tanggal 09 April 2014 bertempat diTempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Purworejo Tengah, KecamatanModayag Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;Bahwa awalnya saksi bersamasama dengan saksi Dedi Cahyadi danTerdakwa duduk bersamasama untuk melakukan pemilihan ataupemungutan suara pemilihan calon anggota legislatif di TempatPemungutan Suara (TPS) Desa Purworejo Tengah, Kecamatan ModayagInduk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;Bahwa kemudian saksi Indri Saputri Saniman mendapat giliran untukmelakukan pemiihan

Mongondow Timur, Terdakwa telah melakukanpemukulan terhadap saksi korban Ade Indrawan Kamsaes ; Bahwa awalnya saksi korban bersamasama dengan saksi Dedi Cahyadidan Terdakwa duduk bersamasama untuk melakukan pemilihan ataupemungutan suara pemilihan calon anggota legislatif di TempatHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN KtgPemungutan Suara (TPS) Desa Purworejo Tengah, Kecamatan ModayagInduk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian saksi Indri SaputriSaniman mendapat giliran untuk melakukan pemiihan

2014bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Purworejo Tengah,Kecamatan Modayag Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur awalnyasaksi korban Ade Indrawan Kamsaes bersamasama dengan saksi Dedi Cahyadidan Terdakwa duduk bersamasama untuk melakukan pemilihan ataupemungutan suara pemilihan calon anggota legislatif di Tempat PemungutanSuara (TPS) Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag Induk, KabupatenBolaang Mongondow Timur kemudian saksi Indri Saputri Saniman mendapatgiliran untuk melakukan pemiihan

Ali Hi Ahad dan Sdr.Hamdan Fane yang juga sedang berada di TerasGedung Balai Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten HalmaheraSelatan mendengarkan hasil rekap perolehan suara pemilu;Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadapdiri korban karena terdakwa emosi dan tidak menerima korban menuduh saudaraterdakwa yang ikut mencalonkan diri dalam pemiihan, licik dan berbuat curangdalam proses pemilu yang sedang berlangsung;e Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa

menggunakan kepalan tangan kanan dari arah samping korban, terdakwamelayangkan pukulan ke wajah korban sehingga mengenai mata sebelah kanan korbandan menyebabkan luka memar dan bengkak;Bahwa saat itu banyak yang melihat kejadian karena di tempat kejadian sedangdilaksanakan rekap hasil perolehan suara pemilu;Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirikorban karena terdakwa emosi dan tidak menerima korban menuduh saudara terdakwayang ikut mencalonkan diri dalam pemiihan

hasilrekap perolehan suara pemilu, beberapa saat kemudian secara tibatiba terdakwadatang dari arah belakang dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dariarah samping korban, terdakwa melayangkan pukulan ke wajah korban sehinggamengenai mata sebelah kanan korban dan menyebabkan luka memar dan bengkak;Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukanpemukulan terhadap diri korban karena terdakwa emosi dan tidak menerima korbanmenuduh saudara terdakwa yang ikut mencalonkan diri dalam pemiihan

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013TENTANGTATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1), ayat (4), Pasal263 ayat (5) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012Tentang Pemiihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan

Bahwa Surat Keputusan tersebut adalah tentang PengangkatanAnggota Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Bengkulu~ TengahProvinsi Bengkulu). Masa Bhakti 20102013. Oleh sebab ituunsur Konkrit sudah terpenuhi.. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiBengkulu Nomor : 51/Kpts/KPU PROV007/V/2010 adalahpengangkatan 5 (lima) Orang anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bengkulu Tengah, sehingga unsur IndividualTE TMA ag = rem mm me mm mee me mt mee meme men mmo nom.

(lima puluh jutarupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :2n nen nnne nnn aee1) 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan UmumKabupaten Siak Tahap TA 2009, terdiri dari :a.b.h.DPASKPD (fotocopy) ; 292222 Surat Permohonan Pencairan Dana Januari s/d Juni 2009 danle IFA (FOTOCOp YY) jenmexeess eset eterna ecniaanttaNota Dinas Pencairan Tahap Nomor : 400/33/Adm Kesra/2009Tanggal 12 Juni 2009 (fotocopy) 5"9Kwitansi Pemabayaran Tahap (Tindasan) ;Surat

Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran (Asli 4 lembar) ;SPP Nomor : 135/SPPLS/DPPKAD/PPKDBANKEU/VIV/2009Tanggal 25 Juli 2009 (Asli) ;"SPM Nomor : 216/SPMLS/DPPKAD/PPKDBANKEU/VIV/2009Tanggal 27 Juli 2009 (Asli) ;Konsep SP2D (Asli) ;+8++SP2D Nomor : 2161/SP2D/2009 Tanggal 28 Juli 2009 (tindasan).2) 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan UmumKabupaten Siak Tahap II TA 2009, terdiri dari :a.Surat Permohonan Pencairan Dana Januari s/d Juni 2009 danlAMpIraRAOlOCOPy)

