No. 2167 K/Pid.Sus/2011Dengan demikian timbul selisin dari penggunaan dana sebenarnyadengan dana yang dipertanggungjawabkan dari Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap (40%) Tahun 2007, Tahap II (40 %) Tahun 2007 danTahap Ill (20%) Tahun 2008 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiSumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07

PPK) diangkat tanpadidasarkan Musyawarah Desa yang tidak dituangkan di dalam BeritaAcara Musyawarah (MD Sosialisasi) tanggal 05 Juli 2007, telahmenyalahgunakan Dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap (40%)Tahun 2007, Tahap II (40 %) Tahun 2007 dan Tahap III (20%) Tahun 2008yang mengakibatkan Keuangan Negara Mengalami kerugianBerdasarkan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan NomorSR6815/PW07

dua ratus ribu rupiah).Dengan demikian timbul selisin dari penggunaan dana sebenarnyadengan dana yang dipertanggungjawabkan dari Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap (40%) Tahun 2007, Tahap II (40 %) Tahun 2007 danTahap Ill (20%) Tahun 2008 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua atus empat puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiSumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07

tugaspokoknya yakni Mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan peraturan yangada.e Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas merugikan keuangan negara sebesarRp. 204.732.995,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilanratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi SumateraSelatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara nomor : SR496/PW07

tugaspokoknya yakni Mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan peraturan yangada.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas merugikan keuangan negara sebesarRp204.732.995,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilanratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi SumateraSelatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara nomor : SR496/PW07

ULIL FAHRI, SE (Ahli penghitungan kerugian keuangan negara) menerangkan dibawahsumpah sebagai berikut:Bahwa dasar pelaksanaan tugas ahli adalah surat Kepala KepolisianResor Muba Nomor : B/157/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 perihalpermohonan bantuan menghitung kerugian keuangan negara danSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumsel Nomor :ST870/PW07/5/2014.Bahwa prosedur penugasan audit yang dilakukan oleh ahli dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanpembuatan kolam

ThontowiJauhari dan/atau memutus kontrak kerja dengan Terdakwa.Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa diatas merugikan keuangan negarasebesar Rp. 204.732.995,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribusembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari60Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) ProvinsiSumatera Selatan di Palembang sebagaimana tertuang dalam laporannya Nomor :SR496/PW07/5/2014 tanggal 09 September 2014;Menimbang, untuk

Thontowi Jauhari dan/atau memutus kontrak kerjadengan Terdakwa;Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa diatas merugikan keuangan negarasebesar Rp. 204.732.995,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratussembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang sebagaimana tertuangdalam laporannya Nomor : SR496/PW07/5/2014 tanggal 09 September 2014;Menimbang,

51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana APBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011

Pemerintah DaerahKabupaten Empat Lawang sekitar sebesar 209.391.159, (Dua RatusSembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus LimaPuluh Sembilan Rupiah) , sesual dengan hasil perhitungan kerugianHim 11 dari 51 hlm .Put.No.12/TIPIKOR/2012/PT.PLGNegara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor: SR3984/PW07/5/2011 + tanggalsebagai berikut:14 September 2011, dengan perhitungan UraianBelanjaMenurutSPJ Rp.SeharusnyadibayarkanPPNRp.PPHRp.JumlahkerugiankeuangannegaraRp. (1)(2)(3)(4)

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitarsebesar 209.391.159, (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus SembilanPuluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) , sesuai dengan hasilperhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera.Selatan Nomor: SR3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, denganperhitungan sebagai berikut: UraianBelanja MenurutSPJ Rp. Seharusnyadibayarkan PPNRp. PPHRp.

