Pasal 2Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : Per 04/Men/1994("Permenaker 04") Terkait dengan Pemberian BesarnyaTunjangan Hari Raya (THR)29 hal1. Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuanPasal 6 ayat (1) jo.

Pasal 3 ayat (1) huruf b jo.Pasal 2 Permenaker 04 dalam menentukan besarnyaTHR yang harus diberikan kepada Termohon Kasasi(d/h Penggugat), yaitu sebesar 1X upah atausebesar Rp.32.527.000, (tiga puluh dua juta ribulima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum padaPut. No.2#al. 29 dari 28 hal. Put.

No.527 K/Pdt.Sus/2010K/PHI/2006 .30 halhalaman 57 dan halaman 52 Putusan PHI, dimanapertimbangan tersebut pada pokoknya menyebutkanbahwa "mengingat hubungan kerjadinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan, makamengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (11) PKWT jo.Pasal 6 ayat (1) Permenaker 04, Pemohon Kasasi(d/h Tergugat) wajib membayar kepada PemohonKasasi (d/ h Penggugat) THR 2009 sebesar 1 (satu)bulan upah" ;Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenaker 04menentukan "Pekerja yang putus hubungan kerjanyaterhitung

Bahwa akan tetapi dengan begitu) saja merujukPasal 6 ayat (1) Permenaker 04, Judex Factimenentukan besarnya THR yang harus dibayarkan olehPemohon Kasasi (d/h Tergugat) kepada TermohonKasasi (d/h Penggugat) adalah sebesar 1 (satu)bulan upah, tanpa melihat dan mempertimbangkanmasa kerja dari Termohon Kasasi (d/h Penggugat)yang nyata nyata kurang dari 12 (dua belas) bulanyang dipersyaratkan dan ditentukan dalam Pasal 3ayat (1) huruf b jo.

Pasal 3ayat (1) jo Pasal 2 Permenaker 04, sehinggasepantasnya menurut hukum pertimbangan Judex Factiharuslah ditolak dan selanjutnya Putusan PHIharuslah dibatalkan ;Il. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat Sarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan Perundang Undangan YangMengancam Kelalaian itu) dengan Batalnya Putusan Yang31 hal Put. No.2#a@l. 31 dari 28 hal. Put.

., tanggal 15 September2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:1.Bahwa gugatan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh ini diajukankarena adanya perundingan perjanjian kerja bersama di Hotel ShangriLaSurabaya yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 115/PUUVII/2009 serta Permenaker

No. 95 PK/Pdt.SusPHI/2015Bahwa novum ini kami temukan pada tanggal 10 Februari 2015;Bahwa Permenaker Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1)menyatakan:(1) PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapaserikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusahaatau beberapa pengusaha;Bahwa Permenaker Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (1)menyatakan:(1) Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikatpekerja

kerjabersama hasil perundingan antara Termohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali Il adalah tidak berdasar hukum danharus dinyatakan batal demi hukum;Alasan permohonan peninjauan kembali kedua (Il):Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya terdapat suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu: Manipulasi jumlah anggota dari Pemohon Peninjauan Kembali dari140 orang menjadi hanya 101 orang; Menyatakan anjuran mediasi Disnaker sudah benar dan tepat tapimengabaikan Permenaker

Bahwa jika jumlah pekerja/buruh di Hotel ShangriLa adalah 529 orangdan merujuk Permenaker Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (1) makajumlah 1 orang tim perunding adalah 10% dari 529 orang = 52 orang;17. Bahwa berdasarkan pointpoint di atas maka seharusnya jumlahkomposisi tim perunding adalah:o Pemohon Peninjauan Kembali adalah 133 orang/52 = 2 orang;o Termohon Peninjauan Kembali adalah 343 orang/52 = 6 orang;18.

jika Tergugatdiperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat, yaitu:Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2014/PN.Yyk halaman 7 dari 17 halamana gaji selama dirumahkan sesuai Pasal 155 ayat (3) jo Pasal 124 ayat(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ~~ TentangKetenagakerjaan;b Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan UangPengantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,danc Uang THR yang tidak pernah dibayarkan sesuai Pasal 2 ayat (1)Permenaker

