DALAM POKOK PERKARA e Bahwa alasan Para Terbanding yang menyatakan ba*hwa jual beli obyeksengketa merupakan rekayasa dari Slamet Pudjo, untuk menguasai obyeksengketa, dengan alasan sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan untukmemasukkan Terbanding I/ Penggugat II sebagai Pegawai PT.Kereta ApiIndonesia (PT.KAT) di Semarang, maka dibuatlah Akta Perjanijan Jual beli(T.1) alasan tersebut menurut Pemvrbanding tidak masuk akal, karenaseharusnya sebelum menandatangani Akta tersebut orang tua Penggugat

Pasal 1333 KUHPerdata (Kutipan)Suatu perjanijan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yangsekurang kurangnya ditentukan jenisnya.".Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2020/PN.Srg.B. Perbuatan Wanprestasi Tergugat.14.

Pasal 1333 KUHPerdata (Kutipan)Suatu perjanijan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurangkurangnya ditentukan jenisnya..B.1.Perbuatan Wanprestasi Tergugat.Sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada bagian A Gugatan ini, telahterjadi perjanjian hutang piutang untuk pembelian Hot Mix antara Pengugatdengan Tergugat sebesar Rp. 87.000.00, (delapan puluh tujuh juta rupiah),No : 86/PHP/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019, telah dilakukan perjanjianhutang untuk pembelian Hot Mix antara Tergugat

Gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa gugatan penggugat hanya ditujukan kepada TergugatMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa tergugat Datrianto,SE telahmelakuka perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanijan Kontrak/Sewarumah dan toko milik Penggugat Indahsyah sejak 12 Juni hingga 12 Juni 2028,tidak adanya kesepakatan apakah penggugat sebagai pemilik rumah dapat suatuwaktu menjual rumah tersebut dan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan padadiri penggugat akibat

Menyatakan Surat Perjanijan Pinjam Meminjam tertanggal 9 Nopember2015, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Perjanjian PinjamMeminjam tertanggal 11 Nopember 2016, sah dan mengikat Penggugatdan Tergugat ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugatsebesar Rp. 937.340,.000, ( Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratusempat puluh ribu rupiah ) ;6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;8.

,Notaris di Kabupaten Bogor;Bahwa di dalam akta perjanijan kerjasama a quo menyebutkan secara jelasbahwa lingkup dari perjanjian kerjasama a quo adalah penambangan pasirmilik dari Tergugat, dimana Penggugat adalah sebagai pihak penyetor modalatau investor, sedangkan Tergugat sebagai pemakai modal dari Penggugatyang akan menggunakan modal a quo untuk melakukan penambangan pasirmilik dari Tergugat;Bahwa berdasarkan akta perjanjian kerjasama a quo sebagai pihak investorPenggugat dijanjikan oleh Tergugat

Tanda tangan para pihak pembuat perjanijan kerja Bersama;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermatiperjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat yaitu bukti bertanda P1= T 7telah memenuhi minimum syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut karenaPerjanjian Kerja Bersama itu ada hak dan kewajiban pengusaha yaitu Tergugatdan hak dan kewajiban buruh/pekerja yaitu Penggugat, dan tanggal waktumulai berlakunya yaitu 21 Nopember

Mahmud dengan perjanijan tidak akan membangun rumahsecara permanen dan harus seijin Dandim 1607/Sbw dan segeramengkosongkan tanah tersebut apabila digunakan TNI AD cq. Kodim1607/Sbw;Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pengukuran oleh petugas dari KantorPertanahan Kab. Sumbawa yang dimohonkan oleh warga yang menempatitanah tersebut, namun oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab.Sumbawa dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik TNI AD.

Mahmud dengan perjanijan tidak akan membangunrumah secara permanen dan harus seijin Dandim 1607/Sbw,dan segera mengosongkan tanah tersebut apabila digunakanTNI AD cq. Kodim 1607/Sbw;Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pengukuran oleh petugasdari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang dimohonkan olehwarga yang menempati tanah tersebut, namun oleh petugas ukurdari Kantor Pertanahan Kab.

Mahmuddengan perjanijan tidak akan membangun rumah secarapermanen dan harus seijin Dandim 1607/Sbw dan segeramengkosongkan tanah tersebut apabila digunakan TNI AD cq.Kodim 1607/Sbw;Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pengukuran oleh petugas dariKantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang dimohonkan oleh wargayang menempati tanah tersebut, namun oleh petugas ukur dari KantorPertanahan Kab. Sumbawa dinyatakan bahwa tanah tersebutadalah milik TNI AD.

