Kertapati Palembang; Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.Kereta Api Indonesia (KAI); Bahwa barang milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang dicurioleh terdakwa bersama dengan rekannya (belum tertangkap) adalah1 (Satu) unit Troli untuk mengangkut Rel Kereta Api warna kuning; Bahwa 1 (satu) unit Troli untuk mengangkut Rel Kereta Apiwarna kuning tersebut sebelum hilang biasanya diletakkan ataudisandarkan dipagar kantor UPT jalan rel Kertapati Kel. KemangAgung Kec.

Kertapati Palembang; Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.Kereta Api Indonesia (KAI); Bahwa barang milik PT.

Kereta Api Indonesia (KAI) yang dicurioleh terdakwa bersama dengan rekannya (belum tertangkap) adalah1 (Satu) unit Troli untuk mengangkut Rel Kereta Api warna kuning;Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1658/Pid.B/2020/PN Pig Bahwa saat itu saksi sempat melihat wajah terdakwa karenasaat terdakwa hendak melarikan diri berpapasan dengan saksi dansaat itu saksi mengenali terdakwa; Bahwa saksi saat itu. melihat terdakwa bersama denganrekannya melarikan diri setelan berhasil mengambil barang milik PT.Kereta

Kertapati Palembang; Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.Kereta Api Indonesia (KAI); Bahwa barang milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yangterdakwa curi bersama dengan Sdr. Junai (belum tertangkap) adalah1 (Satu) unit Troli untuk mengangkut Rel Kereta Api warna kuning; Bahwa awalmula kronologi kejadian tersebut berawal pada hariSabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 22:00 Wib terdakwabersama dengan Sadr.

Rafik; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik PT.Kereta Api Indonesia (KAI);Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1658/Pid.B/2020/PN Pig Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanjitidak akan mengulanginya lagi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Tidak ada.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sahmenurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksisaksimaupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan,

tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan ; - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan : - Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; - Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua ) buah bick rem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta

Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua ) buahbick rem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta Api Indonesia 4.

karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadaterdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biayaperkara ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanyatedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harusditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Kereta

meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan : Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua ) buah bickrem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta

Api(Persero) di Emplasemen Stasiun Bandung, Pihak Tergugat telahmemberitahukan kepada pihak Penggugat bahwa lahan tanah PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) yang Penggugat sewa di Jalan Kebon Kawung,Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo Kota Bandung tersebuttermasuk lahan yang terkena KSO (Kerja Sama Operasi), sehingga lahantersebut tidak lagi dapat diperpanjang masa sewanya, oleh karenanyasetelah jangka waktu sewa tanahnya berakhir tanggal 31 Desember 2004,lahan tersebut harus diserahkan kembali

pada PT.Kereta Api Indonesia(Persero) dalam kondisi semula, hal tersebut sesuai klausul PerjanjianPasal 3 ayat 2 butir c yang berbunyi Pihak kedua (penyewa tanah)berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan tanah tanpa syaratapabila tanah yang disewa akan dipergunakan oleh Pihak Pertamayaitu PT.

Bandung No. 238/PDT/2019/PT.BDG10.diminta untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain :a. Surat Nomor : 365/SP.2/D.20/VI/2005, tertanggal 28 Juni 2005,Perihal:Peringatan b. Surat Nomor : JB 312/X1/15/KA2013,TANGGAL 28 November 2013,Perihal: Pengosongan Lahan SPBU Jalan Kebon Kawung;c. Surat Nomor: KA.203/III/2/DO.22017, Tanggal 9 Maret 2017,Perihal SuratPemberitahuan;d.

Pasal 3 ayat 2 butir c yang berbunyi pihak kedua (penyewatanah) berkewajibanmengosongkan dan menyerahkantanahtanpa syarat apabila tanah yang disewa akan...dipergunakan olehPihak Pertamayaitu PT.Kereta Api Indonesia (Persero );b.

Kereta Api Indonesia, kepada Direktur Utama PT.Kereta Api Indonesia (Persero), yang pada intinya menyatakanagar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menindak lanjutiantara lain menyelesaikan status kepemilikantanah danbangunan dalam rangka Program Penertiban Barang Milik Negaradi lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);Surat EdaranDirektur Aset Non Railways Nomor: 14/JB.312/KA2013 Tentang Pelaksanaan Penertiban Aset Tanah dan BangunanDi Lingkungan PT.

