PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA (PPKD) BOJONG TAHUN 2013

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA (PPKD) BOJONG TAHUN 2013,Kecamatan Karang tengah yang beralamat di jalan Raya Bandung No. 17Bojong Karang tengah, Cianjur 43281 dalam hal ini sebagai TERGUGAT I,2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA BOJONG, KecamatanKarang tengah Kabupaten Cianjur yang beralamat di JI. Raya Bandung No. 17Bojong Karang, Cianjur 43281 dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II;3. DJARNUDJI, yang beralamat di Kp.

SH;2) DADANG WAHYUDIN;3) ANDI SUHENDI;Dahulu dalam perkara a qua Para Penggugat/ sekarang akan disebut sebagaiPara Tergugat Rekonpensi.Bahwa Para Tergugat Rekonpensi adalah Para Calon Kepala Desa BojongKecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang telah ditetapbkan dalamBerita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Bojong Kecamatan KarangtengahKabupaten Cianjur Tahun 20132019, yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27Juli Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 5 September 2013, pelaksanaan Pemungutan Suaradalam Pemelihan

ARYO SUTO PRIYONO,SE vs PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA, DESA KEBOAN ANOM, KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN SIDOARJO

ARUDJI KARTAWINATA, SE VS KETUA KOMISI PEMELIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN ; H.HAIRUL S MATDIAH ;Ir.H.ISHAK MEKKI, MM ;RHM RASIDI, SE

KETUA KOMISI PEMELIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN :Berkedudukan di Jakabaring Palembang ProvinsiSumatera Selatan, selanjutnya disebutSGDAQAl Sesseesseereeneeeseree reer eemeemee nese eesee eeew TERGUGAT ll.

EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan pada angka (5)diatas dapat dikategorikan sebagai materi/konten yang dilarang dalamHalaman 25 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbopasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf ; UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemelihan Umum.

Dalam hal ini ahli sependapat denganketerangan ahli dari KPU Provinsi Gorontalo.Bahwa Ahli menjelaskan unsure delik yang ada pada Pasal 521 JoPasal 280 Ayat 1 Huruf (j) yakni :Bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye: penjelasanOperasional pada unsur delik ini dapat dilinat pada pasal 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemelihan Umum.Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan diatas adalah calonanggota legislative, sehingga unsur ini terpenuhi karena Sdra.

Unsur delik ini terpenuhiapabila dapat dipastikan serta didukung oleh alat bukti yang qualifiedmengenai materi/konten dalam spanduk tersebut dimaksudkandan/atau. dikehendaki sebagaimana makna menjanjikan yangdilarang dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemelihan Umum.

Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapandaftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah KabupatenGorontalo Utara Pemelihan Umum Tahun 2019, terdakwa Efendi Dali, SHadalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupatenGorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA)Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.

,MHmenjelaskan unsure delik yang ada pada Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf(j) yakni :Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye: penjelasan operasionalpada unsur delik ini dapat dilihat pada pasal 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemelihan Umum.Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan diatas adalah calonanggota legislative, sehingga unsur ini terpenuhi karena Sdra.

Asli surat Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat,NIP. 197807152008112001, Pangkat/Gol Ill/c, tertanggal 05 Juni2018, tanpa bermeterai dikeluarkan oleh Komisi Pemelihan UmumKabupaten Cirebon ( bukti P.3 ) ;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugatjuga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :1.

AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokokperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu posisiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Apatur Sipil Negara (ASN );Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli suratTentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, NIP.197807152008112001, Pangkat/Gol Ill/c, tertanggal 05 Juni 2018, tanpabermeterai yang dikeluarkan oleh Komisi Pemelihan

nomor0454/Pdt.G/2016/PA Kdi, masingmasing tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal25 Agustus 2016;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya dapat rukunkembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidakdapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja sebagaistaf KPU Kabupaten Bombana, telah memperoleh izin dari atasannyaHal.3 dari 12 halaman, Putusan No.0454/Pdt.G/2016/PA Kdi.Sekretaris Komisi Pemelihan

pada pokoknyatetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya, maka segala halhal yang termuat dalam beritaacara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada unitkerja sebagai staf KPU Kabupaten Bombana, telah memperoleh izin dariatasannya Sekretaris Komisi Pemelihan

Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 20162021, telah sangatmerugikan penggugat dengan tidak meloloskan penggugat sebagai pasanganCalon pada Pemelihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 20163. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak meloloskan Penggugat adalahperbuatan kesewenangwenangan dan melanggar hukum, padahal penggugatHal 2 dari 27 Hal Put.

