PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA tersebut;

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA ILawanTuan ANDRIANTO; dkk

DIREKTORAT PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANGDKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG JAKARTA I, Jalan Prajurit KKO Usman danHarun (dahulu Jalan Prapatan) Nomor 10, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LLM., Kepala Biro Advokasi Sekretariat JenderalKementrian Keuangan, dan kawan kawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Pemohon Kasasi/Tergugat;Lawan1.

Menyatakan biaya administrasi pengurusan piutang Negara yangditetapbkan oleh Tergugat incasu PUPN Cabang DKI Jakarta NomorPJPN18/PUPNC.10.01/2016 sebesar 10 (Ssepuluh) persen dari sebesarRp4.776.226.131,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta duaratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang masihakan dibebankan lagi kepada Debitur Almarhum Tuan Darwinto tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan mengikat;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1011 K/Pdt/20217.

PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ.

DIREKTORATPENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI Ca.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKIHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1011 K/Pdt/2021JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANGJAKARTA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;4.1.Bahwa menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Penggugat aquo merupakan gugatan kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidakmengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NusaTenggara Timur (NTT) selaku pihak yang melakukan pengurusanpiutang Negara atas penyerahan piutang dari Bank PembangunanDaerah (BPD) Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang;4.2.Bahwa sudah sepatutnya PUPN Cabang NTT diikutsertakan dalamgugatan a quo, karena PUPN adalah

baik di pusat maupun di daerah;Dari ketentuan dimaksud, maka tugas pokok PUPN bukan mengadilitetapi melakukan pengurusan, penataan dan pengawasan.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum MajelisHakim kurang tepat:Bahwa sudah sepatutnya PUPN Cabang NIT diikutsertakan dalam gugatan aquo, PUPN adalah pihak yang mengeluarkan Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan (SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang NTT Nomor SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 November 2005(SPP8S 58/2005) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pelelanganobjek sengketa;Bahwa oleh karena pihak PUPN cabang NTT tidak ditarik atau diikutsertakansebagai

Untuk itu, dalam mengupayakan pengembalianpiutang negara, PUPN/DJPLN menempuh "prosedur khusus".

;Bahwa dengan demikian Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) CabangNusa Tenggara Timur adalah selaku pihak yang telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang sekaligus telah melakukan sitaatas objek sengketa;Bahwa PUPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006adalah suatu panitia interdepartemental, in casu Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang Nusa Tenggara Timur yang keanggotaannya terdiri dari Wakildari Departemen Keuangan, Wakil dari Kepolisian Daerah, Wakil

adalah PENERIMA Fasilitas PembiayaanMurabahah dari TERGUGAT SATU yaitu PT Bank BNI Syariah KantorCabang Syariaah Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalamAkad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 FebruariTahun 2008;Bahwa TERGUGAT SATU adalah selaku PEMBERI FasilitasPembiayaan Murabahah yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor CabangSyariah Kota Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalam AkadPembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 FebruariTahun 2008;Bahwa TERGUGAT DUA, adalah PUPN

(Panitia Urusan PiutangNegara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang) Malang di Jalan S Supriyadi Nomor : 157 Kota Malang, yangmenurut UU No: 49 Prp Tahun 1960, tentang PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) mempunyai kekuasaan dan kewenangan untukmelakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank Bank BUMN dan atau BUMN Syariah yang berbadan hukumPerseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas), namun kekuasaan dankewenangan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) ini oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia sudah dicabut tidak boleh lagimelaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank Bank BUMNdan Bank BUMN Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atauPT (Perseroan Terbatas) karena hutang Bank bukan hutang Negaradan kerugian Bank bukan kerugian Negara, hutang Bank itumerupakan kerugian Perseroan yang berbadan Hukum Perseroanterbatas yang penyelesaiannya tidak dapat lagi diserahkan kepadaNegara yaitu melalui PUPN

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwabank persero tidak perlu lagi menyerahkan piutang atau kreditmacetnya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atauKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), KreditMacet tidak lagi menjadi Piutang Negara akan tetapi menjadi PiutangBank Persero dan BankBank Persero dalam menyelesaikan kreditbermasalahnya bisa dilakukan dengan caranya sendiri sendiri olehBank, tidak lagi diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan PiutangNegara