Kereta Api (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/OT.003/XI/2/KA2002 tanggal 6November 2002 tentang Perubahan dan Tambahan Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/OT.003/I/4/KA2001 tanggal 2 Januari2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana PT. Kereta Api (Persero) diLingkungan Kantor Pusat PT.

Kereta Api Indonesia di luar rapat umum pemegangsaham tentang peningkatan modal dasar, penambahan modal disetordan perubahan anggaran dasar perusahaan perseroaan (persero) PT.Kereta Api Indonesia ;1 (satu) berkas fotokopi dokumen Risalah dan Keputusan RUPS PT.Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang PengesahanHalaman 46 dari 91 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2013Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.

Kereta Api Indonesia di luar rapat umum pemegangsaham tentang peningkatan modal dasar, penambahan modal disetordan perubahan anggaran dasar perusahaan perseroaan (persero) PT.Kereta Api Indonesia ;1 (satu) berkas fotokopi dokumen Risalah dan Keputusan RUPS PT.Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang PengesahanRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.

Kereta Api Indonesia di luar rapat umum pemegangsaham tentang peningkatan modal dasar, penambahan modal disetordan perubahan anggaran dasar perusahaan perseroaan (persero) PT.Kereta Api Indonesia ;1 (satu) berkas fotokopi dokumen Risalah dan Keputusan RUPS PT.Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang PengesahanHalaman 58 dari 91 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2013Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.

KeretaApi (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, PT.Kereta Api (Persero) memperoleh peningkatan keuntunganterus ;Dalam mengadakan kerja sama investasi portofolio denganpihak PT. Optima Kharya Capital Management, pihak PT.Kereta Api (Persero) memperoleh keuntungan Rp5,75 miliaruntuk 6 (enam) bulan pertama sejak bulan Juni 2008 ;Bahwa berdasarkan perjanjian hutang piutang antara PT.Kereta Api (Persero) dengan PT. Optima Kharya CapitalManagement tersebut, maka pihak PT.

Bajatra Rekanan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepadaPenggugat, untuk kemudahan dalam pembuktian ;2.2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa surat Nomor : PL.105/V/7/KA 2014 tanggal 30Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra Rekanan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai Blacklist PT.Bajatra Rekanan PT.

Kereta ApiIndonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankanmengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baiksecara langsung maupun sebagaiDENCUKUING janennn ae nena nen reece2.3.

KeretaApi Indonesia (Persero) sendiri dan tidak digaji berdasarkanAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkandari anggaran keuangan PT.Kereta Api Indonesia (Persero)yang terpisah dari Anggaran Negara ;14. Bahwa karena PT.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA2012 tertanggal 27 November 2012 tentang PetunjukPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero), jBab XII PEMBINAAN DAN PENILAIAN PENYEDIA BARANG/JASA,a. Huruf a, Terbukti telah melakukan upaya untukmempengaruhi Panitia PBJ/Pejabat PB) dalam kaitandengan proses penilaian/evaluasi penawaran dalamrangka PB ;b.

Kereta Api Indonesia No. 99 tertanggal 31Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SurjadiJasin, SH (bukti photo copy sesuaiBukti T 3 : Photo copy Surat Pengangkatan dari Solihinsebagai Executive Vice Presiden Logistics dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) No.

Kereta ApiIndonesia (Persero) mengenai Blacklist PT.Bajatra Rekanan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kapasitas/kedudukansebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat putusan MahkamahAgung Nomor 61 K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalamperkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj.

Bajatra Rekanan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagaiPejabat Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat;2.4. KonkritBahwa Surat Keputusan Tergugat nyatanyata dibuat oleh Tergugat,tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apayang harus dilakukan yaitu berupa blacklist PT. Bajatra selakurekanan PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidakdiperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero untuk selamanya baik secaralangsung maupun sebagai pendukung);Individual:Bahwa surat keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada umum,tetapi secara khusus berlaku bagi Direksi PT.

Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsungmaupun sebagai pendukung;b. Dengan dinyatakan blacklist ini, tidak menggugurkan masalah hukumyang sedang berjalan;Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 528 K/TUN/2015c.

