Menyatakan Biaya Perkara Menurut Hukum;Ex Aequo Et Bono, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk ParaPemohon PKPU datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas,untuk Termohon PKPU datang diwakili oleh Wong Nancy selaku Direktur PT.Hotel Bahtera Jaya Abadi, yang beralamat di Kompleks Ruko De RoyaleBalikpapan Regency Blok H2 No. 11, Jl.

Hotel Danau TobaInternational sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar sahamdari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaituperseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSLB) Nomor 103 tanggal 24Februari 2011 PT.Hotel Danau Toba International Nomor 90 tanggal 24Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. juncto Surat PersetujuanPerubahan Kepengurusan Perseroan

Bahwa dengan demikian Penggugat jelas dan nyata mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata UsahaNegara, dengan tuntutan hukum agar Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU22344.40.22.2014.perinal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat.

Notaris yang membuat Akta Berita Acara RUPSLB telahmelakukan akses datadata pelaporan Kepengurusan Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional ke Sistem Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, akan tetapi melaluiakses tersebut yang dilakukan secara elektronik / online, penyampaiandatadata untuk akses tersebut diblokir atau tidak dapat diteruskan,dikarenakan pihak Direksi telah mengakses secara online perubahandata kepengurusan PT.

Hotel Danau Toba International malahtelah melakukan RUPSLB tentang Perubahan Susunan Pengurustanggal 26 Juli 2014, pada hal Direksi sejatinya telah kehilangan haknyauntuk melakukan RUPSLB, hal ini didapat dengan fakta yang sangatjelas pada tanggal 22 November 2013 seluruh pemegang saham PT.Hotel Danau Toba International, telah hadir mengikuti RUPSLBtersebut, logikanya Direksi telah mengetahui sedang berlangsungRUPSLB PT.

,dalam memori banding ini di sampaikan bukti tambahan yangmenerangkan telah didukung dengan dokumen pendukungsebagaimana dimaksud dalam buku data Perseroan PT.Hotel Danau Toba International (PT.

atau berakhir sehingga pekerjaan pihak kedua(Penggugat) selaku General Manager tetap berjalan seperti biasa, sepertiyang dicantumkan dalam pasal 18 Surat Penjanjian Kerja ini pasal 18 yangberbunyi 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, kKedua belah pihakharus menyampaikan keinginannya masingmasing, apabila dalam 1 (Satu)bulan kontrak belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, makaperjanjian kontrak ini dianggap diperpanjang.Bahwa Penggugat menerima surat dari NANCY WONG selaku Direktur PT.Hotel

atau berakhir sehingga pekerjaan pihak kedua(Penggugat) selaku General Manager tetap berjalan seperti biasa, sepertiyang dicantumkan dalam pasal 18 Surat Penjanjian Kerja ini pasal 18 yangberbunyi 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, kedua belah pihakharus menyampaikan keinginannya masingmasing, apabila dalam 1 (Satu)bulan kontrak belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, makaperjanjian kontrak ini dianggap diperpanjang.Bahwa Penggugat menerima surat dari NANCY WONG selaku Direktur PT.Hotel

Bahwa Penggugat setelah perjanjian kerja berahir masih tetap bekerjakepada Tergugat seperti biasa dan masih tinggal di hotel Bahtera.Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat sesuai dengan surat PHK No:012/DIR/HBJA/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.Bahwa sampai dengan diajukannya surat gugatan ini Penggugatbelum menerima hakhak Penggugat selaku General Manager pada PT.Hotel Bahtera Jaya Abadi sepenuhnya dengan Masa kerja 21 tahun terhitungmulai tahun 1993

adalah tidak sesuai keahlian Penggugat;2. bahwa oleh karena tidak patut mutasi tersebut maka sudah tepat Penggugattidak dapat dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud keteranganPasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.HOTEL

Saham 55 % pada PT.Hotel Pare Wisata Mas, berkedudukan diPAREPARE, didirikan berdasarkan AKTA tertanggal 7 Maret 2001,Nomor : I5 yang telah memperoleh pengesahan Menter!Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat keputusannya tertanggal 5 Desember 2001, Nomor : C 15027HT .Ol. Ol.

