Ditemukan 72409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : palsu puluh pusat pisau peltu
Penelusuran terkait : Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pertanahan Sambutan Pulau atas Korupsi Cv. pulau sangihe Cv. tanglemang Basri rahaguna S.ip/. dkk vs bupati kabupaten pulau morotai; Atut Hurmal Rosman muchtar Pulau punjung Villa omp perdana Bosau Pt. sime darby oils pulau laut refinery vs direktur jenderal pajak; Yamin sutan Jum as Iv koto pulau punjung Zulkifli paduko sutan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR
Register : 19-12-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 221/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 6 Februari 2023 —
20 — 0
  • ALEX LOMBOGIAMELAWANBUPATI PULAU MOROTAI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-12-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137 K/Pid/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — AMBO ACOK bin DAENG PULAU (Alm)
111 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMBO ACOK bin DAENG PULAU (Alm)
    PUTUSANNomor 1137 K/Pid/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telahmemutus perkara Terdakwa II:Nama : AMBO ACOK bin DAENG PULAU (Alm);Tempat Lahir : Sulawesi;Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/Tahun 1972:Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : RT 11 Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang,Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Agama :
    AMBO ACOK bin DAENG PULAU (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajatelah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebin denganbersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) Ke4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .
    AMBO ACOK bin DAENG PULAU (Alm)dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selamaPara Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supayaTerdakwa tetap ditahan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 07-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 K/PDT.SUS/2010
PULAU BINTAN DJAYA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BINTAN DJAYA
    PULAU BINTAN DJAYA, berkedudukan di JIn.
    Pulau Bintan Djaya (Tergugat) harus membayar pesangonSebesar 1 (Satu) Kali Ketentuan, Sesuai UndangUndang No.13 Tahun 2003Pasal 163 ayat (1).Bahwa ketiga Penggugat pada prinsipnya bersediamelanjutkan pekerjaan memulai hubungan kerja pada Pihak PT.
    Pulau BintanDjaya tidak membenarkan para Supir Truck untuk mencari angkutandi luar kepentingan Perusahaan sehingga sewaktu BahanPerusahaan tidak ada maka para Supir tidak mendapat Penghasilanapapun.Kalau memang sistem bagi basil apabila di Perusahaan tidak adabahan yang diangkat seyogyanya para Supir diberi kebebasan untukmencari angkutan diluar kepentingan Perusahaan agar para Supirtetap mendapat penghasilan,Termohon Kasasi Il, telah melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Pasal 54 ayat (3).Perjanjian
    Pulau Bintan Djaya bahwa karyawanPerusahaan menggunakan sistem kerja, a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil.. Dalam hal putusanputusan3.1.Termohon Kasasi tidak mencermati UndangUndang No.13 Tahun2003 pada Pasal 52 ayat (1). d. pekerjaan yang diperjanjikan tidakHal. 7 dari 12 hal. Put.
    Pulau Bintan Djayabukan jenis usaha jasa Transport. Seperti Taxi Blue Bird yang ada diJakarta yang bebas mencari penumpang ;3.2.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 09-03-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 107/Pdt.P/2012/PA.JP
Tanggal 27 Maret 2012 — Ardiansah bin Raib; Halimah binti Pulau
9 — 0
  • Ardiansah bin Raib; Halimah binti Pulau
    PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2012/PA.JPBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPenetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Ardiansah bin Raib, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh perkebunan,alamat di Jalan Bintulu, Kuching, Malaysia sebagai Pemohon I;Halimah binti Pulau, umur 33 tahun, agama Islam
    Bahwa Pemohon I dan Pemohon IJ telah menikah menurut syariat Islam padatanggal 04 Juni 2000 di Ladang Pekaka, dengan mahar berupa Cincin Emas 2Gram, dengan Wali Pulau, dan disaksikan oleh dua orang saksi masingmasingbernama Bakri dan Saparuddin2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :a. Eny Yulia, lahir tanggal 7 Maret 2004b. Nur Fitriah, lahir tanggal 10 September 2006;3.
    Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ardiansah bin Raib) dengan Pemohon II(Halimah binti Pulau) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2000 di LadangPekaka;Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan olehPengadilan Agama Jakarta Pusat
    Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ardiansah bin Raib) dengan Pemohon II(Halimah binti Pulau) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2000, di LadangPekaka;3. Membebankan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 116.000, (seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengantanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Amb
Tanggal 8 April 2020 — Pemohon:
MONIKA PELAHULE
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq POLRESTA PULAU AMBON DAN PULAU PULAU LEASE Cq SATUAN RESERSE KRIMINAL
97 — 52
  • Pemohon:
    MONIKA PELAHULE
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq POLRESTA PULAU AMBON DAN PULAU PULAU LEASE Cq SATUAN RESERSE KRIMINAL
    Ambon dan Pulau Pulau Lease ;Bahwa dalam surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LPB / 698 / K / IX /2019 / SPKT, pada tanggal 05 September 2020 seolah olah LaporanPEMOHON tidak diproses sesuai hokum padahal peristiwa yangdilaporkan oleh Pemohon adalah sebuah peristiwa yang sama danterjadi pada diri termohon di tempat kejadian yang sama.