Il (Asli) ;Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran (Asli 4 lembar) ;SPP Nomor : 1231/SPPLS/DPPKAD/PPKDBANKEU/XII/2009Tanggal 14 Desember 2009 (Asli) ;SPM Nomor : 1504/SPMLS/DPPKAD/PPKDBANKEU/XII/2009Tanggal 15 Desember 2009 (Asli) ;Konsep SP2D (Asli) ; SP2D Nomor : 8859/SP2D/2009 Tanggal 17 Desember 2009(tindasan) ; +92 == 22 nnn nae nn noe nnn ne eeeHalaman 3 dari 11 halaman Pet .Putusan No. 07/Pid.Sus/Tipikor /2013/PN.PBR3)1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan

;Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran (tindasan) ;+ 222 ene sre nnn nce one nnn =Surat Penyediaan Dana Nomor 41/SPD/V/1.20.05.5.1 Tanggal 6Mei 2010 (fotocopy) RlggeRo 5 =n nnSPP Nomor : 13/SPPLS/PPKD/VV2010 Tanggal 22 Juni 2010(tindasan) j=7S Oo Fa Py nn nnn ne nnnSPM Nomor : 64/SPMLS/PPKD/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010Konsep SP2D (Asli) j%*SP2D Nomor : 8901/SP2D/2010 Tanggal 15 Desember 2010(tindasan) ; === === == 22 9222221 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan

SP2DNomor : 4919/SP2D/2010 Tanggal 22 Oktober 2010 (asili).1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan Umum(KPU) Kabupaten Siak Tahap IV TA 2010, terdiri dari :a. Surat Permohonan Pencairan Dana Triwulan IV Bulan Oktobers/d Desember 2010 dan lampiran (fotocopy) ;b. Keputusan Bupati Siak Nomor : 635 HK/KPTSSETDA/BH/2010Tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Siak untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2010tanggal 14 Desember 2010 (fotocopy) ;c.

(Bukti T17) ;18.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 04 Tahun 2018,Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias SelatanNomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemiihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,Selanjutnya CibDeri tana .............

::ceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaas (Bukti T18) ;19.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 05 Tahun 2017,Tentang Pencalonan, Pemiihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, tanggal 21 Me!

2019, selanjutnya diberi tanda .............cccccceeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeees (Bukti T19) ;20.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun2019, Tentang Petunjuk Teknis tentang Pencalonan, Pemiihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberiTANG oe eeeeeecececceeccccee eee eeeeeeeeeeeeeeee ee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeseaaanaaeaes (Bukti T20) ;21.Fotokopi Peraturan Bupati Nias selatan Nomor : 04.1223

tahun 2019, TentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.1216 Tahun20189 Tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemiihan, Pengangkatan,Halaman 34 Putusan Nomor : 85/G/2020/PTUNMDN.Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,tanggal 04 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda ..................

TANSAH KRISTIYONO :Terdakwa sedang berada di gedung Eme Neme Yauware yang manapada saat itu dilakukan Pleno Pilpres (Pemiihan Presiden) dan Pileg (Pemilinan Legislatif) untuk Kabupaten Mimika; Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa:; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saatdilakukan pemeriksaan; Bahwa Saksi mengetahui perkara tindak pidana tanpa hak membawa,menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut terjadi pada hari Kamistanggal 9 Mei 2019 sekitar

saatpertanian atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan sahpekerjaan serta senjata tajam jenis parang yang di bawa oleh Terdakwajuga bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaibmelainkan untuk menjaga diri Terdakwa; Bahwa pada saat diamankan di depan Gedung Eme Neme Yauware,Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan yang menggunakanparang sebagai salah satu alat pekerjaannya karena pada saat ituTerdakwa sedang berada di gedung Eme Neme Yauware yang manapada saat itu dilakukan Pleno Pilpres (Pemiihan

pilwu;Bahwa dalam berita acara penghitungan hasil pemungutan suara di TPS 02para saksi maupun calon kuwu tidak ikut menandatangani BA tersebutpadahal posisi para saksi setelah penghitungan masih berada di TPS.Tindakan tersebut melanggar pasal 58 ayat 1 Peraturan Bupati CirebonNomor 21 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan Kuwu;Bahwa perbuatan Tergugat (Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut)sebagaimana terurai dalam point 6 angka (4) telah melanggar PeraturanBupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemiihan

kuwu Pasal 54 huruf(g), perbuatan terbut sebagai dasar tindakan perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat I.Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja mendukung TurutTergugat dalam pelaksanaan Pilwu Desa Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat 2 PeraturanBupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemiihan kuwu.Bahwa peristiwa di TPS 02 yang telah dijelaskan pada point 6 diatasterbukti telah catat Hukum atas peruatan Terguggat (Panitia PemilihanKuwu