Babel Tebing Tinggi uang sejumlahRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);50) Bukti Penitipan Uang pada Bank Sumsel Babel Lahat sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi SumateraSelatan dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalampenggunaan dana APBD pada kegiatan pendidikanketerampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR3984/PW07

Babel Tebing Tinggi uang sejumlahRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);Him 36 dari 51 hlm .Put.No.12/TIPIKOR/2012/PT.PLG50) Uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatandalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ataskasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan danaAPBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten EmpatLawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR3984/PW07

puluh riburupiah);49) Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlahRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;50) Uang sebesar Rp.20.000.000, (Dua puluh juta rupiah).51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatandalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ataskasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan DanaAPBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat LawangTahun Anggaran 2010 Nomor: SR3984/PW07

Langgeng) yang merawat sapi selama 6 hari (di lokasiOKI 5 hari dan di Musi Banyuasin 1 hari) ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan, Nomor SR1472/PW07/5/2010 tanggal 23 April2010 diperoleh perhitungan kerugian negara cq.

Langgeng) yang merawat sapi selama 6 hari (di lokasiOKI 5 hari dan di Musi Banyuasin 1 hari) ;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan, Nomor SR1472/PW07/5/2010 tanggal 23 April2010 diperoleh perhitungan kerugian negara cq.

Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (BPKP) Nomor S-308/PW07/5/2013 tanggal 25 Maret 2013;63. Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpeg oleh BKD Kab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013;64. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;65. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.Unggul Mitra Pratama Interindo;66.

Lahat TA. 2010;Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 14/Pid.SusTP K/2016/PN.Plg6263646566676869707172737475Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara (BPKP) Nomor S308/PW07/5/2013 tanggal 25Maret 2013;Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpeg olehBKD Kab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013;Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.

yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dalam hal iniPrastiwi, SP selaku PPTK dalam Kegiatan ini memiliki kewenangan dantanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan maupun pertanggung jawabankeuangan kegiatan;Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07

Lahat TA. 2010;Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara (BPKP) Nomor S308/PW07/5/2013 tanggal25 Maret 2013;Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpegoleh BKD Kab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013;Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.

Lahat TA. 2010;62 Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara (BPKP) Nomor S308/PW07/5/2013 tanggal 25 Maret 2013;63 Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpeg oleh BKDKab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013tanggal 21 Januari 2013;64 Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan caramenghitung jumlah dana yang diterima oleh kontraktor sesuaidengan SP2D (butir 1) dikurangi dengan jumlah nilai realisasipelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor PT Citra Salim Serasi (butir2);Bahwa secara rinci hasil audit perhitungan kerugian keuangan negaradalam Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM) Way ImusKabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimanaditerangkan dalam Laporan Nomor : SR93/PW07/5/2016, sebesar Rp.257.961.099,50, (dua

Citra Salim Serasi, telah menimbulkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 257.961.099,50, (dua ratus lima puluhtujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiahlima puluh sen) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR93/PW07/5/2016, tanggal 18 Februari2016;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telahmenunjukkan bahwa terdakwa selaku Direktur PT.

,MT dan kawankawan, sehingga telah menimbulkankerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 257.961.099,50, (dua ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh sembilanrupiah lima puluh sen) sebagaimana diterangkan dalam Laporan AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR93/PW07/5/2016,tanggal 18 Februari 2016 yang dilakukan oleh Tim Ahli Auditor Anton Junaidi,SE, CFrA, CFE dan kawankawan dari Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Citra Salim Serasi, telah menimbulkankerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 257.961.099,50, (dua ratus lima puluhtujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiahlima puluh sen) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR93/PW07/5/2016, tanggal 18 Februari2016;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telahmenunjukkan terdakwa selaku Direktur PT.

