Komposisi dan Personalia DPC Kabupaten Bondowososebagaimana yang tertuang dalam Lampiran SK DPPPKNU tertanggal 16 April 2013, Nomor: SK 795 / DPP 01 / IV / 2013 tidak ditetapkan dalam MusyawarahCabang atau Musyawarah Cabang Khusus sebagaimanayang dikehendaki dan diperintahkan pasal 64 ART PKNU;.

Penggugat sebagai personalia kepengurusan DPCKabupaten Bondowoso pada Lampiran SK DPP PKNUtertanggal 16 April 2013, Nomor: SK 795 / DPP 01 /IV / 2013. Padahal Termohon II masih aktif dan tidakpernah diberhentikan dan / atau tidak pernahmengundurkan diri, baik sebagai Anggota PKNUsebagaimana dimaksud dalam pasal 10 jo. 11 ART PKNUmaupun sebagai Personalia Dewan Pengurussebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ART PKNU;.

Bahwa perubahan susunan dan personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso telah sesuai dengan mekanisme partai, dengan tetapmendasarkan kepada AD/ART PKNU serta peraturanperaturan partai.5.

DPC PKNU Kabupaten Bondowoso masakhidmat 2011 2016;Menimbang, bahwa SK tersebut merupakan produk hukum yangberisi pengesahan atas personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso.

pokok perkara ini yaitu tentang sah atau tidaknya SuratKeputusan DPP PKNU Nomor : SK795/DPP01/IV/2013, tertanggal 16 April2013 M/5 Jumadil akhir 1434 H yang berisi Susunan dan Personalia DPC PKNUKabupaten Bondowoso masa khidmat 2011 2016;Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnyadari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugat dan siapa yangtidak digugat.

sejak tanggal 30 Juli 1999di Bagian Umum, upah setiap bulan Rp. 550.550, ;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 Pekerja masuk kerja seperti haribiasa, pada pukul 07.30 WIB Pekerja sakit mendadak dan minta ijin kepadaManager pak Horison untuk berobat ke Puskesmas Buduran, setelah diperiksaoleh Dokter Puskesmas Pekerja diberi surat cuti sakit 2 (dua) hari tanggal 15dan 16 Juli 2004 ;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 Pekerja masuk kerjaseperti biasa lagi, pada pukul 09.00 WIB Pekerja dipanggil Personalia

Pekerja menjawab sudah sehat pak, setelah ituPekerja disuruh pulang oleh Personalia Sumardi agar mempelajari UndangUndang Ketenagakerjaan, maka Pekerja ganti bertanya kepada Personalia,mengapa harus pulang, belajar disinikan bisa, kemudian Personalia tidak jadimenyuruh pulang akan tetapi Pekerja disuruh belajar UndangUndangKetenagakerjaan di Perusahaan sambil menunggu pintu Perusahaan hinggajam pulang kerja ;Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004 Pekerja masuk kerja,tetapi disuruh pulang oleh

Manager Horison dan harihari berikutnya Pekerjatidak boleh masuk kerja lagi dan pada tanggal 20 Juli 2004 Pekerjamenghadap Personalia Sumardi menanyakan upah Pekerja selama tidakdipekerjakan, Personalia menjawab bahwa walaupun Pekerja tidakdipekerjakan upah tetap dibayar penuh sesuai ketentuan UndangUndangKetenagakerjaan ;Bahwa walapun Pekerja disuruh pulang dengan jaminan upah dibayarpenuh, karena Pengusaha tidak mengeluarkan surat resmi, maka setiap hariPekerja selalu masuk kerja walaupun hanya

Sumardi disuruh pulang untuk mempelajari UndangUndang Ketenagakerjaan, Pemohon PK bertanya ke Personalia PakSumardi, kenapa harus pulang? Belajar di perusahaan kan bisa !

maka Personalia Pak Sumardi membatalkan perintahnya danPemohon PK disuruh belajar di perusahaan hingga jam kerja berakhir/ pulang kerja ;e Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004 Pemohon PK masukkerja seperti harihari biasanya akan tetapi Pemohon PK disuruhpulang oleh Maneger Pak Horison dan pada hari Selasa tanggal 20Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/200812Juli 2004 Pemohon PK menghadap Personalia Pak Sumardimenanyakan apakah selama tidak dipekerjakan gajinya dibayarpenuh ?

INVILON SAGITA atasnama CHAIRULSYAH, bagian Produksi Pipa yang dibuat danditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA),tanggal 19 September 2012, 1 (satu) lembar Surat KeteranganTidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas namaZULKIFLI BATUBARA, bagian Langsir Pipa yang dibuat danditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA),tanggal 28 September 2012, 1 (satu) lembar Surat KeteranganTidak Bekerja Lagi (PHK) di PT.

