Ditemukan 11 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembuhan pemilihan pemiutang pemenuhan pemisahan pemilhan pemiihan pemiohon pemiluhan pemuihan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 126/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
ANDI LILIS SUMARNI, SE
Tergugat:
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
72 — 37
  • Penggugat:
    ANDI LILIS SUMARNI, SE
    Tergugat:
    KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 28-08-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 68/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 30 Januari 2020 — ARIFUDDIN
Tergugat:
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
Intervensi
SYAMSU ALAM, S.Sos.
285 — 173
  • ARIFUDDIN
    Tergugat:
    KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
    Intervensi
    SYAMSU ALAM, S.Sos.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-04-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 79/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 April 2020 — ,MH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
98 — 59
  • ,MH
    Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 70/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN WAJO
Tergugat:
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
99 — 52
  • Penggugat:
    DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN WAJO
    Tergugat:
    KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/KI/2020/PTUN.Mks
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Termohon:
1.Ir. H. Amrullah Mustari
2.Ir. H. Rudi Wachyudi, M.Si.
3.Masta Umar
4.Ir. H. Amrullah Mustari
194 — 119
  • Pemohon:
    KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
    Termohon:
    1.Ir. H. Amrullah Mustari
    2.Ir. H. Rudi Wachyudi, M.Si.
    3.Masta Umar
    4.Ir. H. Amrullah Mustari
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama Perceraian
Register : 21-05-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA POLEWALI Nomor 174/Pdt. G/2012/PA Pwl.
Tanggal 18 Juni 2012 — -Hernawati binti Samsu Alam -Tamrin bin Sampe
43 — 13
  • Termohon pikir akan lebih bermanfaat bila mengakomodirkepentingan seluruh masyarakat Bengkulu yang lebih besar daripada hanyamengakomodir Kepentingan Pemohon seorang saja ;SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2009TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 62 TAHUN 2009TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGAM, DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMIUHAN UMUM KEPALA DAERAH
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-01-2014 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 58/Pdt.P/2014/PA.Sby
Tanggal 5 Februari 2014 — PEMOHON
29 — 1
  • Termohon pikir akan lebih bermanfaat bila mengakomodirkepentingan seluruh masyarakat Bengkulu yang lebih besar daripada hanyamengakomodir Kepentingan Pemohon seorang saja ;SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2009TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 62 TAHUN 2009TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGAM, DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMIUHAN UMUM KEPALA DAERAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 17 Desember 2014 — ANANG SETYOHARTO, Sp bin P. HADI SANTOSO
94 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 72 Tahun 2005 tantang Desa sebagaimana diatur jugadalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006tentang tata cara pemiuhan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyaikewajiban diantaranya:Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebasdari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;Menyelenggarakan administrasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-09-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2010
Tanggal 27 September 2010 — ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAHPROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 BERTENTANGAN DENGANPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 62 TAHUN 2009TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGAM, DANJADWAL PENYELENGGARAAN PEMIUHAN UMUM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ;Bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan KPUProvinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009 (Bukti T3) bertentangandengan peraturan KPU Nomor
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 272/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
CV. DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011-PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV SUMUT TA 2019
234 — 158
  • Nias barat yaitu BAB III huruf E : angka 29.12menyebutkan ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagaiberikut : huruf (a) Pokia Pemilinhan dilarang menambah, mengurangi,mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan vana telahditetapbkan dalam DOKUMEN PEMIUHAN sehingga persyaratantambahan diluar ketentuan dan svaratsvarat vana akan menimbulkanpersaingan USAHA TIDAK SEHAT dan/atau TIDAK ADIL bagi pesertalelang ;Bahwa pertimbangan Pokja Nomor : 074.20/POKJA.011PK/UKPBJSU/2019 Tanggal 31 Juli 2019
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2017 — C.F.CARMELITA HARDIKUSUMO CS >< JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO CS
84 — 41
  • Bahwa, sebagaimana angka 5 diatas, dalam rangka melaksanakan,fungsi, tugas dan kewenangan Organisasi secara partisipatif, serta kolektifkolegalial, maka dalam dinamisasi Kepemimpinan Organisasi INSAdilaksanakaniah RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) yang dalampelaksanaan RUA tersebut, memiliki prinsip demokratis, langsung, bebasdan rahasia sesuai dengan TATA TERTIB PEMIUHAN UMUM DANFORMATUR PENDAMPING Huruf C poin 1 butir j, dimana dalam RUAINSA ke XVI tahun 2015, secara sah telah menetapkan Ketua Umum DPPINSA