dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 dimana data Pemohon tertera dalamKutipan Akta Kelahiran tersebut Nengah Yoga, Lahir di Lendang Guarpada tanggal 17 Mei 1985;Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang mana tertulis Nengah Yogayang seharusnya adalah I Nengah Sukadana sesuai dengan dokumen: Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No.105/PHDI

Fotokopi Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No.105/PHDI/SKT/X1/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, diberi tanda P2;3. Fotokopi Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019atas nama kepala keluarga NENGAH SUKADANA, diberi tanda P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anakpertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, diberitanda P4;5.

Nengah Sukadana, lahir diLendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak dari Ayah yang bernamaWayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami; Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Nyoman Suari danmempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi 1 (Satu) orang meninggal dunia; Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon di Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah NENGAHYOGA yang benar adalah NENGAH SUKADANA; Bahwa nama Pemohon yang benar ada pada Surat PengesahanPerkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI

Negah Sukadana, lahir diLendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak dari Ayah yang bernamaWayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami; Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Nyoman Suari danmempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi 1 (Satu) orang meninggal dunia; Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon di Kutipan AktaKelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah NENGAHYOGA yang benar adalah NENGAH SUKADANA; Bahwa nama Pemohon yang benar ada pada Surat PengesahanPerkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI

5 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor Akta32.305/DL/LB/2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Lombok Barat tanggal 4 November 2021 dengan nama NENGAH YOGAlahir di Lendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak kesatu dari Ayahyang bernama Wayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami; Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NENGAH SUKADANAsebagaimana nama yang tertulis pada Surat Pengesahan Perkawinan UmatHindu No. 105/PHDI

Mamuju Lara, dengan Surat Nikah Nomor :O8/PHDI/DSLLU/XI/04 pada tanggal 24 Mei 1998Hahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinanpada kantor Catatan ipl sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan;Hahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belummelaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu danjarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten

Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 36/PHDI/DSLLI/XX/09 tertanggal 10 November 2008 diberi tanda PW;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dandiberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bultidipersidan gan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut

Mamuju Utara pada tanggal 24 Mei 1998; Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah lembaga resmi yang menaungi umatHindu yang memilki kepenqurusan dari tingkat desa hingga tingkat nasional Bahwa Pengurus PHD! sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat FP.

Nasikun yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2012 di Sumberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Surat Keterangan Wiwaha) No: 07/PHDI/PW/12/2012 yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu tertanggal 18 Desember 2012;

Bahwa oleh karenanya dalil PELAWAN/PEMBANDING tersebut di atastelah didukung dengan buktibukti surat dalam perkara perdata nomor199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab, antara lain:(a) Surat Keterangan Nomor: 37/PHDIT/X1V2016 dari PHDI (ParisadaHindu Dharma Indonesia) Kabupaten Tabanan yang ditanda tanganioleh Drs.

Bahwa PHDI didirikan berdasarkan UndangUndang No 17 Tahun 2013,Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PHDI telah terdaftardi bawah Nomor AHU101.AH.01.07.Tahun 2012 pada KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telahdiumumkan pada Tambahan Berita Negara R. . Tanggal 4/12 2012No. 97. Pengumuman Dalam Berita Negara R.l. sesuai denganketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64tentang Perkumpulan perkumpulan Berbadan Hukum.

Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia KabupatenTabanan yang pada intinya menerangkan di atas obyek sengketaberdiri secara kokoh dan permanen MERAJAN/MERAJAN GEDEHalaman 14 dari 23 hal Put.No.118/Pdt/2017/PT DPSPerthisentana Kebayan yang disungsung, diwarisi dan secaraotomatis dimiliki oleh PELAWAN/PEMBANDING sepatutnyamempunyai kompetensi sangat tinggi sebagai bukti dalampersidangan meskipun pejabat yang tanda tangan tidak hadir dalamPersidangan karena pendirian PHDI

yang pada kesempatan di Pengadilan Negeri Tabananbelum bisa memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan NegeriTabanan karena terkesan keberpihakan Majelis Hakim; Adapun kesankeberpihakan tersebut ketika saksi ahli PHDI yangPELAWAN/PEMBANDING hadirkan sesuai dengan jadwal sidangkesaksian pada pukul 09.0011.00 wita namun sidang dilaksanakansangat molor sampai pukul 15.00 Wita padahal sidangsidangsebelumnya tidak pernah molor seperti itu dan selalu disidangkansebelum pukul 12.00 Wita, akan tetapi

