Ibrahim (Terdakwa) adalah palsu, saksi danpanitia pemilihan lainnya, tokoh masyarakat melakukan musyawarahgampong, dan dari hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa Terdakwatidak layak untuk menjadi calon dalam pemeilihan Geuchik, selanjutnyasaksi selaku ketua panitia pemilihan geuchik memberitahukannya kepadaTerdakwa secara lisan ;Bahwa setelah panitia pemilihan Geuchik memberitahukan kepadaTerdakwa tentang hasil musyawarah panitia dan tokoh masyarakatlainnya, Terdakwa langsung mengundurkan diri

Ibrahim (Terdakwa) adalah palsu, saksi danpanitia pemilihan lainnya, tokoh masyarakat melakukan musyawarahgampong, dan dari hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa Terdakwatidak layak untuk menjadi calon dalam pemeilihan Geuchik, selanjutnyasaksi selaku ketua panitia pemilihan geuchik memberitahukannya kepadaTerdakwa secara lisan ;e Bahwa setelah panitia pemilihan Geuchik memberitahukan kepadaTerdakwa tentang hasil musyawarah panitia dan tokoh masyarakatlainnya, Terdakwa langsung mengundurkan

Dimana pada kesempatan itu terdakwa berusaha mengajakmasyarakat untuk bertarung dalam menentukan siapakah yangmenjadi pemenang dalam pemeilihan kepala Desa denganmenggunakan uang taruhan; Bahwa selanjutnya terdakwa dalam hal ini selaku pengepulmengkoordinir orangorang yaitu Sadimin dan Ratno (DPO) untukmemasang uang taruhan sebesar Rp.1.000.000, sehingga uangyang terkumpul dan dipegang oleh terdakwa berjumlahRp.2.000.000, dan jika nantinya apabila salah satu dari penombokmenang maka terdakwa mendapatkan

BuktiP12 :Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor 531/SDM.13Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang PemeberianSanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota KPUKabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 20192024tertanggal 4 Nopember 2020 yang bermeterai cukup (Fotokopi);Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor: 168/HK.06.4Kpt/05/KPU/III/2021 tentangPemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven DigoelProvinsi Papua Periode 20192024 tertanggal 08 Maret 2021yang bermeterai

cukup (Fotokopi);Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor 168/HK.06.4Kpt/05/KPU/III/2021 tentangPemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven DigoelProvinsi Papua Periode 20192024 tertanggal 08 Maret 2021atas nama Sdr.

Libertus Pogolamun, S.Fil yang bermeteraicukup (Fotokopi);Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor 168/HK.06.4Kpt/05/KPU/III/2021 tentangPemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Boven DigoelProvinsi Papua Periode 20192024 tertanggal 08 Maret 2021atas nama Sdr.Hatta Nongkeng S.Pd.i yang bermeterai cukup(Fotokopi);Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Nomor 140PKEDKPP/XI/2020, Nomor 146PKEDKPP/XI/2020 dan Nomor 162 PKEDKPP/X1I/2020(Fotokopi);Fotokopi

Hatta Nongkengyang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Surat Komisi Pemelihan Umum RI Nomor:307/SDM.14SD/05/KPU/IV/2020 perihal PenyampaianPenjelasan tertanggal 5 April 2021 kepada Libertus Pogolamunyang bermeterai cukup (Fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemeilihan Umum RINomor:168/HK.06.4Kpt/05/KPU/III/2021tentang PemberhentianHalaman 45 dari 68 halaman.

Putusan No.1324/Pdt.G/2020/PA.Mgt.terjadi pada Agustus 2017, disebabkan oleh masalah yang samasebagaimana tersebut pada posita nomor 4, yakni masalah faktor tidak adakecocokan dalam hal pemeilihan tempat tinggal, pada saat itu Tergugatmemulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya,sehingga pada saat itu akhirnya Penggugat berangkat bekerja menjadiTKW di Hongkong, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempattinggal;6.

Tergugat pisah rumah sampaidengan sekarang selama kurang lebih 8 bulan;Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalildalilgugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah selingkuh dengan wanita yangbernama XXXXXXXX, dan wanita tersebut adalah teman Tergugat sudah lamasebelum Tergugat kenal dengan Penggugat, Tergugat tidak sering keluyuranmalam dan bermain judi namun Tergugat keluar malam karena pada waktu itudi desa Tergugat ada pemeilihan

kerjanya.f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Hurufe dalam rapat yang dihadiri olen saksi peserta Pemilinan dan Panwas Kecamatan.g) Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruhpeserta pemilihan.h) Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepadaseluruh peserta pemilihan.i) Membuat Berita Acara Penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungansuara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemeilihan

wilayahkerjanya.f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksudpada Huruf e dalam rapat yang dihadiri olen saksi peserta Pemilihan danPanwas Kecamatan.g) Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepadaseluruh peserta pemilinan.h) Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf fkepada seluruh peserta pemilihan.i) Membuat Berita Acara Penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemeilihan

Kabupaten Barito Selatan periode 2019 2025tanggal 31 Oktober 2019Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa menyebutkan Dalam hal terjadinya perselisihanhasil pemilinan Kepala Desa, Bupati / Walikota wajib menyelesaikanperselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Jo, PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desadiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang TataCara Pemeilihan

Pasal 49 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.Bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dinamika peraturan PerundangUndangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa,maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PemilihanKepala Desa diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018Tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 TentangTata Cara Pemeilihan

Hal ini disepati bersama dan diketahui oleh penggugat.Panitia pemilinan Kepala Desa Kalanis Kecamatan Dusun HilirKabupaten Barito Selatan (Tergugat Il) bekerja sudah sesuai denganHal. 43 Dari 74 Perk No. 28/G/2019/PTUN.PLK10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PemilihanKepala Desa diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018Tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 TentangTata Cara Pemeilihan Kepala Desa.Penyerahan data DPT kepada KPPS pada tanggal 1 Oktober

Sutikodengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemeilihan Kepala DesaSumberrejo sebagai Tergugat pun keliru karena berdasarkan KeputusanBPD Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor188.4/03/BPD/II/2013 tentang Panitia Pemilinan Kepala Desa SumberejoKecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013 tugas PanitaPemilihan kepala Desa merupakan kolektif dan melekat pada tugaskepanitiaan, bukan tugas individu.

Sutikodengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemeilihan KepalaDesa Sumberrejo sebagai Tergugat pun keliru karena berdasarkanKeputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak KabupatenMagelang Nomor: 188.4/03/BPD/II/2013 tentang Panitia PemilinanKepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten MagelangTahun 2013 tugas Panita Pemilihan kepala Desa merupakankolektif dan melekat pada tugas kepanitiaan, bukan tugas individu.Dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.2.

tanggapan / keberatan Penggugat atas ketidak telitianTergugat dalam tahapan seleksi berkas dimana Tergugat tidakmelakukan tahapan penelitian keabsahan administrasi berkas calonsebagaimana diatur padaPasal 41 ayat (3) huruf (b) PP RI Nomor 47Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 TentangPelaksanaan Peraturan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Pasal 22 PERMEN Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112Tahun 2014 Tentang Pemeilihan

lima).22.Bahwa peraturan perundangundangan yang telah dilanggar ataubertentangan dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatadalah Pasal 41 ayat (3) huruf (b) PP RI Nomor 47 Tahun 2015 TentangHalaman 18 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTOPerubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PelaksanaanPeraturan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal22 PERMEN Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 Tentang Pemeilihan

SIGIPILKADA2016/PT.TUNKTSy SymY bYay SyUndang Undahg Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua ats Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pnetapan PeraturanPemetintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan geen Bupati, dan Walikota, serta Peraturan. 6PU R.

Konawe Selatan danPanitia Pemeilihan (ic.Tergugat) telah memberitahukan hasilpenelitiannya tersebut kepada Bakal Calon Kepala Desa an. PABELUagar melengkapi dan memperbaiki kembali kekurangan persyaratanpencalonannya dan diserahkan/disetor kembali ke Panitia PemilihanKepala Desa Alosiselambatlambatnya 5 (lima) hari kerja yaitu mulaiTanggal 7 sampai Tangggal 11 Maret 2018 ;. Bahwa terhadap pemenuhan seluruh persyaratan sebagai Calon KepalaDesaAlosi Tahun 2018 maka Bakal Calon Kepala Desa an.

rahasia, jujur danAdil. ; == 22222 222 on nn nen nnn nnn nnn nnn enn nn neepoint (21) berbunyi: Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebutCalon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkansebagai Calon Kepala Desa. ; Ketentuan Pasal 28 ayat (3) berbunyi: Berdasarkan pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatanuntuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan danmengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki ataudilengkapi kepada Panitia Pemeilihan