Bahwa TERGUGAT DUA adalah TERGUGAT 2 yang tugas pokoknyaadalah menyelenggarakan pengurusan piutang Negara dan LelangNegara, dan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) mempunyaiwewenang mengurus piutang Negara berdasarkan UU No. 49 PrpTahun 1960, bukan mengurus piutang Bank;Pelaksanaan produk hukum (Putusan) wewenang PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Piutang dan LelangNegara (DJPLN) yaitu Kantor Pelayanan

PENGGUGAT TELAH SALAH ALAMAT MENGGUGAT TERGUGAT 1.Bahwa piutang macet atas nama Tergugat Il dengan jaminan SHM No. 520atas nama SAMAK HADI, dan SHM No. 127 atas nama NUR HALIM,telah Tergugat serahkan penagihannya kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/Kantor Pelayanan Piutangdan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il sebagaimana Surat Tergugat No. R. 1389KCIX/ADK/06/03 tanggal 25 Juni 2003 dan telah diterimaoleh PUPN Cabang Jawa Timur berdasarkan surat No.

Untuk itupenagihan piutang macet atas nama Tergugat Il wajib/harusdiserahkan oleh Tergugat Ill kepada BUPLN/KP3N Surabaya.Tergugat kKemudian menyerahkan periagihan kredit macet Tergugatll kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang JawaTimur/Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)Surabaya Il sebagaimana Surat Tergugat No. R. 139KCIX/ADK/06/03 tanggal 25 Juni 2003;selanjutnya berdasarkan Surat dari PUPN Cabang Jawa Timurdengan No.

ABDUL HALIM, maka pengurusan piutangnegara beralin kepada PUPN dengan rincian :Hutang Pokok = Rp. 108.000.000.Bunga =Rp. 28.095.347,Bia va Admiinistrasi =Rp 1 92.000, Jumlah = Rp. 136.287.347,Sehingga dengan demikian, terhitung sejak 22 Agustus 2003 prosespengurusan penagihan kredit macet Tergugat Il telah beralin keUrusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Java Timur/KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il;Penyerahan piutang Pengugat!

tersebut sudah PUPN tersebut jugasudah diberitahukan oleh piutang Negara (PUPN) Cabang JawaTimur / Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)1311.Bahwa12.

Gugatan Penggugat kepada Tergugat salah alamat, karena persoalanPenggugat saat ini telah menjadi kewenangan PUPN/KP2LN Surabaya Il,sehingga keberatan Penggugat atas adanya pelelangan seharusnya ditujukanlangsung kepada PUPN/KP2LN Surabaya Il. Selain itu pendapat Penggugatyang menuduh adanya pemalsuan data/jaminan yang dilakukan oleh pihak yangberutang (Tergugat Il) dengan Tergugat (pihak pemberi hutang) merupakantuduhan yang tidak berdasar.3.

Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(Bukti 3) ; Bahwa atas surat penyerahan tersebut PUPN Cabang Bantenmengeluarkan surat Nomor : SP3N89/PUPNC.14/2010 tanggal3 April 2010 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atasnama PT. Sandrafine Garment (Bukti T4).

sengketa iniadalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas ; Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar PengadilanTata Usaha Negara Serang menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobyek sengketa dalam perkara ini yaitu : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN

SRG14.Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 terbit Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN416/PUPNC.14/2011, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT. Sandrafine Garment (vide Bukti P 5 =T 1);Menimbang bahwa dari faktafakta yang diuraikan di atas terdapatbeberapa fakta hukum yang dijadikan dasar/alasan perbedaan pendapat antaraPihak Penggugat dan Tergugat mengenai penerapan Hukum Administrasi dalampenerbitan obyek sengketa, sebagai berikut : 1.

Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN416/PUPNC.14/2011,Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara AtasNama PT. Sandrafine Garment ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang Banten Nomor: PJPN416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011,Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. SandrafineGAlME NL 5 nnn nnn nnn nen n nen nen nen nnn nnn nnn tn nnn nen nnn nnn nana nen nn cnn nnn senses senennene4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 223.000, (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Haji Nurhayati Hayat/objek sengketa);Bahwa berdasarkan uraian angka 2 tersebut di atas, maka dapat diketahuibahwa pemohon lelang adalah Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatan,sehingga guna menjadi jelas duduk permasalahan pada perkara a quo, makaHalaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Sgmsudah seharusnya Pelawan menarik Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatanuntuk ikut masuk pada perkara ini;Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatansebagai pihak pada perkara

Abadi, PUPN Cabang Sulawesi Selatanmenerbitkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang SulawesiSelatan No. PUPN17/PUPNC.24.01/2011 tanggal 6 April 2011 guna menjadidasar untuk terbitnya Surat Paksa kepada CV. Abadi qq. Haji Nasrudin MuinAlias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin;Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena CV. Abadi qq.