Bajatra selaku Rekanan PT.Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa surat Nomor PL.105/V/6/KA 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) tidak mencerminkan asasasas umumpemerintahan yang baik (AAUPB) yang meliputi antara lain:1.

Penggugat:
STEPHANS DAVID SP SINAGA
Tergugat:
1.PT.KERETA API INDONESIA
2.Kementrian BUMN Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah Surat PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daerah Operasi 8 Surabaya Nomor : KA.205/II/1/DO.8-2018 tanggal 6 Pebruari 2018 perihal Surat Pemberitahuan;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daerah Operasi 8 Surabaya Nomor : KA.205/II/1/DO.8-2018 tanggal 6 Pebruari 2018 Perihal Surat Pemberitahuan

Kereta Api (Persero) Jembertelah dikuasai Tergugat secara tidak sah adalah melawan hukum;Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan atas sebidang tanah persewaan milik PT.Kereta Api (Persero) yang berlokasi di Kelurahan Sobo, KecamatanKabupaten Banyuwangi (KM.83 + 505 s/d.

Menyatakan perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan PT.Kereta Api (Persero) Jember Nomor 047/9.68418/KBT/TN/II/2005 danPerpanjangan Sewa Menyewa Nomor 0047/68481/DAOP.9/991/KBT/TN.XII/2011 tanggal, 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh kedua belahpihak adalah sah menurut hukum;4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang berhakatas sebidang tanah sewa milik PT. Kereta Api (Persero) Jember;5. Menyatakan sebidang tanah sewa milik PT.

Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan atas sebidang tanah persewaan milik PT.Kereta Api (Persero) yang berlokasi di Kelurahan Sobo, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi (KM.83 + 505 s/d. KM.83 + 531) tanpa syaratapapun juga dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan jika perludengan bantuan polisi;7.

Namun dalam perkara ini Judex Facti hanyamendasarkan diri pada alat bukti keterangan surat semata, yakni SuratPerjanjian sewa tanah milik PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IXJember Nomor 047/9.68418/BWI/TN/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 (videbukti P.1), Addendum/Surat Perjanjian Sewa Nomor 047/9.68418/KBT/TN/I1/2006 tanggal 1 Februari 2006 (Vide bukti P.3) dan Surat Perjanjian SewaNomor 0047/68418/DAOP.9/991/KBT/TN/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011(Vide bukti P.5):Padahal dalam surat perjanjian

Mewajibkana.Surat Keputusan Tergugat I berupapenerbitan Surat NomorUM.104/I11I/01/DI1.2010 perihalPenjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) di JI.

Perusahaan Jawatan KeretaAPpi; rrr rrr eekepada para Tergugat untuk mencoret danmencabut: Halaman 19 daria.Surat Keputusan Tergugat I berupapenerbitan Surat NomorUM.104/II1I/01/DII.2010 perihalPenjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) di JI. Bima tanggal2 Maret2010; .

Kereta Api ada bagian aset Nonproduksi dan saya Cuma sebagai pengelola asettersebut; Bahwa, orang orang yang tinggal dirumah dinas milik PT.Kereta Api yang di Jalan Rima dan sekitamya tidakmenyewa lagi, sejak dibuat Peraturan baru oleh PT.Kereta Api, tetapi ada di sosialisasikan dengan suratmelalui pengurus persatuan pensiunan; Bahwa, sebelum saya ditempatkan dibagian penguasaan danpengelolaan aset PT.

Penerbitan Penggunaan Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) ditujukan kepada Direksi PT.

Kereta Api (Persero)Nomor Kep U/LL.003/V/1/KA.2009, tanggal 14 Mei 2009, tentangPenetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Serta FasilitasLainnya di Lingkungan PT.Kereta Api (Persero), terhadapPenggugat Muhamad Jusuf Tahir berlaku Perjanjian sewa menyewadan terhadap Surat Penunjukkan rumah sudah tidak berlaku lagiMenimbang, bahwa dalam Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor Kep U/LL.003/V/1/KA.2009, tanggal14 Mei 2009, tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan BangunanSerta Fasilitas Lainnya di

Kereta Api (Persero) menjalin kerjasama dimana PT.Kereta Api memberikan hak kepada PT. Yakinland Propertindo untukmendirikan bangunan perkantoran dan pertokoan diatas tanah milikPT.

