Ditemukan 49 data
148 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelas apakah putusan itu telahmempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagaidasar dalam mengambil putusan);Bahwa sesuai daftar alat bukti dan BuktiBukti Surat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanggal 13 Maret 2013 yang diajukan dalampersidangan Tingkat Pertama tidak semuanya Asli, dan fakta hukum yangterjadi dalam persidangan Tingkat Pertama bahwa Bukti P.4 (Surat KeteranganHela Rante), Bukti P.8 (Keputusan Panitia Pembebasan Tanah DATI I ProvinsiMaluku Nomor 10/PPT/Promal
114 — 40
Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku No. 593/333/DPRD tanggal, 5 Agustus 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Tanah PEMDA III Milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)4. Surat SETDA Pemprov Maluku ke Ketua DPRD Pemerintah Provinsi Maluku No. 012.1/937 tanggal 24 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/Penjualan Tanah PEMDA III milik Pemerintah Provinsi Maluku (copy, asli tidak ada)5.
Penegasan Kredit Nomor : DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 (copy, asli tidakada)Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember 2008 (copy, aslitidak ada)Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)Debitur : PT Nusa Ina PratamaPlafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace)Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, asli tidak ada)Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang IzinMendirikan BangunanSurat DPRD Promal
Nusa Ina Pratama (asli) ;155Penegasan Kredit Nomor : DIR/1464 tanggal 12 Desember 2008 (copy, tidakada ) ;156Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada) ;157Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, asli tidakada ) ;158Surat Walikota Ambon No. 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang IzinMendirikan Bangunan ;159Surat DPRD Promal ke Gubernur Maluku No. 593/333/DPRD tanggal 5Agustus 2006 perihal Permohonan Persetujuan penghapusan/Penjualan TanahPEMDA ITI
Nomor : 641/2008 tanggal 11Desember 2008 (copy, asli tidak ada)Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)Dokumen Debitur : PT Nusa Ina PratamaHalaman 195 dari 253 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2016/PN Amb10111213141516Plafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace), terdiri dari:Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, aslitidak ada)Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang IzinMendirikan BangunanSurat DPRD Promal
Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11 Desember 2008(copy, asli tidak ada)Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2016/PN Amb29 Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)e Dokumen Debitur : PT Nusa Ina PratamaPlafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace),terdiri dari:1Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka Grand Palace (copy, aslitidak ada)2Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober 2005 tentang IzinMendirikan Bangunan3Surat DPRD Promal
tanggal 12Desember 2008 (copy, asli tidak ada)28 Pengkajian Keputusan Nomor : 641/2008 tanggal 11Desember 2008 (copy, asli tidak ada)29 Risalah Komite Kredit tanggal 10 Desember 2008 (copy, asli tidak ada)e Dokumen Debitur : PT Nusa Ina PratamaPlafond : Rp 4,000,000,000 (Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace), terdiri dari:1Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan Poka GrandPalace (copy, asli tidak ada)Surat Walikota Ambon No 648.3/240 tanggal 26 Oktober2005 tentang Izin Mendirikan BangunanSurat DPRD Promal
329 — 158
., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl.
., Jabatan KasiPengamanan Hutan dan Penegakan Hukum padaDinas Kehutanan Promal;5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan KasubagSengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukumdan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf BiroHukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl.
192 — 56
Bahwa syarat promal menurut ketentuan peraturanperundangundang seserang berhak atas sebidang tanah apabila yangbersangkutan mempunyai alas hak atas tanah, dianggap berhak atas tanahtersebut sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagaipemengang hak.
86 — 40
,dengan dasar Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal tanggal 02111995No. BPN : 670/9/IIVP/KMA/1995, yang merupakan bekas Hak Milik No.143/huruf B/Ahusen.Bahwa Hak Milik No. 143/huruf B/Ahusen terdaftar pertama kali tanggal 11September 1969 atas nama Ortho Sagitta dengan dasar Pemberian HakMilik atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubenur KepalaDaerah Maluku tanggal 28 Mei 1969 No. 28/HM/Kinag/69, Luas 163 M?
119 — 41
., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku;6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
., Kasi Pengamanan HutandanPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;5. JERROLD . D. LEASSA, S.H. M.H., KasubagSengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku ;6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAMpadaKantor Gubernur Maluku.
NADHER ATTAMIMI
Tergugat:
1.GUBERNUR PROPINSI MALUKU
2.PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU
3.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX MALUKU
4.BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
5.SO KOK SENG
6.POLO SETIAWAN
7.HENRY JOTAM LOLAEN
8.HARRY TAN PT DOK TAWIRI
9.HERNY SAYOGO DAN CAESAR BORIS CHOMARO
10.MARLON LONTOH
11.JHONNY de QUELJOE alias SIONG
12.JANES TANISIWA
13.Ny. DENI TRINTJE SEIPATTIRATU
14.PEMERINTAH NEGERI TAWIRI
15.SILAS TOUMAHUA
16.JOSEP TUHULERUW
17.JERRY TUHULERUW
18.YANTJE SIRIPORI
Turut Tergugat:
LANTAMAL IX AMBON
159 — 44
Dok Tawiri telah mendapatkan ijin ReklamasiPantai di desa Tawiri dengan Nomor: HK.50/1/11/PHB Promal.96tertanggal 29 Januari 1996 dengan lebar 300 M? dan panjang menjorongke laut seluas 120 M, sehingga diatas tanah tersebut terdapat bidangtanah yang telah direklamasi, maka sangat tidak beralasan hukum jikaPenggugat mengklaim luas tanah seluas 41. 698 M? adalah tanah milikPenggugat..
105 — 41
DNS PERIKANAN & KELAUTAN PROMAL Bulan Januari s/d Oktober dan November s/d Desember dengan No. Rek : 0101010776, (bulan September tidak ada) ;192) Legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 061/2016/14k tanggal 4 Agustus 2014 kepada Direktur PT.
132 — 51
DNS PERIKANAN & KELAUTAN PROMAL Bulan Januari s/d Oktober dan November s/d Desember dengan No. Rek : 0101010776, (bulan September tidak ada) ;192) Legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 061/2016/14k tanggal 4 Agustus 2014 kepada Direktur PT.