karena saksi ahli dari PHDI sudahada jadwal selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 13.00 sehinggapada hari itu saksi ahli PHDI berpamitan untuk memenuhi jadwal lainyang telah terjadwal sebelumnya sehingga saksi ahli PHDI belum bisamemberikan kesaksian sampai batas akhir keterangan saksi ahli PHDIHalaman 18 dari 23 hal Put.No.118/Pdt/2017/PT DPSakibat kesibukan waktunya untuk melayani umat lainnya.

Saksi SARNO HARJO SUWITO ; Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga1 (satu) kampung dengan Para Pemohon ; Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah tahun1982 ; Bahwa saksi tahu karena saksi hadir dalam pernikahan ParaPemohon di PHDI Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ; Bahwa Duplikat WiwahaSamskara yang dikeluarkan oleh PersadaHinda Dharman Indonesia Kecamatan Ngargoyoso sebagaimanadalam Bukti P4 adalah untuk bukti telah dilakukannya upacaraperkawinan (

Saksi HARSO GIYONO; Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga1 (satu) Kampung dengan Para Pemohon ;Halaman 4 Penetapan No.38/Pdt.P/2017/PN.Krg Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah tahun1982 ; Bahwa saksi tahu karena saksi hadir dalam pernikahan ParaPemohon di PHDI Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Bahwa Duplikat WiwahaSamskara yang dikeluarkan oleh PersadaHinda Dharman Indonesia Kecamatan Ngargoyoso sebagaimanadalam Bukti P4 adalah untuk bukti telah

diPHDI Kecamatan Ngargoyoso, yang perkawinannya di lakukan olehSudjarwo AP Pinadita selaku Pendeta Hinda Dharma Indonesia ; Bahwa Para Pemohon belum memiliki akta perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Halaman 6 Penetapan No.38/Pdt.P/2017/PN.KrgMenimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakansecara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 1982 di PHDI

Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No.33/PHDI/DS.PRB/XI/2008, tertanggal 08 Nopember 2008, diberi tandaPIV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapatditerima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkanmaka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di BangkiangSidem pada tanggal 05 Pebruari 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.33/PHDI

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkanperkawinan secara agama Hindu di Parabu pada tanggal, 25 Maret 2004, No.008/PHDI/DS.PRB/III/2015; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh PegawaiPencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan;Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena ParaPemohon belum melaporkan

Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. 008/PHDI/DSPRB/II/2010, tertanggal 25 Maret 2004, diberi tanda P.IV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapatditerima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkanmaka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Parabu4pada tanggal 25 Maret 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.008/PHDI

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkanperkawinan secara agama Hindu di Karangasam Bali pada tanggal, 22Desember 1992, No. 36/PHDI/DS BW/V/09/; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh PegawaiPencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan;2.

Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. 36/PHDI/DSBW/V/09, tertanggal 23 Mei 2009, diberi tanda P.IV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapatditerima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkanmaka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para4Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di KarangasamBali pada tanggal 22 Desember 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah36/PHDI

Mamuju Utara, Sesuai Surat Keterangan NikahNo.47/PHDI/DsLLJ/I2010. Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Lelejae Kec. Bulu Taba Kab.Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor :7601032702770001 dan Pemohon II dengan Nomor : 7601074308770001. Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Lalajae Kec. Bulu TabaKab. Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 26 Juni 2012,dengan nomor : 7601030911070005.

Surat Keterangan Pernikahan No.47/PHDI/DsLLJ/2010 tanggal 13 Januari2010 , di beri tanda P.4.;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan masingmasing dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :1.