SP194/PUPNC.24/2011 tanggal 1 Juni2011, PUPN Cabang Sulawesi Selatan menyampaikan kepada CV. Abadi qq.Haji Nasrudin Muin Alias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin untuk segeramembayar hutangnya kepada Negara cq.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka lelang atas objeksengketa oleh Terlawan sesuai perintah Ketua PUPN Cabang SulawesiSelatan telah benar dan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku.

Bahwa dari bukti risalah lelang tersebut disimpulkanjika objek lelang yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal kekayaanNegara KPKNL Makassar berdasarkan permohonan dari Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN);Menimbang, bahwa dari bukti T.122, T.123 dan T.124 dapat disimpulkanjika H.

PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA DKK

PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA, beralamat diJalan Prapatan Nomor 10 Jakarta, diwakili oleh Hadiyantoselaku a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal KekayaanNegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada CecepSaefulloh, SH., dan kawankawan, Kepala KPKNL JakartaIl, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012;2.

Menyatakan bahwa hutang Penggugat di dalam perkara a quo bukanmerupakan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang PUPN;5. Menyatakan bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor: PJPN17/PUPNC.10.02/2011 tanggal 24 February 2011 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Penggugat tidak mempunyai kekuatandengan segala akibat hukumnya;Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 2353 K/Pdt/20166.

saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 tanggal 25 September2012 Tentang Uji Materiil UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 TentangPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN

PT Hutama Karya (Persero) sebesarRp82.209.563.199,50,00 ( delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan jutalima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah limapuluh sen) yang penagihannya dilakukan melalui caracara penagihanPiutang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 49 Prptahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);4.

ialah orang atau Badan yangberhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan;(2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yangbersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badanbadan yangberhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011tanggal 25 September 2012 Tentang Uji Materiil UndangUndang Nomor 49Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telahdinyatakan bahwa :a.

Dan selanjutnya Tergugat IV.a secara sepihakmenetapkan posisi hutang Tergugat berdasarkan Surat KeputusannyaNomor 80/PUPN/04/1999, tanggal 2 Agustus 1999 (dua belas juta delapanpuluh dua ribu sembilan ratus rupiah);Bahwa atas penyerahan piutang oleh Tergugat II kepada Tergugat IV.atersebut, kemudian Tergugat IV.a menerbitkan Surat Paksa tanggal 4Agustus 1999, Nomor Kep. 145/PUPNC.04/99 yang menetapkan jumlahhutang Tergugat adalah sebesar Rp13.291.191,00 (tiga belas juta duaratus sembilan puluh satu

Dan selanjutnya Tergugat IV.a melakukan penyitaan atas tanah danrumah milik Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS109/PUPN.04/1999 dan telah dilakukan penyitaan sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Penyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999, tanggal1999;Bahwa sekalipun objek sengketa telah disita, Tergugat masih berkeinginanuntuk menyelesaikan kewajiban untuk membayar hutang. Melalui suratnyatanggal 21 Februari 2000, Tergugat minta keringanan hutang kepadaHalaman 3 dari 20 Hal.

Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS 109/PUPN.04/1999;6.3. Sertifikat Hak Tanggungan Ke Nomor 786/1998 tanggal 31 Desember1994;6.4. Penyitaan atas tanah objek sengketa sebagaimana Berita AcaraPenyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999 tanggal 6 September 1999;6.5. Pelelangan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam risalah lelangNomor 125/2001 tanggal 23 Mei 2001;Membatalkan dengan segala konsekuensi yuridisnya:7.1.

Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS 109/PUPN.04/1999;7.3. Sertifikat Hak Tanggungan Ke Nomor 786/1998 tanggal 31 Desember1994;7.4. Penyitaan atas tanah objek sengketa sebagaimana Berita AcaraPenyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999 tanggal 6 September 1999;7.5.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamag Agungg RI tanggal 17 Januari1973 Nomor 1205 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negara yang terlebih dahulu diperiksa olehPUPN dan telah selesai diurus PUPN berdasarkan peraturan eksekusi yangdiberikan oleh undangundang kepada PUPN maka Pengadilan tidakberwenang untuk memeriksanya;5.

adalah PENERIMA Fasilitas PembiayaanMurabahah dari TERGUGAT SATU yaitu PT Bank BNI Syariah KantorCabang Syariaah Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalamAkad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 FebruariTahun 2008;Bahwa TERGUGAT SATU adalah selaku PEMBERI FasilitasPembiayaan Murabahah yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor CabangSyariah Kota Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalam AkadPembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 FebruariTahun 2008;Bahwa TERGUGAT DUA, adalah PUPN

(Panitia Urusan PiutangNegara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang) Malang di Jalan S Supriyadi Nomor : 157 Kota Malang, yangmenurut UU No: 49 Prp Tahun 1960, tentang PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) mempunyai kekuasaan dan kewenangan untukmelakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank Bank BUMN dan atau BUMN Syariah yang berbadan hukumPerseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas), namun kekuasaan dankewenangan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) ini oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia sudah dicabut tidak boleh lagimelaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank Bank BUMNdan Bank BUMN Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atauPT (Perseroan Terbatas) karena hutang Bank bukan hutang Negaradan kerugian Bank bukan kerugian Negara, hutang Bank itumerupakan kerugian Perseroan yang berbadan Hukum Perseroanterbatas yang penyelesaiannya tidak dapat lagi diserahkan kepadaNegara yaitu melalui PUPN

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwabank persero tidak perlu lagi menyerahkan piutang atau kreditmacetnya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atauKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), KreditMacet tidak lagi menjadi Piutang Negara akan tetapi menjadi PiutangBank Persero dan BankBank Persero dalam menyelesaikan kreditbermasalahnya bisa dilakukan dengan caranya sendiri sendiri olehBank, tidak lagi diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan PiutangNegara

Bahwa TERGUGAT DUA adalah TERGUGAT 2 yang tugas pokoknyaadalah menyelenggarakan pengurusan piutang Negara dan LelangNegara, dan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) mempunyaiwewenang mengurus piutang Negara berdasarkan UU No. 49 PrpTahun 1960, bukan mengurus piutang Bank;Pelaksanaan produk hukum (Putusan) wewenang PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Piutang dan LelangNegara (DJPLN) yaitu Kantor Pelayanan

TentangPengurusan Piutang Negara;Bahwa ternyata PUPN (Tergugat IV) langsung menyetujuinya, jumlah hutangPara Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat )telah ditetapbkan secara tidak wajar dan sewenangwenang oleh PUPN(Tergugat IV) dengan dibuatnya perincian hutang tertanggal 4 Agustus 1997,oleh PUPN (Tergugat IV) (berdasarkan Risalah Lelang Nomor 175/199798.

) dan cara penyelesaiannya kepada PUPN (Tergugat IV) dan ataukepada Kreditur PT.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN, terdapat beberapa tahapan pengurusan piutangTermohon Kasasi dahulu Tergugat atau Terbanding yang dilimpahkanpengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/TermohonKasasi dahulu Terbanding IV dan Tergugat IV hingga diperoleh penyelesaianpengurusan Piutang Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat yang dilimpahkan kepada PUPN, yaitu dimulai dari:1. Tahapan pemanggilan;2.

Tahun 1960 tentang PUPN adalahsebagai berikut:Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan Nomor 2698 K/Padt/20151.

Tahun 1960 tentang PUPN.

Bank BRI Cabang Selong yang telah dimohonkan olehT Il (PUPN Cabang NTB) telah memenuhi prosedur hukum yangberlaku, yang pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan.Prosedur hukum dimaksud antara lain adalah :e Surat Panggilan kepada debitur yang bersangkutan Nomor : 352/PG/PUPN.06/1988 tanggal 20 Desember 1988e Berita Acara Tanya Jawab pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1989e Pernyataan Bersama antara Ketua PUPN dengan H.

Jaenudin/Papuk Rahman Nomor PB.105/PUPN.06/1989 tanggal 10 Juni1989e Surat Paksa yang berkepala Demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa Nomor : SP921/PUPN.06/1989e Surat Pemberitahuan Surat Paksa hari Kamis tanggal 9Nopember 1989.