INVILON SAGITA atas nama ABD.KARIM, bagian Produksi Pipa Sagita yang dibuat danditandatangani oleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA),tanggal 09 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan TidakBekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atas nama SYAHDANLIMBONG, bagian Gulung Dinamo yang dibuat dan ditandatanganioleh SUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 09Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak BekerjaLagi (PHK) di PT.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembarSurat Keterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT.INVILON SAGITA atas nama CHAIRULSYAH, bagianProduksi Pipa yang dibuat dan ditandatangani olehSUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal19 September 2012, 1 (satu) lembar SuratKeterangan Tidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILONSAGITA atas nama ZULKIFLI BATUBARA, bagianLangsir Pipa yang dibuat dan ditandatangani olehSUWARDI (Personalia PT.

KARIM, bagian ProduksiPipa Sagita yang dibuat dan ditandatangani olehSUWARDI (Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal09 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat KeteranganTidak Bekerja Lagi (PHK) di PT. INVILON SAGITA atasnama SYAHDAN LIMBONG, bagian Gulung Dinamoyang dibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI(Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 09Oktober 2012 dan 1 (satu) lembar Surat KeteranganTidak Bekerja Lagi (PHK) di PT.

INVILON SAGITA atasnama MAHYUDIN II, bagian Produksi Bahan yangdibuat dan ditandatangani oleh SUWARDI(Personalia PT. INVILON SAGITA), tanggal 10Oktober 2012, terlampir dalam berkas perkara.4. Menyatakan agar terdakwa dibebani untukmembayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,(seribu rupiah).Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH.

SK/497/DPP01/VIII/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan PengurusHal.2 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.SusParpol/2013Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo ProvinsiJawa Timur Masa Khidmat 20102015, tertanggal 29 Agustus 2012;.

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 secara sepihak, terbit Surat KeputusanDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK840/DPPO1A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten SitubondoProvinsi Jawa Timur Masa Khidmat 20132015 yang pada pokoknyamengubah Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Nasional Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur MasaKhidmat 20102015 dan membekukan kepengurusan Dewan

SK/497/ DPPO1A/III/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus CabangPartai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi JawaTimur Masa Khidmat 20102015, tertanggal 29 Agustus 2012;.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PartaiKebangkitan Nasional Ulama Nomor SK840/DPP01/VII/2013 tentangPerubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa TimurMasa Khidmat 20132015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum berlaku;4.

SK/497/ DPP01A/III/2012, tentangperubahan susunan personalia Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa TimurHal.27 dari 30 hal. Put.

Nomor 3380 K/Pdt/2015dengan tahun 2013 Tergugat tidak menjalankan tugas dan kewajibannyasebagaimana mestinya dan yang seharusnya dilakukan/dikerjakan olehseorang Manager Personalia pada umumnya;Bahwa puncaknya pada Agustus 2013 Tergugat tidak dapat memberikanjawaban serta penjelasan secara benar tentang jumlah karyawan Penggugatyang tersebar di seluruh tempat pemberi kerja, setiap dikonfirmasiManajemen berapa total karyawan yang dipekerjakan ditempat pemberi kerjaselalu diberikan jawaban yang tidak

Smelting, setelah dilakukan auditPenggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp80.977.499,00 (delapanpuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus sembilan puluhsembilan) karena staf Personalia terpaksa harus menghitung sendiri secaramanual (Tergugat tidak memberikan rumus serta cara penghitungan yangbenar tentang upah kepada penggantinya di Personalia);Bahwa akhirnya pada Nopember 2013 Penggugat memutuskan untukmenurunkan Tergugat dari jabatannya dari Manager Personalia menjadi StafPersonalia

Nomor 3380 K/Pdt/201510.11.12.13.14.Sejak tidak menjabat lagi sebagai Manajer Personalia dan hanya menjadistaf, Tergugat tidak mau bekerja di bagian tersebut dan setiap hari hanyamelakukan absensi, selanjutnya dudukduduk saja di Pos Security danTergugat juga telah sengaja menghapus datadata kepersonaliaan milikPenggugat;Bahwa setelah Penggugat menempatkan karyawan lain di bagianPersonalia semakin jelas dan nyata betapa Tergugat tidak bertanggungjawab selama menjalankan tugasnya sebagai Manager Personalia

Empat unsur tersebut sifatnya kumulatif, harusterpenuhi semuanya untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagaiperbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa Pengadilan Negeri Gresik menyatakan Pemohon Kasasi telahmelakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan tugas dankewajibannya sebagai Manajer Personalia PT.

