Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yangbelum menerima Tunjangan Profesi untuk Kec. Gunung Sitember SemesterIl (Juli sd Desember 2010) : No.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang PedomanUmum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi GuruPegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan KotaTahun Anggaran 2010.Pasal 6 ayat (1) :Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DanaTambahan bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan paling lambat, yaitu :a. Semester pertama pada akhir bulan Agustus 2010, danb.

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yangbelum menerima Tunjangan Profesi untuk Kec. Gunung SitemberSemester Il (Juli sd Desember 2010) : No. Nama Sekolah dan Jumlah Penerima Jumlah yang harus diterimapenerima (setelah dipotongpajak) yang tidak disalurkandibayarkan terdakwa 1. SD Negeri Lau Lebah Rp 4.275.000.Dengan perincian :1.4Ramiah Tumangger Rp 1.275.000,1.5Herlina Tarigan Rp 1.500.000,1.6Harsono Sihotang Rp 1.500.000, 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentangPedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilanbagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.Pasal 6 ayat (1) :Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan RealisasiPembayaran Dana Tambahan bagi Guru PNSD kepada MenteriHalaman 27 dari 89.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Keuangan cq.

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)yang belum menerima Tunjangan Profesi untuk Kec.

mengajukanalat bukti tulis berupa:1 Foto kopy Surat Nikah,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tomotanggal 6 Februari 1955, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P1);2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKAESIH dengan Nomor10. 1711.510937.0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tomotanggal 22 Februari 2007, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberitanda (P2);3 Foto copy Surat Keputusan Gumernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa BaratNomor:882.1/Sk.23 Kepeg V.KB/92, Tentang, PNSD

TIWA yang telahdilegalisir oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan danPelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe (oleh SEM MAITULUNG, SE NIP.19620604 198403 1 014) ;1 (satu) bundel daftar gaji asli tahun 2010, tahun 2011 dan daftar gaji bulanJanuari s/d Maret 2012 atas nama Tersangka BONIFACIUS TOMPOLIUTIWA ;22232425262728293031322 (dua) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Anggaran danPerimbangan Keuangan Nomor : S 203/MK.2/2005 tanggal 26 Desember2005 Perihal Dasar Penghitungan Gaji PNSD

;2 (dua) lembar foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 822/081/BAKD tanggal 23 Januari 2006 Perihal Dasar Perhitungan Gaji PNSD;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 Tentang Tunjangan Umum bagi PegawaiNegeri Sipil ;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 18 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 Tentang Tata cara Permintaan,Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipilbeserta lampirannya

BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA yang telahdilegalisir oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan danPelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe (oleh SEM MAITULUNG, SE NIP.19620604 198403 1 014) ;1 (satu) bundel daftar gaji asli tahun 2010, tahun 2011 dan daftar gaji bulanJanuari s/d Maret 2012 atas nama Tersangka BONIFACIUS TOMPOLIUTIWA ;2 (dua) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Anggaran danPerimbangan Keuangan Nomor : S 203/MK.2/2005 tanggal 26 Desember2005 Perihal Dasar Penghitungan Gaji PNSD

yang telahdilegalisir oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan452122232425262728293031Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe (oleh SEM MAITULUNG, SE NIP.19620604 198403 1 014) ;1 (satu) bundel daftar gaji asli tahun 2010, tahun 2011 dan daftar gaji bulanJanuari s/d Maret 2012 atas nama Tersangka BONIFACIUS TOMPOLIUTIWA ;2 (dua) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Anggaran danPerimbangan Keuangan Nomor : S 203/MK.2/2005 tanggal 26 Desember2005 Perihal Dasar Penghitungan Gaji PNSD

MUHAMMAD ALI No. 812.1/064.a/PNSD/SLY/IX/BKD/2014tanggal 30 September 2014, terlampir;9.3SK PNS golongan ruang I/d an. MUHAMMAD ALI No.821.3/120/III/BKPPD/2017 tanggal 27 Maret 2017, terlampir;9.4Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala) Nomor822.3/178/PEG/VIII/2016, an. Sdr MUHAMMAD ALI tanggal 22 Agustus2016, terlampir;9.5Kartu Peserta TASPEN an. MUHAMMAD ALI No. 76041212121210010,terlampir;9.6 Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga WAUGI DG.