Citra SalimSerasi, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.257.961.099,50, (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluhsatu ribu sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) sebagaimanaditerangkan dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR93/PW07/5/2016, tanggal 18 Februari 2016;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 4 (empat), yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;Ad.5 Unsur orang yang melakukan

Perbaikan Infrastruktur Pertanian danPembangunan Embung/Dam parit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Air, Kegiatan Penyediaandan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Tahun 2009 yang pengerjaannyadilaksanakan oleh Kelompok Tani Agung Basuki;Bahwa dari Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah danBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan Nomor: ST6313/PW07

Bahwa selain itu apabila ditinjau dari Aspek Hukum, daripenghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan LaporanHasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Nomor:ST6313/PW07/5/2010 tanggal 2 November 2010, perhitungankerugian negara tersebut harus dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum karena bertentangan dengan UndangUndangDasar 1945, Undangundang BPK, UndangUndangPerbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah lainnya;Bahwa sesuai arahan

Oleh karenaitu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor: ST6313/PW07/5/2010tanggal 2 November 2010 antara Tim BPKP yang dikeruai Yulianti, SE.(NIP. 19670712 199103 2 001) dengan Tim Penyidik CabangKejaksaan Negeri Baturaja di Martapura adalah tidak sah karenapenghitungan keuangan negara tersebut dilakukan oleh lembaga yangtidak berwenang;7.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Surat asli Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Textil Nomor:485/EV/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;2) Surat asli Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Textil Nomor:486/EV/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;3) Surat asli Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR653 PW07/5/2016 tanggal24 November 2016;dan barang bukti nomor 1) sampai dengan 51) selengkapnya sebagaimanadalam Tuntutan Penuntut Umum;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas

Sehingga rangkaian perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp319.611.382,00 (tigaratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh duarupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR563/PW07/5/2016 tanggal 24 November 2016, yang signifikan memperkaya dirisendin atau orang lain atau

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan, Nomor : LAP1828/PW07/5/2007, Terdakwa tidakdapat mempertanggungjawabkan uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), karena sejumlah uang tersebut masihberada di tangan Terdakwa

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindih dan penggunaan correction fluid;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan, Nomor : LAP1828/PW07/5/2007, Terdakwa tidakdapat mempertanggungjawabkan uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), karena sejumlah uang tersebut masihberada di tangan Terdakwa

No. 310 PK/Pid.Sus/2012e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan, Nomor : LAP1828/PW07/5/2007, Terdakwa tidakdapat mempertanggungjawabkan uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), karena sejumlah uang tersebut masihberada di tangan Terdakwa atau dipergunakan untuk kepentinganTerdakwa sendiri atau orang lain dan dengan

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang laporanhasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpanganterhadap 24 (dua puluh empat) kegiatan yang menggunakan dana APBDP pada Kantor BPBD Kab Lahat TA. 2012, yang dibuat danHalaman 18 dari 165 Hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk KegiatanPembuatan Buku Rawan Bencana Kontijensi BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.87.490.617, (delapanpuluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuhbelas rupiah).3.

SR4312/PW07/5/2013tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian KerjaLapangan Kantor BPBD Kabupaten Lahat APBDP TA. 2012, kerugianHalaman 49 dari 165 Hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk KegiatanPembinaan dan Pelatihan anggota relawan BPBD Kabupaten LahatAPBDP Ta. 2012 kerugian negara sebesar Rp.16.240.500, (enam belasjuta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tambahan anggaranbelanja langsung dana APBDP tersebut, bertentangan dengan peraturanperundangundang yang berlaku, antara lain :1.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahhalaman 1 dari 10 halaman Putusan No.0367/Pdt.G/2015/PA.BKLSKantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK sesuai dengan Buku KutipanAkta Nikah Nomor: K71/Pw07/518/X/97 tanggal 14 Oktober 1997 dansetelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIAKselama satu

Buay Pemaca Kab.Oku Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala PerwakilanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera SelatanNomor : ST2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012, didapat perhitungankerugian Negara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp 27.094.000,(Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :1 Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010 Rp.57.733.000,2

Oku Selatan Tahun Anggaran2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :ST2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 didapat perhitungankerugian Negara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belumditindak lanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp 27.094.000,(Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) denganrincian :1 Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010Rp. 57.733.000,2 PenerimaanJanuari