Kereta Api dan digunakan sebagai kantor PT.Kereta Api, sedangkan proyek Raffles Square tertundapelaksanaan pembangunannya.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.9. Ny.

Kereta Api dan digunakan sebagai kantor PT.Kereta Api, sedangkan proyek Raffles Square tertundapelaksanaan pembangunannya.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.10.

Bahwa terdakwa menunjukan saham mayoritas padasaat dilakukan kerjasama tersebut dengan tujuan agar PT.Kereta Api (persero) tidak mengetahui apabila PT. DjarumKudus Indonesia ikut serta dalam proyek tersebut, karenaPT. Djarum Kudus Indonesia pernah mempunyai masalahdengan PT. Kereta Api (persero) pada saat pembangunanproyek WTC Mangga Dua, dan terdakwa takut apabila PT.Kereta Api (persero) mengetahui hal tersebut, maka PT.Kereta Api (persero) akan membatalkan kerjasamanyadengan PT.

KERETA API INDONESIA (Persero), berkedudukan di Bandung cq PT.KERETA API INDONESIA Daerah Operasional 2,Bandung, beralamat di JI.

Disisi lain pada petitumgugatannya Para Penggugat telah meminta agar pengadilan menyatakan SPR(surat yang notabene dikeluarkan oleh Kantor Pusat), surat perjanjian sewa(surat yang dibuat berdasarkan Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesiapusat), tidak sah dan batal demi hukum, disini artinya menurut ketentuan hukumacara, bukan hanya PT. Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung yang dijadikanTergugat oleh Para Penggugat, melainkan juga Direktur Utama PT.

T.dK/P.dR 3 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 23 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Ny.Hj. SRI HARTATI (incasu Penggugat 2 dK / Tergugat dR 2) ;4. T.dK/P.dR 4 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 19 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Drs.MUKIJAT (incasu Penggugat 3 dK / Tergugat dR 3) ;5.

T.dK/P.dR 5 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 25 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Hj.MILAH KARMAN (incasu Penggugat 4 dK / Tergugat dR 4) ;6. T.dK/P.dR6 : SURAT KETERANGAN tertanggal 23 September2013 atas nama Ny. Hj. SRI HARTATI (incasu Penggugat 2 dK /Tergugat dR 2) ;7. T.dK/P.dR 7 : SURAT KETERANGAN tertanggal 19 September2013 atas nama Drs. MUKIJAT (incasu Penggugat 3 dK / Tergugat dR3);8.

KERETAAPI INDONESIA (Persero) Daop 2 Bandung.Menimbang, bahwa karena yang digugat sejatinya adalah institusi PT.KERETA API INDONESIA (Persero) maka yang mewakili adalah pengurusnyaatau pejabatnya yaitu Direktur Utama (Dirut) cg. PT.

Purwakarta,Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah plat blower milik PT.Kereta Api Purwakarta tanpa ada ijin dari pemiliknya;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN Pwke Bahwa cara Terdakwa mengambil plat blower tersebut dengancara sebelumnya Terdakwa mempersiapkan dulu karung plastikwarna putin kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arahgerbong yang sudah tidak digunakan dan kemudian Terdakwamasuk ke gerbong bawah krl yang tidak dikunci setelah didalamgerbong kemudian Terdakwa mengambil plat

KeretaApi Purwakarta mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);e Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang adalah apabilaberhasil akan Terdakwa jual dan uangnya akan digunakanmakan seharihari;e Bahwa barang tersebut masih bisa dipergunakan oleh pihak PT.Kereta Api Indonesia;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa

penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plat bloweralumunium, yang telah diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada PT.Kereta

Kesemuanya adalah pegawai PT.Kereta Api Indonesia (Persero) pada Pusat Hukum PT.

Bahwa Penggugat, bekerja sebagai Pegawai Perusahaan di PT.KERETA API (Persero) DAOP IX Jember (Tergugat) sejak 01 Maret 1981(29 Tahun) dengan Pangkat: Penata Muda Tk. Perusahaan Ill/o, NIPP :35584, jabatan terakhir sebagai Kepala Resor 93 Bo (Bondowoso),Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 489 K/Padt.Sus/2011dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.190.274, (tiga juta seratus sembilanpuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) ;.