Surat Perintah Penyitaan Barang Jaminan Nomor : 166/SKP/PupN/SATGAS.08/V/1990 tanggal 25 Juni 1990.e Berita Acara Penyitaan Nomor : BA 185/SKP/PUPN/SATGAS.08/VIII.1990 tanggal 8 Agustus 1990 Laporan Pelaksanaan Penyitaan Nomor: Lap.122/Satgas.08/1990 tanggal 13 Agustus 1990e Surat Keputusan Penjualan Barang Sitaan Nomor : SKPBS192/PUPN/Satgas.0808/X/1990 tanggal 17 Oktober 19905.

Tergugat Ill berdasarkan peraturansebagaimana disebutkan dalam point 4 di atas,menyerahkan piutang macet kepada Panitia UrusanPiutang Negara yang kemudian PUPN melaksanakanlelang berdasarkan peraturan yang berlaku.. Bahwa hal mana menyangkut perubahan statusbarang agunan kredit menjadi barang lelangmerupakan keputusan dari PUPN Cabang NTB dengandikeluarkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaanyang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukanpelelangan..

Bahwa Tergugat III telah menyerahkan barang agunankepada PUPN, keputusan untuk melakukan pelelanganmerupakan kewenangan penuh Kepala PUPN (saat iniKPKNL). Kepala PUPN (saat ini KPKNL) merupakanpejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan untukmelaksanakan lelang adalah Keputusan Pejabat TataUsaha Negara, sehingga menilai sah/ tidaknyadilakukan pelelangan, merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara..

lembaga PUPN secara hirarki beradadibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq.

No. 2468 K/Pdt/2009Bahwa jelas disini, hakim tingkat pertama seperti pula Pengadilan Tinggitelah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya ;Hakim beranggapan :"Mengurusi piutang negara adalah sama dengan pelelangan atau hakimmenganggap fungsi PUPN sama dengan fungsi kantor lelang atauhakim tidak bisa membedakan antara fungsi PUPN dan fungsi kantorlelang" ;Hakim tidak mengetahui, pelelangan hanya salah satu kegiatan dariPUPN dalam urusan piutang negara ;Hal tersebut

dapat dilihat pada penjelasan Pasal 11 angka 11 dimanadisebutkan :"Pelaksana (PUPN) menentukan, apakah penjualan barangbarangyang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau tergantungdari keadaan dilakukan oleh juru sita atau oleh seseorang lain yangcakap dan boleh dipercaya yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana, yangbertempat tinggal di tempat dimana harus dilakukan penjualan tersebutatau sekitarnya ;Disini jelas, keberadaan kantor lelang adalah ditunjuk oleh PUPN, jadibukan oleh Tergugat

I/Terbanding/Termohon Kasasi tanpa prosesPUPN artinya persoalan pengurusan piutang negara tetap menjadiurusan/kewenangan PUPN dan terserah kepada PUPN untukmenjualnya apakah dengan menarik kantor lelang yang ditunjuknyaatau dilakukan oleh orang lain atas permintaannya ;Bahwa sangat jelas nampak, Hakim Pengadilan Negeri Maluku Utaramengarang atau sungguh mengadaada :a.

;Bahwa seharusnya dipahami oleh hakim, PUPN dibentuk denganUU No. 49 Prp tahun 1960 dan hanya bisa berubah denganUndangUndang pula tidak boleh dihapus atau dikurangi atauditambah fungsinya dengan Peraturan Menteri dan sebaiknyaHal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2468 K/Pdt/2009hakim menyadari bahwa peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas mengatur tentang Balai Lelang, bukan PUPN ;G. KESIMPULAN1.

K/ PEN.TUN / 2010 / PTUN.MTRtanggal 30 = Juni 2010 tentang Pergantian MajelisHakim ; crc er rere ce ee re ee eee ee ee eee eee Telah membaca dan memeriksa berkas perkaraTEFSEDULS ~~ 9 = wen een enn Telah mendengar keterangan saksi saksidipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Juni 2010sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan UU nomor : 49/Prp/tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara ditentukan bahwa PUPN

Bank NTB Cabang Dompu ke PUPN Cabang Nusa TenggaraBarat / dalam hal ini dilaksanakan pengurusannya olehTEFQGUGAT 9 f2 Ses eres same 2 ame oe ome eae ome oe ee ee ee a SO.

