Ini semua sudah merupakan bagian penghukuman bagi Terdakwa,sehingga apabila Terdakwa harus dihukum dengan dimasukkan dalam sel penjaradipandang tidak adil dan proporsional antara penghukuman dan kesalahannya;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberkesimpulan hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat dan adil berupahukuman percobaan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepatdan benar oleh karenanya harus dipertahankan dalam tingkat banding;Menimbang

Lasmana, sehingga korbanmemeriksakan diri di Klinik Madising.Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata mata merupakanpembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakansarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trendkejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpaldiharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman terlaluringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampakkeresahan dalam masyarakat.

Disamping itu Penghukuman terlalu ringan dapatdianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya didalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilainilai keadilantermasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.Salah satu kaidah hukum menurut Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum (Kaidah kaidah hukum yurisprudensi) adalah hukum harus menegakkan kebenaran danrasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dariMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah dituangkan dalamputusannya tertanggal 27 Nopember 2013 No. 633/Pid.B/2013/PN.Jr.sekaligus Terdakwa menyatakan menolak pertimbangan Majelis Hakimtentang penghukuman atas diri Terdakwa, karena dengan pertimbanganMajelis Hakim yang demikian tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagimasyarakat pencari keadilan khususnya terhadap diri Terdakwa ;2.

Bahwa sifat penghukuman atas diri Terdakwa dengan menjalanihukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari adalahwaktu yang lama dan waktu yang tidak seimbang dengan perbuatan5atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pertimbangan MajelisHakim yang demikian itu sangat bertentangan dengan azas dan tujuanpenjatuhan hukuman, karena tujuan penghukuman terhadap seseorangbukan sebagai upaya balas dendam melainkan bertujuan sebagaipembelajaran pemasyarakatan, apalagi letak kesalahan tidak

No. 838 K/PID/2013sekarang Pemohon Kasasi di atas seharusnya penghukuman yang dijatuhkan tidakseharusnya penghukuman badan yang harus dijalani melalui LembagaPemasyarakatan, penghukuman percobaan terhadap diri para Terdakwa adalahlangkah kemunusiaan yang selain dapat menyelamatkan seorang perempuan buta, paraTerdakwa juga menjalani hukuman meskipun tidak jalani di Lembagapermasyarakatan apalagi pihak korban setelah ada penganiayaan dari para Terdakwa,masih dapat menjalankan aktifitasnya bahkan tidak

terhalang sama sekali,penghukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan memang penting menurut hukumtetapi jika ada hal yang lebih penting demi kesalamatan orang yang sangatmembutuhkan uluran tangan para Terdakwa adalah sangat manusiawi jikadipertimbangkan hal tersebut ditingkat Kasasi;.

Hadering) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Penghukuman terlaluringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampakkeresahan dalam masyarakat. Disamping itu Penghukuman terlalu ringandapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karenaselayaknya di dalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilainilalkeadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.Salah satu kaidah hukum menurut Drs. H.

Penghukuman terlaluringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampakkeresahan dalam masyarakat. Disamping itu Penghukuman terlalu ringandapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karenaselayaknya di dalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilainilaikeadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.Salah satu kaidah hukum menurut Drs. H.

juta tujuh ratus ribu rupiah):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah nominal yangtelah disepakati kedua belah pihak telan memenuhi keadilan dan kewajaran,dengan mempertimbangankan penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumianRp. 1.746.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dikurangpemenuhan kebutuhan pokok Pemohon serta dengan menilai kelayakan atasbiaya hidup Termohon setiap bulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim menetapkan penghukuman

Bdq.Menimbang, bahwa mutah adalah penghibur bagi isteri karena telahdiceraikan oleh suaminya, sehingga mutah haruslah berupa barang yangbermanfaat dan bernilai bagi kehidupan mantan isteri setelah bercerai. olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat dan menilai bentuk dan nilai barang yangtelah disepakati antara Pemohon dan Termohon berupa perhiasan emasseberat 1 (satu) gram adalah telah memenuhi asas keadilan dan manfaat bagikedua belah pinak, karenanya Majelis Hakim menetapkan penghukuman atasPemohon

satu) tahun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwaHasan Basri bin Moh Nur Fadhilah alias Norfadila yang lahir pada 5 April 2011belum berusia 21 tahun dan karenanya berhak atas biaya hadlanah dariPemohon.Menimbang. bahwa pemberian nafkah bapak kepada anaknya adalahdisesuaikan dengan kemampuan ekonomi bapak, yakni dari penghasilan bapaksesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajaranatau kelayakan biaya hidup seharihari bagi si anak, adapun Majelis Hakimmenetapkan penghukuman

Bdq.pemenuhan kebutuhan pokok Pemohon serta dengan menilai kelayakan atasbiaya hidup anak setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenetapkan penghukuman atas Pemohon untuk membayar nafkah anakminimal sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampailanak tersebut dewasa dan mandir!

Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman;Prematur;Kabur;Keputusan bersifat Deklaratoir;o29 5Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/ PemohonKasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah;+Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek;Obyek adalah Harta Bersama;=> Obyek sebagian ada di tangan Penyewa;i. Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank);j.

Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab XII, Menjelaskan mengenaiEksekusi yang tidak dapat di jalankan/ Non Executable antara lain : Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman; Kabur;Him. 10 dari 56 Put.

di terima;Pasal 12Pada pokoknya menerangkan bagian para pihak atas obyek no. 18, namuntidak ada Penghukuman, kapan di laksanakan isi dari surat perjanjian, dimana letak dan atau keberadaan Obyek;Bahwa oleh karena tidak ada Penghukuman, tidak jelas di mana letakobyek maka secara hukum tidak memiliki dasar untuk di lakukan Eksekusi,karena kabur (tidak di tentukan dan di terangkan di mana letak dan ataukeberadaan Obyek, kapan di laksanakan), maka menurut hukum tidakdapat di Eksekusi;Him. 16 dari 56

No. 225 /Pat.G/2021 /PA.BmMerujuk pada uraian fakta dan dasar hukum di atas sangat adil danberdasar Hukum Permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah di tolak danatau dinyatakan tidak dapat di terima;Pasal 13Pada pokoknya menerangkan bagian para pihak atas obyek no. 15, namuntidak ada Penghukuman, kapan di laksanakan isi dari surat perjanjian, dimana letak dan atau keberadaan Obyek;Bahwa oleh karena tidak ada Penghukuman, tidak di terangkan

K/ AG/ 2019tertanggal 12 Februari 2019 tidak dapat di Eksekusi, / NonExecutable :karena : Bukan Keputusan Condemnatoir/ Penghukuman; Kabur; Keputusan bersifat Deklaratoir dan Konstitutief; Barang sebagian tidak di tangan Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi/ Pembantah; Terdapat dua keputusan yang berbeda obyek; Barang obyek di jaminkan kepada pihak ketiga (Bank); Obyek adalah Harta Bersama (HB); Dalam obyek Ada Hak orang Lain;.

ketentuan pasal41 huruf (b) Undangundang Nomor Tahun 1974 di atas, majelis Hakim berpendapatkewajiban pemenuhan nafkah anak tidak dibebankan seluruhnya kepada Tergugatrekonvensi, karena minimnya penghasilan Tergugat rekonvensi, serta denganmemperhatikan fakta tentang keadaan anak yang saat sekarang kebutuhannya dipenuhioleh Penggugat rekonvensi dan orang tuanya, sehingga Majelis hakim menyimpulkanPenggugat rekonvensi juga mempunyai kemampuan untuk membantu memenuhikebutuhan nafkah anak;Menimbang, bahwa penghukuman

tentang nafkah anak atas Tergugat rekonvensiadalah dengan formulasi minimal, sehingga apabila Tergugat rekonvensi mempunyaipenghasilan lebih dari saat sekarang, maka Tergugat rekonvensi berkewajibanmemberikan nafkah anak lebih besar lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenetapkan penghukuman atas Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anakkepada Penggugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan

sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), Tergugat rekonvensi dipersidangan menyatakan menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta ribu rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi keadilan dankewajaran apabila formulasi perhitungan nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensididasarkan pada kesanggupan Tergugat rekonvensi, dengan mempertimbangankanpenghasilan Tergugat rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimmenetapkan penghukuman

rekonvensi berupa uang yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuanTergugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikutdi bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besaran jumlah uangmutah bagi Penggugat rekonvensi dengan memperhatikan lamanya hubungan suamiisteri antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang baru berjalan kuranglebih selama 2 (dua) tahun serta berdasarkan kemampuan dari Tergugat rekonvensi, olehkarenanya Majelis Hakim menetapkan penghukuman

berpendapat telah memenuhi keadilan dankewajaran apabila formulasi perhitungan nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensididasarkan pada kesanggupan Tergugat rekonvensi, dengan mempertimbangankanpenghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) yang juga harus memenuhi kebutuhan pokok Tergugat rekonvensiberupa kost dan kebutuhan hidup Tergugat rekonvensi setiap harinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimmenetapkan penghukuman

25 Syawal 1430 = H.beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnyamempertimbangkan sebagaiberikut : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Slawi atashal hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnyatentang pemberian izin untuk menjatuhkan talak danpembebanan biaya perkara adalah sudah benar kecuali sekedarmemperbaiki redaksiamarnya ; rere re ere rr ee re ee eee eee eeMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Slawi atashal hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnyatentang penghukuman

nafkah iddah dan mutah adalah sudahbenar, tetapi belum tepat karena belum patut dan layak,karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlumemperbaiki penghukuman nafkah iddah yang semula sebesarHal. 3 dari 7 hal.