    Dengandemikian jika terjadi masalah hukum maka hal itu sesungguhnyamenjadi masalah hukum Pidana yang harus di proses, bukan masalahPidana Laporan Pemohon dihentikan dan Laporan Termohon diprosesdi kantor Termohon;Bahwa ternyata bukan hanya Pemohon yang melaporkan dugaanPenganiayaan tersebut ke Kantor SPKT Polresta Pulau Ambon danPulau Pulau Lease tapi rekan kerja Pemohon atas nama ARJINAKH ATTAMIMI juga melaporkan dalam surat Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/726/K/IX/ 2019 / SPKT, pada tanggal 13 September
    Ambon dan Pulau Pulau LeaseCq Reserse Kriminal (TERMOHON) terhadap diri PEMOHON,mengingat dalam pemeriksaan oleh TERMOHON, TERMOHON selalumendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya tidak lengkapdikarenakan bukti Surat yang dipergunakan Termohon sudah disangkalsebelumnya oleh Pemohon dan Rekan Pegawai atau Karyawan TokoNew Bandung Cell;Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidakmemenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalamPutusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor
    Bahwa Pemohon dan Termohon sama sama melaporkan peristiwahukum tersebut ke SPKT Polresta Pulau Ambon dan Pulau PulauLease, namun kejadian hukumnya tersebut tidak adil karena proseshukum yang berjalan hanya Laporan termohon yang di laporkan,sedangkan Laporan Pemohon dihentikan, dimanam keadilan Hukumbagi Pemohon tidak ada sama sekali;PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANGWENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUMHalaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PNAmb1
    Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Penetapan Pemohonsebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab UndangUndang HukumPidana oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Cq ReserseKriminal dan oleh karenanya penetapan Tersangka dalam Perkara aquotidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 22-12-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 222/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 6 Februari 2023 — HUN AYANG MELAWAN BUPATI PULAU MOROTAI
28 — 1
  • HUN AYANGMELAWANBUPATI PULAU MOROTAI
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-11-2022 — Putus : 10-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 10 Maret 2023 — ANDRIYANTO VS KEPALA DESA PULAU KEMANG
111 — 43
  • ANDRIYANTO VS KEPALA DESA PULAU KEMANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-12-2011 — Putus : 28-12-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Desember 2012 — PULAU SAMBU;
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU SAMBU;
    PULAU SAMBU, berkedudukan di Jl. Rawa Bebek Nomor 26(Gedong Panjang), Jakarta 14440, dalam hal ini diwakili oleh TayJuhana, Jabatan Direktur Utama PT. Pulau Sambu, beralamat di JalanPluit Sakti III Nomor 21 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada : Haryadi Yusuf, Jabatan Karyawan PT.
    Pulau Sambu,beralamat di Kampung Cunting RT.003/RW.001, Tanjung Uncang,Sekupang Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/PS/A2.22/11/TJ/SS, tanggal 28 Februari 2011 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Halaman dari 21 halaman.
    Pulau Sambu, NPWP : 01.001.850.5046.000, alamat : Jl.
    Pulau Sambu, sehingga jumlah yang masih harus dibayarRp. 1.044.915.548,00 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapatpertimbangan hukum dan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanHalaman 19 dari 21 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/PDT.SUS/2010
PULAU BINTAN DJAYA; NGATIMIN, DK
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BINTAN DJAYA; NGATIMIN, DK
    PULAU BINTAN DJAYA, diwakili oleh SULAIMAN, DirekturPT. PULAU BINTAN DJAYA berkedudukan di Jalan Nusantara Km.16 Kelurahan Gunung Lengkuas Bintan Timur, Tanjung Pinang,Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Abdullah Siregar, SH., Dk, Advokat pada Kantor Hukum EdwardArfa & Rekan, berkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 3 EA, TanjungPinang, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Pebruari 2010;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:1.
    PULAU BINTAN DJAYA tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dan nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang No. 48 Tahun 2009,Undangundang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke duadengan Undangundang
    PULAU BINTAN DJAYA tersebut ;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 oleh H. Dirwoto, SH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Horadin Saragih, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Juni 2012 — PULAU BINTAN DJAYA ; NGATIMIN. dk
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BINTAN DJAYA, tersebut ;
    PULAU BINTAN DJAYA ; NGATIMIN. dk
    PULAU BINTAN DJAYA, diwakili oleh SULAIMAN selakuDirektur, berkedudukan di Jalan Nusantara Km. 16, Kelurahan GunungLengkuas Bintan Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dalam halini memberi kuasa kepada H. Edward Arfa, SH, dk, Para Advokat padaKantor Hukum Edward Arfa & Rekan, berkantor di Jalan Raja Ali HajiNo. 3 EA, Tanjung Pinang; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Maret 2011 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat ;melawan :1.
    Pulau Bintan Djaya harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa pengucapan putusan perkara a quo bukanlah pada tanggal 26 Januari2010; akan tetapi diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2010 (terlampir BeritaAcara Persidangan No : 36/G/2009/PHI.PN.TPI.