yang lama secara terusmenerus selama bertahuntahun sebelum Pemohon Kasasi menjabat sebagai Personalia danpengakuan itu juga ditulis sendiri oleh Termohon Kasasi dalam dalilGugatannya nomor 17 dengan bunyi kalimatnya, "sebelum Tergugatmenjabat sebagai Manajer Personalia tugas dan tanggung jawabmelakukan pembaharuan Pernanjian Kerja Waktu Tertentu tersebuttelah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, sehingga wajibnya kelalaianberakibat kerugian tersebut diajukan Gugatan kepada pejabatPersonalia yang lama

;Bahwa setelah data didapat kemudian KTU mengajukan kepada Saksi selaku Manager, setelah di ACC kemudian diserahkan ke Terdakwa selaku Personalia, kKemudian Terdakwa mengambil dana yang diajukan untuk perpanjangan pasak, KIUR dan SIO kepada kasir;Bahwa Terdakwa jabatannya sebagai Kepala Personalia dan di SOP perusahaan yang mengurus untuk pajak kendaraan adalah bagian Personalia;Bahwa KTU meminta data ke Personalia dalam hal ini jabatan dipegang oleh Terdakwa kemudian dari hasil inventarisir Terdakwa

personalia;Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab nanti pertanggung jawabannya menyusul, namun sampai sekarang tidak ada,Bahwa didalam perusahaan PT.

Tepian Nadeggan sejak tahun 2011 dan Tahun 2014 diangkat sebagai Kepala Personalia yang salah satu tugasnya mengurus pajak kendaraan milik PT.

Tepian Nadeggan sejak tahun 2011 dan Tahun 2014 diangkatsebagai Kepala Personalia yang salah satu tugasnya mengurus pajakkendaraan milik PT.

dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.10.Menyatakan gugatan ini diterima seluruhnya;Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum kepada Penggugat;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat KeputusanDPWPPP Provinsi Banten Nomor 020/K/DPWPPP/027/VIII/2017tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan DPW PPP Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tertanggal19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia

Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan AkhirNomor 01/PerMPDPP PPP tertanggal 25 September 2017;Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPPNomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkankembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentangSusunan Personalia

Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkankembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentangSusunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis PertimbanganPimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti20162021;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dan Para TurutTergugat secara tanggung

Nomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;Menyatakan Surat Keputusan DPWPPP Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/ 2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan PersonaliaPengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Pakar dan PimpinanMajelis Syariah Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 20162021 mengandungcacat hukum;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat KeputusanDPWPPP Nomor 013/SK/DPWPPP/027/lIII/2017 tanggal 19 Maret 2017tentang Susunan Personalia

Nomor 742 K/Padt.SusParpol/2018Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti20162021;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perintah Judex Factikepada DPWPPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali SuratKeputusan DPWPPP Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tanggal 19Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten LebakMasa Bakti 20162021;Menyatakan

EKA TIMURRAYA tanggal 17 Maret 2013, bahwa sebagai Staf Administrasi Logistikterdakwa mempunyai tugas yang salah 1 (satu) nya adalah membuat daftar dataupahan pekerja harian lepas untuk diajukan kepada bagian personalia untukHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2016/PN. Bilselanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan, ternyata di dalam melakukantugasnya tersebut terdakwa memanipulasi data absensi pekerja harian lepasyang sudah tidak bekerja lagi di PT.

EKATIMUR RAYA ~~ kemudian selanjutnya data tersebut terdakwa ajukankepada bagian personalia selanjutnya diserahkan ke bagian keuanganuntuk pencairan upah pekerja harian lepas an. TARIONO dan AGUSSETIAWAN tersebut ;e Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Personalia mendapat laporan dariSaudara Nabil Lahji selaku kepala bagian logistik PT. ETIRA yangmelaporkan bahwa telah ada pengakuan dari salah satu karyawan yaituterdakwa KRISDIANTO yang telah menggunakan sejumlah uang tanpasepengetahuan pihak PT.

Bildengan cara terdakwa melakukan rekayasa data upahan pekerja yangakan diajukan kepada bagian personalia dengan melakukan penambahanjumlah pekerja sebanyak 2 (dua) orang padahal diketahui pekerja yangaktif saat itu sebanyak 10 orang sehingga data upahan pekerja olehterdakwa dibuat sebanyak 12 orang ;Bahwa akibat kejadian PT.

EKA TIMUR RAYA kemudian selanjutnya datatersebut terdakwa ajukan kepada bagian personalia selanjutnyadiserahkan ke bagian keuangan untuk pencairan upah pekerja harianlepas an. TARIONO dan AGUS SETIAWAN tersebut ;Bahwa keluarnya ke dua orang tersebut tidak diketahui secara resmioleh pimpinan PT. ETIRA atau bagian personalia karena 2 orangpekerja harus lepas tersebut hanya pekerja serabutan/musiman diHalaman 15 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2016/PN.