tindak pidanasebagaimana diuraikan dalam resume perkara, oleh karenanya Terdakwa harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangansebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena barang bukti tersebutmerupakan barang bukti yang terkait dengan perkara pidana yang dilakukan olehTerdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimanayang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman

Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disinidimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka Hakim akan terlebin dahulu terkait keadaan yang memberatkan dan yangHalaman 2 dari 4 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tdnmeringankan Terdakwa, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaiberikut:Keadaan yang memberatkan

(non eselon) adalahjelas merupakan tindakan penghukuman dan melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) huruf ayaitu:4.1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 juncto UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian yaitu:Pasal 22:Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalamrangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakanperpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja;Selanjutnya dalam penjelasan

Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugattersebut jelas merupakan tindakan penghukuman dan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) huruf b,terutama Asas Kepastian Hukum Dan Asas Profesionalitas;5.1.

Penerbitan objek sengketa merupakan tindakan penghukuman padahal Pemohon Kasasi tidak pernah dinyatakan bersalah;2. Penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturanperundangan;2.1. Dari segi formal prosedural;2.2. Dari segi substansial material;3. Penerbitan objek sengketa bertentangan Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik;3.1. Asas Kepastian Hukum;3.2. Asas Profesional:1.1.

Putusan Nomor 19 K/TUN/2015penghukuman, penghukuman mana harus pula sesuai denganprosedur hukum yang berlaku, hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadiYurisprudensi Tetap yaitu Putusan MARI, tanggal 29 Oktober2009, Nomor 99 K/TUN/2009, yang memberi kaidah hukum:Sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam prosespenerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhiamanat Penjelasan Pasal 22, dan apa

ini;Bahwa selama berlangsung persidangan perkara a quo,Termohon Kasasi semula Tergugat tidak dapat menunjukanadanya bukti tentang penghukuman Pemohon Kasasi, sehinggaPemohon Kasasi dapat diberhentikan dari jabatan struktural,karena pada hakekatnya penghukuman tersebut tidak pernahada, oleh karena itu pemberhentian Pemohon Kasasi dari jabatanHalaman 17 dari 36 halaman.

Jo.putusan Mahkamah Agung RI No. 10004 K/Padt/2000, tersebut telah tepatdan benar sebagai suatu putusan yang berisi penghukuman(condemnatoir) dan bersifat menerangkan atau menegaskan suatukeadaan hukum (declaratoir) yaitu merupakan penghukuman bagi paraTergugat, sedang bagi para Turut Tergugat, knususnya (Para PemohonPeninjauan Kembali) hanya bersifat menerangkan saja, artinya yangharus menanggung beban penghukuman hanyalah para Tergugat saja,sedangkan para Turut Tergugat (para Pemohon Peninjauan

Kembali)yang sekalipun menempati tanah sengketa tidaklah harus menanggungbeban penghukuman sebagaimana yang ditanggung oleh para Tergugat,melainkan cukup dengan mengetahui dan mentaati putusan saja;Bahwa kemudian Hakim Ketua Pengadilan Negeri Takalar mengeluarkanSurat Perintah Eksekusi terhadap tanah sengketa pada tanggal 2 Juni2003 disusul dengan pelaksanaannya pada tanggal 14 Juli 2003, dalampelaksanaan putusan (eksekusi) mana rumah para Pemohon PeninjauanKembali sebagai para Turut Tergugat ikut

Terlawan mengingkari fakta bahwa keberadaan para Pelawandalam tanah sengketa (objek eksekusi) seolaholah para Pelawanberada di tanah obyek sengketa secara melawan hukum, sedangkanterbukti para Pelawan telah membayar harga untuk tanah yang ditempatipara Pelawan kepada Terlawan; Bahwa dengan demikian terbukti adanya kebohongan atau tipu muslihatdari Terlawan sehingga sangat tidak adil apabila para Pelawan yang tidakterbukti melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum ternyataharus menanggung beban penghukuman

2) Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dengan penyesuaian laju inflasi atau kenaikan 25 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Nafkah madliyah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

rupiah) setiap bulan untukkedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut masih dibawah umur, makadengan mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan = dan tingkatkebutunhan kedua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwapatut dan beralasan hukum apabila nafkah anak yang harus ditanggung olehTergugat Rekonpensi diperhitungkan dengan pertambahan 10% setiap tahundari penghukuman

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim menilai patut dan beralasan hukum apabila TergugatRekonpensi dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebutkepada Penggugat Rekonpensi yang mengasuh mereka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu oranganak atau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk keduaorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut denganpertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman

Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK Il,masingmasing sejumlah Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk satu orang anak setiap bulan dengan pertambahan 10% setiaphalaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 5737/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlgtahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebutdewasa atau berumur 21 tahun;Dalam Konpensi dan Rekonpensi; Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilanpuluh

depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

/Put/2017/PN Bdg tanggal 7 Maret 2017, yang dimohonkanTerlawan dan Terlawan Il karena putusan Peninjauan Kembali dariMahkamah Agung Nomor 613 PK/Pdt/2013 yang dimohonkan eksekusioleh Terlawan dan Terlawan Il, amarnya tidak bersifat condemnatoir(penghukuman/perintah pada para pihak terkait tanah objek sengketa);5. Menghukum Turut Terlawan sampai dengan Turut Terlawan XI untuktunduk dan patuh pada putusan perkara ini;6.