Bahwa merujuk pada jawaban pada angka 3 diatas, makapenyerahan pengurusan piutang Negara dari Tergugat IlIntervensi pada PUPN Cabang NTB melalui surat penyerahantertanggal 7 September 2006, dan Penerimaan PengurusanPiutang Negara oleh PUPN dengan surattertanggal 7 September 2006 dan Penerimaan PengurusanPiutang Negara oleh PUPN dengan surat tertanggal 10 Oktober2006 yang kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan suratkeputusan PUPN cabang NIB tanggal 18 Desember 2006,Penerbitan Surat Paksa tertanggal

Penyerahankepada PUPN yang dilakukan oleh Tergugat I! Intervensitersebut telah sesuai dengan Keputusan Direksi PI.

Pasal 12 tentang Pola Penyelesaian danpengurusan ayat (2) Diserahkan pengurusannya kepadaKP2LN/PUPN apabila penyelesaian oleh Bank tidak berhasil24atau. karena pertimbangan itikad kurang baik debitur ataudebitur kurang kooperatif dengan bank dalampenyelesaian hutangnya ;.

mohon peringanan hukuman dan menyesal serta tidakmengulangi perbuatan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum tetap padaTuntutannya.Menimbang bahwa menurut Surat dakwaan Penuntut UmumNo.Reg.Perk : PDM 40/TBALAI/O2/2014 tertanggal 17 Februari 2014Terdakwa diajukan ke Persidangan karena di dakwa sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA :Bahwa ia terdakwa Samiun als Azri pada hari Selasa tanggal 22Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan PUPN

Kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang saksi MuhammadReza als Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakanbeli gelek (ganja) kau tiga biji sambil menyerahkan uang sebesar Rp.14.000, (empat belas ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga)amp/bungkus kecil kertas warna coklat diduga berisi narkotika jenis ganjakepada saksi Muhammad Reza als Reza dan setelah itu terdakwa pergimenuju Jalan PUPN Lingkungan V Kelurahan Sei Merbau Kecamatan TelukNibung Kota Tanjungbalai.

Kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika jenis ganjatersebut selanjutnya terdakwa ke Jalan PUPN Lingkungan V Kelurahan SeiMerbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

HENDRA TUA HARAHAP, pada pokoknya memberikanketerangan dipersidangan sebagai berikut :e Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.00Wib bertempat di Kota Tanjungbalai di Jalan PUPN Lingkungan V Kel.Sei Merbau Kec.

PANJAITAN, pada pokoknya memberikanketerangan dipersidangan sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.00Wib bertempat di Kota Tanjungbalai di Jalan PUPN Lingkungan V Kel.Sei Merbau Kec.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, yang berwenang adalah PUPN, oleh karena sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku TERGUGATI sebagai milik BUMD incasu milik Pemerintah DKI Jakartamaka penyelesaian Kredit Macet terhadap PT.Persada Jati Lancar sebagai Debiturmerupakan kewenangan absolute dari PUPN incasu TERGUGATII s/d Ill, sesuai denganUndangUndang No.49/Prp Tahun 1960 ditentukan bahwa, penyelesaian kredit macet antaraBankBank

Pemerintah terhadap Debiturnya merupakan kewenangan absolute dari PUPN ;2..

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 17Januari 1973 No.1205 K/Sip/1973 yang menentukan kaedah hukum bahwa, terhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negara yang telah diperiksa terlebin dahulu oleh PUPN/ KP3Nmaka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya ; . 3, . Bahwa hal yang serupasesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI ..

faktanya PUPN adalah lembaga yang memangberwenang untuk menangani permasalahan tersebut, dan dengan demikianPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensiaeabsolut untuk memeriksa dan menangani perkara a quo.

iVkajJhJ,.*..IVditambah biaya PPN sebesar 10% sehingga menjadi sebesar USD 3,683,306,52 sebagaimana yang dirincisecara jelas dalam surat PUPN Kepada Debitur tertanggal 20 September 2005 No.538/PUPNC. 10/2005,perhitungan mana adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yangdiperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundangan yang berlaku ; 10.

Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) sering tidak melaksanakan kewajibannya pembayaran cicilan diBank BRI Cabang Sumbawa (nunggak) maka pihak Bank BRI Cabang Sumbawamenyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Panitia Urusan PelelanganNegara (PUPN) Mataram, pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN)Mataram hendak melakukan penyitaan terhadap barang agunan (barang jaminankredit) berupa: Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama M.

Yunus Sidik, SertifikatHak Milik No. 55 atas nama : Ismail Bin Ahid, Sertifikat Hak Milik No. 288 atasnama : Ismail Bin Ahid, Sertifikat Hak Milik No. 289 atas nama : Ismail BinAhid, Sertifikat Hak Milik No. 499 atas nama : Abdullah Abid, Sertifikat HakMilik No. 178 atas nama: Aben Bin Dola ;Bahwa karena jaminan kredit hendak disita dan dilelang oleh Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) maka secara terus menerus M.

Yunus Sidik (orangtua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan suami Penggugat 6) menghubungi pihak PanitiaUrusan Pelelangan Negera (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawabersama dengan Amrin Hasan ( Tergugat I) untuk meminta keringan pembayarannamun tidak berhasil ;Bahwa oleh karena upaya M. Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dansuami Penggugat 6) pada poin 4 diatas tidak berhasil maka M.

Yunus Sidik di Bank BRI Cabang Sumbawaatau mengurus dan menyelesaikan permasalahan pada Panitia Urusan PelelanganNegara (PUPN) karena pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) ataupihak Bank BRI Cabang Sumbawa terus menerus melakukan teguran pada M.Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) maka M.Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6)menghubungi Amrin Hasan (Tergugat I) beberapa kali dan bahkan M. YunusHal. 3 dari 12 hal. Put.

Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6)meninggal dunia pada tahun 2005, lalu pihak Bank BRI Cabang Sumbawa ataupihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) melakukan penagihan atauteguran kepada Yahya Bin M. Yunus Sidik, Zainal Arifin Bin M. Yunus Sidik,Sahra Binti M. Yunus Sidik, Zulkifli M.Yunus Sidik, Fitria Binti M. YunusSidik, Rukaiyah Isteri M.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Alamat Jalan Bethesda No.63. Manado yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII;4. Merson Simbolon dan Benria Simbolom(keduanya suami isteri)alamat Kelurahan Malendeng lingkungan.I Kecamatan Tikala Kota Manadoyang selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIII;5.

Bank Pinaesaan (dalam likuidasi) kepada Negara Republik Indonesia;Dengan demikian upaya penagihan yang dilakukan oleh PUPN sebagai16upaya hukum untuk menarik/menagih kembali uang dari debitur yang belummenyelesaikan kewajibannya. PUPN berdasarkan ketentuan UndangundangNomor 49 Prp.

PUPN akanmelakukan penagihan Piutang Negara menurut ketentuan dalamUndangundang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN). Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)UU PUPN menyatakan bahwa PUPN bertugas mengurus PiutangNegara, dimana Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnyasebagaimana mestinya..

Untuk selanjutnya PUPN menerbitkan Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara/SP3N No. 613/PUPNC.26.01/2009tanggal 22Desember 2012 yang menunjukkan bahwa PUPN dapat18menerima penyerahan Piutang Negara sejumlahRp.318.499.353,94.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU PUPN, tidak dapatdibuat Pernyataan Bersama.

Bahwa PUPN Cabang Medan berpendapat bahwa gugatan Penggugatkhususnya yang ditujukan terhadap Panitia Urusan Piutang NegaraWilayah (PUPNW) Medan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan person Tergugat II di dalam gugatan Penggugat kurangsempurna menuliskan organisasi PUPN Cabang Medan/Tergugat ,karena tidak mengkaitkan dengan instansi tertinggi Pemerintah RepublikIndonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia dari PUPN CabangMedan.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pusat cq.Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Medan ;Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 268 K/TUN/2003.b.