VeteranNo. 129 Yogyakarta;DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR :1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugatberakhir dengan adanya putusan ini;3 Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan hakhak normatif terkaitdengan PHK sesuai dengan Pasal 156 Ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dan Uang THR yang tidak pernah dibayarkan sesuai Pasal2 ayat (1) Permenaker No. 4 Tahun 1994 Tentang THR Keagamaan

Baker;5 Menyatakan putusan ini berlaku secara sertamerta walaupun ada upaya hukum dariiPihak Tergugat;Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuaidengan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danPasal 2 ayat (1) Permenaker No. 4 Tahun 1994 Tentang THR Keagamaan bagipekerja di Perusahaan dengan perincian sebagai berikut:SARYADIUang Pesangon >9 X Rp 1.173.300 x 2 =Rp 21.119.400Uang Penghargaan MK : 10 XRp 1.173.300 =Rp 11.733.000Uang Penggantian

termuat danmenjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai menuntut hakhak normatif yang terkait dengan pemutusanhubungan kerja sesuai dengan Pasal 156 Ayat (1) UU No 13 Th 2003 tentangKetenagakerjaan dan uang THR yang tidak pernah dibayarkan sesua ipasal 2 ayat (1)Permenaker

No. 19 Tahun 2012menyatakan Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuaisektor usaha masingmasing;Bahwa didalam ayat (2) dinyatakan alur sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus mengambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awalsampai akhir serta membuat kegiatan utama dan kegiatan penunjangdengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2);Bahwa didalam Pasal 5 Permenaker No. 19 Tahun

2012 Jenis pekerjaanpenunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan Pemberi Pekerjaankepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;Bahwa didalam Pasal 6 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanInstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang yang akan diserahkan

melalui pemboronganpekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilakanakan olehperusahaan pemberi pekerjaan;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan apabila Perusahaan Pemberi Pekerjaan menyerahkansebagian

Purna Karya Sejahtera (ic Tergugat IV) pada point 4 surattersebut ditegaskan bahwa sesuai dengan Permenaker No. 19 Tahun 2012Pasal 32 Ayat (1) dan (2), bahwa seluruh TKAD yang dikelola olehPerusahaan sebelumnya yakni PT. Purna Karya Sejahtera (ic Tergugat IV)wajid diterima dengan masa kerja tetap diperhitungkan serta gaji yangtidak dikurangi oleh perusahaan pemenang dan pengelola yang baru.Halaman 17 Putusan Nomor 137/Padt.SusPHI/2020/PN Mdn7.

Purna Karya Sejahtera (ic Tergugat IV) pada point 4 surattersebut ditegaskan bahwa sesuai dengan Permenaker No. 19 Tahun2012 Pasal 32 Ayat (1) dan (2), bahwa seluruh TKAD yang dikelola olehPerusahaan sebelumnya yakni PT.

Judex Facti telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalammengadili hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/semula ParaPenggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat dengan tidakmempertimbangkan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), (4) Jo Pasal 17 ayat(2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012.1.1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya him. 51 alineaterakhir putusan pada pokoknya menyatakan:Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut pendapatmajelis, hubungan ketenagakerjaan yang

Dan tindakan Termohon Kasasitersebut menurut hukum telah melanggar Ketentuan Pasal 66 ayat(1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 ayat(2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, maka demi hukum statushubungan kerja Para Pemohon Kasasi tersebut beralih menjadihubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi.Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Gugatan Para PemohonKasasi semula Para Penggugat error in persona dikarenakan tidakmemiliki hubungan kerja dengan Termohon

Kasasi semula Tergugatadalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum.Berdasarkan fakta persidangan justru hubungan kerja antara ParaPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terjadi berdasarkanketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 jo Pasal 17 ayat (2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012.

Padahal menurut hukumbaik berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 jo Pasal66 ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal17 ayat (2), (8) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, seharusnyaPara Pemohon Kasasi tersebut dialihkan dan berubah statushubungan kerjanya menjadi pekerja dengan status PKWTTTermohon Kasasi.B.

Artha Senuka Perkasa) yangditempatkan diperusahaan Termohon Kasasi untuk mengerjakanpekerjaan yang bersifat pokok yakni sebagai Operator Produksi, yangnyatanyata Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 66ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17ayat (2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, maka PemutusanHubungan Kerja Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugatdengan alasan habis masa kontrak kerja adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;1.2.