Mamuju Utara pada tanggal 04Mei 1997 sesuai surat nikah tanggal 13 Januari 2010 No.47/PHDI/DsLLJ/I2010,oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasilmembuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebuttidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, makapermohonan tersebut pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohontersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh

Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah berceraisecara Agama hindu berdasarkan Surat Keterangan Perceraian Nomor :01/SC/PHDI?1/2016;1.

berpikir untuk tidakberceral dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalil pemohonannyauntuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara Agama hinduberdasarkan Surat Keterangan Perceraian Nomor : 01/SC/PHDI

Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 03/S.Ket/P.PM/IV/2018 dariParisada Hindu Dharma (PHDI) Kabupaten Parigi Moutong, PropinsiSulawesi Tengah tanggal 23 April 2018 yang menerangkan Nengah Reweh(alm) dan Ni Ketut Candri adalah benar Suami Isteri, diberi tanda P.10;Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diphotokopi telah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya, dan asli bukti Surat tersebut dikembalikankepada Pemohon, sedangkan untuk bukti Surat yang asli yang terlampir dalamberkas bukti surat, Hakim

Nengah Reweh dan Ni Ketut Candri, P.8 tentang PhotokopiKartu Tanda Penduduk NIK : 7208064107300008, atas nama Ni Ketut Candri, P.9tentang Photokopi Piagam Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesia Nomor : 15858 V.A atas nama Ni Ketut Candri tanggal 19 Desember2018, telah diperiksa dengan asli dan bermaterai cukup, P.10 tentang SuratKeterangan Sudah Menikah Nomor : 03/S.Ket/P.PM/IV/2018 dari Parisada HinduHalaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN PrgDharma (PHDI

) Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 23April 2018 yang menerangkan Nengah Reweh (alm) dan Ni Ketut Candri adalahbenar Suami Isteri, Serta keterang 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni INyoman Saniya dan Ni Nengah Nyembrug yang pada pokoknya menerangkanPemohon dengan Nengah Reweh menikah berdasarkan Surat KeteranganSudah Menikah Nomor : 03/S.Ket/P.PM/IV/2018 dari Parisada Hindu Dharma(PHDI) Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 23 April2018 yang menerangkan

bahwa berdasarkan BAB XIII KETENTUAN PERALIHANPasal 64 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanmenyebutkan: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan denganHalaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Prgperkawinan yang tejadi sebelum Undangundang ini berlaku yang dijalankanmenurut peraturanperaturan lama, adalah sah.Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa Surat KeteranganSudah Menikah Nomor : 03/S.Ket/P.PM/IV/2018 dari Parisada Hindu Dharma(PHDI

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkanperkawinan secara agama Hindu di Bali pada tanggal, 23 April 1990, No.033/PHDI/DK/2010; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh PegawaiPencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan; Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena ParaPemohon belum melaporkan

Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No.033/PHDI/DK/2010, tertanggal 02 Februari 2010, diberi tanda P.IV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapatditerima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkanmaka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bali padatanggal 23 April 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.033/PHDI

Pemohon adalah pasangan suamiistri yang saat ini telah memiliki2 (dua) orang anak bernama PUTU ADI WIDIANTARA dan MADE WIDIANAPUTRA; Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 10Desember 1991, bertempat di Bali; Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Para Pemohon pindahke Mamuju Utara, Para Pemohon melaporkan pernikahannya tersebutkepada saksi untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keterangan PawidhiWidhanan; Bahwa saksi adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI

Mamuju Utara; Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan ParaPemohon, saksi terlebih dahulu mengecek kebenaran pernikahan ParaPemohon kepada pihak keluarganya, salah satu di antaranya adalah kepadakakak kandung Pemohon yang bernama WAYAN SADIA; Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Desa Kasta Buana, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara sejak tahun 2009Sampai dengan sekarang;2.

setelah mereka menikah; Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, mereka menikah di Bali secaraagama Hindu pada tanggal 10 Desember 1991; Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon namun didalamSurat Keterangan Pawidhi Widhanan Para Pemohon, saksi bertindak sebagaisalah satu saksi dan hal tersebut saksi lakukan karena Para Pemohon adalahwarga dudun saksi dan kebenaran pernikahan Para Pemohon tersebut telahdi cek kepada pihak keluarga Para Pemohon oleh Pengurus Parisada HinduDharma Indonesia (PHDI

menempuh jalanmediasi melalui Lembaga Adat oleh karena Mertua pun tidak dapatmenyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Bahwa walaupun telah diupayakan penyelesaian melalui Lembaga AdatAlam Buana, Tergugat tidak lagi menghendaki untuk melanjutkan kehidupanrumah tangga, akhirnya Penggugat dan Tergugat pun berketetapan untukbercerai;Bahwa pada akhirnya pada Tanggal 05 September 2018, Penggugat danTergugat sepakat untuk bercerai dihadapan Lembaga Parisdha HinduDarma Indonesia (PHDI