Bilmana masuk kerjanya tanpa ada surat lamaran resmi yang diajukankepada bagian personalia sehingga keluar masuknya pekerja harianlepas tersebut hanya diketahui bagian Logistik ;e Bahwa awalnya terdakwa telah melakukan pengakuan kepada KepalaBagian Logistik yaitu P. Nabil selanjutnya oleh P. Nabil perbuatanterdakwa dilaporkan kepada personalia yaitu P. Aris dan terdakwasewaktu. dipanggil oleh P.

Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenep Masa Khidmat20102015 tanggal 29 Maret 2011 M/23 Rabiul Akhir 1432 H, bukti bertanda P 1;Bahwa, seperti yang terlampir didalam Lampiran (1) Surat Keputusan DPPPKNU Nomor SK052/DPP01/II/2011 tanggal 29 Maret 2011 M/23 RabiulAkhir 1432 H tentang Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenep Masa Khidmat20102015 posisi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat

IV,Penggugat V dan Penggugat VI, didalam personalia kepengurusan tersebutadalah sebagai berikut:ABDULLAH ARIEF (Penggugat I) sebagai: Wakil Ketua Dewan Tanfidz;KH.ABD.WASIK BAHAR (Penggugat IT) sebagai: Rais Dewan Mustasyar;Ir.H.AKHMADI SAID (Penggugat IIT) sebagai: Wakil Sekretaris Dewan Syura;Drs.ABDUS SYAKUR (Penggugat IV) sebagai: Wakil Ketua Dewan Syura;H.SUROYO,S.E., (Penggugat V) sebagai: Wakil Ketua Dewan Tanfidz;MUHAMMAD HUSIN,S.H., (Penggugat VI) sebagai: Ketua Dewan Tanfidz;Hal. 2 dari

Nomor 54 K/Pdt.SusParpol/2014Bukti bertanda P 2;3Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 M/Il Rajab 1434 H Tergugat I (DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama) mengeluarkan lagi SuratKeputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama NomorSK823/DPP01/V/2013 tentang Perubahan Susunan Dan Personalia DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten SumenepProvinsi, Jawa Timur Masa khidmat 20132015; Untuk selanjutnya akan disebut:Objek Sengketa, bukti bertanda P 3;Bahwa

Personalia Dewan Pengurus Partai dapat diberhentikan karena:a Melanggar AD/ART;b Melanggar disiplin Partai;(3). Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukanmelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasanyang kuat secara organisatoris dan/atau atas usulan Dewan Mustasyar;Selama ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, PenggugatV dan Penggugat VI, tidak merasa melakukan pelanggaran terhadap AD/ARTdan disiplin partai.

Padahal Penggugat IIsebagai Rais Dewan Mustasyar tidak pernah merasa merekomendasikan/mengusulkan pemberhentian personalia Dewan Pengurus Partai.

Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020(1) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanKegiatan Pendidikan Dan Latihan Bela Negara Pemuda yang terdiriatas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPItentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI,notanota belanja/spj dan bukti setoran pajak;(2) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanKegiatan Malam Anugerah yang terdiri atas rincian anggaran belanjalangsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitiapelaksana

Tanah Laut yang terdiriatas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPItentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI,notanota belanja/spj dan bukti setoran pajak;(5) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanKegiatan Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kab.

Tanah Laut yang terdiriatas rincian anggaran belanja langsung, Surat Keputusan KNPItentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI,notanota belanja/spj dan bukti setoran pajak;(6) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanKegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut periode 20172019 yangterdiri atas rincian anggaran belanja langsung, Surat KeputusanKNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terimaKNPI, notanota belanja/spj dan bukti setoran pajak;(7) 1 (satu

tanda terima KNPI, notanotabelanja/spj dan bukti setoran pajak;(13) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanKegiatan Festival Habsy yang terdiri atas rincian anggaran belanjalangsung, Surat Keputusan KNPI tentang personalia panitiaHal. 5 dari 20 hal.

Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020Kemenkumham tentang pengesahan KNPI, Akta Notaris mengenalkomposisi dan personalia dewan pengurus pusat KNPI:;(27) 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Juni 2017;(28) Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kepemudaan tahun2017 Nomor: 031/B/SEK/DPDKNPITL/VI/2017 tanggal O05 Juni2017 beserta kelengkapan: Surat permohonan bantuan anggaranDPD KNPI Kab.

membuat surat palsu atau memalsukan suratyang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atausesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagaiketerangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan mempergunakanatau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat ituasli dan tidk dipalsukan, maka kalau) mempergunakannya dapatmendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa terdakwa sebagai kepala personalia

PT Family Raya CrumbRubber sejak Agustus 2003 bertanggungjawab mengawasi absensi danadminstrasi karyawan, selaku kepala personalia terdakwa berwenangHalaman 3dari27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Pdgmembuat surat keterangan kerja sebagai salah satu persyaratan untukmengambil jamainan hari tua (JHT) karyawan PT Family Raya CrumbRubber di BPJS Padang karena PT Family Raya Crumb Rubber telahmengikutsertakan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJSKetanagakerjaan dengan tujuan agar seluruh karyawan