Oktober 2019Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,berkenan memutuskan sebagai berikut :IV.1)2)DALAM POKOK PERKARAMenerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Buyut, KecamatanGunungjati, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat padaHari Minggu, 27 Oktober 2019 bertentangan dengan Peraturan BupatiCirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemiihan

Putusan Nomor :032/G/2013/PTUN.Smg.Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Siasem Kecamatan Wanasari,maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati BrebesNomor 078 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemiihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang bersangkutandiberhentikan dari jabatan PerangkatBahwa sehubungan terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, makaberdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Bupati BrebesNomor 088 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan SebagianUrusan

Terhadap ketentuanPasal tersebut agar lebih jelas dalam pelaksanaannya maka telah dijabarkanlebih lanjut pada PerBup Brebes Nomor 078 Tahun 2013 tentang Tata CaraPencalonan, Pemiihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yangHal. 77 dari 82 hal.

apabiladikaitkan dengan perkara a quo maka pada PerBup Brebes Nomor 078Tahun 2013 ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 9 ayat (6) yangmenyebutkan bahwa Perangkat Desa Lainnya yang mencalonkan diridalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikansejak ditetapkan sebagai calonKepala Desa ; 2 220Menimbang, bahwa dengan demikian secara tehnis peraturan yangdijadikan dasar palaksanaan Perda di Kabupaten Brebes terkait denganpermasalahan perkara a quo adalah PerBup Brebes Nomor 078 Tahun 2013tentang Tata Cara Pencalonan, Pemiihan

, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten BrebesTahun 2013 Nomor 51 ;22Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa dari Segi Substansi/Materi, penerbitanobjek sengketa aquo terbukti tidak cacat hukum, karena menurut PerBupBrebes Nomor 078 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemiihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya Pasal 9 PerBuptersebut Surat Pernyataan Bersedia Dan Sanggup

pemohon sudah menjanda, karenasuaminya sudah meninggal, dimana sebelumnya pemohon tinggaldijalan Brigjen Katamso Yogyakarta, menekuni usaha dagangnyadengan membuka toko kelontong ; Bahwa pemohon punya 3 (tiga) orang anak, dua orang perempuandan seorang laki laki, ketiganya sudah berkeluarga, dan telahmenjadi WNI, sekarang dua orang anaknya tinggal di Jakarta, danseorang perempuan yang paling bungsu tinggal di Pedan, Klaten ;e Bahwa setahu saksi pemohon dalam pemilu yang lalu ikutmencoblos, baik Pemiihan

Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan UmumKabupaten Siak Tahap I TA 2009, terdiri dari :a.b.DPASKPD (fotocopy).Surat Permohonan Pencairan Dana Januari s/d Juni 2009 dan lampiran(fotocopy).Nota Dinas Pencairan Tahap I Nomor : 400/33/Adm Kesra/2009 Tanggal12 Juni 2009 (fotocopy).Kwitansi Pemabayaran Tahap I (Tindasan).e.

(satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan UmumKabupaten Siak Tahap II TA 2009, terdiri dari :a.g.h.Surat Permohonan Pencairan Dana Januari s/d Juni 2009 dan lampiran(fotocopy).Nota Dinas Pencairan Tahap I Nomor : 400/501/Adm Kesra/2009Tanggal 10 Desember 2009 (fotocopy).Kwitansi Pemabayaran Tahap II (Asli)..

SP2D Nomor : 8901/SP2D/2010 Tanggal 15 Desember 2010 (tindasan).1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan Umum (KPU)Kabupaten Siak Tahap II TA 2010, terdiri dari :a. Surat Permohonan Pencairan Dana Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010dan lampiran (fotocopy).b. Keputusan Bupati Siak Nomor : 38 HK/KPTSSETDA/BH/2010 TentangPemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenSiak untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Agustus 2010(Fotocopy).c.

SP2D Nomor : 3651/SP2D/2010 Tanggal 03 September 2010 (tindasan).1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan Umum (KPU)Kabupaten Siak Tahap III TA 2010, terdiri dari:a. Surat Permohonan Pencairan Dana Triwulan II Bulan Juli s/d September2010 dan lampiran (fotocopy).b.Keputusan Bupati Siak Nomor : 371 HK/KPTSSETDA/BH/2010 TentangPemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenSiak untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Oktober 2010(fotocopy).c.