Nomor 1699 K/Pdt/2019Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi TergugatTergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Bahwa bunyi amar tersebut merupakan amar putusan yang tidakbersifat penghukuman (condemnatoir), sedangkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pdt/EKS/PUT/2017/PN BDG tanggal7 Maret 2017 diterbitkan

dengan maksud untuk melaksanakan bunyi amarputusan tersebut, karena itu terhadap bunyi amar putusan yang bukanberupa penghukuman tidak dapat dilakukan eksekusi sebagaimana telahdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor212/Pdt.Plw/2017/PN BDG tanggal 4 Januari 2018;Bahwa diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandungNomor 15/Pdt/EKS/PUT/2017/PN BDG tanggal 7 Maret 2017 didasarkanatas permohonan dari Terlawan .

/Pdt/EKS/PUT/2017/PN BDG tanggal 7 Maret 2017 dengan menuangkannyadalam berita acara, sehingga dapat dipastikan amar putusan perkaratersebut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan;Bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pdt/EKS/PUT/2017/PN BDG tanggal7 Maret 2017 telah dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan,maka perlawanan Pelawan atas pelaksanaan Putusan Nomor 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya tidak berisi penghukuman

perkara dan oleh karenanya Pemeriksaan setempat akandilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 pada pukul 09.00WIB. sampai dengan selesai;Menimbang, bahwa selain Majelis hakim, para pihak yakni Penggugatatau kuasanya dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini maka Majelis Hakim memerintahkan mereka untuk hadir dalamPemeriksaan setempat pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara inibelum selesai, maka penghukuman

Menangguhkan penghukuman pembayaran biaya perkara ini hinggaputusan akhir;Demikian putusan sela ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 21Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439, berdasarkanpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dariSenen, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Andi Mia Ahmad Zaky,S.H.I., M.H., dan Muhammad Hidayatullah, S.H.I. sebagai HakimHakimAnggota serta diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidangPutusan Sela

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;13.Bahwa demi efektifnya pelaksanaan penghukuman untukdirealisasikan Para Tergugat secara tanggungrenteng, maka patutdan layak pengadilan menjatunkan penghukuman uang paksaperhari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Pasca Putusandiucapkan sampai dengan pelaksanaan putusan penghukumanberkekuatan hukum tetap (BHT) dan dilaksanakan;14.Bahwa demi efektifnya pelaksanaan penghukuman untukdirealisasikan Para Tergugat secara tanggungrentengmenghukum

membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen)per tahun dari total nilai Ganti Kerugian, terhitung sejak tanggaldidaftarkannya Gugatan ini;15.Bahwa dalam putusan penghukuman, maka patut dan layakmenghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara;16.Bahwa demi efektifnya pelaksanaan penghukuman untukmenjalankannya dalam perkara ini, maka dapatlah dijalankanHalaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2021/PT DKI17.18.terlebin dahulu putusan penghukuman, meskipun ada upayaBanding

Menghukum Para Tergugat secara tanggungrentengmembayar tunai seketika dan sekaligus kepada Penggugat GantiKerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhJuta Rupiah) terhitung sejak Pasca 12 Juli 2019 hingga sampaiHalaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2021/PT DKIdilakSanakan putusan penghukuman berkekuatan hukum tetap(BHT)..

Menghukum Para Tergugat secara tanggungrentengmembayar tunai seketika dan sekaligus kepada ParaPenggugat (minus Penggugat 1) GantiKerugian Materiil Perharisebesar Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) PerNelayanterhitung sejak Pasca 12 Juli 2019 hingga sampai dilaksanakanputusan penghukuman berkekuatan hukum tetap (BHT)..

Tuntuan Penghukuman Uang Paksa (dwangsoom) tidakberalasan1. Bahwa dalam gugatan poin 13 halaman 29 Para Penggugatmeminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugatsecara tanggung renteng dengan uang paksaperharisebesar Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah) pasca putusandiucapkan sampai dengan pelaksanaan putusanpenghukuman berkekuatan hukum tetap (BHT) dandilaksanakan.2.

Tanggal 21 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penghukuman biaya perkara kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 485 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. Tanggal 21 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;2.