Oku Selatan Tahun Anggaran2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :ST2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 didapat perhitungankerugian Negara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belumditindak lanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp.27.094.000,(Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) denganrincian :1 Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010 Rp.57.733.000,2 PenerimaanJanuari

penunjukkan Langsung kepada Main dealer/ GSO danterdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yangdikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ JasaPemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Bima Haria Wabisinaselaku Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Dayamanuasia tanggal 23 januari 2011, berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SumateraSelatan, Nomor : SR4261/PW07

metodepenunjukkan Langsung kepada Main dealer/ GSO dan terdakwa sendiritelah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan olehLembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yangditanda tangani oleh Bima Haria Wabisina selaku Deputi Bidangpengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manuasia tanggal 23januari 2011, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR4261/PW07

Oku Selatan Tahun Anggaran2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor: ST2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012, didapat perhitungan kerugianNegara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti Sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp27.094.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)dengan rincian :1. Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010Rp. 57.733.000,2.

Oku Selatan Tahun Anggaran2010 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : ST2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 didapat perhitungan kerugianNegara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp 27.094.000, (DuaPuluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :1) Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010Rp. 57.733.000,2) PenerimaanJanuari

Halaman 20Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : ST2250/PW07/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 didapat perhitungan kerugianNegara adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti Ssampai dengan 28 Februari 2011 sebesar Rp.27.094.000, (DuaPuluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :1) Saldo penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2010Rp. 57.733.000,2) PenerimaanJanuari 2011 Rp. 73.476.500,Februari 2011 Rp. 54.663.000,Jumlah Rp. 128.139.500,3

penunjukkan Langsung kepada Main dealer/ GSO danterdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasionalyang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ JasaPemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Bima Haria Wabisinaselaku Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Dayamanuasia tanggal 23 januari 2011, berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SumateraSelatan, Nomor : SR4261/PW07

metodepenunjukkan Langsung kepada Main dealer/ GSO dan terdakwasendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yangdikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ JasaPemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Bima Haria Wabisinaselaku Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Dayamanuasia tanggal 23 januari 2011, berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SumateraSelatan, Nomor : SR4261/PW07

CITRA SALIM SERASI, sehingga menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp. 257.961.099,50 (Dua ratus lima puluh tujuh jutasembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah limapuluh sen) sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalamlaporannya Laporan Nomor : SR93/PW07/5/2016 tanggal 18 Februari2016;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3Undangundang R.

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan caramenghitung jumlah dana yang diterima oleh kontraktor sesuaidengan SP2D (butir 1) dikurangi dengan jumlah nilai realisasipelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor PT Citra Salim Serasi (butir2);Bahwa secara rinci hasil audit perhitungan kerugian keuangan negaradalam Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM) Way ImusKabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimanaditerangkan dalam Laporan Nomor : SR93/PW07/5/2016, sebesar Rp.257.961.099,50, (dua

;Bahwa berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh tim audit Anton Junaidi, SE, CFrA, CFE dan kawankawandari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakiklanProvinsi Sumatera Selatan, dalam Pembangunan Saluran Pipa Air Minum(SPAM) Sungai Imus Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011sebagaimana diterangkan dalam Laporan Nomor : SR93/PW07/5/2016,telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 257.961.099,50, (duaratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus

Citra Salim Serasi, telah menimbulkankerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 257.961.099,50, (dua ratus lima puluhtujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiahlima puluh sen) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR93/PW07/5/2016, tanggal 18 Februari2016;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telahmenunjukkan bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padapekerjaan pembangunan Saluran Pipa Air

Citra SalimSerasi, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.257.961.099,50, (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluhsatu ribu sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) sebagaimanaditerangkan dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR93/PW07/5/2016, tanggal 18 Februari 2016;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 4 (empat), yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;Ad.5 Unsur orang yang melakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitarsebesar Rp 209.391.159,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluhsatu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) , sesuai dengan hasil perhitungankerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :SR3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungansebagai berikut: Uraian Belanja Menurut SPJ Seharusnya PPN PPH Jumlah kerugianRp dibayarkan Rp Rp keuangan negaraRp(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)(3)(4)6)Honor panitia

