Ditemukan 44 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
81 — 375
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
81 — 375
Bahwa berdasarkan Azas Hukum dalam hukum AdministrasiNegara menyebutkan :NEMO BIS PUNITUR PROEODEM DELICTO yang artinya adalahtidak ada orang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama.NEMO DEBET BIS PUNIRI PRO UNO DELICTO yang artinyaadaalah tak dibenarkan orang dihukum dua kali dari satupelanggaran.32.
Bahwa dengan demikianmaka dengan terbitnya Objek Sengketa dalam kasus aquotidaklah maka dengan terbitnya Objek Sengketa dalam kasusaquo tidaklah menyebabkan terjadinya dua jenis hukuman dalamsatu kesalahan dan tidak melanggar NEMO BIS PUNITERPROEODEM DELICTO dan azas NEMO DEBET PUNIRI PROUNO DELICTO, akan tetapi terbitnya Objek Sengketa adalahuntuk menjalankan amanat Pasal 87 ayat (4) Huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
126 — 117
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
126 — 117
Bahwa berdasarkan Azas Hukum dalam hukum Administrasi Negaramenyebutkan :NEMO BIS PUNITUR PROEODEM DELICTO yang artinya adalah tidak adaorang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama.NEMO DEBET BIS PUNIRI PRO UNO DELICTO yang artinya adalah takdibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran.31.
peraturan perundangundangankhususnya Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,sehingga dalil Penggugat bahwa penerbitan obyek sengketamengandung cacat dan tidak sah karena tidak proseduralharuslahditolak.BahwatTergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka30, 31 danangka 32, yang intinya penggugat menyimpulkan bahwa Obyeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk pelanggaranterhadap azas hokum administrasi Negara NEMO BIS PUNITER PROEODEMDELICTO danazas NEMO DEBET PUNIRI
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 73
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 73
Bahwa berdasarkan Azas Hukum dalam hukum AdministrasiNegara menyebutkan :NEMO BIS PUNITUR PROEODEM DELICTO yang artinya adalah tidakada orang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama.NEMO DEBET BIS PUNIRI PRO UNO DELICTO yang artinya adalah takdibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran.Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtr26.
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
119 — 58
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
119 — 58
Bahwa berdasarkan Azas Hukum dalam hukum AdministrasiNegara menyebutkan :NEMO BIS PUNITUR PROEODEM DELICTO yang artinya adalah tidakada orang akan dihukum dua kali dari pelanggaran yang sama;NEMO DEBET BIS PUNIRI PRO UNO DELICTO yang artinya adaalah takdibenarkan orang dihukum dua kali dari satu pelanggaran;Halaman 23 dari 63 halaman. Putusan Nomor 60/G/2019/PTUN Mtr29.