buktibukti selainnya tidak dipertimbangkan akantetapi tetap sah dan terlampir di dalam berkas perkara ;Halaman 138 dari 141 halaman Putusan Nomor: 98/G/2015/PT UNBDGMemperhatikan, pasalpasal dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, danDALAM PENUNDAAN ;Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaanKeputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Hotel

Foto Copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Nomor : 450a/B/Kep/Bt/1995, tertanggal 10 Agustus 1995, Tentang Pelaksanaan KontrakManajemen, Kontrak Bagi Keuntungan Dan Kontrak Bagi Tempat UsahaAntara Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Dengan PT.Hotel Modern Internusa Semarang, diberi tanda : P6 ;.

Dati II Bantul dengan PT.Hotel Modern Internusa dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan LapanganGolf , Hotel, Area Rekreasi dan Villa di Kawasan Parangtritis Kabupaten Dati IIBantul, Nomor : 21/Perj/Bt/1995 dan Nomor : 0183/PPR/MDR/K/AB/ VII/95tertanggal 8 Agustus 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Addendum PerjanjianKerjasama Pembagian Keuntungan Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIBantul dengan PT. Awani Modern Indonesia Jalan Brigjend.

HOTEL INDONESIANATOUR (INNA GARUDA), sampai dengan terjadinya pemutusan hubungankerja secara sepihak tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahanapapun, apalagi menyalah gunakan jabatan/wewenang sehingga merugikan PT.HOTEL INDONESIA NATOUR (INNA GARUDA) serta telah melaksanakantugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalamPeraturan Kepegawaian HOUSE RULE.

Bangun Harjo Kota Semarang ;e Bahwa benar Saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dansaksi menjabat sebagai Assistant Chip Accounting di PT.Hotel Semesta ;Halaman 10 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN SmgBahwa tugas pokok saksi sebagai Assistant Chip Accounting adalahmelakukan pengadministrasian pembukuan Keuangan Perusahaan danPengawasan Transaksi Keuangan Perusahaan ;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;Bahwa setahu Saksi, terdakwa saat itu bekerja di PT.

Semesta karya mandiri sentosa(PT.Hotel Semesta) dirugikan dengan total kerugian yang dialami sebesar Rp.2.661.465.999 (Dua milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus enampuluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;2.

Metro Hotel International sejak tahun 2014 danSaksi menjabat sebagai Senior sales & Mice Manager ;Bahwa tugas pokok Saksi antara lain sebagai marketing untuk mencariCustumer/ tamu yang akan menggunakan fasilitas Hotel Metro, HandleComplaine dari tamu, Dealing Harga antara tamu & Pihak Hotel metro ;Bahwa atas pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada EAM(Excecutive Assiitant manager) yang di jabat oleh Pak Heri Jadmiko ;Bahwa Saksi kenal dengan Eko Heru Norahoni dengan jabatan Acciunting PT.Hotel

Tanggal 21051996 Jual Beli Saham PT.Hotel Batavia Hotel Batavia HarmoniHarmoni567 Sertifikat Tanah PT.

No.268.269.421 Sertifikat Tanah PT.Hotel Batavia Hotel Batavia568 Surat Ketua BKPM No. 715/PMDN/1991 Surat Pernyataantanggal 20111991 Penanaman ModalDalam Negeri569 Surat BKPM Menteri No.410/III/PMDN/1994 PersetujuanNegara Penggerak tanggal 05101994 Pembaharuan RencanaBadan Investasi Investasi570 Surat Meneg No.365/T/PMDN/1996 Ketentuan ProyekPenggerak Badan tanggal 08051996Investasi571 Surat Kepala BKPN No.228/B.6.B/1996 Perusahaan Pemiliktanggal 31051996 Saham572 Surat BKPM No.239/BMT/PMDN/1995Penggerak