Bahwa Pasal 99 ayat (1) angka 4 dan 5 Perjanjian Kerja Bersama PT.Kereta Api dengan Serikat Pekerja PT. Kereta Api periode 20062008menyebutkan :"Setiap pegawai diwajibkan :4. Mematuhi peraturanperaturan tentang tata tertib disiplin kerjadan mengerti serta memahami terhadap laranganlarangan yangHal. 13 dari 26 hal. Put.

Kereta Api dengan Serikat Pekerja PT.Kereta Api periode 20062008 (sama dengan ketentuan pasal 104ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama PT. Kereta Api dengan SerikatPekerja PT.

Kereta Api dengan Serikat Pekerja PT.Kereta Api periode 20062008 (sama dengan ketentuan pasal 104ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama PT. Kereta Api dengan SerikatPekerja PT. Kereta Api periode 20092011, SESUNGGUHNYA SAMAPERSIS dengan ketentuan pasal 158 ayat (la) UU No. 13 tahun 2003sebagaimana dikemukakan di atas, SESUNGGUHNYA. PHK yangdilakukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalahHal. 16 dari 26 hal. Put.

Smg tanggal 22Oktober 2015 dalam perkara antara : PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaiPenggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Blora sebagaiTergugat dan Dr. Soegiarto Soehardjo, SpPA (K) d.h. Lauw Djoe Hien sebagaiTergugat Il Intervensi (fotocopy sesuaidengan salinannya); Salinan Penetapan Resmi Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor024/G/2015/PTUN.

Smg tanggal 16 Maret2017 dalam perkara Gugatan antara PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yangdiwakili oleh Dody Budiawan sebagaiTermohon Kasasi dahuluTerbanding/Penggugat melawan I. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Blorasebagai Pemohon Kasasi dahuluPembanding JVTergugat, dan Il Dr.Soegiarto Soehardjo, Sp.PA. (K) d.h.

G/2002/PN.TK tanggal 19 Pebruari 2003 antara PT.KERETA API (Persero) sebagaiPENGGUGAT melawan NY. ~ LINDASURYATI CS = sebagai TERGUGAT(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor: 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Atas Tanah Asal KonversiHakHak Barat (fotocopy sesuai denganfotocopynya) ;"Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah (fotocopy sesuai denganfotocopynya): Peraturan Menteri

KERETA API INDONESIA disingkat PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO),berkedudukan di Kota Bandung (fotocopysesuai dengan fotocopynya); Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor : KEP.

DIR/KP.303/X1V/520/KA2016 tanggal 19 Desember2016 tentang Mutasi di Lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) (fotocopysesuai dengan fotocopynya); Buku "DARI KONSESI KE NASIONALISASISEJARAH KERETA API CIREBON Halaman 117 dari 168 hal Putusan No. 032G/2017/PTUN.Smg.38.oO.40.Bukti P 38Bukti P 39Bukti P 40SEMARANG. Penerbit Aset Non RailwayDirektorat Aset Tanah dan Bangunan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) JalanPerintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung.Dicetak di Bandung Tahun 2016.

Sedangkan luas tanah Hak Pakai yang diberikan Tergugatkepada PT.Kereta Api Indonesia adalah seluas 30.622 m2 (tiga puluh ribuenam ratus dua puluh dua meter persegi) melebihi luas tanah yang(a = Fl4.Pelanggaran Peraturan Kepala BPNRI Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dalam Lampiran Il,disyaratkan adanya Foto copy SPPT.PBB dari Pemohon, adalah samasekali tidak dipenuhi oleh PT.Kereta Api Indonesia sebagai pemohon HakPakai, karena selama ini yang membayar SPPT/PBB

DesaTamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015, Surat UkurNomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622m2 atas nama PT.Kereta Api Indonesia; 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak PakaiNomor 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal13 Agustus 2015, luas 30.622 m2 atas nama PT.Kereta Api Indonesia; 4.

Surat Ukur tanggal 13082015 Nomor0013/Tamanagung/2015 atas nama PT.Kereta Api Indonesia yangterletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, KabupatenMageland; 222 nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nen nnn nn nnn en enn nn eensc.

Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sebabPenggugat baru tanggal 12 April 2018 mengajukan gugatan setelahobjek gugatan terbit sertipikat Hak Pakai Nomor : 00033/Tamanagungpada tanggal 16092015 atas nama PT.Kereta Api Indonesia olehKantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

Sehingga PT.Kereta Api Indonesia yangmerupakan pemegang hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 / DesaTamanagung sebagai pihak yang termasuk mempunyai kepentingan atasobyek sengketa tersebut; 03. Eksepsi Diskualifikator.

KAI(Persero) dan Terms Of Reference (TOR) Nomor : 09 / TOR / CN/ KA2011tanggal 25 Maret 2011 Penetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan NonRailway Milik PT.Kereta Api Indonesia ( Persero ) serta segala tindakan itutermasuk dalam hal menjalankan Rekomendasi Penertiban PenggunaanRumah dinas PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dari Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia ( Vide : Surat Nomor: R.3336 / KPK / XI / 2007tertanggal 19/11/2007 jo Surat Nomor : R. 4002 / 1012 /09 / 2014 tertanggal16/9/2014

Bdg tanggal 18 Mei 2015)sehingga penggunaan atas aset tanah dan/atau bangunan milik PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) tanpa ijin dan dengan terbukti sebagai tindak pidana a quomaka selain terbukti secara Pidana tersebut juga sangat beralasan hukum telahdapat dikualifikasikan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;.

/ PENGGUGAT KONVENSI dengan tanpa suatualas hak yang dibenarkan menurut hukum dengan tanpa perhitungan sewamenyewa yang dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku yang10.11.12.52mengakibatkan belum dapat difungsikannya kembali oleh Para PenggugatRekonvensi ( PT.Kereta Api Indonesia (Persero)) ;.

API INDONESIA ( Persero)Nomor : KEP.DIR / KP.303 / Il / 20 / KA2015 Tentang MutasiPegawai yang dipekerjakan di PT.Kereta Api Indonesia ( Persero)tertanggal 2 Februari 2015 dengan Jabatan sebagai Senior ManagerPengamanan Daop Ill Cirebon.T.I2.

Api ( Persero ), yang semula bernamaPN.Kereta Api, kKemudian menjadi PERJANKA, dan berubah lagi menjadiPERUMKA dan terakhir adalah PT.Kereta Api Indonesia ( Persero ).

KERETA API INDONESIA (Persero)DAERAH OPERASI 4 SEMARANG sebagai PEMILIK TANAHdengan ANITA KUMALA SARI (in casu TERGUGAT I) sebagaiPENYEWA tentang PERSEWAAN ASET TAHUNAN PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DAERAH OPERASI 4SEMARANG September 2014 dengan OBJEK SEWA :e Lokasi : Sekitar KM. 70 + 800 antara Blora CepuLintas Non Operasi Rembang Cepu Jalan Raya CepuNo. 7 RT. 02/RW. 03 Kelurahan Cepu, KecamatanCepu, Kabupaten Blora (in casu OBJEK SENGKETA 1);e LuasHal. 19 dari 111 Hal. Put.

TERGUGAT Il) sebagaiPENYEWA tentang PERSEWAAN ASET TAHUNAN PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DAERAH OPERASI 4SEMARANG September 2014 dengan OBJEK SEWA :LRG mmm mmm mmm nner rennerSekitar KM. 70 + 800 antara Blora CepuLintas Non Operasi Rembang Cepu Jalan Raya CepuNo. 7A RT. 02 RW. 03 Kelurahan Cepu, KecamatanCepu, Kabupaten Blora (in casu OBJEK SENGKETA70,00 M2 (Tujuh puluh meter persegi);PRNQQUNGIAN Hse enenenserneeneeees:Tempat Usaha;e Jangka Waktu Sewa : 1 (satu) tahun;e Masa Berlaku Perjanjian

KERETA API INDONESIA (Persero)DAERAH OPERASI 4 SEMARANG sebagai PEMILIK TANAHdengan LIE KIKI SANJAYA (in casu TERGUGAT III) sebagaiPENYEWA tentang PERSEWAAN ASET TAHUNAN PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DAERAH OPERASI 4SEMARANG September 2014 dengan OBJEK SEWA :LIGK ASI ~~n mene nnn nnnnninnnnmnmnninn memesSekitar KM. 70 + 800 antara Blora CepuLintas Non Operasi Rembang Cepu Jalan Raya CepuNo. 7A1 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Cepu, KecamatanCepu, Kabupaten Blora (in casu OBJEK SENGKETAIII);e Luas70,00