RobbyGunawan tidak menyelesaikan Pekerjaannya sebagaimana yang telahdisepakati bersama berdasarkan Perjanijan pengerjaan PembangunanBangunan Ruko, Rukan, Hotel Harper Nomor 112/ SK/ ADPER/ GMA/ IX/ 2013,tanggal 5 september 2013, dan telah pula dilakukan teguran berkalikali atasbobot pekerjaan dan lewat waktu penyerahannya kepada Terdakwa ; Halaman 32 dari 47 Halaman PUTUSAN NOMOR 325/ PID/ 2019/ PT.MKSBahwa dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 52 alineaketiga majelis hakim mempertimbangkan

Djuajir Sumardi,S.H., M.H harunya majelis hakim lebih memahami persoalan dengan tidakmengesampuingkan Pasal 42 ayat (1) undangundang Nomor 20 tahun 2011menyatakan Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelumpembangunan rumah susun dilaksanakan hal ini menunjukkan bahwapenjualan atas property yang belum selesai dikerjakan tidaklah melanggarperjanjian pembangunan, sebab didalam Perjanijan pengerjaan PembangunanBangunan Ruko, Rukan, Hotel Harper Nomor 112/ SK/ ADPER/ GMA/ IX/ 2013,tanggal 5

tidak mengetahui Hak serta kewajiban TermohonKeberatan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Huruf (c)Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbUndangundang No 8 Tahun 1999 tentang PelindunganKonsumen menyatakan bahwa Hak atas informasi yangbenar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan / atau jasa, Penggugat hanya menyodorkan sajadokumendokumen perjanjian kepada Tergugat untuk ditandatangani dan setelah ditanda tangani Penggugat kembalimengambil dokumendokumen perjanijan

Namun untuk dapat dikatakan sah perjanijan tersebut, harusmemenuhi syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHper, yaitu:1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Kesepakatan berarti adapersesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai halhal pokokyang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harusmempunyai kemauan yang bebas (Sukarela) untuk mengikatkan diri, di manakesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diamdiam.

Bangun Jaya Sejantera) beralamatdi Jalan Sentrasari Kulon Ill No 8, RT.0O6/RW.003, Sukarasa, Sukasari, KotaBandung, Jawa Barat, yang jumlahnya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa adanya utang Termohon PKPU kepada KreditorLain ini didukung oleh bukti Surat KL1 dan KL3, yang menunjukkan bahwasebelumnya telah ada perjanijan jualbeli bahan kain dan atau sejenisnyaantara Kreditor Lain dengan Termohon PKPU, dan barangbarang tersebuttelah dikirim oleh Kreditor Lain

Bahwa, penarikan objek jaminan perjanijan fidusia menurut perjanjian,fidusia (Undangundang No. 42/1999) dan ketentuan hukum bisa dilakukansendiri oleh Tergugat atau pun kuasa dari Tergugat dan jika diperlukanboleh /dapat dengan bantuan alat negara (Polisi) (Vide, Akta PerjanjianHalaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2018/PN Tsm.Jaminan Fidusia pasal 7 ayat/butir angka 3, oleh karena itu Perkap No. 8Tahun 2011.Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, dapat ditempuh jikaTergugat

AGREEMENT;3) In the event that BOTH PARTIES fail to achieve asettlement agreement after 90 (ninety) calendarsDAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed tosettle the disputes at the Indonesia National ArbitraryAgency (BANI) in Jakarta;4) The conlusion/decree of BANI shall be final andbecome binding to BOTH PARTIES;Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:1) Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yangberlaku di Republik Indonesia;2) Para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisinanyang timbul dari perjanijan

achieve asettlement agreement after 90 (ninety) calendarsDAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed tosettle the disputes at the Indonesia National ArbitraryAgency (BANI) in Jakarta;4) The conlusion/decree of BANI shall be final andbecome binding to BOTH PARTIES;Dengan terjemahan bebas sebagai berikut1) Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yangberlaku di Republik Indonesia;Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.2) Para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisinanyang timbul dari perjanijan

Maluku Barat Daya secara hukummerupakan bagian yang sangat urgent dalam Peristiwa HukumPerkara ini, karena adanya Peran mulai dari Penawaran objek kerjasama berupa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 Tutwaru, Lokasi Pulau Lakor kepada Penggugat yang dimanaterjalinnya suatu hubungan Perjanijan Kontrak Kerja antaraPenggugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Maluku Barat Daya secara hukum merupakan bagianyang sangat urgent dalam Peristiwa Hukum Perkara ini, karenaadanya Peran mulai dari Penawaran objek kerja sama berupaPekerjaan Pembangunan Jalan Lapen Nuwewang 2 Tutwaru, LokasiPulau Lakor kepada Penggugat yang dimana terjalinnya suatuhubungan Perjanijan Kontrak Kerja antara Penggugat dan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kab.

