PaguyubanNgudi Makm ur; 7222222 none nnn n ne nner nn nnn n ee nee=5). 6 (CNAM))...c sees5)6)7)8)9)10)11)12)136 (enam) bendel tanda bukti pembayaran kepada paguyubanNgudi Makmur yang sudah diisi; 1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran kepada paguyubanNgudi Makmur yang masih kosong; 1 (satu) eksemplar SK Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan D.I Yogyakarta No. 188.4/815, tanggal 31 Januari2012 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat KeteranganSah Kayu Bulat (P2SKSKB) yang berasal dari kayu rakyat,pejabat pengesah

kepada PaguyubanNgudi Makm ur; 2 22222 none nen n ne nner n renee ene5). 6 (enam) bendel tanda bukti pembayaran kepada paguyubanNgudi Makmur yang sudah diisi; 6). 1 (satu) bendel tanda bukti pembayaran kepada paguyubanNgudi Makmur yang masih kosong; 7). 1 (satu) eksemplar SK Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan D.I Yogyakarta No. 188.4/815, tanggal 31 Januari2012 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat KeteranganSah Kayu Bulat (P2SKSKB) yang berasal dari kayu rakyat,Pejabat..... ccs8).9).16pejabat pengesah

dan perawan;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darahmaupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal diJorong Balai Gadang, Kenagarian Saning Baka, Kecamatan X KotoSingkarak, dan telah dikaruniai 11 orang anak;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada diganggu gugatpihak ketiga dan selama itu pula tidak pernah berpindah agama serta tidakpernah bercerai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesah

Bahwa demi kepentingan anak angkat tersebut dan demi adanya kepastian hukumtentang pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon secara adat perluadanya pengesah an dari Pengadilan ; Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormatBapak Ke tua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa permohonanPemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2.

PENETAPANNomor 0326/Pdt.P/2017/PA.Wspoat :Kall neDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan men gadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesah anNikah yang diajukan olah.Marhabang bin Lasenong, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTA,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng,Kecamatan DonriDonri, Kabupaten Soppeng, Pemohon I.Hasnah binti Laodeng, umur 49 tahun, agama Islam

Bonai Perkasa dengan cara melakukanpenumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksiAHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayupada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulis denganmelakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhirpada tanggal 29 Desember 2006 ;Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan TokPalu, kemudian Terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dandisahkan oleh pejabat pengesah

No.154 PK/Pid.Sus/2009AHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayupada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulis denganmelakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhirpada tanggal 29 Desember 2006 ; Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan TokPalu, kemudian Terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dandisahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP) yaitu saksi Heri Darmawan,adapun total hasil hutan kayu yang

No.154 PK/Pid.Sus/2009HERI DARMAWAN DAN NAFRI IRWAN sesuai dengan aturan tersebutdi atas, dan dilandasi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan(P2LHP) dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Hasil WHutan(P2SKSHH). Bahwa kedua saksi tersebut bertugas di Dinas KehutananKabupaten Rokan Hulu.

tidakseorangpun yang mengetahui keberadaannya;Bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut, Pemohon menyatakansudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukpada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon, juga PutusanSela tentang Pengesah

PENETAPANNomor 0124/Pdt.P/2017/PA.WspDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan men gadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesah anNikah yang diajukan oleh.JUMARI binLAUFE, umur47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan sopir, tempat kediaman di Pompulue, Desa Baringeng,Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohonl.SUTIANTI binti HUDING, umur43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD

Bonai Perkasa dengan cara melakukanpenumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksiAHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jeniskayu pada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulisdengan melakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hinggaterakhir pada tanggal 29 Desember 2006.Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan TokPalu, kKemudian terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dandisahkan oleh pejabat pengesah

No.1075 K/Pid.Sus/2008AHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jeniskayu pada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulisdengan melakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hinggaterakhir pada tanggal 29 Desember 2006.Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan TokPalu, kKemudian terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dandisahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP) yaitu saksi Heri Darmawan,adapun total hasil hutan kayu yang

No.1075 K/Pid.Sus/2008usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, dan penerbitanatau pengesahan LHP dan SKSHH dilakukan oleh saksi HERIDARMAWAN dan NAFRI IRWAN sesuai dengan aturan tersebut diatas,dan dilandasi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH)sesuai dengan bukti T.22 dan 1.23.