Veteran No. 47 A Padang atau pada suatu tempat laintermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan surat palsuatau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa sebagai kepala personalia PT Family Raya CrumbRubber sejak Agustus 2003 bertanggungjawab mengawasi absensi

danadminstrasi karyawan, selaku kepala personalia terdakwa berwenangmembuat surat keterangan kerja sebagai salah satu persyaratan untukmengambil jamainan hari tua (JHT) karyawan PT Family Raya CrumbRubber di BPJS Padang karena PT Family Raya Crumb Rubber telahmengikutsertakan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJSKetanagakerjaan dengan tujuan agar seluruh karyawan mendapatkanperlindunagn jaminan kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua,tetapi jaminan hari tua tersebut baru bisa diambil

Saksi HERLINISYAH di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut::benar;4.Bahwa saksi bekerja di PT Family Raya sebagai wakil personalia;Bahwa terdakwa selaku kepala personalia mempunyai kewenanganuntuk membuat surat yang berhubungan dengan kepentingankaryawan;Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa membuat suratpalsu yang isinya menyatakan karyawan atas nama Erixon dankawan kawan telah berhenti dari perusahaan;Bahwa kenyatannya karyawankaryawan tersebut masih bekerjadan tidak pernah berhenti

HAFRIANDI selaku personalia PT. Sinar Sumatera Line.

A / AML PKU / X / 2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditanda tangani HAFRIANDI selaku personalia PT. Asia Mega Line.

HAFRIANDI selaku personalia PT. Sinar Sumatera Line. 1 (Satu) lembar asli kronologis kejadian yang berlogo AL AMINPT.

(HRD) yang terdapat padaSurat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah Atas namaMUSTOFA yaitu personalia Sdr.

Adanya perbedaan nama personalia (HRD) yang terdapat padaSurat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah Atas nama MARLANBUTARBUTAR yaitu Personalia atas nama Sdr. SAWALUDIN,namun yang terdapat pada surat pengajuan klaim Personalia atasnama Sdr. HAFRIANDI,3. Tidak adanya alamat serta No. telepon pada Kop SuratPemerintah kabupaten Siak dalam memberikan Surat KeteranganMeninggal.4.

yaitu Personalia atas nama Sdr.

SAWALUDIN,namun yang terdapat pada surat pengajuan klaim Personalia atasnama Sdr.

Akta Nomor 12 Tahun 2006 adalah satusatunyapersonalia YPGR yang tidak terlibat dalam sengketa YPGR Bondowoso;Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk melaksanakan Rapat Luar BiasaYayasan untuk melakukan Perubahan Susunan Personalia Organ Yayasansesuai dengan anggaran dasar YPGR Bondowoso;Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/20164.

Dalam hal keputusan secaramusyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambildengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sekitar 2/3(dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina yang hadir dan atau diwakilidalam rapat;Kondisi dan keberadaan Personalia Organ YPGR Bondowoso pascaputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2592 K/Pdt/2012 tanggal 3 OktoberHalaman 10 dari 36 hal. Put.

YPGRBondowoso yang paling berhak untuk dan atas nama YPGR Bondowosomenyelenggarakan Rapat Luar Biasa YPGR Bondowoso untukmenyempurnakan susunan Personalia Organ YPGR Bondowoso baikPembina, Pengurus dan Pengawas yang sudah meninggal dunia dan atauyang karena undangundang dan atau Anggaran Dasar YPGR Bondowosotidak berhak lagi mengurus YPGR Bondowoso;DasarDasar Permohonan Pemohon;1.

Bahwa, pada tanggal 1 April 2015 kami berkonsultasi ke DepartemenHukum dan HAM RI cq Direktorat Administrasi Hukum Umum disarankanagar YPGR Bondowoso segera melakukan Rapat Luar Biasa Yayasandengan agenda menyempurnakan Personalia Yayasan dengan terlebihdahulu memohon Penetapan Pengadilan Negeri di mana YPGRBondowoso berdomisili, mengingat seluruh Personalia Organ YPGRBondowoso kecuali Ketua Pengurus (Pemohon) telah dinyatakan bersalahmelakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan yangbertentangan

Akta Nomor 12 Tahun 2006 terdaftar diDepartemen Hukum dan HAM RI Nomor CHT. 01.0981 tanggal 27 Pebruari2006 adalah satusatunya Personalia YPGR yang tidak terlibat dalamsengketa YPGR Bondowoso;3. Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk melaksanakan Rapat Luar BiasaYayasan untuk melakukan Perubahan Susunan Personalia Organ Yayasansesuai dengan Anggaran Dasar YPGR Bondowoso, untuk selanjutnyadidaftarkan ke Kementerian Departemen Hukum dan HAM RI;4.

dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Jawa Timurlengkap dengan Lampiran yang berisi Struktur dan Personalia DewanPertimbangan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor ProvinsiJawa Timur tanggal 11 Juni 2008 ;3.