Kampanye merupakan bentukperbuatan, sepanjang ada penyampaian visi, misi dan program,ajakan memilih, sosialisasi calon, atau ada pembagian bahankampanye sebagaimana diatur pada UU RI No.1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupatidan Walikota menjadi Undangundang sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang No.6 tahun 2020 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No.2Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas UU No. 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, BupatiHalaman 30 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jap.dan Walikota menjadi Undangundang dan PKPU No. 11 Tahun2020.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 adalah batas akhirpemasukan penawaran, sedangkan Penggugat inginmemasukkan kekurangan persyaratan teknis secara manualpada tanggal 21 Januari 2014, hal ini tidak sesuai dengan Pasal79 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi dalamevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan PenyediaBarang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.Bahwa yang dimaksud dengan post bidding berdasarkan BAB IITata Cara Pemeilihan

pada tanggal 15 Januari 2014 adalah batas akhir pemasukanpenawaran, sedangkan Penggugat ingin memasukkan kekuranganpersyaratan teknis secara manual ada tanggal 21 Januari 2014, hal initidak sesuai dengan Pasal 79 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi dalam10.11.evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/jasadilarang melakukan tindakan post bidding.Bahwa yang dimaksud dengan post bidding berdasarkan Lampiran ke IITata Cara Pemeilihan

merupakan Pejabat Tata Usaha Negara darilembaga eksekutif berdasarkan Peraturan PerundangUndangan ;Menimbang, bahwa Mencermati Keputusan Objek Sengketadikaitkan dengan dalildalil gugatan Penggugat, maka Majelisperpendapat bahwa meskipun Penerbitan Keputusan Objek Sengketamempunyai keterkaitan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatiftahun 2009, namun secara jelas yang dijadikan dasar permasalahanoleh Penggugat bukan dititik beratkan pada Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Papua mengenai hasil Pemeilihan

calon anggota DPRD yang memperoleh suaraterbanyak urutan berikutnya yang bila dikaitkan dengan perkara a quomaka Penggugat berhak menjadi Pengganti antar waktu. menggantikanDemi Wanimbo sepanjang calon anggota DPRD Perolehan suara urutankedua atas nama Yuliana Wanimbo, telah meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah ; Menimbang, bahwa terkait dengan Calon anggota DPRD yangmemperoleh suara terbanyak urutan kedua dalam Pemeilihan

Unsur setiap orang dengan sengaja memakia nama orang lain untukikut dalam pemeilihan berdasarkan aturan aturan umum TIDAKTERBUKTI DALAM PERKARA A QUO, karena tidak ada satupun saksi yangHalaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 157/PID/2021/PT BDGmengatakan bahwa terdakwa memakai surat undangan pilkades atas namaAHLIS FATONI oleh terdakwa, sehingga dengan demikian pendapat MajelisHakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar olehTerdakwa adalah sangat keliru;B.

Sutiko dengankedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemeilihan Kepala DesaSumberrejo sebagai Tergugat pun keliru) karena berdasarkanKeputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/BPD/II/2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala DesaSumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013tugas Panita Pemilihan kepala Desa merupakan kolektif dan melekatpada tugas kepanitiaan, bukan tugas individu. Dengan demikian pihakyang ditarik sebagai Tergugat keliru.2.

tidakberwenang;Oleh kerena materi (substansial) dalam Surat Keputusan Nomor:173/KPTS/X Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda KabupatenHalmahera Barat tanggal 8 september 2016 pada Desa Bilote atas namaSefnat Punana (lampiran nomor urut 2)Telah bertentangan denganketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 6 tahun2014 tentang Desa jo pasal 44 ayat (1) Peraturan Mentri Dalam NegeriNomor : 112 tahun2014 tentang Pemeilihan

Hal tersebut didasarkan kepada alasan bahwa Tergugat telahmengesampingkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo.Pasal 44 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemeilihan KepalaDesa Jo Pasal 10 ayat (4) Huruf k Peraturan Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Nomor5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;UANG PAKSA (DWANGSOM);bersifat siasia, adalah patut dan beralasan agar kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan

Pembahasan wajib pemeilihan AMIR.o . Proses Baiat.0 . Tauhid.oO . Ceramah dari HP milik SARIATIK Alias UMMU SALSABILAo Jamaaho . TERDAKWA.o . SUPRIYALDI Y Alias IBRAHIM.0 . MFAUZAN Alias QOISHalaman 6 dari 65 hal Putusan No.732/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim.o . YUSANDI Alias AZZAM.o .

Pembahasan wajib pemeilihan AMIR.. Proses Baiat.. Tauhid.. Ceramah dari HP milik SARIATIK Alias UMMU SALSABILAJamaah. TERDAKWA.. SUPRIYALDI Y Alias IBRAHIM.. M FAUZAN Alias QOIS. YUSANDI Alias AZZAM..

(Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Keputusan Bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa CikumbueunPenanggung Jawab Pemilihan, dan Panitia Pemeilihan Tingkat KecamatanNomor: 01/KEP/PANBER/X/2017, tentang Penetapan Para Calon KepalaDesa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglangyang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Rd.Ida Robiatul Adawiah, S.Sos., Penanggung Jawab Pemilihan Marjuk danPanitia Pemilinan Jumhur Setiawan, S.Pd. tanggal 17 Oktober 2017.