FAZRUL FALIHIN, SP;Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa yang ditunjuk selakupelaksana / penyedia barang / jasa dalam kegiatan pengadaan benihkedelai dan saprodi pada Dinas Pertanain Provinsi Bengkulu TA. 2016adalah CV.Dinfar Hutama Karya dengan Wakil Direktur sdra.

FAHRRUROZI.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dansaprodi pada Dinas Pertanain Provinsi Bengkulu TA. 2016, tidak adadilaksanakan addendum kontrak.Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pengadaan benih kedelai dansaprodi pada Dinas Pertanain Provinsi Bengkulu TA. 2016tidak selesaldilaksanakan oleh pihak pelaksana kegiatan CV.

Dinfar Hutama KaryaBahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pelaksanaan kegiatanpengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanain ProvinsiBengkulu TA. 2016 tersebuttidak selesai dilaksanakan oleh pihakpelaksana kegiatan CV.

Dinfar Hutama Karya tersebut.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dansaprodi pada Dinas Pertanain Provinsi Bengkulu TA. 2016, tidak adadilaksanakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan PenerimaBarang / Jasa.Hal 91 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN Bgl22.

EDI BROTO.Bahwa sebelum pelaksana kegiatan pengadaan benih kedelai dansaprodi pada Dinas Pertanain Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut,sdra.

dengan Hadi Soenyoto, SP. pensiunpada bulan Juli 2012 ;e bahwa Saksi dan Hadi Soenyoto, SP. sebelum menerima Surat Keputusan pensiun,selama 7 (tujuh) bulan masih aktif bekerja pada Dinas Pertanian KabupatenPonorogo, karena adanya Surat Perintah dari Dinas Pertanian KabupatenPonor0 0 5 =n nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn nnne bahwa setahu Saksi tidak ada Instruksi atau Rekomendasi dari Kepala DinasPertanian Kabupaten Ponorogo, untuk mengajukan pensiun diperpanjang, akan tetapidari Kepala Dinas Pertanain

bahwa Saksi dan Kadiyo, SP. sebelum menerima Surat Keputusan pensiun, selama 7(tujuh ) bulan masih aktif bekerja pada Dinas Pertanian KabupatenPonorogo .............4.Ponorogo, karena adanya Surat Perintah dari Dinas Pertanian KabupatenPOnOlr080 $$$ $222 oon nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn neee bahwa setahu Saksi tidak ada Instruksi atau Rekomendasi dari Kepala DinasPertanian Kabupaten Ponorogo, untuk mengajukan pensiun diperpanjang, akan tetapidari Kepala Dinas Pertanain

Jombang yang diketuai olehterdakwa.Bahwa prosedur sehingga suatu kelompok bisa mendapatkan bantuan danapengembangan unit pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2011, Sesuai denganprogram/kegiatan di Dinas pertanain Kab.

penetapan kelompok tani penerima kegiatanpengembangan perbibitan eks import Brahman cross (program aksi)TA. 2006;e Bahwa anggota kelompok tani mitra jaya sebagai penerima bantuanternak sapi brahman cross yang sesuai dengan surat keputusankepala dinas pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dankehutanan Kota Banjar Nomor : 520/Kpts27188/Distan/Xl/2006 hanya20 anggota sisanya tidak sesuai karena ada penambahan anggotabaru;e Bahwa pada saat ternak sapi Brahman cross TA. 2006 tersebutditerima oleh Dinas pertanain

Dahlan Sufi akan tetapi yangbersangkutan pada saat itu tidak mau menandatangani atau menyetujuipencairan dananya sehingga saksi membuat kembali dokumen pencairan danapada saat terdakwa Aidarus menduduki jabatan sebagai Penjabat PelaksanaTugas Kepala Dinas Pertanain dan Peternakan ; Bahwa pada masa terdakwa Aidarus sebagai Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Aceh Jaya seluruh dana yang berkaitan dengankegiatan Land Clearing, Pengolahan Tanah, Penanaman Rumput danPengadaan Bibit Rumput dapat

Kementrian Pertanain telah mengalami kerugian sejumlahRp. 182.456.215,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluhenam ribu dua ratus lima belas rupiah), dengan perincian perhitungan sebagaiberikut : No. Uraian Jumlah Jumlah 1 Jumlah bantuan BPS? dariKementrian Pertanian :Rp. 1.024.900.000,00Jumlah bantuan pembelianpupuk dari KementrianRp. 304 700.000,00Jumlah bantuan yang3 diserahkan oleh Terdakwakepada Saksi Karneli Halaman 226 dari 261 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PN. Srg.