Konsep SP2D (Asli).n.SP2D Nomor : 4919/SP2D/2010 Tanggal 22 Oktober 2010 (asl1).6) 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Kepada Komisi Pemiihan Umum (KPU)Kabupaten Siak Tahap IV TA 2010, terdiri dari :a. Surat Permohonan Pencairan Dana Triwulan IV Bulan Oktober s/dDesember 2010 dan lampiran (fotocopy).b.

Bahwa Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Grobogan melakukanpencoretan/ perubahan angka hasil akhir penghitungan suara dari 15.735menjadi 15.734 dalam lampiran (2) model DAIKWK yang merupakanrekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil BupatiGrobogan tahun 2006 di tingkat Kecamatan untuk Kecamatan GabusKabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai keberatankeberatan ad.1 dan ad.2: bahwa

Hal ini mengingat Termohonmerupakan salah satu penyelenggara negara yang bertugasmenyelenggarakan pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya,Tahun 2015n nn nnn nn nnn nnn ncn ncn cnn ncn ccnaBerdasarkan halhal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonberwenang mengadili permohonan aquo. ITI.

UndangUndangPutusan Perkara No. 39/G/TF/2021/PTUN.Mdo Halaman 3 dari 3230 Tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan MahkamahAgung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (OnrechtmatigeOverheidsdaad) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), objek gugatanperkara a quo adalah :Tindakan Tergugat tidak menetapkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemiihan

Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemiihan yangdiusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilinan Balai PengelolaTransportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara sesuaiPutusan Perkara No. 39/G/TF/2021/PTUN.Mdo Halaman 14 dari 32dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi PelabuhanPenyeberangan Likupang Tahap II (lelang tidak mengikat) No.011/BAHP.PENYEBERANGAN/LPPBMNIVI/2021 tanggal 28Juni 2021;3.

SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDKabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019 antara sdr. Isro KM, SH dengan Sdr.

SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian PerselisihanHasil Pemiihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten LombokTengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019 antara sdr. Isro KM,SH dengan Sdr.

Legewarman, S.IP tanggal 10 Nopember 2014 (bukti T8);Menimbang, bahwa terhadap bukti P9 berupa fotokopi Berita AcaraRekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan CalonAnggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon AnggotaDPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemiihan Tahun 2014 untuk daerah pemilihan(dapil 3) Kabupaten Lombok Tengah, karena bukti ini fotokopi dari fotokopitanpa aslinya patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.

SK.PP/1366/2014 tentang PenetapanPenyelesaian Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDKabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Padt.G/2017/PN Pyaantara sdr. Isro KM, SH dengan Sdr.

SK.PP/1366/2014 tentang PenetapanPenyelesaian Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDKabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019antara sdr. Isro KM, SH dengan Sdr.

Perbub No. 19 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (3) berbunyi : Tim Pengawas Pemiihan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas dankewajiban:a. Melakukan sosialisasi pemiihan kepala desa;b. Melakukan fasiilasi teknis balk administrasi, maupun yang lainpada setiap pertahapan Pemilinan Kepala Desa;c. Menghadiri acara pemungutan dan penghitungan suara;d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan kepaladesa;e.

Pasal41 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 teutang peraturanpelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makaterhadap perselishan hasil pemilihan Kepala Desa sepenuhnya menjadikewajiban bagi Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalampenyelesaiannya, dan terhadap kata perselisihan dalam Pasal 41 Ayat (7)telah dijelaskan yaitu diluar perselisinan terkait dengan pidana dengandemikian terhadap kalimat perselisihan hasil pemiihan

Penggugat:
Lucia Prihatin
Tergugat:
1.komisi pmilihan umum republik indonesia Cq komisi pemilihan umum propinsi sumatera selatan Cq komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten musi rawas Cq Sekretaris Komisi pemiihan umum kabupaten musi rawas
2.pemerintah R.I Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Cq Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Cq Bupati Musi Rawas
3.Drs. Yupran Ibrahim

Penggugat:
Agustomo
Tergugat:
1.komisi pmilihan umum republik indonesia Cq komisi pemilihan umum propinsi sumatera selatan Cq komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten musi rawas Cq Sekretaris Komisi pemiihan umum kabupaten musi rawas
2.pemerintah R.I Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Cq Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Cq Bupati Musi Rawas
3.Drs. Yupran Ibrahim

Penggugat:
Herman Jakub
Tergugat:
1.komisi pmilihan umum republik indonesia Cq komisi pemilihan umum propinsi sumatera selatan Cq komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten musi rawas Cq Sekretaris Komisi pemiihan umum kabupaten musi rawas
2.pemerintah R.I Cq Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Cq Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Cq Bupati Musi Rawas
3.Drs. Yupran Ibrahim

Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalahPemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) hurufp angka 2 Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 18 Tahun 2019,tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemiihan UmumNomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KomisiPemiihan Umum Nomor 18 Tahun 2019) yang dianggapbertentangan terhadap