lain dari awal proses pengukuransampai dengan saat ini;. bahwa tanah pemberian secara sukarela oleh Penggugat sebagaimanadimaksud telah selesai secara hukum kerena Penggugat telah diberikankonpensasi dengan diangkat menjadi Kepala Desa Persiapan Doromelodan telah menikmati jabatan dan gaji serta tunjangannya sebagai KepalaDesa Persiapan Desa Doromelo;. bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 6, sejak tahun 2004 terbitnyasertifikat kepemilikan atas tanah perkarangan yang diatasnya berdiribagunan dan prasaranan

., General Managermembawahi Manager keuangan, Manager tanaman, Manager QHSE,Manager instalasi, Manager pengelolaan, untuk Manager membawahiAsisten Manager.Bahwa bagian remise dibawah kepemimpinan manager tanaman ,manager tanaman membawahi asisten manager budidaya, asistenmanager sarana dan prasaranan, asisten manager tebang angkut;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Gpr Bahwa asisten manager tebang angkut membawahi mandor tebangmuat angkut yang bernama Zakaria dan mandor remise bernama

Balai Prasaranan Permukiman Wilayah Jawa Barat Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) TOTO SUHARTO & REKAN selaku penilai (apraisal)

Penggugat Menggugat di PTUN karena Surat PerintahBongkar yang dikeluarkan oleh DTRTB Kota Padang No.640/2.04/DTRTBPP/2012 ;Bahwa jabatan saksi sebagai kepala Bidang Pengawasan dan penertibanbangunanBahwa saksi tahu syaratsyarat mengajukan IMBberupa ; Halaman 21 dari 45Putusan No.03/G/2011/PTUNPDGFoto CopyKTP ; Bukti Hak kepemilikan tanah ;Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa di Ketahui oleh Lurah ;Keterangan Rencana Kota dan Peruntukan Ruang Kota ;Foto lokasi yang akan dibangun ; Izin pemakaian tanah prasaranan

Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baikterhadap barang bergerak maupun tidak bergerak ;Bahwa secara hukum, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 12,objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat berupatanah yang berada diwilayah pintu tol Gayamsari, jalan tolGenukJatingaleh tersebut merupakan milik pihak lain yaituDepartemen Pemukiman dan Prasaranan Wilayah cq. DirektoratJenderal Bina Marga dan bukan milik Tergugat.

DepartemenPemukiman dan Prasaranan Wilayah cq. Direktorat JenderalBina Marga ;Bahwa mengenai permohonan sita terhadap barang milikNegara, diatur dalam Pasal 50 UndangUndang No. 1 Tahun2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang berbunyi :Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:7. .Uang atau surat berharga milik Negara/Daerahbaik yang berada pada instansi Pemerintahmaupun pada pthak ketiga ;2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketogakepada Negara/Daerah ;3.

Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna anggaran nomor : 0010.a tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukan pejabat pengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri dari Pejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaran pembantu tahun 2011 ;16. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

sekretaris Menteri Negara Pemudadan Olahraga selaku Kuasa Pengguna anggaran nomor : 0010.a tahun2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukanpejabat pengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiridari Pejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaranpembantu tahun 2011 ;3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentangPembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

anggaran nomor : 0010.a tahun2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukanpejabat pengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiridari Pejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaranpembantu tahun 2011 ;3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga NomorPutusan Nomor : 03/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 54 dari 960165.f/Menpora/D.V/5/201 1 tanggal 25 Mei 2011 tentangPembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

sekretaris Menteri Negara Pemudadan Olahraga selaku Kuasa Pengguna anggaran nomor : 0010.a tahun2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukanpejabat pengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiridari Pejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaranpembantu tahun 2011 ;3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 ~ tentangPembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

Rencana pembangunan sarana dan prasaranan penunjangkegiatan operasi produksi : dan.8. Surat keterangan tenaga ahli pertambangan / geologi dan/atautenaga yang berpengalaman ; Bahwa sebelum dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014, pengelolaankegiatan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah KabupatenKarangasem dimana saat itu Pemerintah Provinsi tidak dilibatkanmendampingi tim dari Kabupaten Karangasem untuk melakukanpenilaian layak tidaknya diterbitkan izin lokasi pertambangan galian C diBr.