Menyatakan Tergugat Il menyalahi ketentuan Permenaker Nomor 19Tahun 20123. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.4.

Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/2019Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat II menyalahi ketentuan Permenaker Nomor 19Tahun 2012;Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatkarena PHK sejak putusan ini di bacakan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuaiPasal 156 Undang

Bahwa Hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat 1 (satu) danTergugat 2 ( dua) diatur Knusus dalam ketentuan Permenaker Nomor : 19tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain;. Bahwa Tergugat 1 (satu)/ PT. Kalimantan Wana Sakti dan Tergugat 2(dua) PT.

No. 19 tahun 2012 tentang SyaratSyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain.Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Tergugat IItidak termasuk dalam rumusan Permenaker No. 19 tahun 2012,karena dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan KayuBulat antara PT.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat burunh hanya dalam satuperusaghaan;Kedua UU tersebut diatas yang mendasari para penggugat, menggugatTergugat 1 dan Tergugat 2. di Pengadilan Hubungan Industrial ini;Halaman 3 angka 5 tentang permenaker NO.19 tahun 2002, hal ini parapenggugat tidak perlu menanggapinya oleh karena Permenaker NO.19tahun 2002 tidak ada;Tetapi para penggugat perlu menjelaskan bahwa perjanjian kerja samaantara Tergugat 1 dan tergugat 2 dengan perjanjian NO.047/SAL/X1/2014Halaman

Bahwa eksepsi pada halaman 4 angka 4 dan angka 5 ditolak, olehkarena sesuai ketentuan Permenaker NO.19 Tahun 2012 BAB II.

Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB.Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa sebagaimanakewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal10 ayat (1) Permenaker Upah Minimum jo. Pasal 46 ayat (1)PP Pengupahan jo. Pasal 89 ayat (3) Ketenagakerjaan.d.

DALAM POKOK PERKARALBahwa pertamatama Para Penggugat akan menjelaskan terlebihobjek sengketa merupakan Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/ Kota yangwajib diterima oleh para pekerja pada tahun 2020 yang dalam halini adalah anggota Para Penggugat yang bekerja di perusahaanyang terletak di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 Permenaker Upah Minimum;Pasal 1 angka 1 Permenaker Upah MinimumUpah minimim adalah upah bulanan

Pasal 11 ayat(3) Permenaker Upah Minimum;Bahwa terlebin Yang Mulia, mengenai perusahaan yang tidakmampu membayar UMK sebagaimana Objek Sengketasesungguhnya telah diatur khusus tata cara prosedurpenangguhan upah minimum sebagaimaan ketentuan Pasal 90ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan jo.

;UMP wayib ditetapkan oleh Gubernur (vide Pasal 8 ayat (1) Permenaker 15Tahun 2018). Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK atas saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal11 ayat (4) Permenaker 15 Tahun 2018). UMK ditetapkan setelan penetapanUMP (vide Pasal 10 ayat (2) Permenaker 15 Tahun 2018).

;UMP Wajib ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur serentaktanggal 1 November melalui Keputusan Gubernur (vide Pasal 9ayat 4 Permenaker 15 /2018).;UMK dapat ditetapkan Gubernur paling lambat tanggal 21 Novembermelalui Keputusan Gubernur (vide Pasal 11 Ayat (5) Permenaker15 /2018).

Borneo Jaya Utama Perkasa),melakukan pelanggaran Ketentuan yang ditegaskan Pasa 25 ayat (1 dan 2)Permenaker Trans RI Nomor 19 Tahun 2012 di atas, dengan melaksanakanpekerjaan sebagai pemborong pekerjaan pada pekerjaan utama (CoreBusines) pada perusahaan TERGUGAT II (PT. Wijaya Tri Utama PlywoodIndustri Banjarmasin);.

Borneo Jaya Utama Perkasa Banjarmasin) sesuai sebagaimanadimaksud Permenaker Trans RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang PenyerahanSebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain danHalaman 4 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKepmenaker Nomor: Kep.100/Men/VI/2004 Tentang PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;.