September 2009 yangditujukan kepada Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) (Bukti P4), Penggugat telahmenyampaikan permohonan pemeriksaan dan pengesahanLaporan Hasil Penebangan (LHP) Kayu Bulat (KB)sebanyak 578 batang atau 3.079,95 m3. Namun karenapada saat itu ada perintah penghentian kegiatan dariPenyidik Polda Kal Teng sehubungan adanya laporandugaan tindak pidana bidang kehutanan, maka kayu kayutersebut belum mendapat pengesahan dari P2LHP.

PENETAPANNomor 0325/Pdt.P/2017/PA.WspZA ;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan men gadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesah anNikah yang diajukan olah.La Hatta bin Beddu Lati, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng,Kecamatan DonriDonri, Kabupaten Soppeng, Pemohon I.Yamma binti Laufe, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan

Selain mencetak blangkodokumen palsu dan menjualnya kepada siapa saja yang memerlukan terdakwajuga membuat dokumen palsu sesuai dengan pesanan yaitu setelah terdakwamembuat blangko dokumennya dengan cara sebagaimana disebutkan di ataslalu terdakwa memasukkan data pemohon dengan menggunakan komputersedangkan untuk tanda tangan pejabat pengesah berikut cap instansi terdakwascanner dengan menggunakan komputer.

Adapun suratsurat atau dokumendokumen palsu yang terdakwabuat adalah Kartu Keluarga, KTP, Akta Lahir, Akta Nikah, Akta Cerai, bukunikah, sertifikat tanah, BPKB, STNK, SIM, ljazah SMP dan ljazah SMA denganmenggunakan alat bantu Komputer, Printer, Alat Pres & alat pemotong kertas.Semua data pemohon terdakwa isikan atau ketik sendiri dan untuk tanda tanganpejabat pengesah berikut cap instansi terdakwa scanner dengan menggunakankomputer dan ada sebagian surat seperti Kartu Keluarga, KTP dan akte lahirterdakwa

Bangka Selatan.Bahwa perlerdakwaratan yang harus dilengkapi untuk untukmenerbitkan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan):> Harus memilik izin penebangan dari kepala pemerintahan setempat> Membuat laporan hasil Penebangan yang disahkan oleh Pejabatpengesah LH P (Laporan Hasil Penebangan) yang disahkan olehpejabat pengesah P2LHP dari Dinas yang bersangkutan> Surat Perintah Pembayaran ,Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Dana Reboisasi (DR) surat perintah.> Mengangkut hasil dari lokasi penebangan ke lokasi

Bangka selatan.Bahwa perlerdakwaratan yang harus dilengkapi untuk untukmenerbitkan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) :> Harus memilik izin penebangan dari Kepala Dinas Perkebunan DanKehutanan setempat dan rekomendasi Bupati setempat.> Membuat laporan hasil Penebangan yang disahkan oleh Pejabatpengesah LHP ( Laporan Hasil Penebangan) yang disahkan olehpejabat pengesah P2LHP dari Dinas yang bersangkutan.> Surat Perintah Pembayaran, Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Dana Reboisasi (DR) surat perintah

., Notaris di Samarinda,dimana yang memberi pernyataan dalam surat tersebut adalah seorang Saksibernama Tuan Achmad Dasuki, Beliau adalah seorang yang pada tahun 2005sampai dengan tahun 2006 bertugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) pada PT. EBL yang ditunjuk oleh Dinas KehutananKabupaten Kutai Timur ;Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Saksi mengetahuiselama masa tugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) pada PT. BKNS dan PT.