(Tergugat I) dan Ir.RISTIYANTO (Tergugat II) dengan Surat Keputusan No.255.M/SKDPPNV.VI.13/PPNI08 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Daerah danDewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Jawa Timur lengkap denganLampiran yang berisi Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Daerahdan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Jawa Timur, yang mansPara Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris DPP Partai Pelopor JawaTimur ;4.

7 Agustus 2008 dan Surat Keputusan No. 255.0/SKDPP/W.VI.13/PP/VIIIO8 tentang Struktur dan Personalia Dewan PertimbanganDaerah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Jawa Timurtanggal 7 Agustus 2008 ;3.

Fotocopy Surat Keputusan No.050/SMVIPelopor/VI08 tentangPemberian mandatpembentukan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Daerah danDewan Pimpinan Daerah serta struktur dan personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan DewanPimpinan Cabang Partai Pelopor Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Juni 2008, diberi tandaPAS32. Fotocopy Kwitansi Pemesana Papan Nama Kantor DPD Partai Peloporukuran 2 x 4 meter sebesar Rp. 1.500.000, diberi tanda P6 ;amy233.

Fotocopy Surat Keputusan No. 255.N/SKDPP/W.VI.13/PP/VIII08 tentang Pencabutandan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor No.255.M/SKDPP/W.VI.13/PP/V08 tentang Struktur dan Personalia DewanPertimbangan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor PropinsiJawa Timur tertanggal 7 Agustus 2008, (diberi tanda T6) ;Ts Fotocopy Surat Keputusan No. 255.0/SKDPP/W.VI.13/PP/VIII08 tentang Sturkturdan Personalia Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi

Jadipilin Opsi Il;Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 ini juga, Penggugat dipanggil olehPersonalia atas nama BUDI untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri,tetapi Penggugat menolak;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Tergugat di telepon oleh Personalia(Sdr. BUDI) dan Sdri. HELEN, supaya Penggugat ke pabrik untuk stockopname dengan Kepala Gudang yang baru.

Tergugat menolak denganalasan sudah dikeluarkan;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Penggugat ke pabrik untukmengambil upah/ gaji bulan Mei 2010 (kurun waktu 01 s/d 15 Mei 2010)tetapi tidak diberikan dengan alasan, ada selisih barang di gudang;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Tergugat di telepon oleh Personalia(BUDI) untuk mengambil upah/ gaji tanggal 01 s/d 15 Mei 2010, setelahmengambil upah/ gaji ini, Tergugat dikonfirmasi sama Personalia (BUD)I),apa masih bisa kerja atau bagaimana?.

Jawaban yang diperoleh Penggugatdari personalia adalah sudah berbicara dengan Direktur (FELIX JOHAN),karena ini menyangkut wibawa seorang atasan, kecil kKemungkinan untukdapat diterima lagi.

No. 752 K/Pdt.Sus/2011Hubungan Kerja (PHK) ini telah menerbitkan Anjuran Tertulis No. 567/8238/Disnakertrans, tanggal 15 November 2010 (T.1);Bahwa pada tanggal 26 November 2010 Penggugat telah menghadapTergugat yang diwakili oleh Personalia (c.q. Bapak Budi) dalam rangkapelaksanaan Anjuran;Bahwa melalui Personalia (c.q.

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013, Penggugat pada saat masuk kerjatibatiba ditelepon oleh Ibu Indah Utami Purwati, SH yang menjabatsebagai Personalia dengan berkata "Eh Wulan (Penggugat), siapa yangsuruh masuk kerja, sekarang kamu (Penggugat) keruangan saya (lbuIndah Utami Purwati, SH).Bahwa sesampainya Penggugat diruangan Personalia (lbu Indah UtamiPurwati, SH) masih juga mengulangi katakata yang sama, "Siapa yangsuruh kamu (Penggugat) masuk kerja, emangnya urusan masalah kamu(Penggugat) sudah

