Bahwa sejak tahun 2008 saksi mencatat asset unitunit kerja setiap 6bulan sekali, memberikan laporan mengenai assetaset (DirektoratJenderal Perkereta apian); Bahwa saksi menangani assetasset PT.

Bahwa saksi tahu lahan tersebut saat sekarang sedang dipinjam pakaioleh Pemerintah Kota Depok, hal itu ada pengajuan dari Walikota Depoksesuai dengan suratnya tertanggal 15 Juli 2014: Bahwa Surat Keputusan memerintahkan ke Direktorat Perkereta Apianuntuk membuat perjanjian untuk pinjam pakai seuai bukti T13 dan saksitidak pernah melihat bukti T14: Bahwa saksi sebagai bagian pelaporan ikut mengukur untuk tanah yangdipinjam pakai saja tidak seluruhnya; Bahwa warna kuning dalam peta menunjukan batas

didepanbangunan No. 83 ;Bahwa saksi tidak memperhatikan, apakah ada nomor yang lompatlompat ;Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam perjanjian jual beli tersebut dicantumkannama kuasa Karel dan Mustofa ;Bahwa No. 75 dan 77 berubah menjadi No. 81 dan 83 dasar dan faktanya pernahterjadi pergantian, saksi tidak tahu dasarnya apa tapi dalam surat menyuratnomornya kepada No. 81 dan 83 oleh pejabat yang dulu ;Bahwa faktanya No. 81 dan 83 masih ditempati oleh pensiunan PJKA namanyasaksi tidak tahu ;Bahwa dahulu perkereta

apian ada 2 yaitu Perkereta apian Swasta Belanda danPerkereta apian Hindia Belanda.

pada tahun 2010 ada surat Meneg harusada pernyataan dari penghuni jadi BPN belum mengeluarkan ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penghuni tidak memberi pernyataan ;Bahwa pada saat nasionalisasi masih tetap eigendom verponding ;Bahwa saksi tidak tahu ada ditangan siapa ;Saksi ACHMAD DJAYADI:Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;Bahwa saksi pensiunan ;Bahwa masa kerja dari tahun 1974 sampai 1 Desember 2009 dan menetap diBandung tahun 19902009 ;Bahwa selama bertugas saksi pernah tahu asetaset perkereta

pertanahan;Bahwa pada saat sebelum VOC masuk di indonesia sudahmemegang hukum adat sehingga masyarakat taat akan hukum adattersebut termasuk tanah, tanah menurut hukum adat adalahpemberian Tuhan untuk masyarakat persekutuan adat yang tujuannyaadalah untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga seperti yangditanyakan oleh Penasihat Hukum mengenai jalan adalah kebutuhanbersama dengan demikian jalan yang dibangun oleh persekutuanadat maka jalan itu sudah menjadi jalan legal menurut jalan adat;Bahwa Sejarah perkereta

dan TimurAsing Cina, sehingga pada masa pembangunan rel kereta api dimasaVOC yang dilanjutkan pemerintah Hindia Belanda diberikan hak aproridari Nederland berlaku di wilayah koloni yaitu indonesia diantaranyaadalah membuat aturan dll, maka tanah hasil rampasan perangmenjadi tanah negara karena asas yang berlaku tanah negara yangmenjadi milik negara, maka negara sebagai e/genar, disisi lain adatanah adat dimana pada saat penjajahan tentu saja kekuasaandengan hak aprori digunakan untuk pembangunan perkereta

Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu perihalPemberitahuan Ketidaksesuain Tata Ruang yang padaintinya permohonan Ijin Prinsip yang diajukan Koperasi tidak dapat di tindaklanjuti karena lokasi tersebut Pola Ruangnya merupakan kawasandengan Program Utama Pengembangan Jaringan dan LayananPerkertaapian.Bahwa ; atas surat tersebut, maka pihak Koperasi Pandu Arta Nugraha Jayaberkonsultasi dengan PT KAI Daop VII Madiun guna konfirmasi danmempertanyakan apakah sudah ada program Pengembangan Jaringan danLayanan Perkereta

mengizinkan dan mendukung kepengurusanIjin Prinsip dan IMB. terkait belum adanya Program Pengembanganataupun Perluasan Jaringan, dan selanjutnya demi kepentinganHalaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Png19.20.masyarakat dan pedagang, serta demi melaksanakan kehendakTERGUGAT untuk menata pasar, maka PENGGUGAT dan PENGGUGATIl meneruskan pembangunan, apalagi bangunan tersebut hanyalahbangunan semi permanent sehingga apabila sewaktu waktu programPengembangan dan Perluasan Jaringan Perkereta

=Bahwa palang pintu perlintasan kereta api peralatannya semi otomatis dan dapatdigerakkan secara manual dengan prosedur sebelumnya tombol sirine ditekan danberbunyi lalu tombol palang pintu untuk turun diputar kemudian diputar lagi untukmembuka palang pintu setelah kereta Api sudah lewat.Bahwa ketika palang pintu tertutup maka petugas Palang Pintu perlintasan menekantombol INNOSER (pemberitahuan kepada pengguna jalan tentang peraturanperundangundangan perkereta apian) dan Peraturan tersebut berlaku

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud padaangka 1 dan 2 diatas yang menyebabkan kecelakaan maka hal inibukan merupakan kecelakaan perkereta apian;4.

padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi mengerti, sehubungan Para Terdakwa telahmengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggutanggal 7 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 WIB di jalur kereta apiCianjur Ciranjang KM 109+200 Kampung Cikerti Desa CibiukKecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur; Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 35 (tiga puluhlima) batang besi bantalan rel kereta api; Bahwa untuk kepemilikan barang tersebut adalah milik Negara ataudalam hal ini dirjen perkereta

olah TKP, dan selaku Polisi lalu Lintas saksimenggunakan pasal 310 UU No.22 Tahun 2009;Bahwa kereta api tersebut berjalan pada jalurnya;Bahwa saksi ada menanyakan kepada penjaga palang portal kereta api tersebuttentang keadaan palang pintu portal perlintasan kereta api, dan penjaga tersebutmenerangkan bahwa pada kejadian tersebut palang portal tersebut tidak turun karenarusak;Bahwa saksi tidak membuat penjaga palang portal sebagai tersangka adalah karenakhusus untuk kereta api berlaku undangudang perkereta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIRJEN PERKERETA APIAN,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8 RT02/RW 03 Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yennesi Rosita,S.H., M.Hum, Eddy Susanto, S.H., M.H., RoimonIndiarko, S.H., Riezky Fatmawati, S.H., Aparatur SipilNegara pada Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : UM.0081B.337/DJKA/2020 tanggal 16Juni 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri

Penetapan jaringan pelayanan perkereta apian pada jaringanjalur perkeretaapian kabupaten;rr. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkereta apiankhusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khususyang jaringannya dalam Daerah kabupaten; danss. Pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan APJ;Menimbang, bahwa berdasarakan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa berdasarkan Surat dari CV. Putra Mentaya,yang di tandatangani oleh Direkturnya atas nama Sasli Rais.

GUNAZl28293031323334353637BANGUNAN dan HAK PAKAI ATASTANAH ;P9: Cuplikan dari buku berjudulTANAH KERETA API diterbitkan olehPT KAI;P10 i Peraturan Pemerintahnomor 6 tahun 2000 ;P1l1 : (Cuplikan/penggalan) Peraturan Pemerintah nomor57 tahun 1990 tentang Pengalihan bentukPJKA menjadi Perusahaan Umum KeretaApi (PERUMKA) ;P12 : Cuplikan PeraturanPemerintah Republik Indonesia nomor 19tahun 1998 tentang Pengalihan BentukPERUMKA menjadi PerusahaanPerseroan (Persero) ;P13 ; Cuplikan UU nomor23 tahun 2007 tentang Perkereta

PERUMKA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun1990, yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998,Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) menjadi PT Kereta ApiIndonesia (Pesero), sehingga PT Kereta Api Indonesia (Pesero) tidak berhakmenerima, menagih, menentukan sewa atas rumah dinasyang dikenal terletakJalan Cipunegara Nomor 31 RT.04 RW.004, Kelurahan Cihapit, KecamatanBandung Wetan, Kota Bandung adalah tidak beralasan hukum karena adanyabentuk perubahan pengelolaan Perkereta

Bdgmenerima, menagih, menentukan sewa atas rumah dinasyang dikenal terletakJalan Cipunegara Nomor 31 RT.04 RW.004, Kelurahan Cihapit, KecamatanBandung Wetan, Kota Bandung adalah tidak beralasan hukum karena adanyabentuk perubahan pengelolaan Perkereta apian di Indonesia tidak membawaadanya perubahan melainkan tetap menjadi kekayaan negara dalam bentukPerseroan Terbatas Kereta Api Indonesia;Menimbang, bahwa dengan bentuk Perseroan Terbatas Kereta ApiIndonesia (PT KAl) tetap menjadi kekayaan negara

Kereta ApiIndonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negarayang dibentuk berdasarkan UndangUndang yaitu UndangUndangNomor 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian danPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan KeputusanPresiden Nomor 39 Tahun 1999, sehingga Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Nomor PL.105/V/7/KA 2014 tanggal 30 Mei2014 perihal Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakanBadan Usaha Milik Negara yang dibentuk/berpedoman padaUndangUndang yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 1992sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 23Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian, Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun1999 serta UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 TentangBadan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempunyaikewenangan untuk menerbitkan keputusan Tata UsahaNegara;Sebagai acuan dapat dilihat: Putusan Mahkamah

Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berbentuk perseroan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan Keputusan PresidenNomor 39 Tahun 1999 yang tunduk pada UndangUndang Nomor19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);Oleh karenanya Tergugat adalah pejabat pada PT Kereta ApiIndonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negarayang dibentuk berdasarkan undangundang, yaitu UndangUndangNomor 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta

TentangBadan Usaha Milik Negara (BUMN), = yangmenyebutkan :Pemerintah dapat memberikan penugasan khususkepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsikemanfaatan umum dengan tetap memperhatikanmaksud dan tujuan kegiatanBUMN ;Oleh karenanya Tergugat adalah Pejabat Tata UsahaNegara pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yangmerupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk/berpedoman pada UndangUndang yaitu UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1992 sebagaimana diubahdalam UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2007Tentang Perkereta

Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI.beberapa Perusahaan yang bergerak dibidang perkereta apian di Indonesia,yaitu :1. Perusahaan Kereta Api Negara milik Kolonial Belanda yang disebutStaats Spoorwegen (SS) berkedudukkan di Bandung, yang saat inikantor SS berubah menjadi Kantor Pusat PT.