Panglarolainnya, yakni mengenai kebenaran banyaknya penebang liar disekitar areallokasi perizinan IPK perusahaan sebagaimana diutarakan saksi Amran BinSalama, saksi Kasdi Bin Nafiah, saksi Abu Bakar Bin Ta Aba Dau, saksiKusrim Bin (Aim) Soleh, dan saksi Apriyanto Bin Dalianto, disamping jugaoleh karena Judex Juris tidak mempertimbangkan lancarnya kegiatanpenebangan kayu perusahaan dibawah pengawasan Petugas Pengesah LaporanHasil Penebangan (P2LHP) dari Dinas Kehutanan sebelum masuknya timgabungan

Bahwa Dinas Kehutanan dalam upaya pengawasan pelaksanaan kegiatanperusahaan yang kepadanya telah diberikan perizinan untuk memanfaatkan kayu(IPK) berdasarkan ketentuan yang ada telah menetapkan petugas khusus, yaituPejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang tugas pokok danfungsinya salah satunya adalah untuk melakukan pengontrolan terhadap batasanlokasi penebangan dan ukuran kayu tebangan, sehingga dengan demikian posisipetugas P2LHP dari Dinas Kehutanan ini memiliki posisi yang sentral

EBL yang ditunjuk olehDinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dimana pada saat pemeriksaanJudex Facti alat bukti P.PK.3 tersebut belum ikut diajukan ;Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Saksi mengetahui selamamasa tugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil PenebanganHal. 57 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012(P2LHP) pada PT. BKNS dan PT. EBL tahun 2005 sampai dengan 2006tersebut, Terdakwa bekerja pada PT. BKNS dan PT.

PENETAPANNomor 0391/Pdt.P/2016/PA.KAGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Istbat Nikah (Pengesah an Nikah) yang diajukan oleh:Syamsudin bin M.

PENETAPANNomor 0385/Pdt.P/2016/PA.KAGZa 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Istbat Nikah (Pengesah an Nikah) yang diajukan oleh:Samsudin bin Saidi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Atar Balam, KecamatanTanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering llir, selanjutnya disebutsebagai Pemohon ;Asmawati

Bahwa untuk pengesah perubahan nama secara sah menurut hukum, sesualdengan Pasal 52 UndangUndang Nomer 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Perubahan Nama (termasuk penambahan nama), harusmendapat ijin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimanaPemohon tinggal;Halaman 3 Penetapan Nomor 727/PDT.P/2020/PN.

Madiun diberikan tugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan ProduksiKayu Hasil Pemanenan yang selanjutnya disingkat P2LPKHP;e Bahwa kayu jati hasil hutan harus pakai surat pas dari Dinas Perhutani,kalau kayu jati dari masyarakat cukup surat keterangan dari Desa setempat;e Bahwa kayu jati tersebut diperoleh terdakwa dari hutan Desa Sejan,Kec.Gemarang, Kab.Madiun dipotong dari tunggulnya serta tidak adasuratsuratnya atau dokumennya;e Bahwa secara fisik ada perbedaan kayu jati hutan produksi perhutani warna

Washari dan Rakilah masingmamasing bekerja sebagai pengemudi ojek sepeda motor dan sebagai karyawati pabrik ro kok diKudus, sehingga mempunyai sumber nafkah cukup untuk berkeluarga yang ba ik danberkecukupan serta sakinah, sehat, baik dari segi mental, fisik dan psychologise bahwa, benar untuk kepentingan anak yang diangkat sebagai anak untuk demi adanyakepastian hukum tentang adanya pengangkatan anak perempuan yang bernama Tiana Istiqomahsesuai dengan adat setempat, maka diperlukan adanya penetapan pengesah

Bahwa sesuai Surat Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957Kaedahkaedah Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 2019 (Seksyen 18;Subkaedah 6 (1)), Maklumat Pegawai Yang Mengeluarkan PermitMengubur/Pengesah Kematian, Kuala Lumpur, Malaysia, xxx meninggaldunia pada tanggal 17082020;6.

Agama xxxxxxxxxXXXXXXXXX Menolak untuk pencatatan tersebut,de Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukanpermohoan pengesahan pernikahan (itsbat Nikah ) adalah agarperistiwa pernikanan yang telah terjadi dan dilangsungkan olehpara Pemohon agar dapat dicatat di kantor Urusan Agamadimaksud, untuk melengkapi datadata kependudukan dan suratmenyurat lainnya yang diperlukan olen Para Pemohon dan anakanak para Pemohon, maka untuk pencatatan peristiwa pernikahantersebut diperlukan adanya penetapan pengesah