Atas terhadap penolakan Penggugat membuatsurat PENGUNDURAN DIRI, oleh Tergugatmelalui lbu Indah Utami Purwati, SH (Personalia)langsung mengeluarkan katakata agar Penggugattidak usah masuk kerja lagi telah di PECATterhitung mulai tanggal 5 Februari 2013..

~~~m nnn mmm nnn mn ccc rn annetteBahwa sesampainya Penggugat diruangan Personalia (Ibu Indah UtamiPurwati SH), masih juga mengulangi katakata yang sama, Siapa yang suruhkamu Penggugat masuk kerja, emangnya urusan kamu Penggugat sudahselesai, Penggugat menjawab tidak ada yang suruh, Penggugat masuk kerjakarena sudah menjadi kewajiban Penggugat setelah selesai jadwal off, tetapiiobu Indah Utami Purwati SH (Personalia) langsung berkata Tidak Bisa Wulan(Penggugat) kamu (Penggugat) terakhir masuk kerja

Bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh personalia adalah mengenaibagaimana pertangungjawaban dari Penggugat untuk menyelesaikankerugian perusahaan akibat perbuatan manipulasi pembayaran catering,bukan keputusan untuk memberhentikan/memPHK Penggugat.

=n nn nn nnn nnnBahwa Penggugat menolak perlakuan dan tindakan Tergugat yang menyuruhPenggugat membuat Surat pengunduran diri dari perusahaan Tergugatpadahal sebelumnya oleh Ibu Indah Utami Purwati (Personalia) secara tegasdan luas telah menyatakan Penggugat di Pecat.

Nomor 351/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018sekira jam 02.30 WIB, bertempat di Parkiran halaman Kantor Personalia PT.

AKGTerbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Doni (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6075 IP Tahun 2017 warnabiru dengan STNK atas nama IDAYATI milik saksi; Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Doni (DPO) mengambilsepeda motor milik saksi saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di Parkiranhalaman Kantor Personalia PT.

AKGTerbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Doni (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6075 IP Tahun 2017 warnabiru dengan STNK atas nama IDAYATI milik saksi Zainal Abidin; Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Doni (DPO) mengambilsepeda motor milik saksi Zainal Abidin yang sebelumnya saksi Zainal Abidinparkirkan di Parkiran halaman Kantor Personalia PT.

Nomor 351/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12Nomor Polisi BE 6075 IP Tahun 2017 warna biru dengan STNK atas namaIDAYATI, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 02.30 WIB,bertempat di Parkiran halaman Kantor Personalia PT.

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan terungkapbahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda BeatNomor Polisi BE 6075 IP Tahun 2017 warna biru dengan STNK atas namaIDAYATI, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 02.30 WIB,bertempat di Parkiran halaman Kantor Personalia PT.

sebesar Rp.300.000, (tiga ratusribu rupiah) yaitu dengan cara terdakwa membunjuk saksi RAHMAN SETYAWANdalam rangkaian kata bohong dapat masuk ke perusahaan PT.Pama PersadaNusantara tanpa melalui test dan training, dengan hanya memberikan persyaratanlamaran dan uang administrasi sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepadaterdakwa dan dapat langsung diterima pada perusahaan PT.Pama PersadaNusantara, selanjutnya terdakwa juga menyatakan istri terdakwa juga karyawandiperusahaan terseebut dibagian personalia

#9#9C>7Wketerangan terdakwa menjabat sebagaibagian personalia, namun saat itu tidak adakejelasan sehingga dijanjikan lagi pada hariSelasa tanggal 12 Agustus 2014;e Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal12 Agustus 2014 tersebut kembali tidak adakejelasan mengenai lamaran kerja saksi;e Bahwa karena tidak ada kejelasan, makapada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014,saksi bersama pelamar kerja yang lainkonfirmasi ke PT.Pama Persada Nusantaradan hasilnya seseorang yang bernamaIriansyah dan Rudiansyah tidak

bekerja diPT.Pama Persada Nusantara;e Bahwa terdakwa juga menyatakan istriterdakwa juga karyawan PT.Pama PersadaNusantara dibagian personalia, oleh karenaitu. terdakwa ingin membantu melamarpekerjaan di PT.Pama Persada Nusantara;e Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernahdipanggil untuk bekerja di PT.Pama PersadaNusantara sebagaimana yang dijanjikanterdakwa;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksimengalami kerugian kurang lebihRp.2.400.000, (dua juta empat ratus riburupiah);e Bahwa saksi membenarkan

kepentingan pribadi tanpa ijin darisaksi Rahman Setyawan; Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari biaya administrasi dari saksiRahman Setyawan sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) danpelamar lainnya sebesar + Rp.47.550.000, (empat puluh tujuh juta lima ratuslima puluh ribu rupiah);e Bahwa terdakwa juga ada menerangkanmengenai kepada para saksi pelamar adanyapihak yang bernama Iriansyah menjabatsebagai CEO PT.Pama Persada Nusantaradan saudara Rudiansyah menjabat sebagaibagian personalia