Fotocopy surat pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh Parisadha HinduDarma Indonesi (PHDI) Desa Alam Buana, Kecamatan Tomoni Timur,Kabupaten Luwu Timur tertanggal 5 September 2018 antara Tergugat denganPenggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok,kemudian Penggugat pergi kerumah mertuanya dan tinggal sementaradengan mertuanya, lalu Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerjasampai dengan saat ini; Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugatbersama kedua orang tua Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa AlamBuana dan perdamaiam tersebut diketahui kKemudian ditandatangani olehKepala Desa namun mediasi tersebut tidak berhasil; Bahwa kemudian Parisadha Hindu Darma Indonesia (PHDI

Penggugat pergi kerumah mertuanya dan tinggal sementaradengan mertuanya, lalu Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerjasampai dengan saat ini;Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugatbersama kedua orang tua Tergugat dan diketahui olen Kepala Desa AlamBuana dan perdamaiam tersebut diketahui kKemudian ditandatangani olehKepala Desa namun mediasi tersebut tidak berhasil;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN MIl Bahwa kemudian Parisadha Hindu Darma Indonesia (PHDI

Tergugatkemudian terjadilan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat.Puncak pertengkara antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan AprilHalaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN MIl2016 yang mana saat itu Tergugat berkeinginan akan menjual rumah tempattinggal mereka di Sorowako karena Tergugat sudah tidak ingin lagimempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat lalu Penggugat danTergugat telah di Mediasi oleh orang tua dan Parisada Hindu Darma Indonesia(PHDI

surat berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 02/PerkawinanTerlambat/2008 tertanggal 5 Januari 2008, yang ditandatangani oleh KepalaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten LombokTimur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P1, yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan secara agama Hindu di Selong, pada tanggal 5 Januari 2008 ; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Molih De e (cerai) No. 119/PHDI

/V1I/2014 tertanggal April2014, yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI KecamatanSelong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P2, yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untukmemilin mulih de e (cerai adat) pada tanggal 22 Juli 2012; oonn= Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti suratdalam perkara ini2 22222 2 nn nen nnn nnn enn nen n nnn nen ne nce neeno Menimbang

P2: KADEKSRINTI) membantu menjaga dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi sudah mencoba berulang kali untuk mendamaikan Penggugatdengan Tergugat namun tidak pernah berhasil sehingga sekitar tahun20102011 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah; Bahwa sejak saat itu Penggugat kembali ke rumah saksi di Lombok Barat,sedangkan Tergugat dan anak mereka kembali ke kediamannya di Selong; Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menghadap ke pengurusParisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI

2202 n nonce ne ncnnnnneBahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah mencoba berulangkali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernahberhasil sehingga sekitar tahun 20102011 Penggugat dan Tergugatakhirnya pisah rumah 2222020 22e2 none noeBahwa sejak saat itu Penggugat kembali ke rumah saksi di Lombok Barat,sedangkan Tergugat dan anak mereka kembali ke kediamannya di Selong;Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menghadap ke pengurusParisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI

SLAMET SUGIARTA ke kantor PHDI kabupatenBuleleng meminta Surat Rekomendasi, dan Setelah terdakwa 1. SLAMETSUGIARTA mendapatkan Surat Rekomendasi PHDI Kabupaten Buleleng,kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2014 sampai tanggal 10 Maret 2014,dengan berkeliling menggunakan sepeda motor Shogun merk Suzuki DK 5250Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2014/PN.

HISON Alias HISON serta sisa uang sebesar Rp622.000 ( enam ratus dua puluh dua ribu ) di sita oleh polisi;e Bahwa berdasarkan keterangan Ketua PHDI Kab. Lumajang tidak pernahmengeluarkan rekomendasi untuk Proposal tentang Penggalian danaPembangunan Rehab Tahap II Pura Ngasti Wungu, Kec.