Bahwa proses pencalonan Bakal Calon dan penetapan calonFreddy Benjamin Waas sebagai Calon Kepala Pemerintah (Raja)Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 2026 tidaksesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diaturdalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Kota AmbonNomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri yaitu :Pasal 5 menyebutkan :1) Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui MusyawarahMata Rumah Parentah yang dipimpin

, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, tetapi dilakukan olehPanitia Penjaringan Dan Pencalonan Kepala Pemerintah (Raja)Negeri Hutumuri yang tidak diamanatkan dalam PeraturanDaerah Kota Ambon Nomor. 10 tahun 2017 tentangPengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Pemerintah Negeri tersebut;Bahwa oleh karena pentahapan proses pencalonan Bakal Calonsampai dengan proses Penetapan Freddy Benjamin Waassebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuritidak sesuai

dengan prosedur dan mekanisme sebagaimanadiatur dalam Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan DaerahKota Ambon Nomor. 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan,Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala PemerintahNegeri, maka dengan demikian penerbitan Keputusan TataUsaha Negara (Objek Sengketa) oleh Tergugat tersebut adalahcacat formil;B.Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan AsasAsasPemerintahan yang baik,Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) a quo yangditerbitkan oleh Tergugat

dari Mata RumahParentah Patti Oesin (Soa Pattinutung) yang merupakan garislurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas;b) Bahwa oleh karena proses pencalonan Freddy Benjamin Waassebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan sebagai CalonKepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatantahun 2020 2026 tidak sesuai dengan prosedur danmekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan KetentuanPasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan

padaPermohonan Saniri Negeri Hutumuri melalui Camat LeitimurSelatan, namun tidak secara cermat dan hatihati dan tidakdidasarkan pada informasi yang lengkap, karena prosespentahapan mulai dari proses pencalonan Bakal Calon sampaildengan proses penetapan Calon Kepala Pemerintahan (Raja)Negeri Hutumuri atas nama Freddy Benjamin Waas tidak sesualdengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diamanatkandalam Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan Pemerintah Daerah KotaAmbon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan,Pemelihan

Penggugat:
Efendi
Tergugat:
1.Bupati Kubu Raya
2.Ketua Panitia Pemelihan Kepada Desa ( PPKD ) Desa Padang Tikar Dua
3.Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya

Penggugat:
DANIEL LENDE KALLI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara

;SetelahadanyaputusanMahkamah Agungterhadappengajuankeberatansebagaimanadimaksudpada ayat(3), KPUDmenyampaikanpenetapanpasanganterpilihdanputusantersebutselambatlambatnya3 (tiga)harisetelahputusandijatuhkan.12 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara dalam Pemelihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan Komisi

180/PHPU.DVIII/2010, tanggal 12 Oktober 2010, sebagai dasar pertimbangan untukmengeluarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR: 131.91834 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHANPEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATIKEEROM PROVINSI PAPUA, tanggal 25 Oktober 2010, padahalTergugat mengetahu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. ; 15 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009tentanga Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara dalam Pemelihan

SURATKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 131.91834 TAHUN2010 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHANPENGANGKATAN BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA, tanggal 25 Oktober2010, sehingga bertentangan dengan peraturan perundangundang dan azasazasumum pemerintahan yang baik. ; Bahwa Tergugat, sebagai kepanjangan tangan Presiden Republik Indonesiaseharusnya mengetahui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun2009 tentanga Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara dalam Pemelihan

juga tidak sah karena tidak melalui mekanisme yang berlaku.Seharusnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait PerselisihanHasil Pemilukada, ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentangPedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara dalam Pemelihan

PidanaHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsPemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 01 tahun 2015 tentang Penetapanperaturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang jp pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangundangNomor 01tahun 2015 Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undangundang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemelihan

membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ; MenimbangMenimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 12 Februari2010 telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan ParaPenggugat tetap pada iS gugatannya Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabantertanggal 18 Februari 2010 yang disampaikan di persidanganpada tanggal 18 Februari 2010 dengan mengemukakan hal halsebagai berikut Posse eee ee Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Perihal Pemelihan

RT/RWdan Badan Pengurus, tertanggal 5 April 2006 yang di tujukankepada Kepala Lingkungan, Ketua RT/RW sekelurahan Oepura,maka masyarakat pada Lingkungan IV Kelurahan Oepura22berinisiatif membentuk dan mengangkat Panitia Pemekaran danPemelihan Ketua RT di Lingkungan IVBahwa berdasarkan surat dari Terggugat, perihal Pemelihan RT/RWdan Badan Pengurus, tertanggal 5 April 2006 yang ditujukankepada Kepala Lingkungan, Ketua RT/RW se Kelurahan Oepurapada Point ke6 mengsyaratkan Pemekaran RT minimal 30 kepalakeluaraga

dipertanggungjawabkan secara hukum =;Karenanya surat keputusan tersebut dalah sah dan harusdipertahankan demi kepentingan umum dan bukannya kepentingansegelintir orang yang mau mengangkat diri sendiri menjaditokoh Masyarakat dalam diri mereka sendiri artinya tidakmenunjukan surat kuasa khusus dari masyarakat untukberperkara terhadap Tergugat Lurah Oepura, hanya bicarabohong Saja ;Bahwa pada point 712 dalil para penggugat adalah sebagiberikut : bahwa apabila para penggugat merasa dirugikankarena pemekaran dan pemelihan

RT/RW yang terjadi diLingkungan IV Kelurahan Oepura maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan terhadap : Anderias Uly, SH sebagikoordinator Panitia Pemekaran dan pemelihan RT/RW danDrs.L.L.Uly sebagai Ketua I panitia pemekaran dan PemelihanKatua RT, 26,30 dan 31.

Djapangara sebagaiKetua II panitia pemekaran dan Pemelihan Ketua RT. 28,37 dan38 RW. XI serta D.A. Eluama, S.Sos. sebagai Ketua III PanitiaPemekaran dan Pemelihan Ketua RT. 27,32,33, RW. XIII, danKetua RT. 34, 35 dan Ketua RT. 36 RW.

Pemellharaan anak yang be/urn mumayylz ataube/urn berumur 12 tahun adalah Pernellharaan anak yang sudahmumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk merniiih diantaraayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemelihan Biayapemetiharaan ditanggung oleh ayahnya,14.

PidanaPemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 UndangundangHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsRepublik Indonesia Nomor 01 tahun 2015 tentang Penetapanperaturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 tahun2014 tentang Pemilihnan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang jp pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangundangNomor 01tahun 2015 Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undangundang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemelihan

Bukti P15 : Foto copy Surat dariKecamatan Mook Manar Bulant Nomor : 141/1110/PEM/MMB.VI/2009, Perihal Pemelihan Ketua BPK dan AnggotaBPK, tertanggal 03 Juni 2009, (Sesuai dengan asli);16. Bukti P16 : Foto copy Surat PenunjukanNomor : 140.1/111 /Pem.MMB /II/2007, untuk diangkatsebagai Plt. Petinggi Kampung Rambayan SaudaraAlfiansyah tertanggal 5 Pebruari 2007, (sesuai dengan asli);17.

Bukti P17 : Foto copy Surat KeputusanCamat Mook Manar Bulant Nomor : 141/1464/PEM/MMBX/2009, Tentang Pembentukan Panitia Pemelihan BadanPermusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Rambayantertanggal 5 Oktober 2009. (Sesuai dengan Foto Copy);18. Bukti P18 : Foto copy Lampiran KeputusanCamat Mook Manaar Bulatn tentang Penetapan KeanggotaanPanitia Pemelihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK),tertanggal 5 Oktober 2009. (Sesuai dengan Foto Copy);19.