Kabag Umum jyaitu) Urusanurusan yangberhubungan dengan Sarana Prasaranan Kantor Bupati, Rumah Dinas sertamengawai kehadiran pegawai di Bagian Umum (Absensi);Bahwa cara pengambilan absen Pegawai mengambil absen setiap harimenggunakan Finger Print (sidik jari) dan menulis secara manual di daftarhadir;Bahwa saksi kenal semua pegawai yang tercantum dalam daftar absensi; Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pit.

Nyoman Sueca bekerja di Institut Hindu DnarmaNegeri (IHDN) Denpasar mulai tahun 2005, kemudian terdakwa sejaktahun 2008 menjabat sebagai Kasubag Perencanaan sampai sekarangberdasarkan Keputusan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri DenpasarNomor : 002 tahun 2008, tanggal 30 April 2008.e Bahwa pada tahun 2011, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasartelah mengusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Pusat yangakan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasaranan IHDN.e Bahwa dalam pengurusan

Nyoman Sueca bekerja di Institut Hindu DharmaNegeri (IHDN) Denpasar mulai tahun 2005, kemudian terdakwa sejaktahun 2008 menjabat sebagai Kasubag Perencanaan sampai sekarangberdasarkan Keputusan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri DenpasarNomor : 002 tahun 2008, tanggal 30 AprilBahwa pada tahun 2011, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasartelah mengusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Pusat yangakan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasaranan IHDN ;Bahwa dalam pengurusan untuk

berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran SistemAngkutan Umum saksi sebagai Tim Pemeriksaan Barang; Bahwa Ketua Tim Pemeriksaan Barang adalah saksisendiri; Bahwa yang jadi pegangan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barangberdasarkan penunjukan selaku Panitia Pemeriksa Barang dan SuratPerjanjian; Bahwa acuan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah berdasarkanBahwa sebagai pejabat pemeriksa adalah Pak Amri Harahap; Bahwastruktur organisasi Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatanPengembangan Sarana dan Prasaranan

Maisisco, S.Sos., M.Si;Bahwa yang jadi pegangan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang yaituberdasarkan penunjukkan selaku Panitia Pemeriksa Barang dan SuratPerjanjian; Bahwa acuan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah berdasarkanBahwa sebagai Pejabat Pemeriksaan adalah Pak Amri Harahap; Bahwa struktur organisasi Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatanPengembangan Sarana dan Prasaranan Pelayanan Jasa Angkutan pada DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun anggaran2010

Maisisco, S.Sos., M.Si;Bahwa yang jadi pegangan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang yaituberdasarkan penunjukkan selaku Panitia Pemeriksa Barang dan SuratPerjanjian; Bahwa acuan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah berdasarkanBahwa sebagai Pejabat Pemeriksaan adalah Pak Amri Harahap; Bahwastruktur organisasi Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatanPengembangan Sarana dan Prasaranan Pelayanan Jasa Angkutan pada DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun anggaran2010

AZWIR sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danHalaman 187 dari 251 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRInformatika Kota Pekanbaru Nomor: DISHUBKOM/KP/0011/A/Y/10 Tanggal 6Januari 2010 dan AMRI HARAHAP sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasasesuai Keputusan Nomor: DISHUBKOM/KP/0004/A/1/2010 tanggal 14 Januari Bahwa dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010dalam kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasaranan

pemeliharaan oleh PERUM PERUMNAS /Perusahaan Pembangunan Perumahan paling lama 1 (satu) tahunterhitung sejak selesainya pembangunan prasarana termaksud.iBahwa sesuai dengan ketentuan ini, maka obyek saja masih berupatanah kosong belum dibangun perumahan maupun jalan, lantas apa yangmau dipelihnara dan mau diserahkan kepada TERGUGAT (PemerintahDaerah Kabupaten Sidoarjo); justru tanah kosong berupa sawah ituhingga saat ini masih dimanfaatkan oleh PENGGUGAT;3) Ketentuan Pasal 4 ayat (1)Penyerahan prasaranan

Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baikterhadap barang bergerak maupun tidak bergerak ;Bahwa secara hukum, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 12,objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat berupatanah yang berada diwilayah pintu tol Gayamsari, jalan tolGenukJatingaleh tersebut merupakan milik pihak lain yaituDepartemen Pemukiman dan Prasaranan Wilayah cq. DirektoratJenderal Bina Marga dan bukan milik Tergugat.

