak benar dan mengadaada danTermohon telah dapat membuktikan bahwa materi muatan dalamPasal 54 ayat (3) huruf k dan dan Pasal 55 ayat (3) PeraturanKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan PenghitunganSuara dalam Pemiliihan Umum dan Pasal 92 huruf a PeraturanKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

PemilihanUmum tidak bertentangan dengan ketentuan UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimanadiuraikan dalam jawaban di atas;Petitum:Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohonsampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia / Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadilipermohonan Hak Uji Materiil Pasal 54 ayat (3) huruf k dan dan Pasal 55ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan danPenghitungan Suara dalam Pemiliihan

Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuanPasal 54 ayat (3) huruf k dan dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPUNomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suaradalam Pemiliihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;Menyatakan sah dan bernilai hukum ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf kdan dan Pasal 55

ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentangPemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemiliihan Umum danPasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentangRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan HasilPemilihan Umum;Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agungberpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan bukti berupa:LeFotokopi

., MH
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPR MPR Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Ketua Komisi Pemiliihan Umum Republik Indonesia

Bahwa Penggugat telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasiteknis dengan alasan tidak memiliki bukti kKepemilikan peralatandiantaranya 2 (dua) dari 4 (empat) yang dipersyaratkan dalamdokumen pemiliihan BAB IV Huruf F angka 2 (dua) halaman 59yang pada pokoknya menyatakan :Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untukpelaksanaan pekerjaan, yaitu: No Jenis Kapasitas Jumlah1 Concrete Mixer 0,30,6 M3 12 Dump Truck 34 M3 1Theodolith /3 1Waterpass4 Water Pump 1 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas

tersebut,meskipun terdapat file yang di unggah oleh Penggugat sebanyak 2halaman akan tetapi halaman tersebut tidak dapat teridentifikasi;Adapun 2 file yang diunggah dan tidak teridentifikasi adalahsebagai berikut : Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDGGambar 1 Gambar 2Bahwa berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 dokumen hasilunggahan yang tidak teridentifikasi tersebut Tergugatmenggugurkan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratansebagaimana telah dipersyaratkan dalam dokumen pemiliihan

telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat telahsesuai dalam melaksanakan evaluasi yang mana dalam hal iniTergugat Menggugurkan Penggugat atas dasar tidak teridentifikasinyabukti kepemilikan concrete mixer dan water pump maka Tergugatmemiliki alasan yang kuat untuk menggugurkan Penggugat padatahapan evaluasi teknis dengan alasan tidak memiliki buktikepemilikan peralatan diantaranya 2 (dua) dari 4 (empat) yangdipersyaratkan dalam dokumen pemiliihan

tersebut, maka telah dimaksimalkankegiatan pemberian bantuan gratis kepda masayakat berupa pemakainkursi,tenda, sound sistim, untuk pesta atau syukuran, Pengundian bedah rumahsecara gratis demikian juga pemakian gratis mobil Ambulance kepadamasyaraakat, Pendidikan gratis bagi taman kanakkanak, pemberian kartu sehatkepada masyarakat untuk berobat gratis pada rumah sakit, atau klinik yangditunjuk, dan pemberian itu tidak terbatas pada Wilayah Ujung Bulu, Ujung Loedan Bonto Bahari sebagai wilayh Daerah Pemiliihan

adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan, PanitiaPemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut PanitiaPemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untukmenyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;Selanjutnya Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias UtaraNomor 4 Tahun 2017 tentang Pemiliihan

Bahwa penggugat membantah dengan tegas dan menolak dalil gugatanpenggugat pada ALASAN GUGATAN point 1 s/d 6 karena denganHal. 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 46/G/2018/PTUN.Mdo.diambilalihnya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan terkait dengankeberatan tidak konsistennya panitia pemiliihan tingkat desa dalammenentukan surat suara sah dan tidak sah oleh Panitia PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud, maka semuadalil aguo dari penggugat menjadi tidak berlaku dan

Bukti P 1Bukti P 2Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Surat Nomor ULP/018/06/2021, tertanggal 21 Juni 2021yang di tanda tangani oleh Kelompok Kerja PengadaanJasa ULP RSAB Harapan Kita, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Nomor 12/PT.BGP/SGHRSAB HARAPANKITA/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditujukankepada Pokja Pemiliihan Jasa ULP RSAB Harapan KitaKementerian Kesehatan, (fotokopi dari fotokopi ;Surat Nomor 001/RSPBGP.Som.RSABHK/V1/2021tertanggal 16 Juni 2021, (fotokopi dari

T14: Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan RakyatDalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Jawa Barat,Daerah Pemiliihan Jabar 1 (SesuaiFOCOCO Py) :~ nn nnn nnn nnn nnn rene nnn nnn nnnncnan: Berita Acara Pertemuan, tanggal 23 April 2009 (SesuaiFotocopy) ; : Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 2734/L4/TU/2009, tanggal 26 Mei 2009 (Sesuai FotocopyDengan Cap Basah) ; : Surat Pernyataan Penggugat diatas meterai, tertanggal 1Juni 2009 ( Sesuai Dengan Asli) ;5. T.l56. T.l67. TA78.

menerbitkan objek sengketa yang menetapkanhanya 1 (satu) nama calon tetap wakil gubernur Provinsi KepulauanRiau, melalui proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, melakukan verifikasi sendiri terhadap calon wakil gubernursebelum ditetapkan sebagai calon tetap tanoa pemberitahuan kepadaGubernur Provinsi Riau serta tidak memberikan kesempatan pada partaipolitik pengusung untuk mengajukan satu nama pengganti;Bahwa dengan gugatan ini, diharapkan tidak terjadi cacat hukum dalamproses pemiliihan

REFI NURHUDA KONSULTAN.Bahwa dalam proses pemiliihan Konsultan perencana untuk pekerjaanpembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk dilakukanpengadaan langsung karena nilai kontraknya adalah Rp.49.720.000,dimana dalam proses ini dari CV.

Sitaro;

Sitaro;

Sitaro;
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemiliihan Umum Kab. Kepl. Sitaro Nomor: 15/Kpts/Sessitaro/023.964803/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepl.

Dikembalikan kepada Saksi YANTO RANAN

81. 1 (bundel) Asli Dokumen Pemiliihan Nomor : 007/Pokmill-II/ULPPP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Maliku Bantanan;

82. 1 (bundel) Asli Dokumen Risalah Tender dan Penawaran Asli PT.