Bahwa PUPN Cabang Medan bukan merupakan instansi yang berdirisendiri, melainkan merupakan bagian dari instansi atasannya yaituPemerintah Republik Indonesia dan Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Pusat oleh karena itu PUPN Cabang Medan tidak berkualitasuntuk dapat dituntut dalam perkara Tata Usaha Negara dimuka PeradilanTata Usaha Negara jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induknyadan instansi atasannya ;c.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh PUPN Cabang Medan danKP2LN Medan diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukankepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah Medan danKepala Kantor Lelang Negara Medan tanpa mengaitkan instansiatasannya keliru dan kurang tepat, dan secara fakta PUPN CabangMedan dan KP2LN Medan tidak berkualitas untuk dituntut dimukaPengadilan Tata Usaha Negara jika tidak dikaitkan dengan badan hukuminduk/instansi atasannya, maka hal ini berakibat perlawanan kurangsempurna

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pengurusan piutangNegara atas nama CV Punti Utama telah beralih kepada PUPN sejak16 september 1994 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).5.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakanTergugat Il jelas merupakan gugatan yang salah pihak, karenadengan diserahkannya piutang atas nama Penggugat kepada PUPN,secara yuridis pengurusan piutang atas nama Penggugat tersebutmenjadi tanggung jawab PUPN dan dengan demikian makapenyelenggaraan pelaksanaan pengurusan kredit macet sampaidengan pelelangan guna mendapatkan pengembalian piutang negaraatas nama CV Punti Utama dilakukan oleh PUPN.Maka terhadap gugatan yang salah pihak,

Eksepsi tentang gugatan kurang pihak.2.12.2Bahwa pada angka 15 gugatan Penggugat pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Tergugat telan melakukan tindakanperbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan atassebidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat.Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat Ill telahbenar dan sesuai prosedur penjualan lelang, yang dalam hal ini adalahmerupakan lelang eksekusi PUPN atas perintah penjualan barangsitaan dari Ketua PUPN cabang Kalimantan Barat

Nomor 2647 K/Pdt/20172.32.42.525 Agustus 1994 oleh karenanya pengurusan penagihan utangPenggugat menjadi kKewenangan PUPN dan selanjutnya PUPN telahmelakukan penagihan, penyitaan dan memintakan/memerintahkanlelang eksekusi aset Penggugat karena CV Punti Utama (debitur) tidakjuga melunasi utangnya.Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2jo Pasal 4 dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 49 Prop.Tahun 1960 jo.

Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89Tahun 2006) yang oleh karenanya memiliki tanggung gugat tersendiripula.Bahwa dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknyamempermasalahkan prosedur Penjualan Lelang yang dalampelaksanaannya atas permintaan/perintah PUPN, maka sudahseharusnya PUPN diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa ternyata di dalam gugatannya Penggugat tidakmengikutsertakan PUPN Kalbar sebagai pihak, oleh karena itu jelasbahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas Penggugatbeli dari Tergugat setelah melalui prosespelelangan yaitu sesual dengan risalah lelannomor : 939/19931994 tanggal 24 Desember 1993berdasarkan Keputusan Ketua PUPN Cabang Mataram No.KEP 08 /PUPNC/VII.12/1993 ; .

Ketua PUPN Cabang Mataram, selaku Pejabat yangmenerbitkan produk produk hukum berupa suratsurat Keputusan dan yang mengeluarkan perintahpelaksanaan lelang atas objek sengketa a quosebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalamsurat gugatannya pada halaman 1 obutir 2 ;b. Pihak yang menguasai objek sengketa pada saatgugatan ini diajukan yaitu) Debitur (Sdr. H.Abdullah Abu Fandi)c.

Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN CabangMataram tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo, maka. berarti selain ada kesalahan formildalam gugatan Penggugat, karena gugatan tersebuttelah kekurangan pihak yang juga akan mengaburkandan menyulitkan Majelis Hakim dalam memeriksakebenaran materiil dalam perkara a quo ; 4.7.

Bahwa sesuai dengan pasal 12 UU No.49/Prp/1960tentang PUPN dan pasal 2 ayat 2 Surat KeputusanMenteri Keuangan Republik IndonesiaNo.333/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000, dengantegas dinyatakan setiap Piutang Negara wajibdiserahkan kepada DJPLN (PUPN); 2.

Bahwa dengan telah dilimmpahkannya peS3neylesaiaanPiutang Negara macet tersebut kepada DJPLN (PUPN/Tergugat l), maka hakhak Penyerah Piutang berkaitan dengan penyelesaian hutang termasuk lelang secara Yuridis formal beralih PUPN/DJPLN (Tergugat3. Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan Penggugatbaik dalam Posita maupun dalam Petitumnya, Penggugatsama sekali tidak pernah menyatakan kalau TergugatIl telah melakukan perbuatan ypang bertentangandengan hukum khususnya berkaitan dengan lelang ;4.