DepartemenPemukiman dan Prasaranan Wilayah cq. Direktorat JenderalBina Marga ;Bahwa mengenai permohonan sita terhadap barang milikNegara, diatur dalam Pasal 50 UndangUndang No. 1 Tahun2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang berbunyi :Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:1. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerahbaik yang berada pada instansi Pemerintahmaupun pada pihak ketiga ;2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketogakepada Negara/Daerah ;3.

Harusnya penilaiannyapundihitung perperjanjian dan dilakukan dalam tempo usia tanaman036 bulan sebelum dikuasai PENGGUGAT (KOPSAM), olehsebab itu penilaian yang demikian, menjadi kabur dan tidakdapat dijadikan dasar untuk menuntut TERGUGAT.Bahwa penilaian mengenai sarana dan prasarana kebun berupajalan poros, jalan produksi, jalan koleksi, jembatan, goronggorong, tempat pemungutan hasil, titian panen dan prasaranalainnya yang dilakukan penilaian pada November 2017 danmenilai Sarana dan prasaranan

tersebut sama sekali tidak layakdan tidak memenuhi standar fisik perkebunan kelapa sawitadalah tidak dapat disalahkan kepada TERGUGAT, sebabpenilaian ini dilakukan setelan sarana dan prasaranan tersebutsudah lama dikuasai dan digunakan Pihak PENGGUGATpuluhan tahun lamanya yakni sejak tahun 2007 hingga tahun2019, untuk menjadikan jalan transportasi pengangkutan hasilpanen serta kegiatan lainnya selama puluhan tahun, bahkanhingga saat ini oleh PENGGUGAT sendiri.

dilakukan setelah lama kebun dikuasai, digunakan,dikelola, dipelihara dan dipanen dan hasilnya dinikmati PihakPENGGUGAT sendiri lebih dari 10 tahun lamanya sejak tanamanberusia 36 bulan, bahkan hingga saat ini.Bahwa hal yang sama juga disampaikan terhadap hasil penilaianmengenai sarana dan prasarana kebun berupa jalan poros, jalanproduksi, jalan koleksi, jembatan, goronggorong, tempatpemungutan hasil, titian panen dan prasarana lainnya yangdilakukan penilaian pada November 2017 dan menilai saranadan prasaranan

tersebut sama sekali tidak layak dan tidakmemenuhi standar fisik perkebunan kelapa sawit adalah tidakdapat disalahkan kepada TERGUGAT, sebab penilaian iniHalaman 45 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.G/2019/PN Bkn9.3.9.4.8.5.dilakukan setelah sarana dan prasaranan tersebut sudah lamadikuasai dan digunakan Pihak PENGGUGAT puluhan tahunlamanya yakni sejak tahun 2007 hingga tahun 2019, untukmenjadikan jalan transportasi pengangkutan hasil panen sertakegiatan lainnya selama puluhan tahun

.- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasaranan dan Sarana Olahraga tahun 2011.- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0350/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Bantuan Maksimal bagi Revitalisasi Prasaran Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga

anggaran nomor : 0010.a tahun2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukanpejabat pengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiridari Pejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaranpembantu tahun 2011.Putusan Nomor 10/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 6 dari 158 3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang PembentukanPanitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

sekretaris Menteri Negara Pemudadan Olahraga selaku Kuasa Pengguna anggaran nomor : 0010.a tahun2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukanpejabat pengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiridari Pejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaranpembantu tahun 2011. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang PembentukanPanitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

sekretaris Menteri Negara Pemudadan Olahraga selaku Kuasa Pengguna anggaran nomor : 0010.a tahun2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan atau penunjukanpejabatpengelola anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri dariPejabat Pembuat komitmen PPK dan bendahara Pengeluaran pembantutahun 2011. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor0165.f/Menpora/D.V/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang PembentukanPanitia Verifikasi Bantuan Prasaranan

Surat Pemeriksaan Pekerjaan dari PPTK Wilayah XXI (KotaSabang) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan PrasarananPermukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh atas nama Ir.Jaswandi kepada Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Saranadan Prasaranan Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karyac/q Panitia Pemeriksa Pekerjaan Fisik pada Dinas Bina Marga danCipta Karya Aceh tanggal Desember 2012;c.

