Bahwa ruang lingkup kewenangan Ahli adalah memberikan kesaksianyang menyangkut standarisasi dan perlindunagn konsumen. Bahwa kegiantan perdagangan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1UndangUndang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu tatanankegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa baik dipakai,digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasayang tersedia dalam masyarakat.

hiduppendidikan serta kesejahteraan dan perlindungan hidup, dengan tanpamemutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung (XXXdenganXXX) dari Nadea Shakila Azzahra, dan Pemohon , Pemohon II, dan orangtua kandung CALON ANAK ANGKATseagama yaitu agama Islam, olehKarena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UndangUndangNomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juncto pasal 39 ayat (1, 2dan3) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah denganUndangUndang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindunagn

kehidupan seharihari dan biaya hidup pendidikanserta kesejahteraan dan perlindungan hidup, dengan tanpa memutuskanhubungan nasab dengan orang tua kandung (Hariyanto bin Teguh denganXXX) dari XXX, dan orang tua kandung XXX seagama yaitu agama Islam,oleh karena itu telah Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39ayat (1, 2 dan3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perlindunagn

Serta tidak sesuai dengan Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Edisi tahun 2007.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Lits Consortium), dengan alasan seharusnyaDepatemen Perdagangan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sebabMenteri Perdagangan adalah Pembina sekaligus pengawas dalam halpermasalahan perlindunagn konsumen.Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor Nomor 179/Pdt.G/2015/PN.PlgMenimbang,bahwa terhadap eksepsi/tangkisan yang diajukan

biaya hidup pendidikan sertakesejahteraan dan perlindungan hidup, dengan tanpa memutuskanhubungan nasab dengan orang tua kandung (XXXdan Nova Hastarina) dariTegar Dwi Anggara, Pemohon dan Pemohon II seagama dengan Tegar DwiAnggara, yaitu agama Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuanPasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak juncto pasal 39 ayat (1, 2 dan3) UndangUndang Nomor23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 35 tahun2014Tentang Perlindunagn

harus mendapatkan ijin baik produksimaupun distribusi dan badan POM;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalamputusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangantelah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umumdengan dakwaan berbentuk alternative yakni Kesatu melanggar ketentuanpasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan UURI no.8 tahun 1999tentang Perlindunagn

Rokan Hulu;Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No 32Tahun 2009 Tentang perlindunagn dan pengelolaanlingkungan hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan danMahluk Hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yangmempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya,kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik/kimia, dan/atau hayatilingkungan

dipertimbangkan dalam amar putusan;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut puladibebani untuk membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Mengingat Pasal 170 ayat 2 Ke1 KUHAP, Undangundang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 Tentang PeradilanUmum dan Undangundang No.3 tahun 1997 Tentang perlindunagn

Menyatakan terdakwa MJ bersalan melakukan tindak pidanaancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukanserangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua(ayah kandung korban) sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalampasal 76 E jo pasal 82 ayat (2) UU NO. 35 tahun 2014 tentang perubahanatas UU NO. 23 tahun 2002 tentang perlindunagn anak dalam dakwaanprimair penuntut umum.2.

dipertimbangkan dalam amar putusan;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut puladibebani untuk membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Mengingat Pasal 170 ayat 2 Ke1 KUHAP, Undangundang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 Tentang PeradilanUmum dan Undangundang No.3 tahun 1997 Tentang perlindunagn

2017 (umur 3 tahun 9 bulan) dalam kategori belummumayyiz, adalah anak yang belum bisa membedakan antara yang baik danburuk, antara yang bermanfat dan yang mafsadat (berbahaya) bagi dirinya,sehingga tidak dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri kedepanoleh karenanya harus berada pada pengawasan dan pengasuhan orangtuakandung sendiri meskipun mereka telah bercerai bukan dalam asuhan oranglain untuk memenuhi hakhak anak tersebut (vide pasal 14 UndangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Bahwa, pada Angka 5 Bagian Mengadili, Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo, menyatakan dengankutipan sebagai berikut:Menyatakan Pernanjian persetujuan No. 201524000403melanggar ketentuan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1999tentang perlindunagn konsumen, batal demi hukum.Namun, pada Angka 4 Bagian Mengadili, Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo, menyatakan dengankutipan sebagai berikut:Menghukum termohon mengembalikan / menyerahkan

telahterwujud dalam perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa Anak dankarenanya Dengan Sengaja telah terbukti dalam perobuatan membujuk TerdakwaMenimbang, bahwa dengan demikian terkait unsur Dengan Sengajamembujuk dipandang telah terbukti menurut hukum.Menimbang, bahwa terkait unsur anak in casu pada saat terjadinya perbuatanTerdakwa Anak membujuk terhadap saksi korban NL sebagaimana tersebutdiatas, secara feitelijke usia saksi korban NL adalah tergolong anak sesuai UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Perk : PDM35/CMH/02/2015, tertanggal 23 April2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa danmengadili perkara ini, memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa OKIB alias TONO bin UMAN yangidentitasnya telah diakui oleh yang besangkutan, telah terbuktiderngan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana Perlindunagn Anak sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak

Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah terbuktisecara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atauMembujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak;2.

Rokan Hulu;Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No 32Tahun 2009 Tentang perlindunagn dan pengelolaanlingkungan hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan danMahluk Hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yangmempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya,kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik/kimia, dan/atau hayatilingkungan

Keputusan Tim Koordinasi PPM tingkatKecamatan dan Uraian tugas yang jelas untukdisampaikan kepada Bupati Kupang;* Bahwa benar pelaksanaan pembangunan 2 unit los pasar DesaHueknutu) dibentuk pejabat baik tingkat Kecamatan maupuntingakt desa/lurah dan ditingkat Kecamatan harus dibentukTim Koordinasi yaitu:> Penanggung jawab : Camat;> Pengarah : Sekcam;> Ketua Kasi Koordinasi pelaksana program;> Anggota : Kasie perekonomian, kasiekesejahteraan sosial, kasie pemerintahan, kasie,~21satpol PP, dan Kasie Perlindunagn

hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungidengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, mengingat bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah /ex specialis dragotlex generalis dan penangananya telah diatur secara tegas menurutundangundang tersebut sehinggga Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) berwenang memeriksa, dan memutus perkara a quo;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka putusan UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindunagn

Terdakwabahwa barang bukti tersebut adalah barang yang disita oleh petugas Kepolisian daritoko Terdakwa.Menimbang, bahwa sebelum Majelis mengkonstatir fakta hukum dalamperkara ini, terlebih dahulu, Majelis akan menanggapi dan mempertimbangkanpendapat dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pelidoinya sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tentang pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwamengenai Kewenangan Melakukan Penyidikan dalam perkara ini, baik pengaturandalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunagn

Berdasarkan UU Perlindunagn Anak No. 23 Tahun 2002 padapasal 34 ayat 1:Dalam hal orang tua ... melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapatdilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapatdicabut.7.