denganpersyaratan saksi Rahman Setyawan menyerahkan uang biaya administrasisebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan menjanjikan jika realisasi pekerjaantersebut pada gelombang pertama hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 dengandilakukan penandatanganan kontrak kerja dengan PT.Pama Persada Nusantara;Bahwa benar terdakwa juga ada menerangkan mengenai kepada para saksipelamar adanya pihak yang bernama Iriansyah menjabat sebagai CEO PT.PamaPersada Nusantara dan saudara Rudiansyah menjabat sebagai bagian personalia

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK499/DPP01/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 M/11 Syawal 1433 H tentangPerubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowosomasa Khidmat 20112016, Penggugat telah disahkan untuk menjalankanTugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai Wakil Sekretaris DewanTanfidz Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) Kabupaten Bondowoso masa Khidmat 20112016;2.

Bahwa sekitar Bulan April 2013, ada beberapa Personalia DPC PKNUKabupaten Bondowoso mengundurkan diri, sehubungan dengan haltersebut, untuk tetap memperjuangkan tegaknya Nilainilai IslamAhlussunnah Wal Jamaah dalam system kehidupan berbangsa danberagama, khususnya di Kabupaten Bondowoso, maka Dewan TanfidzDewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)Kabupaten Bondowoso pada tanggal 8 April 2013 telah mengadakan Rapatuntuk membahas Pemegang Mandat sebagai Pelaksana Wewenang Ketua,

Pengesahan Komposisi dan Personalia DPC Kabupaten Bondowososebagaimana yang tertuang dalam Lampiran SK DPP PKNU tertanggal16 April 2013, Nomor SK795/DPP01/IV/2013 tidak ditetapbkan dalamMusyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Khusus sebagaimanayang dikehendaki dan diperintahkan pasal 60 jo 64 ART PKNU. Dengandemikian Tergugat s/d IV telah tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) ART PKNU;b.

Rekomendasi DPW PKNU Propinsi Jawa Timur kepada DPP PKNUuntuk pengesahan komposisi dan personalia DPC KabupatenBondowoso tidak didasarkan pada Musyawarah Cabang atauMusyawarah Cabang Khusus sebagaimana yang dikehendaki dandiperintahkan pasal 60 jo 64 ART PKNU. Dengan demikian DPW PKNUtelah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 14ayat (3) ART PKNU;c.

Penggugat sudah tidak tercantum sebagai personalia kepengurusan DPCKabupaten Bondowoso pada Lampiran SK DPP PKNU tertanggal 16April 2013, Nomor SK795/DPP01/IV/2013. Padahal Penggugat masihaktif dan tidak pernah diberhentikan dan/atau. tidak pernahmengundurkan diri, baik sebagai Anggota PKNU sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 jo. 11 ART PKNU maupun sebagai Personalia DewanPengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ART PKNU;d.

Tirtasari Sumber Murni Tg.Morawa yang bekerja sebagai Kepala Personalia sejak tanggal 12September 2012 dengan upah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)/bulannya.2. Bahwa Penggugat sewaktu diinterview oleh Tergugat dinyatakan sebagaikaryawan kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan SuratPerjanjian Kontrak akan dibuat menyusul ;3.

Setelan beberapa hari bekerja, Penggugat dan Tergugat seringmengadakan meeting, dengan menyatakan kepala Personalia yang lamatidak bisa bekerja, Karyawan banyak yang malas dan tidak terkontrol,lokasi pabrik kotor dan jorok, staf Personalia tidak bisa bekerja, danPenggugat harus memperbaiki system dan SOP serta membuatPerjanjian Kerja untuk karyawan kontrak ;5.

Bahwa atas intruksi Tergugat, agar Penggugat lebin fokus membenahisystem personalia yang hancur dan berantakan dan mengurus suratsurat izin perusahaan banyak yang telah mati dan mengajari stafpersonalia yang tidak bisa bekerja ;6. Bahwa atas instruksi Tergugat, agar Penggugat dapat membantu DevisiGudang dalam memperbaiki system gudang yang rusak dan jorok sertasumber daya manusianya yang malas dan nakal ;7.

Bahwa Tergugat membantah apa yang disampaikan oleh Penggugatyang menyatakan telah bekerja secara professional, telah mengadakanbanyak meeting, mengontrol karyawan, memperbaiki system dan SOPdan membuat perjanjian kerja untuk karyawwan kontrak, membeanhisystem personalia, mengurus surat surat izin Perusahaan dan mengajaristaf personalia sebab tidak satupun yang dilakukan oleh pekerja/Penggugat selama 8 (delapan) hari kerja tersebut.6.

Tirtasari Sumber Murni Tg.Morawa yang bekerja sebagai Kepala Personalia sejak tanggal 1213September 2012, dengan ( bukti surat P1 ) Fotocopi Surat AnjuranNo.560/50/DTKTR/2013 tertanggal 10 Januari 2013.Bahwa, Penggugat bekerja pada Tergugat dengan status karyawankontrak dengan masa wakiu 1 (satu) tahun yang menerima upah yangdiperjanjikan secara lisan sebesar Rp.5.000.000.