Selatan Nomor:SR3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungansebagai berikut : Uraian Belanja Menurut SPJ Seharusnya PPN PPH Jumlah kerugianRp dibayarkan Rp Rp keuangan negaraRp(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)(3)(4)6)Honor panitia pelaksana 8.140.000 6.964.000 = 1.176.000 =kegiatanHonor narasumber menjahit 72.000.000 3.300.000 = 10.800.000 57.900.000Transportasi Narsu jahit 1.000.000 = = = 1.000.000Penginapan narasumber 15.000.000 4.350.000 450.000 10.200.000menjahitHonor narasumber montir

enam puluh ribu rupiah);Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 50) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatandalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD padakegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor:SR3984/PW07

enam puluh ribu rupiah);Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlahRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). 51) Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatandalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana APBD padakegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010Nomor: SR3984/PW07

Poso Kota Nomor 61/12/PW07/27/1997 tanggal 25 Juni1997 setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dan cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalulalu diberi tanda bukti (P.2);B. Bukti Saksisaksi:Halaman 4 dari 11 hlm, Putusan No.354/Pdt.G/2019/PA.LwkSaksi 1, SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Hitam Kec. NuhonKab.

2012Tanggal 26 Januari 2012 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana APBD Pada BagianBagian DiLingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran2012 Pada Kolom Uraian Kegiatan.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan PembayaranBiaya Hotel Pada Pelaksanaan Musabagoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Yang Dilaksanakan DiKabupaten Ogan Komering Ulu) Tahun 2012 #=Nomor4258/PW07

Sebagaimana Telah DiubahDengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal14.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan PembayaranBiaya Hotel Pada Pelaksanaan Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Yang Dilaksanakan Di KabupatenOgan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor : 4258/PW07

Pigkeuangan negara yang dituangkan dalam laporan hasil audit PKKN atasDugaan Penyimpangan Pembayaran biaya hotel pada pelaksanaan MTQke XXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan diKabupaten Ogan Komering Ulu) Tahun 2012 Nomor : SR4258/PW07/5/2013 Tanggal 6 Desember 2013, telah disimpulkan dalampelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp.67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus riburupiah) dengan perincian sebagai berikut :a) Jumlah pembayaran sewa

PigSelatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012Nomor : SR 4258/PW07/5/2013 Tanggal 6 Desember 2013.

SULAIMAN, AHbersama Tim dari Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 4258/PW07/5/2013 Tanggal 6Desember 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan uang yang telahdisalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 67.400.000,00 (enam puluh tujuh jutaempat ratus ribu rupiah) tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi ERVANFEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebesar Rp. 31.400.000, (TigaPuluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan sisanya uang sebesar Rp.36.000.000, (Tiga

Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatanmengalami kerugian sebesar Rp. 541.101.454,30 (lima ratus empat puluhsatu juta seratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah tiga puluhsen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPKPengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R3898/PW07

kontrak, maka negara dalam halini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian sebesarRp. 724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empatpuluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD KabupatenBangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R3898/PW07

Nomor 546 K/PID.SUS/2016 Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat olehAuditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai LampiranSurat Nomor : R3898/PW07/5/2009 tanggal 28 Juli 2009:Bahwa selanjutnya dalam proses penyerahan alat kesehatan, saksi dr.

korporasisehingga merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten BangkaSelatan sebesar Rp.724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat jutaenam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu;Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUDKabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat olehAuditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai LampiranSurat Nomor : R3898/PW07

sehingga merugikan negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp.1.150.675.400,00(satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empatratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUDKabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat olehAuditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai LampiranSurat Nomor : R3898/PW07