HotelBatavia 566Jual Beli Saham PT.Hotel BataviaHarmoniTanggal 21051996Jual Beli Saham PT.Hotel Batavia Harmoni 567Sertifikat Tanah PT.Hotel BataviaNo.268.269.421Sertifikat Tanah PT.Hotel Batavia 568Surat Ketua BKPMNo. 715/PMDN/1991tanggal 20111991Surat PernyataanPenanaman ModalDalam Negeri 569Surat BKPM MenteriNegara PenggerakBadan InvestasiNo.410/III/PMDN/1994tanggal 05101994PersetujuanPembaharuan RencanaInvestasi 570Surat MenegPenggerak BadanInvestasiNo.365/T/PMDN/1996tanggal 08051996Ketentuan

PT.Hotel Bahtera Jaya Abadi (dalam Pailit) memberikankelonggaran batas waktu penjualan kepada BPD Kaltimtara selakuPemegang Hak Tanggungan Jaminan tersebut, hingga seluruh AssetPT.Hotel Bahtera Jaya Abadi (dalam Pailit) teryjual sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah;Bahwa Tergugat , selain mengirimkan Surat kepada Penggugat padatanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 092/D1/BPDPST/PPK/II/2020 perihal:Surat Pemberitahuan

Tergugat juga melampirkan pengumumanlelang dengan judul PengumumanPertamaLelang Eksekusi HakTanggungan, dengan data sebagai berikut: Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak TanggunganJaminanAgunan Jenis No.Atas Nama Kelurahan KecamatanSertipikat SertipikatKlandasanSHM 01 Liang Martha ii Bpp TimurirKlandasanSHM 1856 Liang Martha 1; Bpp TimurirHotel KlandasanSHGB 588 Liang Martha Bpp TimurMenara llirKlandasanBahtera SHGB 589 Ruddy Wong Bpp TimurirKlandasanSHGB 590 Liang Martha r Bpp TimurirSHGB 90 PT.Hotel

Komisaris Jhonny Pardede sedang berada di Australiasehingga hanya dapat dihubungi melalui telepon seluler ;16.Bahwa cukup petunjuk, pada perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PNMDNsengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh Tergugat II (dahulu sebagaiPenggugat dalam perkara No. 683/Pdt.G/2013/PNMDN) agarkeberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan Komisaris PT.Hotel Danau Toba International yang dilaporkan oleh Tergugat tidakterungkap (agar tertutup) ;17.Bahwa dari pointpoint yang telah penggugat jelaskan

PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan polisi diKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/X1/2013/SPKT Il,tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor adalah Penggugat:Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas)halaman 5 (lima) yang pada intinya menerangkan bahwa tindakanTergugat (dahulu Tergugat VI dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah merugikan Penggugat;Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT.Hotel

Pardede, selaku Pemegang Saham PT.Hotel Danau Toba International sebanyak 218 lembarsaham;Emmy Pardede, selaku Pemegang Saham PT. HotelDanau Toba International sebanyak 141 lembarsaham;Anny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. HotelDanau Toba International sebanyak 141 lembarsaham;Marry Pardede, selaku Pemegang Saham PT. HotelDanau Toba International sebanyak 141 lembarsaham;Tergugat VIII:Tergugat IXTergugat XTergugat XITergugat IIIJhonny Pardede, selaku Pemegang Saham PT.

BASKO MINANG PLAZA, BUKAN PENGGUGAT (PT.HOTEL MINANG MANDIRI), sehingga dengan demikian gugatanPENGGUGAT mengandung cacat formil.1.7. Berdasarkan halhal sebagaimana terurai diatasTERGUGAT mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang muliamenyatakan : Menolakgugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; atausetidak tidaknya menyatakan :Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard).2. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITISCONSORTIUM), dengan alasan sebagai berikut:2.1.

Hotel Minang Mandiri, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT.Hotel Minang Mandiri Nomor 7 tanggal 23 Maret 2004 yang dibuat dihadapanNotaris Yovita Andriana Notaris di Pekanbaru disahkan oleh Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia tanggal 14 Desember 2006 Nomor : W400162 HT.01.01TH.2006 yang kepengurusan atau susunan Direksi dan Komisaris saat pertamakali diangkat adalah sebagai berikut : Direktur Utama ; Maryanto Kadri. Direktur ; Zico Mardian Utama. Komisaris Utama ; Ellita.