Pasal 17, Pasal 19dan Pasal 20 Permenaker Nomor 19 Tahun 2004 Tentang PenyerahanSebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain jo.Kepmenaker Trans RI Nomor: Kep.100/MEN/V1/2004 Tentang PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka tuntutan Uang Pesangon beralihdemi hukum kepada Pemberi Kerja (PT. Wijaya Tri Utama Plywood Industri)sebagai pemberi kerja;DALAM POKOK PERKARA;1.

Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Terpadu Satu Pintu ProvinsiHalaman 12 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKalimantan Selatan sesuai sebagaimana ditegaskan Pasal 25 ayat (1 dan2) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;. Menyatakan Tergugat II (PT. Wijaya Tri Utama Plywood Industri) melanggarPasal 59 ayat (2,dan 7) jo. Pasal 66 ayat (2 dan 4) UUK Nomor 13 Tahun2003 jo.

Pasal 17, 19, 25 dan 27 Permenaker Trans RI Nomor 19 Tahun2012 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain jo. Kepmenaker Trans RI Nomor: Kep.100.MEN.VI.2004Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat beralih demi hukumkepadaTergugat II (PT. Wijaya Tri Utama Plywood Industri);.

Bahwa Hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat 1 (satu) danTergugat 2 ( dua) diatur Knusus dalam ketentuan Permenaker Nomor : 19tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain;. Bahwa Tergugat 1 (satu)/ PT. Kalimantan Wana Sakti dan Tergugat 2(dua) PT.

No. 19 tahun 2012 tentang SyaratSyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain.Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Tergugat IItidak termasuk dalam rumusan Permenaker No. 19 tahun 2012,karena dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan KayuBulat antara PT.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat burunh hanya dalam satuperusaghaan;Kedua UU tersebut diatas yang mendasari para penggugat, menggugatTergugat 1 dan Tergugat 2. di Pengadilan Hubungan Industrial ini;Halaman 3 angka 5 tentang permenaker NO.19 tahun 2002, hal ini parapenggugat tidak perlu menanggapinya oleh karena Permenaker NO.19tahun 2002 tidak ada;Tetapi para penggugat perlu menjelaskan bahwa perjanjian kerja samaantara Tergugat 1 dan tergugat 2 dengan perjanjian NO.047/SAL/X1/2014Halaman

Bahwa eksepsi pada halaman 4 angka 4 dan angka 5 ditolak, olehkarena sesuai ketentuan Permenaker NO.19 Tahun 2012 BAB II.

Menyatakan Tergugat wajib memberikan hakhak normatif kepadaPenggugat atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan 2kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,yaitu:a.

Menghukum Tergugat wajib memberikan hakhak normatif kepadaPenggugat atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan 2kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,yaitu:a.

Menyatakan Tergugat wajib memberikan hakhak normatif kepadaPenggugat atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan 2kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1), juncto Pasal 156 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,yaitu:a.

Nomor 189 K/Pdt.SusPHI/2021ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari RayaKeagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yaitu:a. Wajib memberikan UP (Uang Pesangon), UPMK (Uang PenghargaanMasa Kerja) dan UPH (Uang Pergantian Hak) kepada Penggugat;b.

merupakan bagian dari kewajiban dari Tergugat harustetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang bertaku sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 93 #=ayat (2) huruf ff, jo Pasal155 ayat (8) UUK Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 37/PUUIX/2011, maka Tergugat tetap wajib untuk membayarkan upahPenggugat selama dalam proses PHK terhitung sejak bulan Januari 2016sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Bahwa selain hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Permenaker

Nomor 60 PK/Padt.SusPHI/201716.ivePekerja Di Perusahaan yang telah dirubah dengan Permenaker Nomor 6Tahun 2016 dan karena terbukti Tergugat belum melaksanakankewajibannya dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)Keagamaan kepada Penggugat, dimana Hari Raya Idul Fitri 1437H yangjatuh bertepatan dengan tanggal 67 Juli 2016, maka Tergugat harusdihukum untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan diTahun 2016 kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) bulan upah yaknisebesar Rp4.076.340,00 (empat

untukdiputuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat, dan atas PemutusanHubungan Kerja (PHK) dimaksud sangat patut dan adil jika Tergugatdihukum untuk membayarkan secara tunai berupa kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) beserta seluruh hakhak yang seharusnya diterimaPenggugat dimaksud;Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157ayat (1) jo Pasal156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 93 ayat (1) huruff jo Pasal 155 ayat (3) jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 jo Permenaker

angka (satu) tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (3)HIR, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnyaadalah kurang tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang No.13 Tahun 2003tentang Ketenaga Kerjaan, maka Permenaker