    Pulau Bintan Djaya secara yuridis formal masih dalam tenggangwaktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 UndangUndang No. 2 Tahun2004.Bahwa Majelis Hakim Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, juga telah khilaf menerapkan tentang fakta hukum yang dalampertimbangan hukum putusannya halaman 14 alinea ke 5 (lima) menyatakan bahwasebab tidak bekerjanya Para Penggugat sematamata atas kemauan sepihak dariTergugat.Fakta tersebut adalah tidak benar, karena tidak bekerjanya
    Pulau Bintan Djaya, telahbekerja (direkrut sebagai karyawan PT. Multi Wor / PT.
    PULAU BINTAN DJAYA, tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali ini kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh H. Djafni Djamal, SH.MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dwi TjahyoSoewarsono, SH dan H. Buyung Marizal, SH. HakimHakim Ad.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-12-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 19-06-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 213/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 19 Desember 2022 — Syarif Sumtaki MELAWAN Bupati Pulau Morotai
34 — 0
  • Syarif SumtakiMELAWANBupati Pulau Morotai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 03-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 295/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 22 Maret 2017 — MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT
60 — 48
  • MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 01-08-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Amb
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pemohon:
HASNAH
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq.KAPOLDA MALUKU cq KAPOLRESTA PULAU PULAU LEASE
93 — 0
  • Pemohon:
    HASNAH
    Termohon:
    KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq.KAPOLDA MALUKU cq KAPOLRESTA PULAU PULAU LEASE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PDT.SUS/2011
PULAU MAS KHATULISTIWA PONTIANAK; UMI SUSANTI
14 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU MAS KHATULISTIWA PONTIANAK; UMI SUSANTI
    PUTUSANNo. 432 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT PULAU MAS KHATULISTIWA PONTIANAK, diwakili olehSiswanto selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT Pulau Mas Khatulistiwa, berkedudukandi Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batulayang, KecamatanPontianak Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSumaryono, Manajer
    Personalia PT Pulau Mas Khatulistiwa,berkantor di Jalan Khatulistiwa Km. 6 No. 602, KelurahanBatulayang, Kecamatan Pontianak Utara,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:UMI SUSANTI, Karyawan PT Pulau Mas Khatulistiwa, bertempattinggal di Jalan Khatulistiwa RT.02/RW.18, KelurahanBatulayang, Kecamatan Pontianak Utara,Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu
    sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atasdalildalil:Bahwa Penggugat selaku pekerja/ouruh mulai bekerja pada perusahaanPT Pulau Mas Khatulistiwa Pontianak milik Tergugat sejak bulan September2001 (tanggal tidak diketahui) dan berhenti bekerja pada tanggal 18 September2009 karena di PHK oleh pihak perusahaan;Bahwa Penggugat selaku pekerja/ouruh telah mempunyai
    pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak salah dalam memutuskan perkara hubungan industrial antara PTPulau Mas Khatulistiwa dengan Umi Susanti (eks Karyawan PT Pulau
    2Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 2 Tahun 2004,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT PULAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-03-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440/B/PK/PJK/2010
Tanggal 21 Maret 2011 — PULAU SAMBU
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU SAMBU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-04-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181/B/PK/PJK/2012
Tanggal 7 April 2014 — PULAU SAMBU
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU SAMBU
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 28 April 2021 — PULAU INTAN
631 — 421
  • PULAU INTAN
    Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi. Disamping ituTergugat telah membayar semua gaji/upah Bulan Januari 2020 s/d Juli 2020yang disampaikan lewat rekening Koran Bank atas nama Tergugat in cassuperusahaan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438/B/PK/PJK/2010
Tanggal 18 Februari 2011 — PULAU SAMBU
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU SAMBU
    Pulau Sambu Cabang Guntung),e Industri Minyak Kelapa di Kuala Enok (PT. Pulau Sambu Cabang K. Enok),e Industri Perdagangan di Palembang (PT.
    Pulau Sambu Pusat Jakarta 000e PT. Pulau Sambu Cabang Kuala Enok 001e PT. Pulau Sambu Cabang Sei Guntung 002e PT.
    Pulau Sambu, NPWP :01.001.850.5046.000, alamat : JI.
    Pulau Sambu Cabang Guntung, dengan demikian menurut MajelisFaktur Pajak Pajak Masukan atas nama PT.
    Pulau Sambu Cabang Sei Guntung dengan NPWP/NPPKP 01.001.850.5213.002, maka PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 26-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/PDT.SUS/2011
PULAU MAS KHATULISTIWA PONTIANAK; SYARIFAH SALBIAH
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU MAS KHATULISTIWA PONTIANAK; SYARIFAH SALBIAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-02-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 18 Februari 2020 — CAHAYA UJUNG PULAU LAUT
112 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAHAYA UJUNG PULAU LAUT
    PUTUSANNomor 146 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ISRA, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT 02, RW 01,Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat padaQueen Law Office & Legal Consultant, berkantor di JalanMantuil
    CAHAYA UJUNG PULAU LAUT, berkedudukan diJalan Veteran, Nomor 185, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakilioleh H.