Bahwa pada tahun 1990 didirikan PT.Pengembangan Pariwisata SulawesiUtara (PT.PPSU) dengan pemilik saham terdiri dari : Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sejumlah 19,19% ; Pemerintah Kabupaten Kota SeSulut sejumlah 8,68% ; PT.Bali Tourism Development Coorporation (PT.BTDC) sejumlah 25,6% ; Yayasan Bank Exim sejumlah 17,14% ; Dana Pensiun PT.Bank Mandiri sejumlah 8,68% ; PT.Hotel Indonesia Internasional sejumlah 8,26% ; PT.Waya W sejumlah 4,08% ; Lainlain sejumlah 8,14% ;dan yang menjadi Direktur

Bahwa pada tahun 1990 didirikan PT.Pengembangan Pariwisata SulawesiUtara (PT.PPSU) dengan pemilik saham terdiri dari :Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sejumlah 19,19% ;Pemerintah Kabupaten Kota SeSulut sejumlah 8,68% ;PT.Bali Tourism Development Coorporation (PT.BTDC) sejumlah 25,6% ;Yayasan Bank Exim sejumlah 17,14% ;Dana Pensiun PT.Bank Mandiri sejumlah 8,68% ;PT.Hotel Indonesia Internasional sejumlah 8,26% ;g. PT.Waya W sejumlah 4,08% ;h.

pulang ke rumah orang tua di Malang= Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkandan Termohon menyatakan tidak benar kalau Termohon memprovokasi orang lain;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya Termohon telahmenyampaikan bukti surat berupa :1:Foto copy slip gaji Pemohon yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen dari PT.Hotel

menjadi jawaban sebagaimana dalam Konpensi diberlakukan pulaoleh Tergugat pada Rekonpensi sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapatterpisahkan ;4 Bahwa Tergugat Konpensi dalam jawaban gugatan konpensi ini sekaligus mengajukangugatan rekonpensi sebagai Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / PenggugatKonpensi ;5 Bahwa benar Penggugat Rekonpensi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja sudahsesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT.Hotel

Hal ini diperkuat dengan surat pemberitahuanHalaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 377/Pdt/2020/PT MDNPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang diterbitkan olehBadan pengelolahn pajak dan retribusi daerah kota Medan yangmerangkan bahwa yang membayar pajak bangunan tersebut adalah PT.Hotel Danau Toba Internasional (vide Bukti T10 dan T11) danbukanlah Terbanding/Penggugat.

Bahwa karena Bangunan Motel Danau Toba International yang berdiridiatas tanah tersebut adalah merupakan salah satu dari usaha PT.Hotel Danau Toba International berdasarkan bukti T7, T8,T9, T10, T11 dan T12, maka perbuatan Terbanding Rekonpensi/PenggugatKonpensi yang menjual Bangunan Motel Danau Toba International yangterletak di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Petisah Hulu, KecamatanMedan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimanasertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5999/Petisah hulu seluas

Aktaakta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT.Hotel Danau Toba Internasional No. 22 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuatdi hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok; (bukti T5);b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. HotelDanau Toba Internasional No. 17 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok; (bukti T6);c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Kesepakatan Tanggal 04 Mei 2004 antara PT.Hotel IndonesiaNatour dengan Sdr.

Rp 180.000, Mei 2004 sampai Rp 230.183.500, Rp. 230.363.500,Y Souhcka dengan Mei 2009(x 61 Bulan) 30.31.32.Bahwa sejak bulan Desember 2004 hingga surat gugatan ini dibuat,PT.Hotel Indonesia Natour tidak lagi memberikan Upah kepada ParaPenggugat;Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetapmelakukan kewajibannya, yakni: Pekerja berkewajiban tetap bekerja, danPengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja:Bahwa

., Notaris di Jakarta diberi tandaNovum Pemohon PK 1 (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya terlampir);Bukti Baru (Novum) berupa Daftar barangbarang/dokumendokumenyang diserahkan oleh Bank ExportImport Indonesia Kepada PT.Hotel Medan Utama dan Ahli Waris Almarhum Syahrul Abidinsebagaimana dimaksud dalam Akte R. Sukarsono, S.H.