Sertifikasi 4509 atas nama ASEP (alm)dengan luas tanah 505 m2, yang mana sertifikat tanah dan bangunantersebut oleh pihak ahli waris telah dikuasakan kepada salah satu dariPIHAK KEDUA.Pasal 2PEMBERIAN MODAL DAN JAMINAN1) PIHAK PERTAMA akan memberikan modal sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA setelahditandatanganinya Surat Perjanijan Keryasama ini oleh PARA PIHAK.2) PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan/agunan kepada PIHAKPERTAMA berupa sertifikat tanah dan bangunan

Sertifikasi 4509 atas nama ASEP (alm)dengan luas tanah 505 m2, yang mana sertifikat tanah dan bangunantersebut oleh pihak ahli waris telah dikuasakan kepada salah satu dariPIHAK KEDUA.Pasal 2Halaman 37 dari 44 halaman Putusan nomor 669PDT/2021/PT BDG13.14.PEMBERIAN MODAL DAN JAMINAN1) PIHAK PERTAMA akan memberikan modal sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA setelahditandatanganinya Surat Perjanijan Keryasama ini oleh PARA PIHAK.2) PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan

Yohanes Lebansendiri ;Bahwa selain itu untuk mengatasi keterlambatan perolehan hasil dari kKebunplasma, antara Tergugat dengan pihak Koperasi Mitra Usaha Koperasisawit Bongan Jempang yang membawahi' Koperasi KaryaBersama/Koperasi Sempakat Takag telah sepakat untuk mengikat dirinyadalam Perjanijan Pinjam Meminjam Dan Pengakuan Hutang tertanggal 10Januari 2013, dimana pihak Tergugat memberikan pinjaman sebesarRp.1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) melalui 2 ( dua )kali tahapan penerimaan

O07 tanggal 15122017 yang ditandatanganidihadapan TURUT TERGUGAT,;Menyatakan TERGUGAT telah InkarJanji/Wanprestasi;Menyatakan Perjanijan Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 15122017yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGATdihadapan TURUT TERGUGAT tidak berlaku lagi karena TERGGUGATtelah melakukan Ingkarjanji/Wanprestasi;Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesarRp. 1.000.000,(satujuta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalaimelaksanakan isi putusan ini;Menyatakan

perjanjian telah sah danmemenuhi syarat syah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320KUHperdata sehingga segala ketentuan dalam perjanjian tersebutberlaku sebagai undang undang bagi yang memperjanjikannya (Pasal1338 KUH perdata) sehingga apabila Tergugat/Termohon Keberatan/Pengadu Asal/ Debitur tidak menyetujui klausulklausul dalam perjanjiantersebut sejak awal tentu Tergugat/Termohon Keberatan/Pengadu Asal/Debitur dapat mengajukan keberatan terhadap isi dari perjanjian tersebutdan tidak menandatangani perjanijan

Pasal 1333 KUHPerdata (Kutipan)Suatu perjanijan harus mempunyai pokok berupa suatu barangyang sekurangkurangnya ditentukan jenisnya..e. Pasal 1513 KUHPerdata (Kutipan)Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, padawaktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.B. Perbuatan Wanprestasi Tergugat.7.Sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada bagian A Gugatan ini,telah terjadi hubungan hukum jualbeli antara Penggugat denganTergugat dalam perkara ini.

Pasal 1333 KUHPerdata (Kutipan)Suatu) perjanijan haruS mempunyai pokok berupa suatu barang yangsekurangkurangnya ditentukan jenisnya..11.Pasal 1513 KUHPerdata (Kutipan)Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu danditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.12.Tergugat membeli ready mix (beton) K300 Volume 90 m3 untuk mengecorProyek Jalan Bojong Cikupaen Pandeglang sebesar Rp82.350.000, (delapanpuluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Membeli Ready Mix(