Mitra Jaya Plastik) mempunyai kewajiban untuk memberikan Tunjangan HariRaya Keagamaan sebesar (satu) bulan upah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) Permenaker Nomer : 04 / Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan(THR) bagi pekerja di perusahaan, Permenaker Nomer : 04 / Tahun 1994 tentang TunjanganHari Raya (THR) tersebut masih berlaku sebagai peraturan pelaksanaan dari UndangUndangNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 191 UndangUndangNo

.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian Permenaker Nomer : 04 /tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut dapat dipakai sebagai dasar hukumyang mengikat bagi pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) bagipekerjanya ;Menimbang, bahwa untuk men.ghitung besarnya Tunjangan hari Raya Keagamaan (THR)yang harus dibayar oleh Tergugat, maka perlu diketahui berapa lama Penggugatbekerja di perusahaan Tergugat dan berapa besar upah perbulan yang diterima oleh

Dalam pertimbangan P4D di Kupang dinyatakan bahwa KKWT yangdibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal8 ayat 1 dan 2 Permenaker No.Per.02/Men/1993. Bahwa atasHal. 6 dari 9 hal. Put.

Bahwa oleh karena Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yangdibuat oleh Pengusaha dan Pekerja bertentangan atau dilarang olehPeraturan yang berlaku yaitu Permenaker No.02/MEN/1993, makaKKWT tersebut batal demi hukum ;3.

Nomor : PER02/MEN/1993 dan KKWT aquo telah berakhir demi hukumsesuai ketentuan Pasal 12 PERMENAKER R.I Nomor : PER.02/MEN/1993 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumHal. 7 dari 9 hal. Put. No. 660 K/Pdt.Sus/2010dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : ANDY R.

No. 183 K/Pdt.Sus/2009Tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) didasarkan atas Permenaker Nomor 04Tahun 1994 dasar terbit Permenaker Nomor 4 Tahun 1994 adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1969 dengan berlakunya UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dalam pasal 192 telah secara tegas mencabut berlakunyaUndangUndang Nomor 14 Tahun 1969, dengan demikian ketentuanPermenaker Nomor 4 Tahun 1994 tidak ada dasar landasan hukum dansecara mutatis mutandis sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai sifatmengikat;Karena di

oleh karena itu tindakan Tergugattersebut sangat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970tentang Keselamatan Kerja jo UndangUndang 3 Tahun 1992 tentangJamsostek ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya telah salah dalam penerapan hukumnya ;Bahwa Pemohon Kasasi menuntut kepada Termohon Kasasi untukmembayar THR Keagamaan tahun 2007 sebesar 1 (satu) bulan upah sesuaiketentuan Permenaker

Bahwa Penggugat telah menawarkan agar status Pekerja di Hotel Melia Baliharus sesuai dengan perundangan yang berlaku, tetapi Tergugat menolakdan hanya ingin memberlakukan Permenaker ketentuan tentang pembagianuang service/uang jasa pelayanan tanpa mempertimbangkan Undangundang yang kedudukan lebih tinggi dari permenaker yaitu status Pekerjadengan status PKWT bertentang undang undang;10.Bahwa Penggugat dengan etikad baik telah mengajak Tergugat untukbersama sama tidak melakukan tindakan yang bertentangan

undang undang sebagai solusi yaitu mengubah status Pekerja denganstatus PKWT menjadi Pekerja dengan status PKWTT dan pada saat yangsama Pekerja diberikan pembagian uang jasa pelayanan;Bahwa permasalahan ini telah dilakukan mediasi dan belum mendapatkankesepakatan dan mediator telah mengeluarkan Anjuran dan Risalahmediasi;Bahwa dengan uraian diatas Penggugat mohon kehadapan Yang MuliaMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak keinginanTergugat yang hanya ingin menjalankan ketentuan permenaker

Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk dalamwaktu yang bersama sama melaksanakan ketentuan perundangan tentangPekerja dengan mengubah status PKWT menjadi Pekerja dengan statusPKWTT dan pelaksanaan Permenaker RI No 7.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain penggugat mohonperkara ini diputus seadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukpihak Penggugat telah hadir menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya,demikian pula