Saksi PUTU WILASA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Kabupaten Buleleng ;Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan rekomendasi pemungutansumbangan / penggalian dana punia pembangunan rehab tahap II PuraNgasti WuguLumajang ;Bahwa sekitar tanggal 16 Februari 2014, terdakwa datang ke kantor PHDIKabupaten Buleleng dan menyodorkan proposal rehab tahap II Pura NgastiWugu Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab.

dalam perkara ini, saksi melakukankontak ke PHDI Kabupaten Lumajang dan diketahui ternyata proposaltersebut tidak benar / fiktif ;Bahwa secara material, saksi memang tidak dirugikan namun secarakelembagaan yang telah mengeluarkan Rekomendasi merasa dirugikan dandilecehkan ;Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2014/PN.Sgr.14Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.4.

Lumajang dimana para terdakwa duduksebagai petugas penggalian dana serta kartu tanda pengenal masingmasingterdakwa ;Bahwa terdakwa bertugas untuk meminta sumbangan dari instansiinstansipemerintah dan perorangan ;Bahwa untuk melancarkan rencananya, terdakwa telah meminta suratrekomendasi dari PHDI Kabupaten Buleleng dan terdakwa berhasilmemperoleh surat rekomendasi tersebut ;Bahwa dalam rentang waktu sekitar bulan Februari 2014 sampai denganbulan Maret 2014, dengan berbekal surat rekomendasi dari

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) dos berisikan 5 (lima) lusin piring;Dikembalikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa untuk dipergunakan kepentingan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) dos berisikan 5 (lima) lusin piring;Dikembalikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa untukdipergunakan kepentingan Parisa Hindu Dharma Indonesia (PHDD);4.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;De Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) dos berisikan 5 (lima) lusin piring;Dikembalikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa untukdipergunakan kepentingan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD);6.

Mamuju Utara, Sesuai Surat Keterangan NikahNo.61/PHDI/DB/SKN/VII/XIl. Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Balanti Kec. Baras Kab.Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor :7601031406910003 dan Pemohon II dengan Nomor : 7601035604930001. Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Balanti Kec. Baras Kab.Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 21 Nopember 2013dengan nomor : 7601032607110001.

Kartu Keluarga No. 7601032607110001 atas nama Pemohon diberi tanda P3;Surat Keterangan Pernikahan No.61/PHDI/DB/SKN/VII/XIl tanggal 25 Juli2012, di beri tandaP.4.;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan masingmasing dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :1.

Mamuju Utara pada tanggal 25 Juli2012 sesuai surat nikah tanggal 25 Juli 2012 No.61/PHDI/DB/SKN/VII/XIl, olehkarena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasilmembuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebuttidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, makapermohonan tersebut pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohontersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh

Bahwa oleh karena Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon, dengankesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun maka Pemohon kembalimemeluk agama semula yaitu Agama Hindu dan telah dilakukan UpacaraSuddhi Wadani, sesuai dengan Kutipan Akta Suddhi Wadani yangdikeluarkan di Penebel oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (MajelisTertinggi Agama Hindu) No. 115/PHDI/V/2012, Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 11 Maret 2012.;.

Fotocopy Sertifikat Suddhi Widani No. 172/PHDI/V/2016, tanggal 06 Juni 2016,Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2016/PN Dpsdiberi tanda bukti P2 ;3. Fotocopy Sertifikat Suddhi Widani No. 115/PHDI/V/2012, tanggal 12 Maret2012, diberi tanda bukti P3 ;4. Fotocopy Kartu Keluarga No. KK : 5171030310140010, tanggal 03102014, An.KK. Ni Nyoman Yuni Hartini, SE, diberi tanda bukti P4 ;5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda bukti P5;6.

Tanggal 29 April 2013,yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar;Bahwa benar setelah Pemohon sah bercerai, lalu Pemohon kembali memelukagama Hindu dan telah diupacarai secara agama Hindu sesuai denganSertifikat Suddi Wadani No. 115/PHDVV/2012, tanggal 12 Maret 2012, yangditerbitkan oleh PHDI Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan ;Bahwa benar kemudian anak Pemohon tersebut atas keinginanya sendiri dantanoa adanya paksaan telah memeluk agama Hindu serta telah diupacaraisecara agama Hindu

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkanperkawinan secara agama Hindu di Desa Parabu pada tanggal, 19Nopember 2012, No. 009/PHDI/DS.PRB/TIII/2016 ; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh PegawaiPencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan;Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena ParaPemohon

Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No.009/PHDI/DS.PRB/III/2016, tahun 2016, diberi tanda P.IV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapatditerima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkanmaka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Parabupada tanggal 19 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.009/PHDI