No.19/Pdt.G/2014PENYEWA tentang PERSEWAAN ASET TAHUNAN PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DAERAH OPERASI 4SEMARANG September 2014 dengan OBJEK SEWA :LOKAS = 22 nme monn nnn nen nnn nnnSekitar KM. 70 + 800 antara Blora CepuLintas Non Operasi Rembang Cepu Jalan Raya CepuNo. 7C RT. 02 RW. 03 Kelurahan Cepu, KecamatanCepu, Kabupaten Blora (in casu OBJEK SENGKETA70,00 M2 (Tujuh puluh meter persegi);Penggunaan :Tempat Usaha;e Jangka Waktu Sewa : 1 (satu) tahun;e Masa Berlaku Perjanjian: 01 September 2014

KERETA API INDONESIA (Persero)DAERAH OPERASI 4 SEMARANG sebagai PEMILIK TANAHdengan SOEGIHARTO (in casu TERGUGAT VI) sebagaiPENYEWA tentang PERSEWAAN ASET TAHUNAN PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DAERAH OPERASI 4SEMARANG September 2014 dengan OBJEK SEWA :LRG mmm mmm mmm nner rennerSekitar KM. 70 + 800 antara Blora CepuLintas Non Operasi Rembang Cepu Jalan Raya CepuNo. 7D RT. 02 RW. 03 Kelurahan Cepu, KecamatanCepu, Kabupaten Blora (in casu OBJEK SENGKETAVI);Hal. 23 dari 111 Hal. Put.

PT.KERETA API INDONESIA (Persero);Diwakili oleh RUSIHARYONO, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Vice President PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Divisi Regional Sumatera Utara,beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH No.14Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 90/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim1. PARLINDUNGAN H.C.TAMBA, SH ;2.

Kereta ApiIndonesia (Persero) hingga membuatkan bukti Surat Pernyataan pengalihan hakpakai / atau Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditandatangani terdakwa sendiri selakuKepala Desa Bogorejo tersebut adalah diluar wewenang terdakwa selakuKepala Desa Bogorejo yang semestinya wewenang sepenuhnya PT. Kereta ApiIndonesia (Persero) hal tersebut berdasarkan SK Direksi NomorKep.U.

Semen Gresik (Persero) selaku BadanUsaha Milik Negara dirugikan sebesar nilai sewa yang dibayar kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sejumlah Rp. 41.880.000, (empat puluh satujuta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai akibat tidak dapatdipergunakannya tanah tersebut sesuai fungsinnya.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Atau

Kereta Api (Persero)membayar keseluruhan harga tanah tersebut dan uangnya diterima olehterdakwa, kemudian terdakwa memberikan bukti berupa kwitansi pembayaranyang ditanda tangani oleh terdakwa serta Surat Pernyataan Pengalihan HakPakai / atau Surat Keterangan Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik PT.Kereta Api (Persero) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAKIP selaku KepalaDesa Bogorejo kepada para pembeli.Bahwa dari penjualan Hak Pakai 27 Kavling tanah milik PT.

Bandung dengan PT.Semen Gresik (Persero) Tbk tentang Persewaan Tanah milik PT.Kereta Api (Persero) di KM. 43 +175 s/d KM. 43 +775 LintasTuban Merakurak di Desa Bogorejo ;Surat Perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT.Hal. 24 dari 33 hal. Put.

No. 2707 K/Pid.Sus/2009Semen Gresik (Persero) Tbk tentang Persewaan Tanah milik PT.Kereta Api (Persero) di KM. 43 +175 s/d KM. 43 +775 LintasTuban Merakirak di Desa Bogorejo Nomor : D.20/Prt/D.8/X/2003;Daftar Penyetoran G.215 Lunas ke PBD SGU ;Realisasi Pendapatan Rekening G.215 bulan Maret 2007 ;Daftar Rekening G215/SAB tanggal 31 Maret 2007 ;Daftar Rekening G215 Lunasan bulan Maret 2007 di WilayahBabat tertanggal 3,16,26 Maret 2007 ;Daftar Nominatif Data Kontrak Kode Pos.