Desember 201,7 fotocopy;

Desember 2017, asli;

Nomor48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan DanaDesa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemerintah daerahkabupaten/kota wajib menyalurkan Dana TP Guru PNSD kepada guruyang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUDkabupaten/kota;Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan

BNA Akibat perbuatanperbuatan melawan hukum = yang dilakukan olehTERDAKWA sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiriatau orang lain atau koorporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp 5.473.892.450, (lima milyar empat ratus tujuh puluh tigajuta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PenyaluranDana Tunjangan Profesi Guru PNSD

Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 diluarperuntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang laintelah menimbulkan kerugian negara atau setidaktidaknya Pemerintah DaerahKabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450, (lima milyar empat ratustujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus limapuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran DanaTunjangan Profesi Guru PNSD

Timur semester II triwulan IV T.A. 2017diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupunorang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaktidaknyaPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450, (limamilyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh duaribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan TindakPidana Korupsi Pada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

Desember 2017, asli;1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagiGuru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulan Oktobers.d. Desember 2017, asli;1 (Satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

G/2011/PA TIBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yangdiajukan oleh ;PEMOHON s umur a5 tahun, agama Islam, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Daerah Pemerintah Kota(PNSD), Pendidikan terakhir SarjanaEkonomi (S1), bertempat tinggal diKelurahan Ohoijang Watdek, sebagaiPemohon;LAWANTERMOHON umur 27 tahun, agama Islam

Pasal 154 R.Bg ;Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian di pengadilan terlebihdahulu memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang atau atasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah seorangPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Instansi InspektoratKota Tual, telah mendapatkan surat

bulan sebesar 75% dari totalan gaji bersih yang diterima oleh pihak pertama sebagaimana diterbitkan oleh BPKAD Bidang Perbendaharaan Kabupaten Murung Raya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

1. Bahwa penyerahan uang nafkah anak sejumlah tersebut di atas, dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada setiap awal bulan, selambat-lambatnya tanggal 3 pada setiap bulan;
2. Bahwa pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada kedua anak tersebut dari tunjangan Penghasilan PNSD

anaktersebut pada setiap bulan sebesar 75% dari totalan gaji bersih yang diterimaoleh pihak pertama sebagaimana diterbitkan oleh BPKAD BidangPerbendaharaan Kabupaten Murung Raya, di luar biaya pendidikan dankesehatan;Pasal 4Bahwa penyerahan uang nafkah anak sejumlah tersebut di atas, dilaksanakanoleh pihak pertama kepada pihak kedua pada setiap awal bulan, selambatlambatnya tanggal 3 pada setiap bulan;Pasal 5Bahwa pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada kedua anak tersebutdari tunjangan Penghasilan PNSD

bersihyang diterima oleh pihak pertama sebagaimana diterbitkan oleh BPKADBidang Perbendaharaan Kabupaten Murung Raya, di luar biayapendidikan dan kesehatan;Putusan Nomor 208 /Pdt.G/2020 /PA.Mtw Halaman 16 dari 18 Halaman3.4 Bahwa penyerahan uang nafkah anak sejumlah tersebut di atas,dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada setiap awalbulan, selambatlambatnya tanggal 3 pada setiap bulan;3.5 Bahwa pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada keduaanak tersebut dari tunjangan Penghasilan PNSD

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanismetransfer Daerah,Kementerian Pendidikan danKebudayaan Tahun 2013,BAB IIbutir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah adalahsetara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Sesuai peraturan perundangundanganbagi PNSD yang memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratanlainnya sesuai dengan petunjuk teknis,dan dikenakan pajak penghasilanberdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajakpenghasilan

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah,Kementerian Pendidikan danKebudayaanTahun 2013,BAB II butir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi GuruPNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuaiperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis,dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Putusan No. 05/TIPIKOR/2015/PT.KDI menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannyadisamakan dengan SSP.(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandalam batas waktu sesuai dengan peraturan Menteri Keuanganmengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran danpenyetoran pajak.Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah,Kementerian Pendidikan danKebudayaanTahun 2013,BAB II butir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi GuruPNS Daerah

adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesualperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis,dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimanatelah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 tahun 2008.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164 /PMK.05/2010 tentang tata carapembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus

Karanganyar, dengan syarat membayar uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tetapi bisa dibayar uang mukanyaadahulu sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), untukkekurangannya dibayar setelah saksi koroban SRI MULYANI diterimamenjadi CPNS di Kabupaten Karanganyar dan untuk meyakinkan padasaksi korban SRI MULYANI Als YANI binti SURONO kemudian terdakwajuga bilang apabila nanti saksi korban SRI MULYANI tidak masuk PNSD,maka terdakwa berjanji dan sanggup mengembalikan 3 x lipat

Desember 2017 fotokopi;6) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan ProfesiGuru PNSD bagi guru SMP dan pengawas dalam wilayah kerjaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untukbulan Oktober s.d.

Desember 2017 asli;10) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesibagi Guru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulanOktober s.d.

Putu Eka Pristiwasa, SE NIP.196307291988021002/Penata Tk.I/III.d;4 Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitast dan MengembalikanHakHak Penggugat sebagai PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah)sebagaimana sebelum surat keputusan diterbitkan;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangtersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Juli 2012 dengan

Foto copy Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor821/289 PNSD/BKD2007 An.

Diperkuat denganPemeriksaan Inspektorat serta merekomendasikan kepada Walikota PagarAlam membatalkan SK Pengangkatan PNSD Sdri. Wiwin Widya Astuti dkk10 (sepuluh) orang, karena telah melakukan tindakan illegal/tidak proseduralsebagaimana ketentuan yang berlaku dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No.43 Tahun 2007 Pasal 2 huruf b.