Bukti P19 : Foto copy Hasil RapatMusyawarah Pemelihan anggota BPK Kampung Rambayan,tertanggal 5 Oktober 2009, acara Pemelihan Anggota BPKKampung Rambayan. (Sesuai dengan Foto Copy);20. Bukti P20 : Foto copy Daftar Hadir RapatMusyawarah Pemelihan Anggota BPK Kampung Rambayan.(Sesuai dengan Foto Copy);21. Bukti P21 : Foto copy Berita Acara HasilRapat Anggota BPK Kampung Rambayan, tertanggal 5Oktober 2009. (Sesuai dengan Foto Copy);22.

Bahwa Penggugat sebagai istri yang sah sudah mengecewakanTergugat, seperti contoh waktu pemilihan kades desa XXXXX, Tergugatsebagai calon tunggal akhirnya Penggugat dipakai sebagai bayangbanyang,karena calon minimal harus dua orang, akhirnya Penggugat dijadikan calonyang kedua dan waktu itu Penggugat mau menjadikan calon yang kedua,namun kenyataannya Penggugat mengundurkan diri setelah hari/ tanggalpenutupan dan mengundurkan diri tersebut tanpa ada sebab tahu tahumengundurkan diri, akhirnya waktu pemelihan

Bahwa Penggugat sebagai istri yang sah sudah mengecewakanTergugat, seperti contoh waktu pemilihan kades desa XXXXX, Tergugatsebagai calon tunggal akhirnya Penggugat dipakai sebagai bayangbanyang, karena calon minimal harus dua orang, akhirnya Penggugatdijadikan calon yang kedua dan waktu itu Penggugat mau menjadikan calonyang kedua, namun kenyataannya Penggugat mengundurkan diri setelahhari/ tanggal penutupan dan mengundurkan diri tersebut tanpa ada sebabtahu tahu mengundurkan diri, akhirnya waktu pemelihan

saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa diperiksa karena telah membawa senjata tajam;Bahwa kejadiannya pada hari Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib kantor P2KD Desa Tobai Timur,Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;Bahwa waktu itu terdakwa berada pada kantor P2KD kumpul bersamadengan warga masyarakat lain untuk pemelihan

Fekimengatakan simpan itu uang, habis pencoblosan nanti kita lapor;Bahwa saksi mempunyai hak pilin dan saksi terdaftar pada Daftar PemilihanTetap (DPT) dengan nomor urut 13;Bahwa sepengetahuan saksi Politik uang itu adalah bagibagi uang;Bahwa didalam rumah terdakwa mereka hanya bertiga yaitu saksi dan saksiAmer Lalin Als Saratu dan terdakwa. sendin;Bahwa habis pemelihan, saksi yang melapor ke Panwas Kabupaten MalukuTenggara Barat tentang politik uang dan saksi lupa tanggal berapa dilaporkan diPanwas

dilaksanakan pada tanggal15 Februan 2017;Bahwa terdakwa mengetahui pada hari Pemilihan tanggal 15 Februar 2017 saksiJuius Lalin Alias Ulis dan saksi Amer Lalin Alias Saratu datang mengikuti pemilihandan menyalurkan hak pilinnya di TPS 5 Desa Kamatubun yang berada di pemukimanSabal dan nama keduanya terdapat dalam DPT (Daftar Pemilin Tetap) pada TPStersebut;Bahwa saksi Julius Lalin Alias Ulis dan saksi Amer Lalin Alias Saratu merupakanpemilin pemua yang baru pertama memberikan hak suaranya dalam pemelihan

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 butir c, pasal 3 ayat 2 butir a dan ayat 2 PeraturanPemerintah 6 tahun 2005 Tentang Pemilinan, Pengesahan, Pengangkatanddan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah ; Ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peratutan komisi Pemelihan Umum Nomor 09Tahun 2010 Tentang Pedoiman Penyusunan tahapan, Program, dan jadwaPenyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala6.