Bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah KabupatenPaniai / Tergugat I, untuk mengisi keanggotaan DPRDKabupaten Deiyai terpilih Tahun 2009 2014 dalam bentukrekapitulasi suara pemilihan umum yang didasarkan padahasil pemilihan calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009,namun tidak didasarkan sesuai dengan sifakta hastiperhitungan suara pemiiihan calon anggota DPRD KabupatenPaniai Tahun 2009 dan atas kebijakan KPU Kabupaten Paniaitersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan ;6.

Bahwa berdasarkan hasii rincian perolehan suara partaipolitik dan calon anggota DPRD dan suara tidak sah di KPUKabupaten Paniai (Kabupaten Induk) pada pemiiihan umumcalon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, Partai GerakanIndonesia Raya telah mendapat suara terbanyak padapemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Deliyai yaitu4.705 (empat ribu tujuh ratus lima) suara sah,berdasarkan pembagian kursi' di DPRD Kabupaten Deiyai,setiap kursi 1.600 (seribu enam ratus) suara, jadi PartaiGerakan Indonesia

melalui Bupati Deiyai kepada Tergugat Il UBEHSggiFesmikan kganggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyal terpilih dariPartai Gerakan Indonesia Raya;10.Bahwa Surat Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Paniai11.Nomor : 026/KPU PAN/III/2010, tanggal O02 Maret 2010,perihal Surat Permohonan Pengantar DPRD Kabupaten Deiyaibeserta lampirannya dalam Surat Keputusan KPUD KabupatenPaniai Nomor. 06 Tahun 2010, dalam lampiran 1, Nomor Urut5 (lima) atas nama PITER PIKEI dari Partai PersatuanDaerah, yang dibuat

Namunkenyataan dimana Panitia Pemiiihan Kepala Desa Ulo dalam menetapkandaftar pemiiih tidak menyusun nama pemilih secara alfabetis sesuaisebagaimana dalam ketentuan tersebut tetapi Pantia pemilihanmelakukannya secara ACak ; 2020022020 0Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (4) dalam Peraturan Daerah KabupatenBone Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa dijelaskan Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secaraterpadu

/ 239a / 2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatanpertambangan Bauksit PT, FAJAR MENTAYA ABADI untuk kegiatan eksploitasi a.n,PT, Fajar Mentaya Abadi (FMA) penomerannya tidak teregister di buku register SKGubernur pada Sub Bag Dokumentasi Hukum pada bagian Dokumentasi Hukum BiroHukum setda prov Kalteng; Bahwa benar nomer urut surat untuk 239 sudah di pakai oleh surat laindengan speslfikasl adalah Nomor: 188.44 / 239 / 2011, tertanggal 30 Juni 2011 perihalPemenang pemiiihan

FAJARMENTAYA ABADI tidak teregister, Nomor urut yang di gunakanpada surat yang diduga palsu yaitu Nomor: 188.44 / 239 a / 2011,tertanggal 30 Juni 2011 itu di gunakan oleh biro Hukum setda Pros/.Kalteng perihal pemenang pemiiihan duta lingkungan hidup pros/.Kaiteng tahun 2011 dan tidak ada penamhahan huhuf a dibelakang36nomor 239 serta penomoran didalam surat Keputusan GubemurKaiteng tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatanpertambangan pada umumnya diketik manual menggunakan mesinketik tidak ditulis

(hasil rekapan fakta Tahun 2009akan diajukan Tergugat dalam persidangan sebagaibukt1) ;10.Bahwa Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Paniai, telahmelakukan kebijakan sesuai dengan rekapan rincianperolehan suara partai politik dari calon anggota DPRDdan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai Tahun 2010,untuk mengisi kekosongan anggota DPRD Kabupaten Deiyai,khususnya Partai Golongan Karya atas nama SIMONTAKIMAI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telahmengambil kebijakan dengan memberikan 467 (empat

Halhal tersebut akanberakibat terhadap investasi dan perekonomian, yang pada akhirnyadapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga sudahselayaknya Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten SarmiNomor : 156/P1.01.9Kpt/9110/KPU~Kab/V!I 1/2019 tertangga!

Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan PenundaanPelaksanaan Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten SarmiHalaman 62 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRNomor : 156/P1/01/9 Kpt/9110/KPUKab/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus2019 tentang Penetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemiiihan Umum TAhun 2019 untukseluruhnya;.

Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten SarmiNomor : 156/P1/01/9Kpt/9110/KPUKabA/III/2019 tertanggal 12 Agustus2019 tentang Penetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemiiihan Umum Tahun 2019 tetap dapatdilaksanakan terlebih dahulu;DALAM EKSEPSI. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo;.

TRK/2019, tanggal 11 September 2019;Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan DaftarPemilih Tetap ( DPT) dalam pemiiihan Kepala DesaTarokan, Nomor: BA/11/P.P.TRK/2019, tanggal 23September 2019;Fotokopi sesuai asli, Surat tanda Terima DaftarPemilih Tetap ( DPT), tanggal 01 Oktober 2019;Fotokopi sesuai asli, Berita Acara PenetapanNomor Urut Caion Kepala Desa Tarokan Nomor:BA /13/P.P.TRK/2019, tanggal 01 Oktober 2019;Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Serah TerimaSurat Suara Dalam Pemiiinan Kepala

Desa TarokanBA/014/P.P.TRK/X/2019,Oktober 2019;Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pelipatan SuratNomor: tanggal 12Suara Pemiiihan Kepala Desa Tarokan, Nomor:BA/19/P.P.

atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan daripenjelasan Pasal 9 tersebut semuanya terbantahkan karena selama1416.menjadi Kepala Desa Kadungan Jaya Penggugat telahmelaksanakan kewajiban sebagai Kepaia Desa denganmenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa danmelaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, Penggugat jugatidak pernah melanggar larangan sebagai Kepala Desa hal itu dapatdibuktikan dengan tidak menjadi pengurus partai poiitik dan tidakpernah ikut terlibat dalam kampanye pemiiihan

UndangUndang Nomor 8 Tahun2015 yang mana perkara a qua yang Pemohon Kasasi ajukan adalahSengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;Bahwa yang dikatakan final dan mengikat adalah bagi KPUKabupaten/Kota dalam sengketa Pemilihan yang mana KPUKabupaten/Kota tidak bisa melakukan upaya hukum banding ataskeputusan yang dikeluarkan Panwaslih Kabupaten/Kota dan wajib bagiKPU Kabupaten/Kota untuk melaksankan putusan Panwaslih (Pasal144 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015);Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemiiihan

anggota MRP paling banyak sejumlah kabupaten/kota di provinsi; 7 Ayat (3) :calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia pemilihan MRP tingkat provinsi;Ayat (4) : Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dipilih melalui mMusyawarah dan mufakatoleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikanproporsi jumiah pemeiuknya; Ayat (5) : Perimbangan jumiah wakil masingmasing agama ditetapkanoleh Panitia Pemiiihan

Vang tersebut jjuga dipakai untuk perjalanandinas dalam rangka kegiatan perekrutan PANWASCAM dan kegiatan lainnya;Bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada Saksi berupa : 1 (Satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pengawas Pemiiihan Umum ProvinsiMaluku Nomor 120/MASET/Ku.00.00/X/2016 tanggal O03 Oktober 2016 perihalSupervisi Monitoring Dana Hibah yang ditandatangani oleh Rony Simatauw, SE..

Bale Nomer rekening 0701070011 Bank BPD Cabang Maluku untuk Bantuan hibah kepada Panwas Kabupaten halut tahap Ill sebesar Rp. 1.818.400.000;

Bale Nomer rekening 0701070011 Bank BPD Cabang Maluku untuk Bantuan hibah kepada Panwas Kabupaten halut tahap Ill sebesar Rp. 1.818.400.000;

Bale Nomer rekening 0701070011 Bank BPD Cabang Maluku untuk Bantuan hibah kepada Panwas Kabupaten halut tahap Ill sebesar Rp. 1.818.400.000;

Bale Nomer rekening 0701070011 Bank BPD Cabang Maluku untuk Bantuan hibah kepada Panwas Kabupaten halut tahap Ill sebesar Rp. 1.818.400.000;