Soewandi 21 B Kelurahan Kepuharjo,Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang,Pekerjaan Anggota Komisi Pemlihan UmumKab. Lumajang ; Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusustanggal 4 Januari 2013 kepada : 1. MAHMUD, SH. ; 2. ABDUL ROKHIM, SH, M.Si. ; Keduanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat .................Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantordi Jalan Mawar 07 Kelurahan Jogotrunan LUMAJANG ; ~nn none nnn nn nnn nner nnnSelanjutnya disebut sebagai : PARAPENGGUGAT ; MELAWAN1.

Soewandi 21 B~ KelurahanKepuharjo, Kecamatan Lumajang, KabupatenLUMaJaNg ; nn one nano renee enn ennPekerjaan : Anggota Komisi Pemlihan Umum Kab.LUIMAJaNG) sates rsere sre retecereerenteneeseeenFinalAkibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan oleh Tergugat Idan II dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara c.g.Obyek Gugatan di atas, sudah menimbulkan akibat hukum yangdifinitif, sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 15Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Pasal 9 ayat

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupateguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian a Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10 ) bersifat finaldanmengikatOleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Obyek Gugatan dalamgugatan ini sudah tidak memerlukan tindak lanjut lagi secaraadministratif (banding secara administratif) sehingga sudah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum yakni : Penggugat Idan II telah diberhentikan tetap dari JabatanKetua dan Anggota Komisi Pemlihan

Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusanpemerintahan dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum diProvinsi Bengkulu) sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ke5, 6 jo 7 dan pasal 7 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemlihan Umum, olehsebab itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulumerupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggakeputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan UmumProvinsi Bengkulu tersebut termasuk dalam Keputusan TataUsaha Negara

Dalam hal terdapatcalon Kepala Desa tidak mau menyetujui dan menanda tangani DPT, makaDPT tetap sah yang ditandatangani oleh salah satu anggota PPS danditetapkan oleh minimal 3 orang anggota BPD (Pasal 35 ayat (7) PerbupNo. 34 Tahun 2018).Bahwa Panitia Pemlihan Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan PauhKabupaten Sarolangun tahun 2018 telah ditetapkan total jumlah pemilihan612 orang.

Dalam hal terdapatcalon Kepala Desa tidak mau menyetujui dan menanda tangani DPT,maka DPT tetap sah yang ditandatangani oleh salah satu anggota PPSdan ditetapkan oleh minimal 3 orang anggota BPD (Pasal 35 ayat (7)Perbup No. 34 Tahun 2018).Bahwa Panitia Pemlihan Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan PauhKabupaten Sarolangun tahun 2018 telah ditetapkan total jumlah pemilihan612 orang.

Bahwa apabila dtemukannya pelanggaran terhadap tahapan dan prosesPemilinan Kepala Desa, maka semestinya Para Penggugat menyampaikandan/atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas danatau Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan untuk selanjutnyaakan diproses oleh Panitia Pengawas dan atau Panitia Pemilinan Kepala Desadi Tingkat Kecamatan sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (3) huruf f yaitu :Membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemlihan Desa dalammenyelesaikan Perselisihan

Panitia Pengawas dan Panitia Pemlihan Desa dalammenyelesaikan Perselisihan hasil Pemilihaan Kepala Desa.

Penetapan DPT sudah melalui tahapantahapan seperti yang diaturdalam Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/354/2019Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemlihan Kepala Desa secaraserentak di Kabupaten Barito Selatan dan ketentuan Pasal 3 PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan KepalaDesa yang menyebutkan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melaluitahapan, persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan,Pihak Penggugat sudah mengajukan keberatannya kepada PanwasluPilkades

Tidak ada kecurangan dan kesalahantidak seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat.Sudah ditindak lanjuti Camat sebagai Panwas Pemlihan Kepala DesaKecamatan Dusun Hilir dan sudah difasilitasi penyelesaian permasalahpemilinan kepala desa di tingkat kabupaten.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANGugatan Penggugat diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986. dan Penggugat mendaftarkangugatannya pada tanggal 22 November 2019, telah memenuhi tenggangwaktu sembilan puluh hari

dan sudah dijawab olehHal. 36 Dari 74 Perk No. 28/G/2019/PTUN.PLKpanitia penyelesaian permasalahan pemlihan kepala desa tingkatKabupaten.Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II (Panitia Pilkades)menetapkan calon Kepala Desa terpilin atas nama Sardiani nomorurut 3 dan mengusulkan kepada Tergugat (Bupati Barito Selatan)untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Kalanis Difinitip periode 2019 2025 sudah benarbahwa sesuai Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa KalanisKecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito

Bukti TI10Tergugat IlBukti TI6Bukti TI7Bukti TI8Bukti TI9Menimbang,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemlihan Kepala Desa (foto copydari foto copy); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang PemilihanKepala Desa (foto copy dari foto copy);Berita Acara Hasil Rapat Bersama PenyelesaianKekurangan DPT Dusun Kelanis Murung Bersama KetuaPILKADES, Ketua

SAKSI I, Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknyasebagaiBerikut ; Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat dan kenaldengan Tergugat ; Bahwa Penggugat menikah dengan Ter gugatsekitar 34 tahun, kumpul bersam di rumahPenggugat, dan telah dikaruniai 5 orang anak Bahwa sekarang antara Penggugat danTergugat telah terjadi pisah rumah selam 3bul an, disebabkan ~ Ter gugat suka nenjualperabot rumh tangga, serta suka min judidalam pemlihan kepala desa.

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan Bupatiserang No: 1411/Kep 832Huk/2013 tidak sesuai Dengan PERDANo.9 Tahun 2006 tentang tatacara pemlihan, pencalonan,pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ; 7.

Pemohon mengajak Termohon tinggal di Desa xxxxx sedangkan Termohon menolakkarena Termohon tidak setuju Pemohon mau mengikuti pemlihan Kades Desa xxxxxdan rumah di xxxxx bukan milik Pemohon tetapi milik saudara Pemohon yangsewaktuwaktu dapat diminta sedang rumah di xxxxx adalah rumah milik Termohonsendiri;b. Tidak adanya kesatuan pendapat dalam hal mendidik anak Pemohon dan anakTermohon;c.

Soewandi 21 B Kelurahan Kepuharjo,Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;Pekerjaan : Anggota Komisi Pemlihan Umum Kab. Lumajang;FinalAkibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan oleh Tergugat dan Ildengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara c.g.

dimaksud pada ayat (10) dapat berupa tegurantertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap ;e Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10 ) bersifat final danmengikat ;Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Obyek Gugatan dalam gugatan inisudah tidak memerlukan tindak lanjut lagi secara administratif (banding secaraadministratif) sehingga sudah bersifat final dan telah menimbulkan akibathukum yakni : Penggugat I dan Il telah diberhentikan tetap dari Jabatan Ketua danAnggota Komisi Pemlihan

Banyumas; Bahwa yang melakukan taruhan berasal dari dua kelompokyaitu kelompok yang mendukung calon kades nomor urut 1 yaknisaudara Dedi dan saudara Wahyu dan satu lagi yang mendukung calonkades nomor urut 2, yakni Terdakwa; Bahwa Cara permainannya adalah masing masing kelompokmenyiapkan sejumlah uang yang telah disepakati, dan menebak calonkepala desa mana yang akan terpilin pada pemlihan kepala desa didesa kalisari, uang yang telah di siapkan dititipkan kepada seseorangyang biasa disebut sebagai

Wahyu, sdr.Wahyu sudah tidak ada di rumah, melarikan diri; Bahwa Cara permainannya adalah masing masing kelompokmenyiapkan sejumlah uang yang telah disepakati, dan menebak calonkepala desa mana yang akan terpilin pada pemlihan kepala desa didesa kalisari, uang yang telah di siapkan dititipkan kepada seseorangyang biasa disebut sebagai banyon hingga pemilihan kepala desaselesai, dan setelah perhitungan suara selesai pemain yang menebakkepala desa yang terpilih, itulan yang akan menjadi pemenangnya

Bahwa Persoalan dalam proses Pemlihan Kepala Desa seharusnyadiselesaikan pada saat proses ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: YULI HARTINI tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya

Dengandemikian Komisi Pemlihan Umum Kota Jayapura bukanlahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun = 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaituPutusan No. 42/G/2010/PTUNJPR. tanggal 04 Oktober 2010yang amarnya sebagai berikutDALAM PENUNDAAN : Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor42/PEN/2010

diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan (5).Memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindaklanjuti setiap laporanpengaduan, juga tindakan Tergugat tidak mengangkat dan menetapkan PanitiaPengawas kota yang berakibat tidak adanya Panitia Pengawas tersebut telahmelanggar ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang tugasocPanitia Pemlihan

Usaha Negara Medan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini.v Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.TENTANG TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Exceptio Plurium Litis Consortium).Bahwa berdasarkan Undangundang 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan pada :Pasal 37Halaman 17 Putusan No. 35/G/2018/PTUNMdn1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yangmemperoleh suara terbanayak.2) Panitia Pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih.3) Panitia pemlihan

Bahwa oleh sebab itu, dalam pemlihan legislative tanggal 17 April2019,Penggugat memperoleh suara pada perhitungan sementaraberdasarkan Surat Form C1 dengan jumlah suara pemilin sebesar 1.300(seribu tiga ratus) dari Daerah Pemilihan Wilayah 2 (dua) Kota Palu. iniArtinya Penggugat mempunyai peluang besar untuk memperoleh 1 (Satu)Kursi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Paluuntuk masa Priode 20192024;3.

Final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.a) KONKRIT, karena objek gugatan adalah Tidak Abstrak tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu PenetapanAnggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten EmpatLawang Tahun 2013, untuk menjalankan fungsi seleksiterhadap Calon Anggota KPU Kabupaten Empat Lawangtahun 2013 2018.b) INDIVIDUAL bahwa Objek gugatan tersebut tidak ditujukankepada umum tetapi tertuju kepada dan berlaku khusus baginamanama Tim Seleksi Komisi Pemlihan

Bahwa Objek Gugatan a quo, yang diterbitkan oleh TERGUGAT telahmelanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2 ) UUNo.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemlihan Umum Juncto Pasal 2huruf b, c, g dan huruf i, UU No.15 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraPemlihan Umum Juncto Pasal 2 huruf b, c, g dan huruf i, dan Pasal 4Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi AnggotaKPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.

No. 24eee IAA AAtentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemlihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Geuchik dalam KabupatenAceh Utara;.

Kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkandalam Keputusan Bersama yang ditandatangani para pihak, dandisampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk didokumentasikan.3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidakdapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka Bupatimenyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukandari Camat selaku Ketua Panitia Pengawas dan AsistenPemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selakuKetua Panitia Penanggung Jawab Pemlihan

Dahyono itu adalah Tim sukses dar pasangan nomor 3yaitu pasangan Hadik Bowo dalam pemlihan kepala daerah KabupatenTemanggung Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul05.00 wib. saksi dan saksi Edi Purwanto pergi ke rumah Pak H. Dahyonolalu saksi mengatakan pada H. Dahyono Pak Haji kalau jenengan inginaman, tolong uang yang sudah dibagikan ditarik lagi daripada jenengansaya laporkan lalu Pak H.

1. Menyatakan terdakwa Menara Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemlihan Umum dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS " ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000.00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2

Bahwa oleh karena status kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai padaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JenderalBina Konstruksi Balai Pelaksana pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Malukumaka yang memiliki Kewenangan untuk mengeluarkan Izin Perceraianterhadap Penggugat adalah atasan langsung Penggugat yaitu DirektoratJenderal Bina Konsiruksi Balai Pelaksana Pemlihan Jasa Konstruksi dandengan demikian Keputusan Pemberian Izin perceraian dengan NomorHalaman 4 dari 18 Putusan Perdata

tanggal kejadiannya, bulan Juli 2012sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah lelaki TOMPO Kampung Kaili,Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;Bahwa, penipuan dan penggelapan itu dilakukan dengan cara pada saatlelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING bertemu di rumah lelaki TOMPO dikampong kaili, pada saat itu ia lelaki TOMPO meminta kepada lelakiSAINUDDIN, S.Pd Bin SARING, agar dipinjami motor selama dua haridengan alas an bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencarisuara dalam pemlihan