Per 02/Men/1993tanggal 15 Pebruary 1993tentang Kesepakatan WaktuKerja Tertentu("Permenaker") ;c. Surat Menteri Tenaga KerjaNomor :B.570/M/BW/1997tanggal 3 November 1997,yang dikeluarkan olehMenteri Tenaga Kerja ("SuratMenaker") .Pemohon PK sampaikan bahwa hubungan kerja antaraPemohon PK dengan Termohon PK tunduk pada 2 (dua)sistem hubungan kerja yang berbeda, yaitu:14.1.

Untuk hubungan kerja sejak tanggal 23 Desember1996 sampai dengan tanggal 22 Desember 2001,Pemohon PK =menggunakan Surat Menaker yangmemberikan ijin kepada Pemohon PK untuk mengadakanKesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengankaryawannya (termasuk Termohon PK) selama 5 (lima)tahun ;Walau dalam Pasal 8 Permenaker dijelaskan bahwaKesepakatan Kerja Waktu Tertentu) dapat diadakanpaling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjangsatu kali untuk jangka waktu sama, denganketentuan jumlah seluruhnya tidak lebih

Untuk hubungan kerja sejak tanggal 23 Desember2001 sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, PemohonPK didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat(2) Permenaker juncto UU Ketenagakerjaan, yangmenentukan bahwa jumlah keseluruhan KesepakatanKerja Waktu Tertentu tidak boleh lebih dari 3(tiga) tahun.15.

Bahwa hubungan kerja antara Pemohon PK dengan TermohonPK terhitung mulai tanggal 23 Desember 2001 hingga 30Juni 2004 tidak melebihi 3 (tiga) tahun maksimumsebagaimana ditentukan dalam i pasal 8 ayat (2)Permenaker no. 2 tahun 1993 dan UndangUndang nomor 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;17.Dengan demikian hubungan kerja yang pernah terjalinantara Pemohon PK dengan Termohon PK tidaklah melanggarataupun bertentangan dengan peraturan dan Perundangundangan yang berlaku ;18.

Pemutusan Hubungan kerja yang terjadi antaraPemohon PK dan Termohon PK dikarenakan masakontrak kerja antara Pemohon PK dan Termohon PKtelah selesai, sehingga dengan demikian PemohonPK tidak mempunyai kewajiban kewajiban finansialkepada Termohon PK ;22.Bahwa dengan tidak memperhatikan dan tidak menerapkanPasal 9 Permenaker serta Surat Menaker, P4P dalammengambil keputusannya telah salah dan bertentangandengan Hukum, sehingga sudah seharusnya Putusan P4Ptersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;23.Bahwa

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Permenaker No. 6 Tahun 2016;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Para

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjanganhari raya keagamaan kepada pekera/buruh.Pasal 3 Permenaker 6 tahun 2016 menegaskan;(1.b) Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (Satu) bulan secaraterus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secaraproporsional sesuail masa kerja dengan perhitungan; masa kerja/12 x1 (satu) bulan upah(2.b) Upah pokok termasuk tunjangan tetapDalam ketentuan tersebut menegaskan

20vin Ariyanto S 6.000.000 J 30Jul20 14 Aug 20Yunairil 8.000.000 27Jul20 f14 Aug 20 Bahwa TERGUGAT memiliki Kesepakatan dengan PARA PENGGUGATsehubungan dengan Penundaan Pembayaran THR tertanggal 15 Mei 2020,hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengakuan TERGUGAT yangsengaja & sadar belum melaksanakan kewajiban Pembayaran THR, danHalaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.SusPHI/2021/PN.Badg.10.sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 PP No. 78 tahun 2015tentang Pengupahan & Pasal 3 Permenaker

polisi B 1593 ERA.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untukseluruhnya;Menyatakan bahwa perselisihan antara PARA PENGGUGAT danTERGUGAT adalah perselisihan Hak berdasarkan UndangundangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 tahun 2015tentang Pengupahan, UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional, UU No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja, UU No. 2 tahun 2017 tentangJasa Konstruksi, Permenaker

tahun 2016 (Peraturan MenteriKetenagakerjaan), Kepmenaker 102 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia);Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuanketentuan yangada pada Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UU No 24 tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja, UUNo. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Permenaker

saat ini;Menghukum TERGUGAT agar membayar DWANGSOM (uang paksa)apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalamtuntutan provisi dan pokok perkara, sebesar Rp 800.000, (delapan ratusribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya putusanyang berkekuatan hukum yang tetap dan final atas perkara a quo.Menghukum TERGUGAT apabila lalai tidak akan menjalankan isi darikeputusan ini, maka tetap berjalan ketentuan Administratif & Pidana dalamPasal 2 ayat (1) & Pasal 3 ayat (2) Permenaker

