ROSNELLY, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraKantor Pertanahn Kota Pekanbaru ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kota Pekanbaru, Beralamat di JalanPepaya Nomor 47 Sukajadi, Kota Pekanbaru.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor966/60014.71/VIII/2014, tertanggal 7 Agustus 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. YULITA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan lbu Rumah Tangga,berlamat di Jalan Nenas, Gg.

BADAN PERTANAHN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, alamatKomp.

Para Penggugat kurang paham hukum mengingat para Penggugat mendalilkanhukum/undangundang tentang kenotariatan bahkan Kompilasi Hukum Islam.Padahal pembuatan akta hibah bidang pertanahn tunduk pada undangundangpertanahan/agraria dimana hukum agraria di Indonesia berlaku hukum adat, bahkanblanko dan redaksinya sudah dibuatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan PPAThanya tinggal mengesahkannya;3.

suatu bidang tanah sudah terbitkanSertipikat secara sah atas nama orang atau badan Hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyatabenar menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebutHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kagapabila dalam waktu 5 (lima ) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itutidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangSertipikat dan Kepala Kantor Pertanahn

Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dan dipertanggung jawabkankepada kepala DesaBahwa DesaBahwa pada saat tahun 2015 Desa Sukaraya memang pernah ditunjukolehKepala Kantor Pertanahn Kabupaten Luwu Utara pernah menujuk DesaSukaraya sebagai wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan SertifikatTanah Ketegori Ill Kegitan Prona TA. 2015.Bahwa pada saat tahun 2015 yang melakukan Pengusulan/permohonan agarDesa Sukaraya ditunjuk sebagai wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaankegiatan Sertifikat Tanah

dan PAK SRIYANTO masing sebanyak Rp.1.700.000,0 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Semua Kepala Dusun di desa Sukaraya semuanya berjumlah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) TRY WAHYUNI sekitar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) KASYANTOsekitar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).Bahwa sertifikat tersebut sudah terbit pada tanggal 23 September 2015 dansudah dibagikan kepada masing masing pemiliknya.Bahwa pada saat tahun 2016 Desa Sukaraya memang pernah ditunjukolehKepala Kantor Pertanahn

Bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor61/Bandung Wetan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/BandungWetan serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Bandung Wetan yangkesemuanya tercatat atas nama Penggugat, selanjutnya Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 62/ Bandung Wetan Tersebut telah habis danditerbitkanlah Sertifikat Nomor 257/Kel.Braga (Vide Bukti P3) danselanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Kel.Braga (vide buktiP3)juga telah habis/berakhir dan oleh Kepala Kantor Pertanahn

Bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 61/Bandung Wetan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/BandungWetan serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Bandung Wetan yangkesemuanya tercatat atas nama Penggugat, slanjutnya Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 62/ Bandung Wetan Tersebut telah habis dan diterbitkanlahSertifikat Nomor 257/Kel.Braga (Vide Bukti P3) dan selanjutnya Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 257/Kel.Braga (vide bukti P3)juga telah habis/berakhirdan oleh Kepala Kantor Pertanahn

milik PemohonKasasi (Bukti P1A, P1B, P2A dan P2B), melalui penetapan TitikKordinat dan disesuaikan dengn PETA Tanah Kota Balikpapan;Bahwa jika seandainya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq MajelisHakim Agung yang mengadili perkara ini akan menyatakan menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, maka secara khususPemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah AgungRI cq Bapak Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara iniberkenan mengadili sendiri dalam provisi dengan memerintahkanKepala Badan Pertanahn

merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka TurutTergugat IT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenanuntuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini;DALAM POKOKPERKARA1Bahwa, segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kcsatuandengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang didalilkan dalam bagianeksepei berlaku mutatis muntadis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagianpokok perkaranya;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahn

Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan yang menerangkan bahwa ZNT hanyadipergunakan untuk perhitungan jasa pelayanan pencatatan pertanahandan pengukuran pertanahan sebagaiamana diatur dalam PenjelasanPeraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015 tentang tarif atas jenispenerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian AgrariaHalaman 20 dari 38 Putusan Perdata Permohonan Nomor 244/Padt.P/2020/PN Pwkdan Tata Ruang / Badan Pertanahn

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanagnyang berlaku tersebut yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka mutlak sertifikat HM Nomor 625atas nama Tergugat atas tanah objek sengketa dapat di batalkan dandianggap tidak memiliki nilai pembuktian terhadap tanah objek sengketa ;15.Bahwa pada tahun 2007 anak perempuan dari pada Penggugat yangbernama SARIANI WIDIA HASTUTI telah mengajukan permohonanpendaftaran tanah objek sengketa kepada Badan Pertanahn

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaHalaman 37, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGBadan Pertanahn Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan Jo. Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 21 Tahun 2020tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;7.

Pdt.G/2021/PN KIbmengembalikan proses penyelesaian kepada pemerintah desa margetauntuk diurus dan diselaisaikan oleh pemerintah desa margeta namun itu pungagal dselesaikan oleh Pemerintah Desa Margeta sehingga dari itukemudian Pemerintah Kecamatan Alor Barat daya mengambil sikapmemberikan rujukan agar para pihak dapat meyelesaikan permasalahantanah objek sengketa selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional KabupatenAlor, sehingga Penggugat melaoprkan Tergugat I, Tergugat II dan TergugatHl ke Badan Pertanahn

Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KIbNopember 2020, Tergugatlah yang harus menggugat Penggugat ataupengurus pelayanan Biduan Tronter ke pengadilan yang berwenag jika paraTergugat benar dan sungguhsungguh mempertanahnkan haknya atas tanahobjek sengketa namun seiring dengan terus berjalannya waktu para Tergugattidak juga menggugat Penggugat ataupun para pengururs Pos PelayananBiduan Tronter atas permasalahan tanah objek sengketa ke pengadilan yangberwenang sebagaimana tujuan berita cara di Badan Pertanahn

pembibitan, tetapi kadang 2 minggu sekali,kadang 1 bulan sekali;Dulu yang bekerja dilokasi Pembibitan ada 30 orang, tetapi sekarang sudah tidakada lagi yang bekerja karena tidak ada kegiatan;Terhadap pekerja yang namanya Edy Pornomo, Sofyan, Jef dan Denan Kaharuddinsaksi tahu namanya tetapi tidak kenal orangnya;Bahwa saksi tahu sudah ada data calon plasma yang sudah disertipikat sebanyak200 lembar sertipikat, setiap lembar sertipikat luasnya 2 Ha dan ini baru sebagianyang disertipikat oleh Badan Pertanahn

dihadapan Pejabat PembuatAkta Tanah yang dihadiri oleh saksisaksi, dan bukan merupakan Suratsurat Rekayasa sebagimana yang diungkapkan oleh Kuasa HukumPenggugat dalam gugatannya yang hanya merabaraba dan hanyamengadaada saja.Bahwa berdasarkan Alas Hak dari Penjual yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanahl dan Pembeli membeli dari Penjual dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah dihadapan umum, maka sebidang tanahtersebut adalah atas dasar aktaakta otentik langsung kembali didaftarkanpada Kantor Badan Pertanahn

Bahwa sebagian tanah tersebut dahulunya berfungsi sebagai jalan umum, namunsetelah diterbitkannya objek sengketa, jalan umum tersebut dirubah / dibuatmenjadi tanah pribadi yang sudah termasuk dalam objek sengketa; Bahwa pengukuran tanah yang terbit objek sengketa tidak pernah dilakukan olehTergugat, karena apabila ada pengukuran pasti jalan tersebut diukur olehPetugas dari Kantor Pertanahn Kota Manado.

M. 1590 tahun 1982 kepada tergugat XVII.19.Bahwa oleh karena penggugat / Gereja Wesleyan Indonesia melaluipendeta Gereja Wesleyan Indonesia Jemaat Kristus Alfa Omega telahmelakukan pendekatan dan mediasi baik di Kantor Kelurahan Kuaninomaupu di Kantor Badan Pertanahn Nasional Kota Kupang namun tidakberhasil maka, penggugat /Gereja Wesleyan Indonesia mengajukangugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang untukdiselesaikan secara hukum.20.Bahwa tanah sengketa milik penggugat / Gereja

digunakan atau tidak dipakai oleh bekaspemegang hak maka tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasaiHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PT.AMB.10.langsung oleh Negara sejak tanggal 1 september tahun 1962 (pada saatperaturan ini diberlakukan).Bahwa lebih lanjut dengan berpedoman pada Surat Keterangan KepalaKantor Pertanahan Kota Ambon No. 99/Sket81.71/II/2012 tanggal 02Februari 2012 Berdasarkan Hasil Gelar Mediasi Tertanggal 21 Juli 2010yang dilaksanakn oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahn

Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dan dipertanggung jawabkankepada kepala DesaBahwa Desa Bahwa pada saat tahun 2015 Desa Sukaraya memang pernah ditunjukolehKepala Kantor Pertanahn Kabupaten Luwu Utara pernah menujuk DesaSukaraya sebagai wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan SertifikatTanah Ketegori Ill Kegitan Prona TA. 2015.

Bahwa pada saat tahun 2016 Desa Sukaraya memang pernah ditunjukolehKepala Kantor Pertanahn Kabupaten Luwu Utara pernah menujuk DesaSukaraya sebagai wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan SertifikatTanah Pertanian Kategori Ill Kegiatan Lintas SektorTahun 2016.

dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)(berupa alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataanyang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup) atausurat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwayang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimanadimaksud dalam pasal 24 ayat (2); dan2, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yangbersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuktanah yang terletak di daerah jauh dari kedudukan Kantor Pertanahn

PelepasanHak bidang tanah obyek sengketa tentu saja didokumentasikan dengan baik, makauntuk itu Pengadilan Tinggi memandang cukup untuk meneliti dan memeiksadokumen yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Peleasan Hak dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa mendasakan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggicukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor133/Pdt.G/2020/PN.KIn, tanggal 20 Mei 2021 yang menyatakan surat gugatandinyatakan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Badan Pertanahn