Kemudian tim InspektoratKota Pagar Alam merekomendasikan :Agar Walikota Pagaralam membatalkan SK Pengangkatan CPNSD dan SKPengangkatan PNSD Sdri. Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orangdimasud ;Agar Walikota Pagaralam melalui Kepala BKD dan DPPKA Kota Pagaralammemberhentikan pembayaran gaji an.

KeputusanBupati Flores Timur tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas diri Penggugattanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Flores Timur Nomor; ITKAB.2/11/Pemsus2013, tanggal 20Halaman 11 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUNKPGNovember 2013 Tentang Tindakan Indisipliner oleh PNS a.n Rofinus KopongTeron, SH/NIP 19730203200012 1 002 nyatanyata bertentangan denganPasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati dimaksud yang menyatakan SOPpenanganan atas pelanggaran disiplin PNSD

dan tenggang waktu dalam setiap tahapan, nyatanyataMELANGGAR Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7 Tahun 2013 TentangStandard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores20.Bahwa atas surat perintah Tergugat, olehnya Penggugat diperiksa olehInspektorat Daerah kabupaten Flores Timur pada tanggal 29 Juli tahun 2013tapi baru dijatuhi hukuman pada tanggal 13 Maret 2015, tercermatipenanganan atas dugaan pelanggaran disiplin PNSD

atas nama RofinusKopong Teron/SH/NIP 19730203 200012 1 002 memakan waktu kurang lebih630 hari, hal demikian bertentangan dengan prosedur atas pelanggaran disiplinPNSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atasPelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah21.Kabupaten Flores Timur, yang secara eksplisit menegaskan jumlah hari padasetiap alur kegiatan penanganan atas pelanggaran disiplin PNSD

Nomor48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa,yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemerintah daerahkabupaten/kota wajib menyalurkan Dana TP Guru PNSD kepada guru yangberhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan paling lama 7 (tujuh)hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUDkabupaten/kota;.

Timur semester IItriwulan IV T.A. 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untukkepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugiannegara atau setidaktidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timursebesar Rp 5.473.892.450, (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga jutadelapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PenyaluranDana Tunjangan Profesi Guru PNSD

Timur semester II triwulan IVT.A. 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendirimaupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaktidaknyaPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450, (limamilyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribuempat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana KorupsiPada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

ERY DONI WAHYUDI, Pekerjaan Dokter PNSD, Agama Islam, Tempattinggal Jalan P.M. Noor No.98 Rt.024 Rw.006, Kel. Sungai Ulin, Kec.

Foto kopi Daftar Pembayaran Gaji PNSD Kabupaten Agamuntuk para pegawai yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Agam An. Ida Astuti .

Berstatus sebagai guru PNSD yang mengajar pada satuanpendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidik (Dapodik)di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,kecuali Guru Pendidikan Agama.b. Memiliki satu atau lebih sertifikat Pendidikc. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaand. Memiliki Surat Keputusan penerima tunjangan profesi (SKTP)yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.e.

Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuanpendidikan bagi Guru PNSD atau Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota bagi pengawas sekolah di bawahbinaan Kemendikbudj. Tidak merangkap jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif, atauLegislatifk. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi Guru Sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.. Masa kerja Kepala Sekolah dihitung sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.m.

Bagi guru PNSD yang saat ini berada dalam golongan RuangIl, masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan II dankepangkatannya, memiliki sertifikat pendidik, mengajar Sesuaidengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerjasesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.0.

Berstatus sebagi guru PNSD yang mengajar pada satuanpendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawahbinaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali GuruPendidikan Agama;2. Memiliki Satu atau lebih sertifikat Pendidik;Halaman 49 dari 89 HalamanPutusan Nomor: 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl10.14.12.13.14.15.. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;. Memiliki Surat Keputusan penerima tunjangan profesi (SKTP)yang dikeluarkan oleh Kemendikbud;.

pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bagi PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang saat iniberada dalam golongan ruang II, masih dalam proses penyesuaianterhadap golongan II dan kepangkatannya, memiliki kualifikasiakademik SI/DIV,memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuaidengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa mekanisme pengusulan guru untuk menerima tunjanganprofesi

Gunung Puyuh,Kota Sukabumi, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia,Pekerjaan PNSD, yang selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas permohonan dan suratsurat yang berkaitan denganperkara ini;Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksisaksi serta suratsuratbukti dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannyatertanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sukabumi, Nomor register

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472063003150023, atas nama OscarHaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Samarinda, tanggal 28122016, bertanda P.4;Bahwa disamping bukti tertulis para pemohon telah menghadirkan 2orang saksi masingmasing bernama:1.Hary Soediono bin Mursid Anwaruddin, umur 60 tahun, Agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNSD Kutim, tempat kediaman di Jalan P.