No. 658 K/Pdt.Sus/201 1Untuk membuktikan bahwa PKB PT.NNT khususnya Pasal 17 ayat (5) nilainyalebih rendah dari ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlakudapat Tergugat/ Pemohon Kasasi I jelaskan dengan membuat table analisa sebagaiberikut : NORoster kerja Pasal 17Waktu kerja & PeriodeANALISA ayat 5 PKB PT. kerja Permenaker No.Newmont priode 15/Men/ 2005 Pasal 220092010. ayat 1 (a) jo. Pasal 5ayat 2 jo. surat dirjenB.!!

SedangkanRoster Kerja 5:5 istirahat tidak diganti dengan uang tetapi jam istirahat terjadwaldengan teratur, hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, sehingga nilainya lebih baik;Seharusnya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat di PT.NNT tunduk/ menyesuaikandengan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sesuai Pasal 10 Permenaker No. 15 /Men/2005 jo.

Di dalam Pasal 10 Permenaker No. 15/Men/2003disebutkan bahwa seluruh Perusahaan sektor pertambangan dan jasa penunjangharus menyesuaikan dengan peraturan ini tiga bulan sejak ditetapkan, maka segalasuratmenyurat Disnaker baik pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan ulang(kontrol) yang mengacu pada pendekatan sudah tidak relevan lagi dengan penetapanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Propinsi NTB.

Pengajuan bukti Penggugat (Bukti P.10 ) sudah dijelaskan tidak berlaku lagisejak dikeluarkan Permenaker No.15/Men/2005 tiga bulan sejak ditetapkan harusmenyesuaikan dengan Permenaker ini.

Permenaker Nomor :Per03/Men/1984 Pasal 4; Pasal 11; jo. Kepmenaker Nomor : kep102/Men/2004Pasal 13; jo. UndangUndang Nomor : 21 Tahun 2003; jo.

Ketentuan mengenai pemberian THR diatur dalamPeraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER04/MEN/1994 tentang Tunjangan HariRaya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan (Permenaker No. 4/1994).Pasal 2 Permenaker No. 4/1994 menyatakan bahwa:Pengusaha wajib memberikan T H R kepada pekerja yang telah mempunyaimasa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebihMerujuk pada ketentuan di atas maka pekerja yang berhak atas THR hanyalahpekerja yang telah bekerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

KetentuanPasal 2 Permenaker No. 4/1994 apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10ayat 2 Kepmenaker NO. 100/2004 yang menyatakan:Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandengan ketentuan pekerja/oburuh bekerja kurang dari 21 (dua puluh) satu haridalam 1 (satu) bulanmaka membawa konsekwensi hukum bahwa para pekerja dengan status harianlepas memang secara hukum tidak akan pernah bisa memenuhi kualifikasisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenaker No. 4/1994 karena

Sementara maksud dari ketentuan Pasal 2 Permenaker No. 4/1994adalah pekerja yang bekerja secara terus menerus tanpa terputus selama minimal3 bulan dengan jam kerja 40 jam kerja/minggu yang baru akan memiliki hak untukmendapatkan THR.

sebagai pekerja/buruh harian lepas dan penggugat bekerja dalam satu bulanratarata hanya 16 hari kerja;Menimbang, bahwa dengan demikian syarat mutlak penggugat untuk menjadiPKWTT sebagaimana diatur dalam 10 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tidaklah dapatterpenuhi, dengan demikian penggugat tidaklah dapat dinyatakan berubah menjadiPKWTT;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bukan pekerja harian tetap atauPKWTT, maka demi hukum penggugat tidaklah berhak untuk menuntut, Tunjangan hariraya sebagaimana diatur Permenaker