Surat Pemeriksaan Pekerjaan dari PPTK Wilayah XXI (KotaSabang) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan PrasarananPermukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh atas nama Ir.Jaswandi kepada Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Saranadan Prasaranan Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karyac/q Panitia Pemeriksa Pekerjaan Fisik pada Dinas Bina Marga danCipta Karya Acehtanggal Desember 2012..

Jaswandi kepada Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih,Sarana dan Prasaranan Permukiman Dinas Bina Marga danCipta Karya c/q Panitia Pemeriksa Pekerjaan Fisik pada DinasBina Marga dan Cipta Karya Aceh tanggal Desember 2012;c. Surat Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Sistem DistribusiAir Minum Kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota Sabang dalamRangka Serah terima Pekerjaan Pertama. Nomor 602 / BIDPABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yangHal. 76 dari 107 hal. Put.

Biaya Pengelolaan Kegiatan 68.971.655,Biaya Administrasi dan Koordinasi Pengelolaan 68.971.655, Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pihak Kementerian Pendidikan danKebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMKSubdit Sarana dan Prasaranan Direktorat Pembinaan Sekolah MenengahKejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku KepalaSMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah

INADJO telahmembuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban PelaksananBantuan Revitalisasi Prasaranan Olahraga Masyarakat (Lapangan Sepak BolaTingkat Kecamatan) Pada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola DesaToima Kec. Bunta Kab. Banggai Prop. Sulawesi Tengah kepada KementerianPemuda Olahraga Indonesia Jl.

MandiriPedesaan oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementerian Dalam Negeri RI Nomor : 414.1/3717/PMD tanggal05 Nopember 2008 yang berlaku sampai sekarang ;Bahwa di Kecamatan Tombariri ada dibentuk UPK yang susunanpengurusnya adalah Harryis Mecky Johanis, Sekretaris HennyPoluan dan Bendahara adalah terdakwa sendiri berdasarkan SuratKeputusan Camat Tombariri No. 08 / PNPMMP/ TRI / IX / 2008tertanggal 22 Agustus 2008 ;Bahwa pengelolaan masingmasing kegiatan adalah untukprogram sarana dan prasaranan

Subang.1 (satu) lembar Daftar Analisa Harga satuan Pekerjaan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lapisan TambahanOverlay1 (satu) Bundel Copy Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dilapanganSeksi Bangunan dari PPK Subang tertanggal Juli 20141 (satu) Bundel Copy Daftar Volume Tambah Kurang KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Olehraga Peningkatan LapisTambah Overlay1 (satu) Bundel Copy Laporan Harian Kemajuan Fisik PekerjaanKegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga PeningkatanPekerjaan

Subang.1 (satu) lembar Daftar Analisa Harga satuan Pekerjaan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lapisan Tambahan Overlay1 (satu) Bundel Copy Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dilapangan SeksiBangunan dari PPK Subang tertanggal Juli 20141 (satu) Bundel Copy Daftar Volume Tambah Kurang Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Olehraga Peningkatan Lapis Tambah Overlay1 (satu) Bundel Copy Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga Peningkatan

SusTPK/2016/PN.Bdg29.30.31.32.33.34.35.36.37.381 (satu) Bundel Copy Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga Peningkatan PekerjaanLapisan Tambahan Overlay dari CV Wirasangka1 (satu) Bundel Copy Job Mix Formula AC Wearing Course Aspal Pen 6070tertanggal 12 Juli 20141 (satu) Bundel Copy Buku Instruksi Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga Pekerjaan Lapisan Tambahan Overlay dari CV.Wirasangka.2 (dua) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana

KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 445/216/2016 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAHAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016;31. 1 (SATU) BUNDEL PANDUAN PELAKSAAN PUSKESMAS KELILING (PUSLING) DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTRIAN RI 2013;32. 1 (SATU) BUNDEL PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANAN

I KHUSUSBIDANG KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANAN PENUNJANG SUBBIDANGSARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016;1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PERMOHONAN BANTUAN DANA ALOKASIKHUSUS TAHUN 2016;2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY RKA DAK KESEHATAN 2016 SUBBIDANG PELAYANANKEFARMASIAN KABUPATEN/KOTA.3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATENMIMIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN NO : 445/321.1/2016 TENTANGPENETAPAN NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS